Ditemukan 102 data
83 — 175
dibayarkan;Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah :BPK, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka jaksa juga berhakmelakukan penghitungan keuangan Negara;Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 385 UU No. 23 tahun 2014, maka pasal tersebutberlaku limitatif sebagaimana bunyi dari ketentuan pasal 385 UU No. 23 tahun 2014tersebut yang mengatur hanya jika adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga suatuperkara tindak pidana korupsi yang merupakan hasil temuan inteljen
456 — 2300
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/01034/BPKADII/2013 danNomor 055/F PRT//2013 tanggal 25 Maret 2013 297.03/04/2013 01481/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada KOMINDA (Komunitas Inteljen Daerah) Provinsi Sumseluntuk biaya Kegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor276/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 07/KOMINDAAII/2013 tanggal 18 Maret 2013 298.03/04/2013 01482/SP2D/1.20.05.02/2013 Blnj Hibah kod BAWASLU Prov. Sumsel untuk biayaKeg.
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/01034/BPKADII/2013 danNomor 055/F PRT/l/2013 tanggal 25 Maret 2013 297.03/04/2013 01481/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada KOMINDA (Komunitas Inteljen Daerah) Provinsi Sumseluntuk biaya Kegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor276/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 07/KOMINDAAII/2013 tanggal 18 Maret 2013 298.03/04/2013 01482/SP2D/1.20.05.02/2013 Blnj Hibah kod BAWASLU Prov. Sumsel untuk biayaKeg.