Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggeledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon..4. Menyatakan tidak sah menyatakan pemblokiran rekening atas nama Pemohon, No.Rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44433402.267. atas nama Pemohon, No.Rek 02.0020.44433402.267.00.99881. Bank Sulsel atas nama Pemohon NoRek 130201204007 dan Bank Sulawesi selatan atas mana Pemohon Rek.130.201.20717.15. Memulihkan hak hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.6.

Substansi dari Pertimbangan HukumMahkamah Konstitusi dimaksud bahwa penetapan Tersangka,penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan.

Bukti P13 :Berita acara Penggeledahan tanggal 01122014. Penggeledahan inidilakukan di kantor PDAM Kota Makassar pada tanggal 01122014, olehpara penyidik KPK (ENDANG TARSA, MUHAMMAD RIFFAI dan TESSAM.SUGIARTO dengan disaksikan para Direksi PDAM Kota Makassar.(ada aslinya)14. Bukti P14 :Surat Kementrian Pekerjaan Umum Badan Pendukung Pengembangansystem penyediaan air Minum (BPPSPAM) Nomor : 129/G/IX/2012,tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAMKota Makassar.

tentunya yang Tim temukan adalahbukti dokumen / bukti surat, saksi tidak ingat apakah ada elektronik atautidak bukti elektronik berupa hard disk komputer;Bahwa penggeledahan dilakukan Di Kantor PDAM di Makassar;Hal 173 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SelBahwa Tim melakukan penggeledahan maka proses selanjutnya adalahbarangbarang yang ditemukan di proses penggeledahan itu diteliti olehPenyidik selanjutnya dilakukan proses penyitaan sebagaimana dilakukandi Aula PDAM Kota Makassar

TRAYA itu kontraknya investasi seTimr 70an Milyar jadi PDAMsudah melakukan Studi Kelayakan Visibilitas sendiri namun itu tidakdigunakan karena ada rentetan kejadian yang memaksa kontrak itu harusditanda tangani;Bahwa beberapa hal Tim dapatkan pembuktiannya dari keterangan saksi,kalau dokumen itu ada terkait rehabilitasi investasi Tim dapatkanterutama dari proses penggeledahan di PDAM Makassar;Bahwa yang Tim dapatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan ada juga Timdapatkan dalam proses Penggeledahan;Bahwa

penyidikan,penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapantersangka, penggeledahan dan penyitaan.Menimbang bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon yangpada pokonya adalah mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dan tidaksahnya penyitaan dan penggeledahan, maka Pengadilan Negeri dalam lembagapraperadilan berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilantentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidak tidaknyapenyitaan dan penggeledahan.Menimbang

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;<

Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 17 mengenai Penggeledahan Rumah, dan berdasarkan Pasal 1 angka18 mengenai Penggeledahan Badan. Bahwa tindakan TERMOHONmelakukan Penggeledahan Mobil tidak dibenarkan secara hukum karnaKetentuan dalam KUHAP hanya berwenang terhadap Penggeledahan Rumahdan Penggeledahan Badan. Selain itu, tidak terjadi pertikaian antara Tim RKBdengan pihak PT.

Bahwa TERMOHON tidak melakukan Penggeledahan rumah sebagaimanayang di dalilkan oleh PEMOHON;b.

Bahwa Tindakan hukum yang di lakukan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON dalam hal Penggeledahan adalah penggeledahan badan danalat/sarana yang pada saat itu di bawa di TKP oleh PEMOHON, danpenggeledahan tersebut sesuai dengan pasal 37 UURI Nomor 8 tahun 1981tentang KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana).Oleh karena Penggeledahan dan Penyitaan yang di lakukan olehTERMOHON di saat kejadian di TKP adalah syah dan sesuai Pasal 37KUHAP, maka Permohonan Praperadilan haruslah di tolak.7.

Apakah sah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon?

dengan Penggeledahan diatur dalam Pasal 34KUHAP sebagai berikut :1.

