Ditemukan 2280 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014 — H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M
78 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
., meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuatkanVoucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi ataspermintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V)secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapanadministrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kKemudian Terdakwa H.Open Supriadi, SE, MM menyetujui dan menandatangani Voucher (V) gunapembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi
Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksiTatang Asmar, S.E., meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuatkanVoucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi ataspermintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V)secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapanadministrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kKemudian Terdakwa H.Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., menyetujui dan
Register : 16-09-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 126/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
174 — 92
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
174 — 92
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang ; BARUNA FIRMANSYAH, SH. Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMalang ; ERWIN HARI NUGRAHA, SH. Jabatan KepalaSub Bagian Publikasi dan Dokumentasi HukumHalamanidari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBYTelah membaca :pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Malang ; 5. TOMY HERNANTO, SH.
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 29 September 2011 —
45 — 10
45 — 10
Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah KabupatenSidoarjo tanggal 17 Nopember 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukandan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20Nopember 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan terdakwa tersebut serta memerintahkanagar SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yangdiajukan oleh Sekretariat DPRD ;e Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, ataspersetujuan Terdakwa Dra.
Biasanya pengeluaran kas yang tidak ada SPMU atau SP2D nya inidicatat secara langsung oleh SOERADJI ;Bahwa selaku Staf Subbagian Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Sidoarjosaksi mengetahui perihal adanya peminjaman uang sebesar Rp. 2.604.300.000, dariKas Daerah kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, saksi memang olehSOERADJI pernah diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Brangkas KasDearah waktu itu masih dikelola oleh Bagian Keuangan dan kemudian saksiserahkan kepada Bendahara Sekretariat
Disituapakah strukturnya sama antara yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 29 tahun 2002 dibandingkan dengan 13 tahun 2006 " Kepala daerah selakupemegang kekuasaan pengelolahan keuangan daerah ini melimpahkan kewenangan bukanhanya kepada Sekda selaku coordinator pengelolahan keuangan, bukan hanya kepadaKepala Bagian Keuangan, juga dia tegas disebutkan mempunyaiKOWeNANGAN 000... eee eeeeeeeteeeesteeeeeteeeeeaeskewenangan untuk melimpahkan kepada apa yang disebut dengan satuan keda Kepala SubBagian
Register : 21-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.Smg Tanggal 19 Maret 2020 — Pemohon:
PT. KARYA JAYA SATRIA
Termohon:
Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II
242 — 137
PT. KARYA JAYA SATRIA
Termohon:
Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II
242 — 137
Nama : E.NUGROHO SIGIT HASTANTO, S.H,M.M;Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan KL,Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah Il;6. Nama > LINTANG TRENGGONO, SE.MM>;Jabatan : Kepala Seksi Administrasi bukti Permulaan danPenyidikan, Kanwil DJP Jawa Tengah Il;7.
Register : 18-04-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. ANELTI CRISTUA JAYA , dalam hal ini diwakili oleh Cristiane Rumondang Situngkir
Tergugat:
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA BOGOR
2.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
3.PT. BANK DKI,
152 — 132
PT. ANELTI CRISTUA JAYA , dalam hal ini diwakili oleh Cristiane Rumondang Situngkir
Tergugat:
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA BOGOR
2.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
3.PT. BANK DKI,
152 — 132
,M.Kn, Kepala Subbagian Hukum, INAMAWATIMASTUTI DEWI, S.H, Pranata Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, DIAN ARSITA WARDHANI, S.H,Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, FEBRIKAMALISA RACHMAN, S.H.
