SALEH MARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara beserta derivatiinya berupa lembaganegara pendukung.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur SipilNegara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara, PegawaiNegeri Sipil, dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

Bahwa Penggugat beberapa kali ke Palu, untuk memenuhitugasnya sebagai seorang istri pejabat negara dan menghadiripertemuan Dharma YuktiK arinis2222 2222222 nennn ene e eens. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejakawal telah sering terjadi pertengkaran, cekcok yang terusmenerus, dan hingga gugatan ini diajukan ke PengadilanAgama Surakarta cekcok dan pertengakaran terusD@rlaNnQSUNG j===922

Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF Bin ASMATtersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jin dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.

Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF BinASMAT tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.

Malang; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi Metamfetamina/shabu yangterbungkus tissue;2. 1 (Satu) buah bungkus rokok Surya Pro MildMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa

Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN MIiggolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019sekira pukul 23.00 wib;Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 10 gram tersebut adalahuntuk di jual lagi dalam paketan kecil;Bahwa terdakwa telah menjual shabu pada Wileng (DPO), Agus (DPO),Nur (DPO).Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Harianto Bin M.Musali (Alm)tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundangyang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MligAtas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.2.

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa bear terdakwa belum pernah dihukum dan juga terlibat dalamtindak pidana;Bahwa terdakwa

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MlgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip

Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah Tanpa Hak Atau MelawanHukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman dalam hal ini adalah barang bukti berupa 1 (Satu)plastik klip kecil berisi 1 (Satu

Kep 07/KPK/02/2005 yang menyatakan FormulirLHKPN Model KPKB, diisi oleh PN yang telah mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalamimutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhirijabatan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPKdalam rangka pemeriksaan LHKPN (Bukti P7) ;Bahwa berdasarkan point 14 tersebut diatas secara tegasmengatur persyaratan mengenai Formulir Model KPK Bdiisi oledan atau (PN) Pejabat Negara yang mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun, atau yang mengalamimutasi

Negara. sebagaimana yang dimaksud dalam Point 16 diatas Calon PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintankecuali Penggugat dinyatakaan telah lulus sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati kabupaten Bintan Penggugat wajibmenyerahkan Lapaoran Harta Kekayaan sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 2 Point 2 Bab II diatas.16.

Negara.17.

Negara (Bukti P10) ;Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak meloloskanPenggugat sebagai Calon Bupati dan wakil BupatiPesesrta Pemilukada Periode 20102015 Pihak Penggugatmenemui KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Pihak KPUProvinsi berjanji bersedia memfasilitasi pertemuanantara Penggugat dan Tergugat di Kantor GubernurKepulauan Riau, namun Pihak Tergugat tidak datanguntuk memenuhi panggilan Pihak KPU Provinsi tersebut ;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 Tim sukses Penggugatmendapat Konfirnasi dari Pihak

MasturTaher dan Raja Ali Akbar hanya menyerahkan PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ke KPUD Kabupaten Bintan =;Bahwa benar saksi yang menanyakan/berkonsultasilangsung dengan pihak KPK tentang legalitas PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ;Bahwa menurut pihak KPK memang benar telahmengeluarkan Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negaratanggal O5 Juni 2009 atas nama Drs.

Kedungkandang, kota MalangBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai ijindari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI: Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangan saksi dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggupuntuk memberikan keterangan yang sebenarnya;Halaman 4 dari 12 Perkara No. 352/Pid.Sus/2019

Kedungkandang, kota Malang.Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sSesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidakMenimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaansehat jasmani dan rohani

Kedungkandang, kota Malang; Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenisshabu tersebut tanpa mendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut unum membawa barang buktiberupa:e 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat narkotika golongan jenismethamfetamina/ shabu;e 1 (satu) kotak warna biru kuning;e 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih nomor axis 083162927999 danindosat

MEMBAYAR LUNAS PEMBELIAN ASSETASSET TERSEBUTSEBAGAIMANA BUKTI KWITANSIKWITANSI YANG DIAJUKANDIPERSIDANGAN DAN SAKSISAKSI YANG DIAJUKAN OLEHPEMOHON KASASI SERTA TELAH ADANYA SERAH TERIMA OBJEKTERSEBUT KEPADA PEMOHON KASASI/PEMBANDING /PEMBANTAH);Bahwa berdasarkan fakta dan datadata/buktibukti yang outentik yang telahdibuktikan di persidangan tingkat pertama yang ada ternyata proses PemohonKasasi/Pembanding/Pembantah membeli tanah tersebut adalah sebagai pembeliyang beritikad baik yang dilakukan hadapan Pejabat

