JAM/PT.Jl) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan ZULFANLUBIS menginstruksikan agar masingmasing MI membuat suratpenawaran KPD kepada PT. Askrindo senilai Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyiapkan PN (PromissoryNote)nya ;.2 Terdakwa menyetujui akan memberikan managemen fee sebesar 4,5%pertahun kepada para MI (PT. RAM, dan PT. JAM/PT.

JS) :1) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. Askrindo dengan PT.JAM yang kemudian berganti nama menjadi PT. JI sebesarRp41.000.000.000, yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 6(enam) kali;2) Penempatan investasi berupa Repurchase Saham (Repo) dari PT.Askrindo kepada PT.

JI) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), danZULFAN LUBIS menginstruksikan agar masingmasing MI membuatSurat Penawaran KPD kepada PT. Askrindo senilai Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyiapkan PN (PromissoryNote)nya ;)2 Terdakwa menyetujui akan memberikan managemen fee sebesar 4,5%pertahun kepada para MI (PT. RAM, dan PT. JAM/PT.

Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sebanyak 6 (enam) kali dengantotal investasi Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyarrupiah) ;2. Rephurcase Agreement Saham (Repo) sebanyak 4 kali total investasisebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus jutarupiah) ;3.

JI) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), danZULFAN LUBIS menginstruksikan agar masingmasing MI membuatSurat Penawaran KPD kepada PT. Askrindo senilai Rp10.000.000.000,002)3)(sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyiapkan PN (PromissoryNote)nya ;Terdakwa menyetujui akan memberikan managemen fee sebesar 4,5%pertahun kepada para MI (PT. RAM, dan PT. JAM/PT.

atau badan yang beradaatau bertempat kedudukan di Indonesia;Pasal 2 ayat (1):Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyaikantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapbkan sebesar 1%(satu persen) dari nilai ekspor bruto;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.03/2008tentang Penegasan atas Penerapan Norma Penghitungan KhususPenghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang MempunyaiKantor Perwakilan Dagang (Representative Office / Liaison Office)di Indonesia;Angka 3:Untuk KPD

dengan tarif BranchProfit Tax dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimanadimaksud dalam P3B terkait;Lampiran:Tarif Branch Profit Tax (Branch Profit Tax) P3B Indonesia denganNegara Mitra (Jepang): 10%;Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 279/PJ.312/2002 tentangPPh Final Bagi Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia;Angka 4 huruf b:Meskipun kegiatan ekspor barang ke Indonesia dilakukan secaratidak langsung melalui afiliasi yang berkedudukan di negara yangberbeda dengan negara asal kantor pusat KPD

Putusan Nomor 1519/B/PK/PJK/201 7transaksi tersebut terjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh kantor perwakilan dagang di Indonesia sehinggatransaksi tersebut merupakan bagian dari ekspor yang dilakukanoleh kantor pusat KPD dan terkena PPh Final Pasal 15 Undangundang Pajak Penghasilan;3.

, pada dasarnya transaksitersebut terjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh KPD di Indonesia sehingga transaksitersebut merupakan bagian dari ekspor yang dilakukanoleh kantor pusat KPD di Indonesia dan dikenakan PPhFinal Pasal 15.Bahwa tarif Branch Profit Tax dalam P3B Indonesia Jepang adalah sebesar 10%; dengan demikian tarif PPhFinal Pasal 15 yang terutang adalah sebagai berikut:Halaman 34 dari 44 halaman.

, pada dasarnya transaksi tersebut terjaditidak terlepas dari promosi yang telah dilakukan oleh KPD diIndonesia sehingga transaksi tersebut merupakan bagian dariekspor yang dilakukan oleh kantor pusat KPD di Indonesia dandikenakan PPh Final Pasal 15;Bahwa tarif Branch Profit Tax dalam P3B Indonesia Jepangadalah sebesar 10%; dengan demikian tarif PPh Final Pasal 15yang terutang adalah sebagai berikut: PPh aias penghasilan kena aajak eruang ato x 1% = =O.Penghasilan kena pajak sesudao dikiirangigajak