Register : 02-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PA TUBAN Nomor Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn Tanggal 22 April 2014 — 1. TAMAT BIN TARIBIN,
2. MUNIRAH BINTI DIMAN,
3. SUJONO BIN KASBI,
4. SUPARMAN BIN SARINO,
5. SRINING BINTI SARINO,
6. SITO BIN SARINO,
7. SALEKAH BINTI SARINO,
8. SARMINAH BINTI KADIRIN,
9. SARMIDIN BIN KADIRIN,
10. SARIPAH BINTI KADIRIN,
11. SUMARNI BINTI SARMIDI,
12. SUMARTI BINTI SARMIDI,
13. SUHARTONO BIN SARMIDI,
14. SUPRANTI BINTI TOMO,
15. SATIRIN BIN TOMO,
16. SAMSURI BIN TOMO,
17. SURATIN BIN TOMO,
Melawan
1. SOEMIDJAH,
2. SUMIRAN Pak YAR,
3. SUMIYATI BINTI SUMIRAN,
4. KEPALA DESA TASIKMADU,
5. KEPALA KELURAHAN KEDONGOMBO,
6. KEPALA DESA COMPRENG
105 — 54
105 — 54
,Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Tuban, IRMA PUTRI KARTIKA,S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenTuban dan HANIFAH ASTIK, S.H., Pekerjaan Staf padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tuban.Atau untuk selanjutnya semuanya disebut PARATERGUGAT / PARA PENGGUGAT REKONPENSI.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca semua suratsurat dalam perkara ini.Telah mendengar keterangan pihakpihak berperkara di mukapersidangan.TENTANG
Register : 07-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Pml Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
RASMADI
Tergugat:
1.BANK RAKYAT INDONESIA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
90 — 4
RASMADI
Tergugat:
1.BANK RAKYAT INDONESIA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
90 — 4
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan;5. AGUS WIDAYAT, S.E., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tegal,Kementerian Keuangan;6. ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;7. RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;8. NIRMALA AZIZAH, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;9. HARDITO KUNANDARI, Pelaksana pada KPKNL Tegal, KementerianKeuangan;10.
Putus : 18-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 299/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 18 Agustus 2017 — AL HISYAM melawan I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA;
Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
47 — 14
47 — 14
:Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan.RACHMAT SAZALI, S.H. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.RACHMAN, S.H. : Pelaksana pada Sub Bagian BantuanHukum Il A pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.FINNA, S.H. : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukumll A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan.FITRIHANA SEPRINA, S.H. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan Hukum
Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 12 Februari 2013 — Drs. HERMAN Bin HUSIN ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs.UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh JayaHal. 16 dari 93 hal. Put.
Drs.UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh JayaDan setelah dokumendokumen sebagaimana tersebut di atasterpenuhi/dilengkapi, selanjutnya oleh Terdakwa, selaku BendaharaPengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan danatersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untukditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan
Drs.UMAICIN Bin HAMZAH juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorDepartemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jayayang mempunyai tugas dan fungsi untuk Mengatur seluruh administrasi Umum,mengenai Administrasi Keuangan, Terdakwa II Drs.
Register : 16-02-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 19 Juli 2016 — HJ. JUBAEDAH ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (PP) PRATAMA JAKARTA JATINEGARA
76 — 63
76 — 63
,(Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan KepatuhanInternal Kanwil DJP Jakarta Timur);2 DWI SETYO NUGROHO, S.H., (Kepala SeksiPelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara) ;3 NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., (PelaksanaSub Bagian Bantuan MHukum, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor diKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaTimur, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor4042, Jakarta Selatan12190, berdasarkan Surat KuasaKhusus
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh :
Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ;
Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ;
2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ;
3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ;
4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan
5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N :
1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan
7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.
Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ;
Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh :
1. Nama : HARUN NGADIMIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
2. Nama : LEE KAH HIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ;
2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan
3. SAIFUL ANAM S.H. ;
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ;
Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada :
1. MARYOKO, S.H. ;
2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ;
3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan
4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
364 — 2083
364 — 2083
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan7.
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 34
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 34
Mohammad Eko AgusYudianto, NIP 1981107032000121003 Penata Muda/Ill.a)Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUNJKT.Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,Kanwil DJKN Jawa Timur; (Sesuai dengan asli);10. Bukti T10: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM8/SJ.5.5/UP.9/2018 tentang Izin Perceraian Atas Nama Sadr.Mohammad Eko Agus Yudianto (NIP 1981107032000121003Penata Muda (Gol.
