Negeri Pekanbaru untuk kKemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan;Keadaankeadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan tugas dan jabatannya selakuPegawai Negeri atau Pejabat

Negara atau selaku Kepala Dinas PendidikanKabupaten Pelalawan; Perbuatan Terdakwa memberikan pencitraan yang kurang baik dalamkomunitas Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;Keadaankeadaan yang meringankan : Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya tersebutkepada Saksi Arif Budiman;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas MahkamahAgung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi

EMI hanya kepada orangorang yang Terdakwa kenal saja dan hasilkeuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwapergunakan lagi untuk membeli narkotika jenis shabu dan memperolehnarkotika jenis shabu secara gratis.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan

api gas yang terdiri dari warna merah dan biru, 2 (dua)bundel plastik bening berklip,1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat daripipet plastik, 1 (Satu) unit handphone merk Strawberry warna biru ditemukandilantai kamar tidur Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakuimemiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 197/Pid Sus/2019/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

yang terbuat dari pipet plastik, 1 (Satu)unit handphone merk Strawberry warna biru ditemukan dilantai kamar tidurTerdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa membeli dan memiliki 1 (Satu) kantong plastikberklip narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut adalah untukTerdakwa jual dan konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Surya Panji tersebutdilakukan oleh Tergugat 3 Kepala BPN Lombok Barat tanpamelalui persedur yang ditentukan dalam ketentuan yangdiatur dalam pasal 14 s/d pasal 22 PP No. 24 tahun 1997tersebut, sehingga haruslah dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara(Onrecht matige overheitsdaat).Bahwa selain itu, sebelum Penerbitan Sertifikat dilakukan,berdasarkan ketentuan pasal 23 s/d pasal 28 PP No. 24tahun 1997 tersebut ditentukan adanya proses PembuktianHak Baru atau Pembuktian

Tergugat 1 yang telahmengajukan permohonan sertifikat hak milik atas sebagian dan /atau seluruh dari tanah obyek sengketa tersebut ke dalamsertifikat SHM No. : 654 / Sekotong Barat adalah merupakantindakan yang sewenangwenang dan tidak sah serta melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 3 yang telahmenerbitkan sertifikat SHM No.: 654/Sekotong Barat atassebagian dan / atau seluruhnya tanah objek sengketa tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa /pejabat

Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad );Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. : 654/Sekotong Barat atasnama L.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 3 / Terbanding 3 yang telahmenerbitkan sertifikat SHM No.: 654/Sekotong Barat atas sebagian dan /atau seluruhnya tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakanperbuatan melawan Hukum oleh Penguasa / pejabat Negara(onrechtmatige Overheidsdaad).;.

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa SITT RAMLAHWATI ,S.Pd.

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dansub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1

MEMBAYAR LUNAS PEMBELIAN ASSETASSET TERSEBUTSEBAGAIMANA BUKTI KWITANSIKWITANSI YANG DIAJUKANDIPERSIDANGAN DAN SAKSISAKSI YANG DIAJUKAN OLEHPEMOHON KASASI SERTA TELAH ADANYA SERAH TERIMA OBJEKTERSEBUT KEPADA PEMOHON KASASI/PEMBANDING /PEMBANTAH);Bahwa berdasarkan fakta dan datadata/buktibukti yang outentik yang telahdibuktikan di persidangan tingkat pertama yang ada ternyata proses PemohonKasasi/Pembanding/Pembantah membeli tanah tersebut adalah sebagai pembeliyang beritikad baik yang dilakukan hadapan Pejabat

Negara (Notaris/PPAT), danmelalui prosedur hukum yang benar yang telah ditentukan oleh Undangundang.Jadi dengan demikian, harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tetap dan berlaku, bahwa Seorangpembeli yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi.

telah dengan jelasmenyatakan dan membuktikan secara outentik yang tidak dapat dibantahkanbahwa transaksi jual beli atas objek sita tersebut telah selesai dengan adanyapembayaran secara lunas dan penyerahan assetasset tersebut serta Penguasaanassetasset tersebut oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, maka dari ituseharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dikategorikan sebagaipembeli beritikad baik dan karenanya haruslah dilindungi hukum dikarenakantelah sesuai prosedur hukum dan dihadapan Pejabat

Negara (Notaris) yaitusebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata;Bahwa Judex Facti Pengadian Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 18 yang pada intinyabahwa PPJB bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi baru merupakan perjanjianawal.