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX,telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan berdasarkan SuratKematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang, Kota Makassar,Nomor: 192/KPD/II/2021, tertanggal 05 Februari 2021 dan selanjutnyadisebut sebagai Pewaris;3.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 191/KPD/II/2021, a.nXKXXXXKXKXXKXKXXKX, dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar tanggal 22 Februari 2021, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.6);Hal. 4 dari 11 hal.,Penetapan No.706/Pat.P/2021/PA.Mks7.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 192/KPD/II/2021, a.nXKXXXKXKXKXXKXKKX, dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar tanggal 22 Februari 2021, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.7);8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371KM080620210007,a.n XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil KotaMakassar tanggal 8 Juni 2021, bermeterai cukup, cocok denganaslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.8);9.

Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke KampungDalam dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26Tertanggal 24 Januari 2020. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor150/18/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Padang Pariaman2. Fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Data Nomor195/kua.03.05/04/PW.01/VII/20173.

Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26 Tertanggal 24Januari 20206. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FRISCASALSADILLAH PUTRI C. Nomor : 4642/T/2000/20107. Foto copy ljazan SMA atas nama FRISCA SALSADILLAH PUTRI C.Nomor: DNMa/06 090015580Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sak8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 422/SMAN 2 SIAK/2020/280Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.

Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26 Tertanggal 24 Januari2020, selanjutnya bukti ini diberi tanda P5;6. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama FRISCA SALDILLAH PUTRIC.Nomor : 4642/T/2000/2010, selanjutnya bukti ini diberi tanda P6;7. Foto copy Ijazah SMA atas nama FRISCA SALSADILLAH PUTRI C. Nomor:DNMa/06 090015580, selanjutnya bukti ini diberi tanda P7;8.

berdasarkan informasi tersebut tanpa melakukankonfirmasi kepada pemilik KTP kebenaran berita tersebut, kemudian denganmenggunakan Handphone merek Samsung J1 warna hitam nomor IMEI 1 :352018090165412 dan IMEI 1 : 3520190901654120 nomor Handphone085242871698 milik terdakwa, terdakwa membuka akun facebook terdakwayaitu akun Rabia Najwa lalu memposting, mengirim informasi tersebut ke Grupfacebook Info Kota Palu, dengan kalimat katakata yang dibuat terdakwa sendiriyaitu Tabe hanya sekedar menyampaikan kpd

Negeri Parigi dengan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi yangmenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 9(sembilan) hari, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjaratersebut belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena perbuatanTerdakwa memposting dalam akun fecebooknya dan mengirim informasi keGrup fecebook Info Kota Palu, dengan kalimat katakata yang dibuat Terdakwasendiri yaitu Tabe hanya sekedar menyampaikan kpd

KPD 189217 sebesar Rp.Hal 9 dari 35 Hal Put No.2369/Padt.G/2018/PA.Sby350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

KPD 189217sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);8.

KPD 189217sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sudah lama berharapagar selurun harta bersama Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi segera dibagi secara suka rela, namun hal tersebut tidakdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi).

KPD 189217 sebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan % (Seperdua) bagianatau Rp. 175.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta) kepadaPenggugat Rekonvensi dan % (seperdua) lainnya atau Rp.175.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta) diserahkan kepadaTergugat Rekonvensi;9.

KPD 189217 sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, atas nama ALMARHUM, telahmeninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yangdikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang, Kota Makassar, Nomor192/KPD/II/2021, tertanggal O05 Februari 2021 dan selanjutnya disebutsebagai Pewaris;2. Bahwa ketika almarhum wafat ibunya yang bernama IBU meninggal lebihdahulu pada tahun 1966 di Jawa Timur dan ayahnya yang bernamaalmarhum AYAH meninggal pada tanggal 24 Maret 1996 di Makassar;3.