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
156 — 105
156 — 105
., M Hum : Kepala SubBagian Bagian Bantuan Hukum III A padaBiro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; rrr rrr rrr rrrBUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., ME: KepalaSub Bagian Bagian Bantuan WHukum II! Bpada Biro Bantuan Hukum KementerianK@U@NGan fo o men me tn re eesPANGIHUTAN SIAGIAN, SH : Kepala Sub BagianBagian Bantuan Hukum III C pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;DIANA M.
Putus : 06-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PID.SUS/2015 Tanggal 6 Januari 2016 — 882 K/PID.SUS/2015
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Kepala SubBagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Perlum dan Asset baik secarasendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Saksi Drs.YULIANSYAH, M.Si., dan FREDINAND, SE., berawal ketika Terdakwamemanggil Saksi FREDINAND, SE., ke ruangannya (ruangan Kasubag.Rumah Tangga Pimpinan) dan memberitahukan bahwa nama SaksiFREDINAND, SE., akan dipakai oleh Drs.
Putus : 30-01-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/PID.SUS/2016 Tanggal 30 Januari 2017 — SAID AMBRI, S.H. bin ALI (almarhum);
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara (Kabupaten Penajam Paser Utara) yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara NomorSK.823.3/008/BKD/IX2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untukpembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkanSurat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — ERWIN IRAWAN, DK VS I. BUPATI BOGOR., II. KOPERASI PRIMER KARYAWAN PERUM PERHUTANI/PRIMKOKAR PERHUTANI;
90 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor:3. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., jabatan PelaksanaSub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;4. Hanny Septianie, S.H., jabatan Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;5.
Register : 14-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT PALU Nomor 9/PDT/2020/PT PAL Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT Bumi Nyiur Swalayan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat II : PT. Varia Kencana Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat III : PT. Aditya Persada Mandiri Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IV : Jusuf Hosea Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat V : Agus Angriawan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VI : Donny Salim Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VII : Iwan Teddy Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VIII : Sudono Angkawijaya Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IX : Akas Ang Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
Terbanding/T
116 — 55
Pembanding/Penggugat II : PT. Varia Kencana Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat III : PT. Aditya Persada Mandiri Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IV : Jusuf Hosea Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat V : Agus Angriawan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VI : Donny Salim Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VII : Iwan Teddy Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VIII : Sudono Angkawijaya Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IX : Akas Ang Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
Terbanding/T
116 — 55
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi IV A pada Biro Advokasi KementrianKeuangan;. Danan Dwi Mulyono, S.H., M.Si., jabatan Kepala SeksiManajemen Satker dan Kepatuhan Internal pada KantorHalaman 7 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PAL10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu;. Abdul Azis, S.Sos., jabatan Kepala Seksi KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJPBN Provinsi SulawesiTengah;.
Register : 02-10-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN SINGKEL Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Skl Tanggal 30 Mei 2018 — - N. Lie lawan .SRI MULYANIS, dkk
139 — 17
139 — 17
., Kepala Subbagian Tata Usaha KantorPertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang beralamat diJl.
Putus : 14-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2373 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — PT ABETAMA SEMPURNA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH
PROPINSI JAWA BARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA
BARAT DK
100 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan Kepala Biro Hukumdan HAM, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM, Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukumdan HAM, Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM, Kepala Sub BagianPenggunaan dan Pemanfaatan Barang Daerah pada BiroPengelolaan Barang Daerah, dan Para Pelaksana pada BiroHukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Register : 27-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 — I. IR. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI., II. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM., III. DRS. A. GANI LASA, MM VS I. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN., II. MENTERI DALAM NEGERI., III. MENTERI KEUANGAN., IV. MENTERI PERDAGANGAN., V. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., VI. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA., VII. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., VIII. SEKRETARIS KABINET., IX. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU., X. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU., XI. WALIKOTA BATAM;
142 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cicih Saecih, S.H, Pekerjaan Kepala Subbagian AnalisisPeraturan Perundangundangan pada KementerianKoordinator Bidang Perekonomian;4. Ika Puspawiandari, S.H, M.M, Pekerjaan Kepala SubbagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundanganpada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;5. Sakti Lazuardi, S.H, PekerjaanPelaksana pada Biro Hukum,Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada KementerianKoordinator Bidang Perekonomian;6.