Hal inilah yang dikatakan keliru dikarenakan bahwa perjanjian jual belitersebut (PPJB) yang dilakukan dihadapan pejabat Negara (Notaris) dan telahlunas pembayarannya merupakan suatu UndangUndang bagi para pembuatnyadan perlu di garis bawahi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi sangat keliru dan dangkal pemikirannya dengan tidakmemahami dan menggali isi dari bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding /Pembantah maka dari itu pertimbangannya hukum tersebut sangatlah keliru

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Mlgdan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa; Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak Sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa ;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dantidak keberatanMenimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018sekira jam 14.30 Wib, di rumah kost JI.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut) dantidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum mengajukanbarang bukti yaitu:a. 1 plastic clip berisi batang ganja dengan berat bersih 7,34 gram ;b. 1 timbangan electronik warna putih ;c. 1 HP android warna putin nomor Axis 083834070538 ;Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang

Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor00015/KE P/AZ/12019/19 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Nurhayati,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala SubDirektorat Pensiun Pejabat Negara dan J anda/dudanya. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaP.5.;6.

kandung dari almarhum eee yang bernansmeninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung dari almarhum Sanusi binSeman yang bernama i meninggal dunia pada tahun 1980.Buktibukti tersebut memperkuat fakta bahwa orang tua kandung almarhumSanusi bin Seman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum S anusibin Seman;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi SuratKeputusan Pembayaran Pensiunan J anda yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara Kepala Sub Direktorat Pensiun Pejabat

Negara danJ anda/dudanya yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memperkuat kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan AhliWaris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Tengah yang telahbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanbahwa Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhurnRen, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat

Negara sebagai landasan untuk membatalkansebuah Surat Keputusan Pejabat Negara dan menerbitkan Surat Keputusan PejabatNegara yang baru, padahal jelas dalam Amar Putusan Mahkamah Agung yangmenyatakan gugatan tidak diterima tersebut, tidak terdapat perintah untuk membatalkanataupun menerbitkan sebuah Surat Keputusan Pejabat Negara, adalah bahwa dalam halini, bagaimanapun juga nilai dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat NegaraHalaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT

.56tersebut, harus mengacu kepada nilai dari Surat Keputusan Pejabat Negara yang digugatsebagaimana sebelum gugatan diajukan, sehingga posisi hukumnya kembali kepada posisihukum semula ; Bahwa, apabila terdapat Surat Keputusan Pejabat Negara yang dirubah dengan SuratKeputusan Pejabat Negara berikutnya, padahal dalam Surat Keputusan Pejabat Negarayang berikutnya tersebut, tidak tercantum ketentuan untuk mengubah Surat KeputusanPejabat Negara yang sebelumnya, maka dalam hal ini yang terpenting adalah

bahwaposisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan dapat kembali kepadaposisi hukumnya semula, untuk itu Pejabat Negara yang bersangkutan harus mengambilacuan kepada Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidakditerima tersebut, artinya posisi hukum dalam perkara yang bersangkutan harus kembalikepada posisi hukum sebagaimana posisi hukum yang ada pada saat sebelum gugatanterhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkara tersebut diajukan ;Bahwa, walaupun

dalam Surat Keputusan Pejabat Negara yang berikutnya tidak terdapatketentuan untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat Negara yang sebelumnya, yangdalam hal ini hanya berpedoman pada asas yang meyatakan bahwa Surat Keputusan yangbaru akan secara otomatis membatalkan Surat Keputusan yang lama, namun dalam haltersebut terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak diterima,maka itu berarti posisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan harusdikembalikan kepada posisi hukum

sebagaimana posisi hukum yang ada pada saatsebelum gugatan terhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkaratersebut diajukan ; Bahwa, apapun materi yang diajukan oleh para Pemohon Fatwa kepada MahkamahAgung, apa bila Pemohon tersebut bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara, makaMahkamah Agung hanya memberikan pernyataan hukum bukan Fatwa; Bahwa, Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 115 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana

Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama.

PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besartelah dilaksanakan sebelumnya sehingga Terdakwa sebagai anggota DPRDyang menyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran/

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yangmenyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama atau dengankata lain Judex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwapenerimaan ganda tersebut

Berkenaan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuanyang memperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukanoleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan

Pada tanggal 22 Oktober 2012 sampai sekarang yangbersangkutan telah menjadi Pejabat Negara dengan dilantiknya yang bersangkutan menjadi Ketua PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ; 3 Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan Sdr. Suryono Pane, SH. Masihmenjadi Pejabat Negara, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf c jo. pasal 20 ayat (3) UndangUndang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat jo pasal 3 huruf (i) tentang Kode Etik Advokat Indonesia,Sdr.

Suryono, SH adalah PejabatNegara (Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuran), sehingga oleh karenanyagugatan yang diajukan adalah cacat hukum ;11w Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah Eksepsi Tergugat tersebut denganmenyatakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa, dalam ketentuan Koode Etik Advokat secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksudkandengan Pejabat Negara adalah Jabatan pada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,sedangkan jabatan

terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat sebagaiberikut : =nnnaann none nae ennn ann nen eaann neni nneeaannenenecaes12 Bahwa, setelah Majelis memeriksa dengan seksama kelengkapan persyaratan dari Kuasa HukumPenggugat diketahui bahwa para Kuasa Hukum Penggugat adalah benar Advokat yang memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat ; Bahwa, Anggota atau Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalahbukan termasuk sebagai Pejabat

Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuanUndangUndang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimanadirubah melalui UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian ;e Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat untuk menjalankan perkara aquo termasuk mengajukangugatan dan menghadiri persidanganpersidangan untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, adalahdidasarkan pada Surat Kuasa yang benar dan sah sebagaimana ditentukan dalam

Kewenangan absolut;Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta Pembatalan Akte Jual BeliNo. 668/2004 dan Akte Jual Beli No. 399/2005, dimana Akte tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Notaris, serta Penggugat memintapembatalan Sertifikat Hak Milik No. 415, dimana Sertifikat tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan

No. 2399 K/Pdt/2010Oleh karena Penggugat meminta Pembatalan Akte Jual Beli dan Sertifikatyang merupakan produk Pejabat Negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikut sertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan Pejabat Negara danbukan Pembuat Akte dan Sertifikat. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslahditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Bukti T & T Il3);3.

SUPARJA danditemuan barang bukti di dekat kaki kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotakrokok merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenisshabu lalu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Samsung Type GTS6810 warna hitam ditemukandi gengaman tangan kanan Terdakwa dan diakui barang tersebut milikTerdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kKantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 3 (tiga) paket narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Samsung Type GTS6810 warna hitam ditemukandi gengaman tangan kanan Terdakwa dan diakui barang tersebut milikHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PTKTerdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebutadalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) kantong plastik beningberklip yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkusdalam plastik bening berklip tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.08.18.2262 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Dengan demikian Tergugat telahtidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, sebagaimanaseharusnya dilakukan oleh Pejabat Negara. Untuk itu terbukti SuratHalaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 438 K/TUN/2013Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asasasas umumPemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan;13 Selain telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Surat KeputusanTergugat juga bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.

Dengan demikian Termohon telah tidakcermat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, sebagaimana seharusnyadilakukan oleh Pejabat Negara. Dalam Point angka 1 di dalam Surat SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomorSEK.KP.06.0325 tanggal 16 Januari 2012, dimana alasan diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, NomorM.HH73.KP.06.03 Tahun 2011 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 19Desember 2011, .......

Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana bersepakat mengedarkan Psikotropika jenis Shabushabu di KFCPasar Kenari Mas, Kramat Raya dan berdasarkan Petikan Putusan PengadilanJakarta Pusat Nomor: 223/Pid.B//2006/PN JKT.PST tanggal 20 Juni 2006...dst,dengan demikian termohon telah tidak cermat mengeluarkan dan menerbitkanSurat Keputusannya, sebagaimana seharusnya dilakukan Pejabat Negara, untukitu terbukti surat keputusan Termohon telah bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan

.: Pembayaran penghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.143.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKep Kepolisi@n seseusemwsexaneveespen:Peri3.

negara,Per pasal 28......... cece aTer nKe, apel nPei703.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan733.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia serta773.

padahari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 witadan hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulanSeptember tahun 2018 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2018 bertempat di Dusun Bina Karya DesaSaptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pejabat

negara,pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lainyang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukantindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupeserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan Caracara sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentangpetunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihanumum

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara,dan kepala desa atau sebutan lain;2. Dengan sengaja membuat keputusan dan ataumelakukan tindakan yang menguntungkan' ataumerugikan salah satu peserta pemilu;3.