Penetapan No. 110/Pdt.G/2021/PA.MksFotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371091704981182 atas nama kepalakeluarga ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, tanggal 30 Januari 2021, telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.5;Fotokopi Surat Kematian Nomor 191/KPD/II/2021 tanggal 22 Februari2021 atas nama IBU yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakukang, Kota Makassar, telah diberi meterai Secukupnya dan

telahdicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.6;Fotokopi Surat Kematian Nomor 192/KPD/II/2021 tanggal 22 Februari2021 atas nama AYAH yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakukang, Kota Makassar, telah diberi meterai Secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.7;Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371KM160220210024 atasnama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, KotaMakassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan denganaslinya

./2001 tersebutadalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor PerwakilanDagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, diIndonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.Angka 3Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1070/B/PK/PJK/201 7Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia, makabesarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatuBentuk Usaha Tetap tersebut

Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian taff pajak yang terutangadalah sehagai berikut:PPh atas Ph. Kena Pajak terutang (30% x 1%) 0,30%Ph. Kena Pajak sesudah dikuranglPajak dari suatu BUT (Branch ProfitTax) tarif 10% 10% x (1 0,30)% 0,07%Total 0,37% b.

Contoh 2: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutangadalah sehagai berikut:PPh atas Ph. Kena Pajak terutang (30% x 1%) 0,300%Ph.

Penghasilan Neto bagi WajibPajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia sebagai pelaksanaannya, maka tarif yang berlaku untuk kantorperwakilan dagang yang berasal dari negara non treaty partner adalahsebesar 0.44% dan untuk negara traty partner (Jepang) adalah sebesar0.37%.Bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Jepang, dan diketahui bahwaTarif Branch Profit (BPT) untuk Wajib Pajak Luar Negeri yangmempunyai KPD

Nakka Dg.Patekka Nomor: 211/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang,Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 24 April 2015, yangtelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh KetuaMajelis diberi kode P.2.3. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an.

RugaiyaNakka Nomor: 229/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang,Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yangHal. 7 dari 20 hal. penetapan No. 255/Padt.P/2019/PA.Mkstelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh KetuaMajelis diberi kode P.4.5. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. Abd.

Rahim NakkaNomor: 230/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi kode P.5.6. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ANAK Dg.

Hafie NakkaNomor: 231/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi kode P.9.10.Fotokopi Surat Keterangan Dokter telah meninggal dunia an.

Maryam NakkaNomor: 232/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi kode P.12. 13. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan3173114021200011, An.

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.03/2008 tentang Penegasan atas Penerapan NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak LuarNegeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang(Representative Office / Liaison Office) di Indonesia (SE02),antara lain mengatur:Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia,maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengantarif BRANCH PROFIT TAX dari suatu Bentuk Usaha Tetaptersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B

dariekspor yang dilakukan oleh kantor pusat KPD dan terkena PPhFinal Pasal 15 Undangundang Pajak Penghasilan;3.

Putusan Nomor 1531/B/PK/PJK/2017penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentutersebut";Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KMK634dan KEP667 diatur bahwa Penghasilan neto dariWajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantorperwakilan dagang di Indonesia ditetapkansebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SE02 diaturbahwa "Untuk KPD dari negaranegara mitra P3Bdengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yangterutang disesuaikan dengan tarif BRANCHPROFIT TAX dari suatu

Bentuk Usaha Tetaptersebut sebagaimana dimaksud dalam P3Bterkait";Bahwa sesuai penegasan dalam S279menyatakan bahwa meskipun kegiatan eksporbarang ke Indonesia dilakukan secara tidaklangsung melalui afiliasi yang berkedudukan dinegara yang berbeda dengan negara asal kantorpusat KPD, pada dasarnya transaksi tersebutterjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh KPD di Indonesia sehinggatransaksi tersebut merupakan bagian dari eksporyang dilakukan oleh kantor pusat KPD di Indonesiadan

Putusan Nomor 1531/B/PK/PJK/20173.10.12.asal kantor pusat KPD, pada dasarnya transaksitersebut terjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh KPD di Indonesia sehingga transaksitersebut merupakan bagian dari ekspor yang dilakukanoleh kantor pusat KPD di Indonesia dan dikenakan PPhFinal Pasal 15;Bahwa tarif BRANCH PROFIT TAX dalam P3BIndonesia Jepang adalah sebesar 10%, dengandemikian tarif PPh Final Pasal 15 yang terutang adalahsebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak 30% x