Negara (Notaris/PPAT), danmelalui prosedur hukum yang benar yang telah ditentukan oleh Undangundang.Jadi dengan demikian, harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tetap dan berlaku, bahwa Seorangpembeli yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi.

telah dengan jelasmenyatakan dan membuktikan secara outentik yang tidak dapat dibantahkanbahwa transaksi jual beli atas objek sita tersebut telah selesai dengan adanyapembayaran secara lunas dan penyerahan assetasset tersebut serta Penguasaanassetasset tersebut oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, maka dari ituseharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dikategorikan sebagaipembeli beritikad baik dan karenanya haruslah dilindungi hukum dikarenakantelah sesuai prosedur hukum dan dihadapan Pejabat

Negara (Notaris) yaitusebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata;Bahwa Judex Facti Pengadian Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 18 yang pada intinyabahwa PPJB bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi baru merupakan perjanjianawal.

Hal inilah yang dikatakan keliru dikarenakan bahwa perjanjian jual belitersebut (PPJB) yang dilakukan dihadapan pejabat Negara (Notaris) dan telahlunas pembayarannya merupakan suatu UndangUndang bagi para pembuatnyadan perlu di garis bawahi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi sangat keliru dan dangkal pemikirannya dengan tidakmemahami dan menggali isi dari bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding /Pembantah maka dari itu pertimbangannya hukum tersebut sangatlah keliru

., M.M. pada Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujuimenggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebutbertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD KabupatenTana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapatmelakukan perjalanan dinas atas beban negara;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesarRp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus riburupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten TanaToraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yangmenyatakan

MANGARANTE PATILA, S.E. pada tanggal 14 Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;e Terdakwa IIl JONI KORNELIUS TONDOK, S.T., M.M. pada Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujuimenggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebutbertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD KabupatenTana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapatmelakukan perjalanan dinas atas beban negara;Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten TanaToraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaransebesar Rp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratusHal. 13 dari 48 hal. Put.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah memangperjalanan studi banding istri para Pemohon Peninjauan Kembali tersebuttidak boleh dibiayai oleh Negara karena istri para Pemohon PeninjauanKembali bukanlah pejabat negara ataupun PNS?

Kedungkandang kota Malang;Bahwa Saat Saksi ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa Saksi kerja di bengkel;Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi tidak Sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaiijin dari pejabat Negara yang berwewenang dalam menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan

shabu dari saudara Rafi pada hari Rabutanggal 20 april 2016 sekitar pukul 19.00 Wib; Bahwa setelah membeli shabushabu kemudian Terdakwa menjual 1klip shabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kepada Muchamad Nurul Fathoni; Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu adalah menggunakanshabu yang telah di bagi 2 oleh Mucharnad Nurul Fathoni tersebutsecara bersamasama; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikandalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dandianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mendengar danmemperhatikan, keterangan saksi saksi di persidangan, keteranganTerdakwa, surat dihubungkan dengan

GONEK binCITRO PRASTOWO ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat Negara yang berwenang;Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab :5295/NNF/2016 tanggal

negara yang menjalankan fungsi eksekutif, hal ini sejalandengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999yang menyatakan : Penyelenggara negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi Yudikatif.

Terhadap PenetapanKetua Pengadilan tersebut Para Pelawan tidak menerima dan keberatan karenaTerlawan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai denganpasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (selanjutnyadisebut UU Nomor 28 Tahun 1999) yang menyatakan penyelenggara negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatifsehingga menurut hukum

Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan dalamperkara a quo karena berdasarkan ketentuan dalam BAB XVII dan Bab XVIII KUHAPGrasi bukan merupakan upaya hukum baik upaya hukum Biasa maupun UpayaHukum Luar Biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang Yudisial tetapi merupakanbagian Tata Usaha Negara karena Presiden RI dalam memberikan Grasi bertindakhalaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUNJKT.sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai

Negara yang menjalan Fungsi eksekutif.2).