Dalam masa kampanye;Unsurunsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan kepala desa atau sebutan lain;Menimbang, bahwa unsur setiap pejabat negara, pejabataparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain yangdimaksud ditujukan kepada subyek hukum yaitu) manusia(natuurlikke personen) sebagai penyandang hak dan keawajibanserta Mampu mempertanggungjwabkan perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa Kepala Desa adalah sebutanpemimpin

PID.SUS/2019/PT PTKmemiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada rekanrekan terdakwa diDesa Meliau Hilir dengan cara bertemu di kebun kelapa sawit sekitar PMSGunung Meliau dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per %gram, dan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebutTerdakwa pergunakan lagi untuk membeli shabu.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

1.365.000, (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disaku sebelah kanan belakang celana dan 1 (satu) buah timbangan digital merkCHQ serta sendok yang terbuat dari pipet didalam Jok Sepeda Motor merkHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2019/PT PTKHonda Vario warna Merah, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.b. Hakim pada badan peradilan, atau ;c.

Negara, karena faktanyaPenggugat bukanlah Pejabat Negara, hal ini sesuai ketentuan Pasal 350ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2019 yangbunyinya: Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap menjabatsebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.

Penggugat juga tidaksedang menjadi pejabat Negara sebagaimana yang telah Penggugatjelaskan, selanjutnya karena Penggugat saat ini menduduki jabatanHalaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 214/G/2021/PTUN.

JKTb. diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau ;c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.Alasan Tergugat menghentikan tunjangan sertifikasi dosen adalahkarena Penggugat telah diangkat menjadi pejabat Negara, dalam halini Tergugat harusnya memperhatikan landasan hukum tentangpengertian dari Pejabat Negara sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, dan selain daripada itu

JKTPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2019 bahwa : Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkapmenjabat sebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya jo.Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara bahwa Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b.

Kedungkandang kota Malang;Bahwa Saat Saksi ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa Saksi kerja di bengkel;Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi tidak Sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaiijin dari pejabat Negara yang berwewenang dalam menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan

shabu dari saudara Rafi pada hari Rabutanggal 20 april 2016 sekitar pukul 19.00 Wib; Bahwa setelah membeli shabushabu kemudian Terdakwa menjual 1klip shabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kepada Muchamad Nurul Fathoni; Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu adalah menggunakanshabu yang telah di bagi 2 oleh Mucharnad Nurul Fathoni tersebutsecara bersamasama; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikandalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dandianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mendengar danmemperhatikan, keterangan saksi saksi di persidangan, keteranganTerdakwa, surat dihubungkan dengan

GONEK binCITRO PRASTOWO ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat Negara yang berwenang;Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab :5295/NNF/2016 tanggal

negara di lingkungan PemerintahKabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah ;.

Bahwaselama menjabat Bupati Kudus periode tahun 20032008 Penggugattidak menerima gaji pegawai negeri sipil tetapi mendapatkan penghasilantetap dan tunjangan pejabat negara selaku Bupati Kudus Propinsi JawaTengah yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan daerahberdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah sehingga Penggugat menjadi subjek hukumyang dapat dituntut tanggung jawab hukum manakala melakukan tindakpidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud

Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selamamenjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai PegawaiNegeri Sipil dan dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknyasetelah Pegawai Negeri Sipil tersebut selasai menjalankan tugasnyasebagai Pejabat Negara, dengan kata lain status Pegawai Negeri SipilHalaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.tetap melekat terhadap Pegawai Negeri yang diangkat sebagai PejabatNegara termasuk Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri;Bahwa

,M.Hum., yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa : Penggugat tidakHalaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas dasar hukumanatas tindak pidana yang dilakukan Penggugat dalam kapasitas sebagai Bupati, danPenggugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara (pada saat menjabatBupati) sekalipbun masih memiliki status Pegawai Negeri Sipil namun tidak bisadikenakan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil aktif

Selanjutnya berdasarkan hasil tealaahan staf yang dibuat olehKepala Suddirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil A.N Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara BadanPertimbangan Kepegawaian pada pokoknya dinyatakan bahwa Pegawai NegeriSipil yang diangkat menjadi pejabat negara sebagai Bupati diberhentikan darijabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, danterhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi /melakukantindak