BP29DIR/KPD/12/2018adalah :1.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018;Bahwa transaksi pendebetan dan pemindahbukuan terhadap kelimarekening nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai denganSurat Keputusan Nomor : BP.29DIR/KPD/12/2018 tentang BukuProsedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,tanggal 28 Desember 2018;Bahwa pendebetan dan pemindahbukuan yang dilakukan olehTerdakwa sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan SuratHalaman 33 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MIlKeputusan Nomor : BP.29DIR/KPD/12/2018, tentang Buku ProsedurOprasional (BPO), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, KantorKas dan BRI Unit PT.

Sehingga bank menyusun ketentuan internal dalamrangka menjalankan usaha dengan prinsip kehatihatian;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BP.29DIR/KPD/12/2018,tentang Buku Prosedur Oprasional (BPO) yang diperlinatkan kepadasaya dapat dijelaskan bahwa terdapat tata cara tahapanpemindahbukuan melalui teller sebagai berikut : Nasabah menginformasikan kepada Teller terkait transaksi yangdilakukan.

Pondok 1 (Satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / depositoHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTNon call IDR 30000040600260 KPD 0148315 atas nama WINDA GRAHAADENA BLOK sri No. 76 Tangerang Selatan Rt. 002 Rw. 010 Kel.Pondok Jagung Timur Pondok Aren Tangerang Selatan 1 (Satu) lembar surat keputusan No.

SUWANDI,sehingga seolaholan Saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukanpemindahbukuan uang tersebut yang diproses oleh SaksiRahayu Febrianiselaku petugas teller dandiapproval olehSaksi Siti Rahmawati Lubis selakuService Manager dan dilakukan konfirmasi callback yang mana yang menerimatelepon bukanlah Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolaholah benarbahwa saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan tersebut.Kemudian Terdakwa membuat Konfirmasi Penempatan DepositoBerjangka/Deposito On Call Nomor KPD

puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah)kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuansecara BIRTGS menulis bilangan sejumlahRp 526.250.000, (lima ratus duapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central AsiaNomor Rekening5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu' Terdakwamemalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwameniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dan Konfirmasi PenempatanDeposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD

lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central AsiaNomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu Terdakwamemalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwameniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, mengakibatkan adanyapencatatan palsu dalam pelaporan transaksi atas rekening MayBank NomorRekening: 1774026070 atasnama MIRANTI SUWANDI.Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTNKemudian Terdakwa membuat Konfirmasi Penempatan DepositoBerjangka/Deposito On Call Nomor KPD

Pondok 1 (Satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / depositoon call IDR 30000040600260 KPD 0148315 atas nama WINDA GRAHAADENA BLOK sri No. 76 Tangerang Selatan Rt. 002 Rw. 010 Kel.Pondok Jagung Timur Pondok Aren Tangerang Selatan 1 (Satu) lembar surat keputusan No.

KOMISI PENGAWAS DAERAH (KPD) DPP PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI TENGAH, 4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SIGI, 5. ELIYANTI, S.E., dan Para Pemohon Kasasi II: 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), 2. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT tersebut;

KOMISE PENGAWAS DAERAH (KPD) DPP PARTAIDEMOKRAT PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang diwakilioleh Ketua Komisi Pengawas Daerah Partai Demokrat,Provinsi Sulawesi Tengah, Djafar Marhum, beralamat di JalanVeteran Nomor 11, Palu. Sulawesi Tengah;. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRATKABUPATEN SIGI, yang diwakili oleh Sekretaris PartaiDemokrat Kabupaten Sigi, Ibrahim S.H., M.M., beralamat diJalan Poros PaluKulaawi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo,Kabuaten Sigi, Sulawesi Tengah;.

PENGAWAS DAERAH (KPD) DPPPARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI TENGAH, 4. DEWANPIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SIGI,5. ELIYANTI, S.E., dan Para Pemohon Kasasi II: 1. DEWAN PIMPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), 2. MAHKAMAH PARTAIDEMOKRAT tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Dgl., tanggal 27 Oktober 2020;MENGADILI SENDIRI. Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi Penggugat;Il. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;III.

buktibukti Surat;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor58/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:i, Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 atas nama ALMARHUM,telah meninggal dunia di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematianyang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar, Nomor:50/KPD

Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh KelurahanPandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor:50/KPD/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepadaPengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:Hal. 3 dari 11 hal. penetapan Nomor 58/Padt.P/2019/PA.Mks1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 26Desember 2018 sebagai Pewaris.3.

Fotokopi Surat Kematian Nomor. 50/KPD/XII/2018 tanggal 31Desember 2018. yang di keluarkan oleh Lurah Pandang KecamatanPanakkukang Kota Makassar, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;2.

Putusan Nomor 1528/B/PK/PJK/2017Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia, makabesarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BranchProfit Tax dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimanadimaksud dalam P3B terkait.LampiranTarif Branch Profit Tax (Branch Profit Tax) P3B Indonesia denganNegara Mitra (Jepang): 10%2.8.

dari ekspor yang dilakukanoleh kantor pusat KPD dan terkena PPh Final Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan.3.

pusat KPD, pada dasarnya transaksitersebut terjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh KPD di Indonesia sehingga transaksitersebut merupakan bagian dari ekspor yang dilakukanoleh kantor pusat KPD di Indonesia dan dikenakanPPh Final Pasal 15.Bahwa tarif Branch Profit Tax dalam P3B Indonesia Jepang adalah sebesar 10%, dengan demikian tarifPPh Final Pasal 15 yang terutang adalah sebagai berikut:Fh atas pecg7scilan kena pajak J0% 1% = 0.30%Birapaaralin keems pack serine dik og peak

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KMK634 dan KEP667 diatur bahwa Penghasilan neto dari Wajib Pajak luarnegeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang diIndonesia ditetapbkan sebesar 1% (satu persen) dari nilaiekspor bruto.3.10.10.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SE02 diatur bahwa"Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B denganIndonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutangdisesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax dari suatuBentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksuddalam P3B terkait;3.10.11

.Bahwa sesuai penegasan dalam S279 menyatakanbahwa meskipun kegiatan ekspor barang ke Indonesiadilakukan secara tidak langsung melalui afiliasi yangberkedudukan di negara yang berbeda dengan negaraasal kantor pusat KPD, pada dasarnya transaksi tersebutterjadi tidak terlepas dari promosi yang telah dilakukanoleh KPD di Indonesia sehingga transaksi tersebutmerupakan bagian dari ekspor yang dilakukan oleh kantorpusat KPD di Indonesia dan dikenakan PPh Final Pasal15.3.10.12.Bahwa tarif Branch Profit

./2001 tersebutadalah Wajid Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor PerwakilanDagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, diIndonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia, makabesarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatuBentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait:a.

Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian taff pajak yang terutangadalah sebagai berikut:Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1093/B/PK/PJK/2017 PPh atas Ph. Kena Pajak terutang (30% x 1%) 0,30%Ph. Kena Pajak sesudah dikuranglPajak dari suatu BUT (Branch ProfitTax) tarif 10% 10% x (1 0,30)% 0,07%Total 0,37% b.

Contoh 2: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutangadalah sehagai berikut:PPh atas Ph. Kena Pajakterutang (30% x 1%) 0,300%Ph.

Penghasilan Neto bagiWajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan DagangAsing di Indonesia sebagai pelaksanaannya, maka tarif yang berlakuuntuk kantor perwakilan dagang yang berasal dari negara non treatypartner adalah sebesar 0.44% dan untuk negara traty partner (Jepang)adalah sebesar 0.37%.Bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Jepang, dan diketahuibahwa Tarif Branch Profit (BPT) untuk Wajib Pajak Luar Negeri yangmempunyai KPD

Menyatakan perkara nomor 40/Pdt G/2023/MS.Lsm selesai karena dicabut
3.Membebankan kpd Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dgn ketentuan yang berlaku :Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agamaPandeglang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:1. mengabulkan permohonan pemohon.Dn Menetapkan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengucapikrar talak kpd termohon ( TERMOHON) didepan siding pengadilan agamaTangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum yang tetap.oe membebankan biaya perkara

kpd pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secarapribadi telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernahhadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Pemohon tetap padapermohonannya tanpa ada perubahan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa :A.