Keputusan Terlawan adalah termasuk dalam bidang keputusan TUN.3).Grasi bukan merupakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, maupunupaya hukum luar biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang yudisialhalaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUNJKT.tetapi merupakan bagian dari bidang TUN, karena yang memberikan grasiadalah Presiden sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif.Menimbang, bahwa Terlawan menyangkal dalil tersebut dengan menyatakanKeputusan Presiden Republik

(BUKTIT5) 222 22 n nena nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen nnn nnn nnn nen een ee nesPengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakansebagai berikut :Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

;Selanjutnya dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999,dijelaskan yang termasuk penyelenggara negara, adalah sebagaiberikut : 22722 2222222222 one1.Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3.Menteri; 7722722222 nnn nnn nnn nnn4.

Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan; 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(BUKTI T6);Pengertian pegawai negeri, dan pejabat negara diatur dalam UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian diatur dalam Pasal 1 huruf ayang berbunyi sebagai berikut :Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

hakim adhOC; 272222Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;Ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korup5i; Menteri dan jabatan setingkat menteri;Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Bisa Berkuasa Peniuh;Gubernur dan wakil gubernur; Bupati /walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan; Pejabat negara lainnya yang ditentukan

Menyatakan Terdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengansengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN TnnNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

dakwaan tertanggal 29 Juni 2018 yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat

Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359 tahun 2016 tanggal 1 September 2016; Bahwa kemudian pada

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain / Lurah;2.

NEGARA, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARADAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN / LURAHMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau HukumTua adalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahanbaik di tingkat Pusat maupun daerah;Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalamperkara ini yaitu Terdakwa Djefri Mumu dimana identitas lengkapnya sepertitersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa

Negara danjuga sebagai Pejabat Negara.

Bahwa didalam kaitannya dengan pejabat Negara berdasarkanperaturan perundangundangan dan pejabat Negara lainnya yangmempunyai fungsi strategis, yang membedakan ruang lingkuptersebut adalah Pasal 2 angka 6, untuk pejabat Negara berdasarkanperaturan perundangundangan menggunakan kata antara lain,berdasarkan komisikomisi pimpinan Bank Indonesia, bersifat antaralain artinya bersifat terus menerus bergantung pada peraturanperundangan apabila sebuah jabatan kemudian dinyatakan sebagaipejabat Negara tapi

Sel.Negara dalam hal penyelenggara Negara perluasan itu hanya dalamrangka pengisian kewajiban melaporkan kekayaannya.Bahwa mengenai perkembangan dari hukum pemerintahan, Pasal 2angka 6 pengertian pejabat Negara menggunakan frase kata antaralain itu berkembang sesuai dengan politik hukum, misalnya tahun1999 belum ada KPPU, dalam UU No.5 tahun 1999 ditetapkansebagai pejabat Negara, kemudian ada juga UU KekuasaanKehakiman ditunjuklah Hakim MK sebagai pejabat Negara bahkanperkembangan baru hakim ditetapkan

Negara pasti penyelenggara Negara tapitidak semua penyelenggara Negara pasti pejabat Negara,dirumuskan dalam peraturan perundangan pejabat Negara itu diPasal 122 UU no.5 tahun 2014 dilimitatifkan dari Presiden sampaidengan walikota, bupati, peneyelenggara negara dilimitatifkandalam Pasal 2 dari pejabat tertinggi Negara sampai ada pejabatNegara yang ditetapkan peraturan perudangan atau pejabat NegaraHal 196 dari 257 Hal.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Mlgdan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa; Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak Sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa ;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dantidak keberatanMenimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018sekira jam 14.30 Wib, di rumah kost JI.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut) dantidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum mengajukanbarang bukti yaitu:a. 1 plastic clip berisi batang ganja dengan berat bersih 7,34 gram ;b. 1 timbangan electronik warna putih ;c. 1 HP android warna putin nomor Axis 083834070538 ;Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang

.: Pembayaran penghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.143.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKep Kepolisi@n seseusemwsexaneveespen:Peri3.

negara,Per pasal 28......... cece aTer nKe, apel nPei703.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan733.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia serta773.