Menetapkan barang bukti berupa :- 15 (lima belas) paket sedang abu-abu;- 22 (dua puluh dua) paket shabu-shabu;- 3 unit HP Nokia;- 1 Sim Card Simpati;- Video rekaman penggeledahan; - Kertas Catatan;- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya;Dirampas untuk dimusnahkan - Uang senilai Rp. 4. 110.000,-Dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

itu terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atasperbuatannya dan terdakwa dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam status tahanan, maka masapenangkapan/penahanan yang telah dijalaninya akan dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 15 (lima belas) paketsedang abuabu, 22 (dua puluh dua) paket shabushabu, 3 unit HP Nokia, 1 Sim CardSimpati, Video rekaman penggeledahan

DION LINATA Als AON Bin ASENG, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (Dua) Tahun;3 Menetapkan barang bukti berupa :e 15 (lima belas) paket sedang abuabu;e = 22 (dua puluh dua) paket shabushabu;e 3 unit HP Nokia;e 1 Sim Card Simpati;e Video rekaman penggeledahan;e Kertas Catatan;e 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;
3. Membebankan

Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 17 mengenai Penggeledahan Rumah, dan berdasarkan Pasal 1 angka18 mengenai Penggeledahan Badan. Bahwa tindakan TERMOHONmelakukan Penggeledahan Mobil tidak dibenarkan secara hukum karnaKetentuan dalam KUHAP hanya berwenang terhadap Penggeledahan Rumahdan Penggeledahan Badan. Selain itu, tidak terjadi pertikaian antara Tim RKBdengan pihak PT.

Bahwa TERMOHON tidak melakukan Penggeledahan rumah sebagaimanayang di dalilkan oleh PEMOHON;b.

Bahwa Tindakan hukum yang di lakukan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON dalam hal Penggeledahan adalah penggeledahan badan danalat/sarana yang pada saat itu di bawa di TKP oleh PEMOHON, danpenggeledahan tersebut sesuai dengan pasal 37 UURI Nomor 8 tahun 1981tentang KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana).Oleh karena Penggeledahan dan Penyitaan yang di lakukan olehTERMOHON di saat kejadian di TKP adalah syah dan sesuai Pasal 37KUHAP, maka Permohonan Praperadilan haruslah di tolak.7.

Apakah sah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon?

dengan Penggeledahan diatur dalam Pasal 34KUHAP sebagai berikut :1.

Menyatakan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/V/2018/BNNP DKI Tanggal 9 Mei 2018 terhadap Pemohon adalah SAH;

Pra/2018/PN.Jkt.Sel hal 10 dari 62 Hal17.18.19.Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON memang didahuluidengan penggeledahan, namun penggeledahan tersebut hanyalah terhadapruangan/kamar atau tempat usaha milik PEMOHON.

Penyelidikan hasilnya A1kita melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan ;.

petugas BNNP meminta jjinkepada keluarga untuk dilakukan penggeledahan ;Bahwa pihak keluarga / saksi dan kakak saksi tidak keberatan / setujupetugas melakukan penggeledahan ;Bahwa yang saksi saksikan pada saat proses penggeledahan yangdilakukan oleh petugas BNNP, ;Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penggeledahan adalah Bu Mariadan lainnya dan saksi disuruh mengikuti ke kamar PemohonBahwa saksi mengikuti Setiap petugas melakukan penggeledahan ;Bahwa yang saksi saksikan dalam proses penggeledahan

Tidak sahnya Penggeledahan :Menimbang, Bahwa tentang penggeledahan dikenal adanyapenggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumahadalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempattertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan danatau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang (Pasal 1 butir 17 KUHAP).

ACARA PENGGELEDAHAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIASORLURY.SH.MH = 2.

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi ;

• Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penggeledahan dan penyitaan terhadap pemohon dan seluruh

Saksi Vijay Massuku,Bahwa saat penggeledahan tempat tinggal Pemohon saksi sedang menjagatoko yang berada di Kelurahan Bastiong Karanceh, Kecamatan Kota TernateSelatan ;Bahwa sebelum penggeledahan sekitar jam 15.00 Wit tanggal 21 Januari2021 dua orang anggota Polwan menemui Pemohon ;Bahwa sekitar jam 16.00 Wit kurang lebin 20 orang datang masuk kedalamrumah untuk melakukan penggeledahan rumah pada lantai 1 yang saksi liatpenggeledahan hanya dilantai 1 ;Bahwa saksi tidak melihat penggeledahan di lantai