Toha Rp. 3.498.000, Rp. 3.498.000, Sudah disalurkan4. 04 A.Rahman Bin Abdullah Rp. 5.512.000, Belum disalurkan5. 05 AsnawiBin Atim Rp. 3.180.000, Rp. 530.000, Disalurkan kpd 10Samri Bin H.

Jayo org6. 06 Rp. 3.074.000, Belum disalurkan7. 07 Rp. 5.565.000, Rp. 477.000, Disalurkan kpd 9 orgJumlah Yang Belum Disalurkan Rp. 24.278.000, Bahwa setelah menerima uang tandan buah segar penyalur pada RT 03 saksiSAYUTI menyalurkan kepada kepala keluarga yang adapada RT 03Desa Karang Mendapo sejumlah Rp 3.498.000, sedangkan penyalur pada RT05 yakni Sdr saksi A.

Toha Rp. 3.498.000, Rp. 3.498.000, Sudah disalurkan4. 04 A.Rahman Bin Abdullah Rp. 5.512.000, Belum disalurkan5. 05 AsnawiBin Atim Rp. 3.180.000, Rp. 530.000, Disalurkan kpd 10Samri Bin H. Jayo org6. 06 Rp. 3.074.000, Belum disalurkan7. 07 Rp. 5.565.000, Rp. 477.000, Disalurkan kpd 9 orgJumlah Yang Belum Disalurkan Rp. 24.278.000, Hal. 5 dari27 hal. Put.

T-1565-DK, dikembalikan kpd yg berhak;------- 3 (tiga) unit HP masing-masing merk Iphone, Asiaphone dan Smart;------------------------------ 1 (buah) tongkat karet warna hitam;------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) buah flashdisk;----------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) unit Laptop merk HP;-------------------------------------------------------------------------------Dirampas untuk dimusnahkan

T1565DK, dikembalikan kpd yg berhak; 3 (tiga) unit HP masingmasing merk Iphone, Asiaphone dan Smart; 1 (buah) tongkat karet warna hitam; 1 (Satu) buah flashdisk; 1 (Satu) unit Laptop merk HP;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) pucuk senjata api, dikembalikan ke Mabes Polri cq.Polres Metro Jakarta Pusat; 1 (Satu) lembar kartu Presidium; 1 (Satu) berkas billing pembayaran hotel Intan; 2 (dua) buah) buku tabungan; 1 (Satu) tempat kartu perdana XL;Terlampir dalam berkas perkara;4.

T1565DK, dikembalikan kpd yg berhak; 3 (tiga) unit HP masingmasing merk Iphone, Asiapbhone dan Smart; 1 (buah) tongkat karet warna hitam; 1 (Satu) buah flashdisk; 1 (Satu) unit Laptop merk HP;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) pucuk senjata api, dikembalikan ke Mabes Polri cq.Polres Metro Jakarta Pusat; 1 (Satu) lembar kartu Presidium; 1 (Satu) berkas billing pembayaran hotel Intan; 2 (dua) buah) buku tabungan; 1 (Satu) tempat kartu perdana XL;Terlampir dalam berkas perkara; 6.

T1565DK, dikembalikan kpd yg berhak; 3 (tiga) unit HP masingmasing merk Iphone, Asiaphone dan Smart; 1 (buah) tongkat karet warna hitam; 1 (Satu) buah flashdisk; 1 (Satu) unit Laptop merk HP;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) pucuk senjata api, dikembalikan ke Mabes Polri cq.Polres Metro Jakarta Pusat; 1 (Satu) lembar kartu Presidium; 1 (Satu) berkas billing pembayaran hotel Intan; 2 (dua) buah) buku tabungan; 1 (Satu) tempat kartu perdana XL;Terlampir dalam berkas perkara; Membebani para terdakwa