Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2008.-
Tanggal 3 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, vs PT. RIA STAR INDONESIA
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 290 K/TUN/2008.-
    No. 290K/TUN/2008.dan Temuannya terhadap PT. Ria Star Indonesia,telah mengajukan permohonan penelitian ulang atasAudit Kepabeanan dan temuannya karena adanya temuanbaru (NOVUM) yang diajukan oleh Penggugat' yaituyang menyangkut mengenai prosedur, subtansi danpenerapan hukum dalam UndangUndang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;18.
    No. 290K/TUN/2008.16(mohon diperiksa), Ketua Auditor, Pengendali TeknisAudit dan Pengawas Mutu Audit ketiga tiganya samamembubuhkan tanda tangan, sedangkan PT. Ria StarIndonesia tidak ada yang tanda tangan, hal ini tidakada bantahan dari Pihak Tergugat/Terbanding ;. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakartatersebut telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku.
    No. 290K/TUN/2008.22Factie telah salah menerapkan hukum dalam memberikanPutusan a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dansesuai dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PTTUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.tanggal 18 Maret 2008 ;28.
    No. 290K/TUN/2008.2436. Bahwa Termohon' Kasasi tidak pernah dan tidakmempunyai bukti baru yang berkaitan dengan hasil TimAudit. Bahkan Judex Factie pada PTTUN Jakartapuntidak dapat menunjukkan adanya bukti baru tersebut ;37.
    No. 290K/TUN/2008.3. Administrasi28Kasasi......Rp.489.000 , Jumlah ..... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 /B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 September 2012 —
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — Rm. ADIDAYA PRAKOSO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA, DK
91 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Rm.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PTPN.IX.0/SKU/012/2014,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN
    adalah perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/201410.
    Sedangkan timbulnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 493, Kel.Setabelan, Banjarsari,Surakarta yang pembaharuan HGB no.135 SetabelanKec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional KotaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014ISurakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu UU No. 5 tahun
    ,Panitera Pengganti :Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014Biaya biaya : ttd1.Meterai..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto,SH.MH.,2.Redaksi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SANDRAFINE GARMENT VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN,
128 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANANTO ALAM SANTOSO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
218 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — ZULIMI, S.Sos.,M.Si vs. KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
90 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 163 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ZULIMI, S.Sos.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015ZULIMI, S.Sos. M.Si dan sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI,S.EI.,M.Si. masih berstatus Belum Kawin.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — MAPPA BENGNGA, ; CAMAT MUARA BADAK, KEPALA DESA TANAH DATAR,
148 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 211 K/TUN/2009
    No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
    No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
    No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
    No. 211 K/TUN/2009B.
    No. 211 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, vs PT. MINERINA BHAKTI,
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2010
    PerkaraNomor : 27 K/TUN/2010, telah nyata keliru dan khilaf serta tersesatdalam memberikan pertimbangan hukum putusannya sehingga sangatmerugikan Pemohon ;.
    No. 117 PK/TUN/2010.
    No. 117 PK/TUN/2010dimohonkan Termohon haruslah ditolak dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima bukan malah dikabulkan ;i.
    No. 117 PK/TUN/2010 Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah/Pemohontentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) EksploitasiNikel atas nama PT.
    No. 117 PK/TUN/2010Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 117 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — H. ISMAIL IBRAHIM, ASNAH WINDA, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, BUPATI OGAN KOMERING ULU,
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2010
    No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
    No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
    No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
    No. 398 K/TUN/2010b.
    No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HARRY SANTOSO VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 424 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 537 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014720 m?
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014semua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TergugatIl Intervensi 1 s.d. 5 masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/201493/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014Notaris Robin Hudson Sitanggang, S.H., selaku PPAT sehingga terbitlahAkta Otentik Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara Pihak Pertamasebagai Penjual tanah Tn. N. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembelltanah Drs.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH vs. Ir. SITI ROHANA NASUTION, DKK
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 343 K/TUN/20141011121314H. URO SUHANDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640;SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2014a Sebelah Utara : rumah Heriyanto;b Sebelah Selatan : Jalan setapak;c Sebelah Timur : rumah Karman;d.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/201413.16.17.18.19.sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yangberkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan..Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yangberkepentingan...
    Sertamemperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998menyatakan *Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaadalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Halaman 21 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2014Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DK
77 — 378 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96K/TUN/2016
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketaperdata. ;b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2772001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 2822001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan. ;e.
    TENTANGHalaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016ALASAN ALASAN GUGATAN yang selengkapnya mendalilkan sebagaiberikut :1.
    ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201620.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2009
Tanggal 5 Maret 2012 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA VS PT. SUPRAWIRA FINANCE
145 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2009
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUKMENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empatratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara;6.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.10berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.12e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan batal suratsurat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat :1 Nomor : PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — HJ. NURAENI, S.E. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, DK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — MASRANI VS BUPATI KUTAI BARAT;
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 561 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 561 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempattinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten KutaiBarat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat denganPT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orangorang dari Kampung MuaraPonak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga KampungMuara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
    Putusan Nomor 561K/TUN/201311desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negarain casu, Tergugat tidak memperhatikan nilainilai yang hidup dalammasyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijualoleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjualtanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/PDT/2009
Tanggal 31 Agustus 2009 — TAN KIM SUI alias GOBANG, ; LIE TJAI KIANG alias SUSANTO
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2009
    PUTUS A NNomor. 322 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :SUGENG MULYONO, Warga Negara Indonesia,beralamat di Kabupaten Jombang, Jalan Timur PasarNo. 83. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. EMIL MARUF W, SH2.
    No. 322 K/TUN/200912.
    No. 322 K/TUN/2009 Menerima eksepsi Tergugat;ll.
    No. 322 K/TUN/2009dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :1.
    No. 322 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.