Negara sebagai landasan untuk membatalkansebuah Surat Keputusan Pejabat Negara dan menerbitkan Surat Keputusan PejabatNegara yang baru, padahal jelas dalam Amar Putusan Mahkamah Agung yangmenyatakan gugatan tidak diterima tersebut, tidak terdapat perintah untuk membatalkanataupun menerbitkan sebuah Surat Keputusan Pejabat Negara, adalah bahwa dalam halini, bagaimanapun juga nilai dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat NegaraHalaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT

.56tersebut, harus mengacu kepada nilai dari Surat Keputusan Pejabat Negara yang digugatsebagaimana sebelum gugatan diajukan, sehingga posisi hukumnya kembali kepada posisihukum semula ; Bahwa, apabila terdapat Surat Keputusan Pejabat Negara yang dirubah dengan SuratKeputusan Pejabat Negara berikutnya, padahal dalam Surat Keputusan Pejabat Negarayang berikutnya tersebut, tidak tercantum ketentuan untuk mengubah Surat KeputusanPejabat Negara yang sebelumnya, maka dalam hal ini yang terpenting adalah

bahwaposisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan dapat kembali kepadaposisi hukumnya semula, untuk itu Pejabat Negara yang bersangkutan harus mengambilacuan kepada Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidakditerima tersebut, artinya posisi hukum dalam perkara yang bersangkutan harus kembalikepada posisi hukum sebagaimana posisi hukum yang ada pada saat sebelum gugatanterhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkara tersebut diajukan ;Bahwa, walaupun

dalam Surat Keputusan Pejabat Negara yang berikutnya tidak terdapatketentuan untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat Negara yang sebelumnya, yangdalam hal ini hanya berpedoman pada asas yang meyatakan bahwa Surat Keputusan yangbaru akan secara otomatis membatalkan Surat Keputusan yang lama, namun dalam haltersebut terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak diterima,maka itu berarti posisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan harusdikembalikan kepada posisi hukum

sebagaimana posisi hukum yang ada pada saatsebelum gugatan terhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkaratersebut diajukan ; Bahwa, apapun materi yang diajukan oleh para Pemohon Fatwa kepada MahkamahAgung, apa bila Pemohon tersebut bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara, makaMahkamah Agung hanya memberikan pernyataan hukum bukan Fatwa; Bahwa, Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 115 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana

Negeri Pekanbaru untuk kKemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan;Keadaankeadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan tugas dan jabatannya selakuPegawai Negeri atau Pejabat

Negara atau selaku Kepala Dinas PendidikanKabupaten Pelalawan; Perbuatan Terdakwa memberikan pencitraan yang kurang baik dalamkomunitas Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;Keadaankeadaan yang meringankan : Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya tersebutkepada Saksi Arif Budiman;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas MahkamahAgung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi

Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama.

PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besartelah dilaksanakan sebelumnya sehingga Terdakwa sebagai anggota DPRDyang menyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran/

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yangmenyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama atau dengankata lain Judex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwapenerimaan ganda tersebut

Berkenaan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuanyang memperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukanoleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan

Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 149), dinyatakan tidak berlaku.Hal. 4 dari 103 hal.

DPRD Kabupaten Bungo dari bulan Juli 2002 s/d bulan Januari 2004bertentangan dengan PP Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentangPenghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi PegawaiNegeri, Hakim dan Pejabat Negara, karena dasar terdakwa dalam menentukanbesarnya TPP bagi Anggota DPRD Kabupaten Bungo berpedoman kepada PPNomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan PenghasilanPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, dalam Pasal 2 menyebutkan saatPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2000 tentang pemberian Tunjangan Perbaikan Pengahasilan bagiPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (lembaran Negara Tahun 2000Nomor 149), dinyatakan tidak berlaku.Bahwa seharusnya dalam usulan rencana anggaran pos DPRDKabupaten Bungo terdakwa tidak lagi mencantumkan TTP sebagai penghasilantetap anggota DPRD Kabupaten Bungo

Negara, karena dasar terdakwa dalam menentukanbesarnya TPP bagi Anggota DPRD Kabupaten Bungo berpedoman kepada PPNomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan PenghasilanPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Perbaikan Penghasilan tanoa dasar hukum yang sah dimanaterdakwa menyusun rancangan anggaran Pos DPRD/SekretariatKabupaten Bungo berdasarkan PP 110 Tahun 2000 dan tanpamempertimbangkan PP 37 Tahun 2001 padahal PP 37 Tahun2001 dikeluarkan dengan tujuan untuk melarang pembayaranTPP bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara.