Ditemukan 643288 data
139 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WIN TEXTILE;
Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000983.99/2019/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danmembatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S94/WPJ.09/2019tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengembalian Permohonan Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Masa Pajak April2014 Nomor 00015/107/14/441/18 tanggal 12 Maret 2018, PT
Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S94/WPJ.09/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajakyang Tidak Benar Masa Pajak April 2014 #Nomor00015/107/14/441/18 tanggal 12 Maret 2018, PT Win Textile,NPWP 21.151.087.0441.000, beralamat di Jalan Ir. H.
33 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MANDALA AIRLINES
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63141/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 13 Agustus 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1925/WPJ.19/2014 tanggal 25 September 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor: 00021/207/07/092/13 tanggal 27September 2013, atas nama PT
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1925/WPJ.19/2014 tanggal 25 September 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007Nomor : 00021/207/07/092/13 tanggal 27 September 2013, atasnama PT. Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000,beralamat di Gedung B & G Tower Lt.9, JI.
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PYRAMID PIRANTINDO;
PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4157/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PYRAMID PIRANTINDO, beralamat di Komplek GoldenVille, Nomor 88 BN, Jalan Daan Mogot II Duri KepaKebonJeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Indrawati Sunarno,jabatan Direktur PT
Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April2014, atas nama PT Pyramid Pirantindo;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74194/PP/M.IB/16/2016, tanggal 14 September 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding
Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP604/WP4J.05/2015 tanggal 10 April2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April 2014, atas nama PT PyramidPirantindo, NPWP 02.248.238.4039.000, Alamat Komplek Golden Ville,Nomor 88 BN, Jalan Daan Mogot II Duri KepaKebon Jeruk, Jakarta Barat,sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut
206 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA;
uraian banding tanggal 8 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002512.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP02/WBC.20/2018, tanggal24 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000044,tanggal 04 Oktober 2017, atas nama PT
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT FREEPORTINDONESIA:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1146/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H.
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA
JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Lantai 1819, Kav. 4042, Jakarta12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2641/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGRONUSA INVESTAMA, beralamat di MultivisonTower, Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Budi Haryoko, jabatanDirektur PT
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057/14 tanggal 17 Maret 2014 atas nama PT
45 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal
25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT HOGY INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Dr. H.
190 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BEKAERT INDONESIA;
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003024.16/2018/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00082/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00123/207/13/055/16 tanggal 15November 2016, atas nama: PT
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMINDO PRIMAKRYA;
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37490/PP/M.1IV/25/2012, tanggal 29 Maret 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP680/WPJ.09/BD.06/2010, tanggal 18 Mei 2010, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00019/240/07/441/09, tanggal 25 Maret 2009, atas nama PT
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP680/WPJ.09/BD.06/2010, tanggal 18 Mei 2010, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00019/240/07/441/09,tanggal 25 Maret 2009, atas nama PT Telekomindo Primakarya,NPWP 01.767.492.0441.000 adalah sah dan berkekuatan hukum;c.
Dengan demikian maka berdasarkan pengujian dan fakta yangterungkap dalam persidangan maka atas arus uang keluar berupatransfer/penerusan uang Pemohon Banding kepada PT Jaya Teknikbukan merupakan pembayaran sewa tetapi hanya meneruskanpenghasilan dari hasil sewa Penyedia Infrastruktur Tower UntukPerangkat Fixed Wireless yang sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)final oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk kepada PT Jaya Tekniksehingga tidak terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan oleh karenanyakoreksi
53 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
PUTUSANNomor 1221/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ALASINDO MAKMUR, beralamat di Jalan Pluit SelatanRaya, Ruko CBD Pluit Blok C, Nomor 11, Penjaringan,Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Benny Suwito,jabatan Direktur PT Alasindo Makmur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;Dalam hal ini diwakili
tanggal 11 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112228.19/2016/PP/M.XIXB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor KEP1271/KPU.01/2017 tanggal 23 Februari 2017,tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP017782/NOTUL/KPUTP/BD.02/2016tanggal 27 Desember 2016, atas nama PT
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ALASINDO MAKMUR;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112228.19/2016/PP/M.XIXB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingHalaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1221/B/PK/Pjk/2019PT ALASINDO MAKMUR;2.
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT LIMPAH SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
165 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. OSRAM INDONESIA;
S153/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak MemenuhiKetentuan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2007 Nomor:00014/107/07/055/10 tanggal 25 Maret 2010, atas nama: PT.