harus ada jjin dari Pengadilan sesuai dengan Pasal33 ayat 1 KUHAP ; Bahwa dalam penggeledahan harus ada dua orang saksi yang beradadilingkungan setempat; Bahwa penggeledahan tanpa surat Ijin penggeledahan tidak sah; Bahwa dalam keadaan mendesak/darurat penyitaan dapat dilakukanterhadap benda yang bergerak tanpa jjin menunggu jjin Pengadilan,kemudian baru dimintakan persetujuan pengadilan ; Bahwa penggeledahan terhadap wanita harus dilakukan Polwan sesualPasal 20 ayat 2 KUHAP ;Atas keterangan saksi

pemohon pada tanggal 21 Januari 2021 denganSurat perintah Penggeledahan Nomor: Sp.

Yahya Harahap mernbedakan sifat daripenggeledahan rumah tempat kediarnan. yaitu penggeledahan bersifat biasa ataudalam keadaan normal, dan penggeledahan yang bersifat keadaan yang "sangatperlu dan mendesak ;a) Penggeledahan biasa ;Pengaturan mengenai penggeledahan biasa atau dalam keadaan normal, dimuatdalam ketentuan Pasal 33 KUHAP.

Paling lama dua hari setelah penggeledahan, penyidlik membuat berita acaratentang hasil penggeledahan dan tembusannya diserahkan ke pemilik rurnah ;3. Adanya kewajiban penyidik segera melaporkan, yaitu :a. Melaporkan penggeledahan yang dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;Halaman 68 dari 77 Putusan PraPeradilan No.4/Pid.Pra/2021/PN. Tteb.

Menyatakan batal Tindakan Faktual TERGUGAT II melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 ; 5. Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;

,~~Terhadap TERGUGAT , Objek Gugatannya adalah KTUN berupaSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017; 222 nn nnn nnn nenaTerhadap TERGUGAT II, Objek gugatnnya adalah berupa TindakanFaktual Memasuki toko melakukan penggeledahan dan penyitaanbarang pada tanggal 15 Maret 2017; KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 /1534 / SET tanggal 9 Februari 2017; Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, bahwa seseorang atau badan

Terdapat kesalahan substansi; KTUN Nomor urut 2 adalah Tindakan Faktual dalam bentuk UpayaPaksa yang dilakukan oleh TERGUGAT Il memasukiRumah/Toko yang kemudian melakukan Penggeledahan danPenyitaan Barangbarang pada tanggal 15 Maret 2017.

Koti No. 36 E KelurahanNumbay Distrik Jayapura Selatan depan Kator Pos KotaJayapura, melakukan Penggeledahan dan Penyitaan atas 22 jenisMinuman beralkohol mengakibatkan PENGGUGAT menderitakerugian materil senilai Rp.398.311.000, (Tiga Ratus SembilanPuluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); TERGUGAT II hadir di Toko Inda Jaya milik PENGGUGATbersama pasukan Satpol PP dengan menggunakan Truck dinasdan mobil Patroli PickUp yang jumlah anggotanya cukup banyaktidak diketahui secara pasti namun

Bahwa KTUN berupa Tindakan Faktual dalam bentuk Upaya Paksayang dilakukan oleh TERGUGAT II memasuki Rumah/Toko yangkemudian melakukan Penggeledahan dan Penyitaan Barangbarangpada tanggal 15 Maret 2017. Selain melanggar UU AP Nomor 30 tahun2014 juga melanggar UU. Nomor 8 tahun 19881 tentang KUHAPterutama menyangkut Penggeledahan di pasal 32 pasal 33, dan PasalHalaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.34 serta menyangkut Penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 389.

Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Faktual TERGUGAT IImelakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15Maret 201 7

Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon pada Rumah Toko ( RUKO ) Salon Yemember di jalan HR. Muhammad Ruko Golden Palace Blok C No.6 Surabaya milik Pemohon adalah tidak sah; 3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon atas barang barang berupa : 1 buah cream pagi super, 1 buah masker wajah, 1 buah masker badan, 1 buah Image oil dan 1 buah cream massage milik Pemohon adalah tidak sah; 4. Menyatakan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah; 5.

Surat lin Penggeledahan dari Kepala PengadilanNegeri Surabaya tidak pernah ditunjukkan sampai permohonan praperadilan inidiajukan; Bahwa pelaksanaan penggeledahan tersebut tidak sesuai sebagaimana diaturdalam Pasal 33 KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut: ayat (1), suatu pengeledahan harus dilengkapi dengan Surat lin KetuaPengadilan Negeri setempat.

Faktanya saat penggeledahan hingga diajukanpermohonan prareradilan tidak pernah ditunjukan Surat Ijin Penggeledahan Dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pemohon;ayat (2), dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Faktanya padaHal. 3 Putusan No. 21 / Pra.Per /2015/ PN.

Faktanyasejak bulan Oktober tahun 2014 dilakukan penggeledahan sampai saat ini Juli2015 (sudah berjalan delapan bulan) Termohon belum pernah menyerahkanturunan berita acara penggeledahan dan persetujuan penggeledahan dari KetuaPengadilan Negeri Surabaya. Hal mana membuktikan bahwa Termohon dalammelakukan penegakan hukum khususnya dalam melakukan penggeledahantidak sesuai dengan perundang undangan; Hal. 4 Putusan No. 21 / Pra.Per /2015/ PN.

Termohon melakukan DV4 tanggal 20 Oktober 2014 Pukul13:33:55 Penggeledahan & memasukiruangan Ruko Pemohon; Hal. 16 Putusan No. 21 / Pra.Per /2015/ PN.

Nomor: Sprin AsliDah/154/X/2014/Ditresnarkoba tanggal 27 Oktober2014;07 T7 Berita Acara Penggeledahan tanggal 28 Oktober Copy dari2014 Asli08 T8 Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan AsliNomor: 324/X/2014/Ditresnarkoba tanggal 27Oktober 2014;09 T9 Surat Penetapan persetujuan penggeledahan Ketua Copy dariPengadilan Negeri Surabaya Nomor: Hil1418/XV/Pen.Pid/2014/PN.SBY tanggal 10 Nopember201410 T10 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin AsliSita/262/X/2014/Ditresnarkoba tanggal 27 Oktober2014;

Menyatakan sah Penangkapan,Penggeledahan, Penetapan Tersangka dan Penahanan, Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon ;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Taeyong untuk sebagian;

Menyatakan Surat Perintah Penggeledahan Nomor. SP.Dah/R/61/VII/2022 Sektor Kembangan tanggal 4 Juli 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor. SP.Sita /23/VII/2022 Sektor Kembangan tanggal 4 Juli 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan untuk tetap melanjutkan Penyidikan perkara dengan Laporan Polisi.

Sprin.Dik- 04/01/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 adalah sah, berdasar atas hukum, dan mempunyai kekuatan mengikat

Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum

Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum

Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum.

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Bahwa TERMOHON' juga melakukan ~ serangkaian tindakanPenggeledahan terhadap rumah/tempat kediaman PEMOHON yangterletak di Jalan Bintan No. 24 Dok V Kota Jayapura sesuai SuratPerintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah05/2023/01/2017 tanggal30 Januari 2017, sebagaimana terbaca dalam Berita AcaraPenggeledahan, tanggal 01 Februari 2017 Bukti P12 denganmengambil sejumlah barang/surat/dokumen sebagai barang bukti;14.

Bahwa tindakan lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON selainPenetapan Tersangka dan Penggeledahan, TERMOHON juga telahmelakukan serangkaian tindakan Penyitaan sesuai Surat PerintahPenyitaan Nomor : Sprin.Sita05/01/01/2017, tanggal 19 Januari 2017sebagaimana tertuang dalam Surat tanda Penerimaan Barang BuktiNo.

maupun elektronikatau optik, begitupula Mahkamah dalam putusannya Nomor :21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015, yang dalampertimbangannya antara lain menyatakan inkonstitusionalbersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaanyang cukup, dan bukti yang cukup, dalam Pasal 1 angka 14,Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknaiminimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, Pasal 77 huruf(a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjangdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan

hanya dilakukan olehTermohon melainkan juga dilakukan oleh Bareskrim Polri;Bahwa sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), objek Praperadilan diatur secaralimitatif sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang kemudian telah diperluas olehPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015dengan memperluas objek Praperadilan termasuk sah atau tidaknyapenetapan tersangka, penggeledahan

Dengan demikian, subjek dalam praperadilan adalah pihak yangmelaksanakan kewenangan melakukan penyidikan, penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sertapenyitaan dan penggeledahan;4) Bahwa adapun dalam praktek peradilan, hukum acara Praperadilan selainsebagaimana diatur dalam KUHAP, berlaku juga hukum acara sebagaimanaditerapbkan dalam hukum perdata (konvensi), hal tersebut untuk mengisikekosongan hukum.

c) 1 (satu) lembar berisi foto shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa sewaktu penggeledahan di tempat rumah Sdr. Samsuri.d) 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api jenis Pistol Colt berikut munisi FN 45 caliber 9 MM.e) 1 (satu) lembar foto HP.f) 1 (satu) lembar foto uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.3.939.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Barang-barang : a) 1 (satu) kantong plastik kecil shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa sewaktu penggeledahan ditempat rumah Sdr. Samsuri.b) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol Colt berikut 1 (satu) butir munisi FN 45 caliber 9 MM.c) Sample darah dan Urine Pelda Kusnan.d) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type 322.Dirampas untuk dimusnahkan.e) Uang tunai sebesar Rp 3.939.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk negara.

satu) lembar foto uang hasil penjualan shabushabu sebesar Rp.3.939.000,(tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).7) 1 (Satu) lembar foto sepeda motor Yupiter Z Nopol W 5540 RV beserta 1(satu) lembar Foto Copy STNKBnya atas nama Revirta Kusanti.8) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Pelda Kusnan.9) 1 (satu) lembar foto sample darah, urine Pelda Kusnan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang :1) 1 (satu) kantong plastik kecil shabushabu yang ditemukan pada Terdakwasewaktu penggeledahan

mendengar hal itu Terdakwamengeluarkan bungkus rokok Sampoerna Mild lalu Saksi HI mengambilnya dan mengeluarkanisinya berupa bungkusan plastik warna hitam berisi shabushabu setelah itu Saksi II memegangshabushabu pesanannya tersebut untuk di tes, tetapi tibatiba Petugas Polres Blitar datang danlangsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi II dan SaksiIV Sdri Latifah.Ve Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut Petugas Polisi berhasil mengamankan barangbukti berupa :Dari

Samsuri menjawab bahwa senjata api pistol rakitantersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa dan berhasil menemukan (satu) paket serbuk kristal yang di duga shabushabu di dalam plastik ukuran kecil berwarna bening.Selanjutnya ada juga seorang perempuan yang sedang berada di ruang TV belakangruang tamu dibawa masuk keruang tamu untuk dilakukan penggeledahan, namun dariperempuan tersebut petugas tidak menemukan barangbarang yang mencurigakan.Dari hasil

Samsuri akan mengetes shabushabu tibatiba Petugas PolresBlitar datang dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadapSdr. Samsuri dan Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Polisi berhasilmengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa :a Senjata Api Revolver jenis Colt 38 rakitan beserta (satu) buah munisi FN 46 didalam laras dari dalam kotak Koran rumah Sdr.

Terdakwa.9) 1 (satu) lembar foto sample darah, urine Pelda Kusnan, adalah benar foto sampledarah milik Terdakwa.Barangbarang :1) 1 (satu) kantong Plastik kecil shabushabu yang ditemukan pada Terdakwasewaktu penggeledahan ditempat rumah Sdr.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tindakan penggeledahan, pemasangan garis Polisi (police line) dan penyitaan barang-barang milik Pemohon yaitu 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) buah kunci kontak excavator, 10 (sepuluh) lembar kupan DO (Delivery Order) dan 1 (satu) set peralatan kunci excavator TIDAK SAH SECARA HUKUM

Bahwa tanggal 10 Februari 2018 saat itu secara tanpa hak dengan caramelawan hukum TANPA MEMBAWA, MENUNJUKAN serta MENYERAHKANSurat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, Surat PerintahPenyitaan, Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, danTanpa Surat Membuat Berita Acara Penyitaan yang semua turunan suratSurattersebut wajib diberikan kepada Pemohon serta tanpa disaksikan olehPerintah RT setempat.

Bahwa dalam perkembangannnya PRAPERADILAN telah menjadi fungsiKONTROL PENGADILAN terhadap jalannya peradilan sejak tahap penyidikan,khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan PENGGELEDAHAN danPENYITAAN sehingga oleh karenannya tindakan tersebut patut di control olehpengadilan dengan menyatakan PENGGELEDAHAN dan PENYITAAN yangdilakukan oleh TERMOHON terhadap barangbarang milik PEMOHON adalahTIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR UNDANGUNDANG.Dengan demikian, jika seandainya menolak Permohonan

Menyatakan secara hukum tindakan Penggeledahan, Pemasangan GarisPolisi (police Line) dan Penyitaan BarangBarang milik Pemohon, Yaitu 1(satu) unit Excavator, 1 (Satu) buah Kunci Kontak Excavator, 10 (Sepuluh)lembar Kupon D. O (Delivery Order) dan 1 (Satu) set peralatan kunci ExcavatorTIDAK SAH SECARA HUKUM karena melanggar ketentuan hukum yangberlaku;.

, seperti yang didalilkan oleh pemohon yang keliru danmengada ada tentang penggeledahan karena kapan dan dimana termohonmelakukan penggeledahan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 32KUHAP tentang penggeledahan yang mana disebutkan untuk kepentinganpenyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah ataupenggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yangditentukan dalam Undangundang ini ;8.

Menyatakan secara hukum tindakan Penggeledahan, Pemasangan Garis Polisi(police Line) dan Penyitaan BarangBarang milik Pemohon, Yaitu 1 (Satu) unitExcavator, 1 (Satu) buah Kunci Kontak Excavator, 10 (Sepuluh) lembar Kupon D.O (Delivery Order) dan 1 (satu) set peralatan kunci Excavator TIDAK SAHSECARA HUKUM karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku;3.

ol>

Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah;

Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penggeledahan

Laporan Polisi nomor: LPA/12/X/2019/Pid Sulsel/ Res Enrekang, tanggal 14 Oktober 2019 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

1(satu)Lembar Surat Perintah Penggeledahan dan Penangkapan dengan kop Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 1 ( satu ) buah borgol, 1 ( satu ) buah Kartu tanda pengenal BNN (Badan Narkotika Nasional) MOHAMMAD RASHID, 1 ( satu ) Buah Lencana BNN dipergunakan dalam perkara Mohammad Rashid bin Zulkarnain Djoefri ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);

MOHAMMAD RASHID bin ZULKARNIAN DJOEFRI saksi menemukanbarangbarang berupa : 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Penggeledahan dan Penangkapandengan kop Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2 (Dua) Buah Kartu tanda pengenal BNN ( Badan NarkotikaNasional) MOHAMMAD RASHID.1 (satu ) Buah Lencana BNN.

BRIPDA GILANG ROHMANA melakukanpenangkapan terlebih dahulu Sdr.MOHAMMAD RASHID bin ZULKARNIAN DJOEFRI saksi menemukanbarangbarang berupa :1 (satu ) Lembar Surat Perintah Penggeledahan danPenangkapan dengan kop Surat Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia. 2 (Dua) Buah Kartu tanda pengenal BNN (Badan Narkotika Nasional)MOHAMMAD RASHID. 1 (satu ) Buah Lencana BNN.

;Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :ol. 1(satu)Lembar Surat Perintah Penggeledahan dan Penangkapan dengan kopSurat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 1 ( satu ) buah borgol, 1( satu.) buah Kartu tanda pengenal BNN (Badan Narkotika Nasional)MOHAMMAD RASHID, 1 ( satu ) Buah Lencana BNN dipergunakan dalamperkara Mohammad Rashid bin Zulkarnain Djoefri ;266.

MOHAMMAD RASHID bin ZULKARNIAN DJOEFRI saksimenemukan barangbarang berupa : 1(satu ) Lembar Surat Perintah Penggeledahan dan Penangkapan dengan kop Surat BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia. 2 (Dua) Buah Kartu tanda pengenal BNN ( Badan Narkotika Nasional) MOHAMMAD RASHID.1 (satu ) Buah Lencana BNN.

BRIPDA GILANG ROHMANA melakukan penangkapan terlebih dahulu Sdr.MOHAMMAD RASHID bin ZULKARNIAN DJOEFRI saksi menemukan barangbarang berupa :1 (satu ) Lembar Surat Perintah Penggeledahan dan Penangkapan dengan kop Surat Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia. 2 (Dua) Buah Kartu tanda pengenal BNN (Badan Narkotika Nasional) MOHAMMAD RASHID. 1(satu ) Buah Lencana BNN.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan Termohon;
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang / benda yang ada di rumah Pemohon yaitu:

• 1 (satu) unit Kendaraan roda

LEGAL STANDING / DASAR HUKUM DIAJUKANYA PERMOHONANPRA PERADILAN TERKAIT SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN DANPENYITAAN1.

Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap rumah PEMOHON tersebut adalah tidak sah dikarenakan;a.

alasan tindakan Penggeledahan yang dilakukan olehTermohon telah dilengkapi dengan Surat Penetapan izin Penggeledahan dariKetua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 66/Pen.Pid/2020/PN.

Usman; Bahwa pada saat tanda tangan Berita Acara Penggeledahan, Pemohonsetuju dan tidak menolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaidina Ali yangpada pokoknya menjelaskan: Bahwa pada saat berlangsungnya Penggeledahan dan Penyitaan saksihadir sebagai petugas keamanan dan mempunyai Surat Tugas dari pihakKepolisian; Bahwa Penyidik Kejaksaan ada memperlihatkan Surat Tugas sebelummelakukan Penggeledahan; Bahwa Penggeledahan dihadiri oleh Ketua RT, Pemohon dan yang lainnyasaksi tidak tahu

Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumahPemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapanyang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukanTermohon;3.

Pol : B/01.a/I/2016/Ditreskrimum, tanggal 28 Maret 2016 perihal permintaan ijin penggeledahan rumah/tempat tinggal/kantor yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.

MENGADILI Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Penggeledahan dan Penyitaan benda-benda milik Para Penggugat adalah suatu tindakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum(( onrechtmatige daad); Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat melawan hukum tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil; Menyatakan menurut hukum bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat

Bahwa perbuatan melawan hukum = seperti termaktub pada pasal 1365KUHPerdata dan atau melakukan pemasukan rumah, penggeledahan danpenyitaan tidak sah menurut hukum adalah hak Para Penggugat mintamengembalikan /memulihkan nama baik Para Penggugat atas penderitaan danrasa malu maka Tergugat harus menyatakan menyesal atas tindakan lainpemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan benda benda milik ParaPenggugat harus meminta maaf pada Para Penggugat.

disita, sedangkan penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untukmemasuki rumah, tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakanpemeriksaan atau penyitaan.c Penggeledahan dilakukan terhadao orang yang melakukan tindak pidanakejahatan yang dikuatirkan akan menghilangkan barang bukti sehingga perludilakukan penyitaan, dan tujuan penggeledahan adalah untuk mencari danmengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orangyang diduga keras tersangka pelaku tindak pidana.d Berdasarkan

Pasal 32 Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPuntuk kepentingan penyidik, penyidik dapat melakukan penggeledahan /penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yangditentukan undangundang.e Bahwa penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu adaizin Ketua Pengadilan Negeri, apabila dalam keadaan luar biasa dan mendesak,namun segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuanKetua Pengadilan setempatHalaman 9 dari 23 Putusan Perkara Nomor:86

Sda tertanggal 9 April 2015, dimana dalam dictumPutusannya dikatakan bahwa Tindakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon( Tergugat dirumah ) dirumah Para Pemohon ( Para Penggugat ) dan Penyitaan bendabenda di rumah Para Pemohon ( Para Penggugat ) sebagaimana yang terurai dalamBerita Acara Penggeledahan di atas adalah tidak sah.

Sda tertanggal 9 April 2015 ( bukti Pl dan TS ),ternyata dictum putusannya hanya bersifat declaratoir atau merupakan suatu pernyataansaja, dimana isi dictum putusannya menyatakan bahwa Tindakan Penggeledahan yangdilakukan Termohon ( Tergugat ) dirumah Para Pemohon ( Para Penggugat ) danPenyitaan bendabenda di rumah Para Pemohon ( Para Penggugat ) sebagaimana yangterurai dalam Berita Acara Penggeledahan di atas adalah tidak sah, tanpa ada tambahandictum lainnya lagi.