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. SIANTAR MADJU;
kedalampos tarif 4003.00.00.00 dengan pembebanan BM 5% dan PPN 10%;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77570/PP/M.XVIIA/19/2016, tanggal 23 November 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP115/WBC.10/2015 tanggal 09November 2015, atas nama PT
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. TRAKINDO UTAMA;
Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Tutung Budi Karya, dankawankawan, jabatan Kepala Sub Direktorat Banding, padaDirektorat Keberatan, Banding dan Peraturan, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU286/BC.06/2018, tanggal 8 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRAKINDO UTAMA, beralamat di Gedung TMT 1, Lantai1117, Suite 11011701, Jalan Cilandak KKO, Nomor 1,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, yangdiwakili oleh Ali Ridho Alhabsyi, Direktur PT
Trakindo Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fajar ImamGustiawan, jabatan Import Export Manager PT TrakindoUtama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/LEG/ZZ02496/072018, tanggal 24 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAMBANG DAMAI;
Kuasa KhususNomor SKU2434/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 30 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TAMBANG DAMAI, beralamat di Jalan Alaydrus, Nomor82, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta,yang diwakili oleh Insinyur Hiu Kirtiadi, jabatan Wakil DirekturUtama PT
tanggal 27 Februari 2017;Menimbang, bahwa amarPut.109367.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding Penerbitan NomorKEP00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal 6 Juli 2015, atasnama PT
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00256/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 4 Oktober 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00008/507/14/029/15 tanggal6 Juli 2015, atas nama PT Tambang Damai, NPWP01.614.652.4029.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
57 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CORELAB INDONESIA
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
PUTUSANNomor 3269/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ALASINDO MAKMUR, beralamat di Jalan Pluit SelatanRaya, Rukan CBD Pluit Blok C, Nomor 11, Penjaringan,Jakarta Utara, yang diwakili oleh Benny Suwito, JabatanDirektur PT Alasindo Makmur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali
Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.115902.19/2017/PP/M.IXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP4331/KPU.01/2017tanggal 6 Juli 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Alasindo Makmurterhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSurat Penetapan Tarif
Nilai Pabean (SPTNP) NomorSPTNP009281/NOTUL/KPUTP/BD.02/2017 tanggal 9 Mei 2017, atasnama PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9041.000, beralamat diJalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C, Nomor 11, Penjaringan,Jakarta Utara 14440, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atasPIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017, jenis barang berupa Sandal PU Size3640 Art Nomor 20311 (alas kaki tidak tahan air) dan lainlain (20 jenisbarang sesuai lernbar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapatpreferensi
Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019Th SKMBT363 819021906500. paf Adobe Reader File Edit View Window Help aRPASda n () (F) 75% a LJ aediberlakukan tarif yanbahwa Penelitian Penetap:bahwa Penelitian identifikabahwa Identifikasi Sarum a. bahwa berdasarkan terhadap barang imponomor 192475 tanggeditetapkan jalur Merahb. bahwa berdasarkan himpor yang diberitahuksebagai berikut:LAPORAM HASIL PELIEFTELA DILAKUKAH PERNaTglPlb . 24rsitBams lmponir =: PT AlMama PPJK FT.
MionIF 7 StS dipeOisaksikan kusea impoKedapatan Uraian Barar1. 32 Carlon & 10 Pailawahnya ditwoungkan2640,2 32 Garten gi 10 Paisbawaliiva dihurundcan640,a. 32 Carton @ 40 Palsbaywahinya dihubungian(3829.4, 32 Cartan @ 10 Pairfawehnya dihutungkandoe So,9S. 32 Cartons 10 Pairbawahnyasginyeliiaican3630,oeHaianan 16 dad SeNomor: PUT7 15902. 1207 RPLAlesingos Makmur, PT Le Halaman 10 dari 20 halaman.
142 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG MELAYU;
tanggal 20 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put085504. 15/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP333/WPJ.26/2014 tanggal 4September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 201100001/206/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP333/WPJ.26/2014 tanggal 4 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/206/11/115/13tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT Gunung Melayu, NPWP01.200.619.3115.000, beralamat di Bandar Pulau, KecamatanBandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telan melaksanakanpemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannyatelah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansihukum yang benar yaitu didukung dengan buktibukti yang cukupmemadai berikut suatu perjanjian Management Services Agreementantara PT
50 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDO BISMAR
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. BENGKAYANG SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK