Bahwa sebelum Para PENGGUGAT mengemukakan mengenai alasanalasan faktualdiajukannya gugatan class action ini, terlebih dahulu Para PENGGUGAT hendakmengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para PENGGUGAT besertakelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan ini.Dalam gugatan ini Para PENGGUGAT menggunakan mekanisme atau prosedur perwakilankelompok (class action) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundangundangan di Indonesia, yaitu Para PENGGUGAT selain bertindak untuk

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para PENGGUGAT telah memenuhi kriteriauntuk mengajukan gugatan berdasarkan perwakilan kelompok (class action) sesuaiPeraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002.

Tuntutan hak salah satunya bisa dilakukandengan metode gugatan class action. Class action merupakan suatu metode bagiorang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersamamengajukan tuntutan tujuannya agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turutserta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Tuntutan hak salah satunya bisa dilakukan denganmetode gugatan class action. Class action merupakan suatu metode bagi orang peroranganyang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan tujuannyaagar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikanpersetujuan kepada perwakilan.

Menyatakan bahwa gugatan class action yang diajukan oleh Penggugat dan Tim KuasaHukumnya kabur (obscuur libel) serta tidak memenuhi syarat formal gugatan class action.c.

ini sudah pernah diajukan dalam perkaranomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST dan telah diputus diPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari rabu, tanggal 12 Desember2012 yang diucapkan pada hari selasa tanggal 18 Desember 2012yang isi putusannya memenangkan gugatan para penggugat:;Bahwa selain perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST, Gugatan Class Action ini juga sudah pernah diajukandan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengannomor perkara 441/Pdt.G.Class

Halini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam putusan perkara nomor318/Pdt.G Class Action/2011/PN.JKT.PST halaman7.

Mekanisme Gugatan Class Action ;1. Bahwa dalam proses perkara yang diajukan Para Penggugat ini,digunakan mekanisme class action atau prosedur gugatanperwakilan, dimana disamping memperjuangkan hak ParaPenggugat sendiri, sekaligus mewakili kelompok masyarakatyang menjadi pengungsi akibat konflik horizontal Maluku, yangjumlahnya sangat banyak, dan berada secara menyebardiberbagai daerah, antara lain di Provinsi Sulawesi Tenggara;2.

GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR.Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan padaputusan perkara Class Action register perkara Nomor : 318/Pdt.G.Class Action/ 2011/PN.JKT.PST yang sampai dengan saat inimasih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan belumberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST adalah gugatan yang terlalu dini atau prematur

), sehinggatidak dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untukmengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action).

ada momen yang bisa direkam;Hal 7 dari 25 Hal, Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.YykBahwa Saksi yang kembali hanyalah sepeda motor saja, namun platNopolnya sudah diganti menjadi AD, spion juga berubah demikian jugastiker yang ada di sepeda motor, sedangkan HP dan action cam sudahdijual oleh Terdakwa;Bahwa Saksi tanyakan kepada resepsionis kapan Terdakwa masukhotel.

Gedongtengen, Yogyakarta,telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone MerkLENOVO Type A328 warna putih, 1 (satu) unit action Cam Merk BCAREwarna silver, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk HondaNC12A1CF A/T (Vario) Tahun 2013 warna merah, No.Pol: AB6183VT,No.Ka: MH1JFB11DK713181, No.Sin: JFB1E1671434, an. STEFANIHal 10 dari 25 Hal, Putusan No. 109/Pid.B/2017/PN.

masukkedalam kamar mandi maka Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HandphoneMerk LENOVO Type A328 warna putih, 1 (satu) unit action Cam MerkBCARE warna silver, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk HondaNC12A1CF A/T (Vario) Tahun 2013 warna merah, No.Pol: AB6183VT,No.Ka: MH1JFB11DK713181, No.Sin: JFB1E1671434, an.

berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk LENOVO Type A328 warna putih, 1(satu) unit action Cam Merk BCARE warna silver, dan 1 (satu) buah STNKsepeda motor Merk Honda NC12A1CF A/T (Vario) Tahun 2013 warnamerah, No.Pol: AB6183VT, No.Ka: MH1JFB11DK713181, No.Sin:JFB1E1671434, an.

masukkedalam kamar mandi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone MerkLENOVO Type A328 warna putih, 1 (satu) unit action Cam Merk BCARE warnasilver, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda NC12A1CF A/T(Vario) Tahun 2013 warna merah, No.Pol: AB6183VT, No.Ka:MH1JFB11DK713181, No.Sin: JFB1E1671434, an.

Sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa dirinya berhak menerima bonus adalah tidak mendasaratau tidak jelas (Obscuur libel).Bahwa, pemberian besaran bonus berdasarkan evaluasi kerja setiapkaryawan dan untuk posisi Asisten Manager ke atas di evaluasi langsungoleh BOD(Board of Director) mengacu pencapaian atau keberhasilan ActionPlan atau rencana kerja.Hubungan antara bulan bonus dan periode evaluasi untuk action plan adalahsebagai berikut:Bulan Pembayaran Bonus Periode evaluasi untuk action

plan Desember 2014 First Half (April sampai September) 2014Juni 2015 Second Half(Oktober 2014 sampai Maret) 2015Desember 2015 First Half (April sampai September) 2015Bahwa, dalam hal Action Plan atau rencana kerja Penggugat ketikadiserahkan pada saat First Half 2014 dan dipresentasikan kepada BOD, saatitu BOD memutuskan bahwa Action Plan tidak dapat diterima atau diperlukankarena alasan berikut :a.

Pencapaian action plan tidak ada atau tidak menghasilkan.b.

Terhadap Action Plan yang tidak dapat diterima.Ketika itu Penggugat menerima hasil tersebut bahwa action tidak dapatditerima dan tidak perlu menyampaikan action plannya untuk selanjutnya.10Sehingga Manajemen memutuskan untuk tidak memberikan Bonus kepadaPenggugat.18) Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2016, President Director dan Finance Director19)20)PT.NGK Ceramics Indonesia terima email dari Penggugat mengenaiPembayaran Bonus dan Pihak Tergugat menjawab hal tersebut secaralisan menjelaskan bahwa perusahaan

tidak bisa berikan bonus, denganalasan selama Penggugat bekerja tidak ada Action Plan yang bisaditerima.Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita point 14 Gugatan yangpada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menanggapi surat resmi dariPenggugat pada tanggal 9 Juli 2016.

Kelurahan Pasiran KecamatanSingkawang Barat Kota Singkawang atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang,telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) serta 1 (satu) unit laptop merek Asus type A46C warna hitambeserta charger, 1 (satu) buah mouse merek Logitech warna hitam, 1 (satu) unithp merek Nokia 105 warna biru dan pengecasnya, 1 (satu) unit hp merekSamsung Core warna putih, 1 (satu) unit kamera action

Sesampainyadi dalam rumah Korban, Terdakwa mengambil barang barang lainnya seperti 1unit laptop merek Asus type A46C warna hitam beserta charger, 1 (satu) buahmouse merek Logitech warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Nokia 105 warnabiru dan pengecasnya, 1 (satu) unit h> merek Samsung Core warna putih, 1(satu) unit kamera action merek Xpro warna hitam, 1 (satu) buah harddiskmerek Seagate warna hitam, 1 (satu) unit hp Blackberry, 1 (satu) buah jamtangan warna coklat dalam keadaan mati, 1 (satu) buah

rupiah), Rp500,00 (lima ratus rupiah) totalnya Rp184.000,00 (seratusdelapan puluh empat ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa keluar dari pintubelakang rumah Korban;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesarRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 unit laptop merek Asus type A46Cwarna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mouse merek Logitech warnahitam, 1 (Satu) unit hp merek Nokia 105 warna biru dan pengecasnya, 1 (satu)unit hp merek Samsung Core warna putih, 1 (Satu) unit kamera action

atau dimiliki dan dijual serta uang hasil penjualan barangbarang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup seharihari;Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) serta 1 unit laptop merek Asus type A46C warna hitam beserta charger,1 (satu) buah mouse merek Logitech warna hitam, 1 (satu) unithp merek NokiaHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2016/PN Skw.105 warna biru dan pengecasnya, 1 (satu) unithp merek Samsung Core warnaputin, 1 (satu) unit kamera action

Dodi Rismunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unitlaptop merek Asustype A46C warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mouse merekLogitech warna hitam, 1 (satu) unit hp merek Nokia 105 warna biru sertacharger, 1 (satu) unit hp merek Samsung Core warna putih, 1 (satu) unitkamera action merek Xpro warna hitam, 1 (satu) buah harddisk merekSeagate warna hitam, 1 (satu) unit hp Blackberry, 1 (satu) buah jam tanganwarna coklat

PUTUSANNomor : 77/Pdt.G/2014/PN.Sby,* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdatagugatan dengan acara gugatan perwakilan (Class Action) dalam pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :12HAJI DJUHADI ICHSAN, Ketua I Badan Pengurus Perkumpulan Pedagang PasarTuri Baru Tahap Tiga (KPPTB), berkedudukan hukum di Surabaya dan beralamatkantor di Jalan Dupak Timur I/21A Surabaya, sebagaimana

Berikut :1 Menerima Tanggapan Tergugat I;2 Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan ParaPenggugat cacat formal karena bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung RIno.1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;173 Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan ParaPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa atas gugatan clas action Para Penggugat tersebut, maka Tergugat IItelah mengajukan tanggapan sebagai

berikut :1Gugatan terkait pengujian persaratan formal pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action ), yang diajukan oleh Badan Pengurus PERKUMPULAN PEDAGANGPASAR TURI BARU TAHAP TIGA atau disingkat KPPTB selaku PARAPENGGUGAT, adalah sebagaimana terurai di bawah ini :Bahwa prosedur dan tata cara pengajuan Class Action atau Gugatan PerwakilanKelompok pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau selanjutnya cukupdisingkat

I Tahun 2002...., kemudian Membaca sistematika Gugatan Para Penggugat temyataPara Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya telah mengemukakan dan menuntutsoal...Adanya merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang tidakmemenuhi Persyaratan Formal sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan MahkamahAgung RI No.

KERETA API INDONESIA (PERSERO) tidak pernahmengenal para pedagang sebagaimana tercantum dalam Gugatan class Action ini dannamanama yang tercantum pada iklan tersebut diatas dan juga tidak pernah adahubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung serta juga baik sebelum adaPasar turi baru tahap HI maupun sampai Pasar turi baru Tahap III terbakar, maka jelasPT.

PENADAHAN;

terhadap gugatan Class Action itu, sebagaiberikut:Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 570/Pat.G/2017/PN Sby.Jawaban Tergugat Il dan V:A.DASAR HUKUM GUGATAN CLASS ACTION;Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatnnya tertanggal 1Agustus 2017 bahwasannya gugatan a quo merupakan gugatanPerwakilan Kelompok/Class Action;Bahwa prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut PERMANomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompokyang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat untuk mengajukangugatan perwakilan kelompok (Class Action) adalah merupakanhukum acara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yangmengatur tentang tata cara dan persyaratan pengajuan gugatanperwakilan kelompok (Class Action) dari Undangundang Nomor 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangundangNomor 8 Tahun 1999 Tentang

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATANSEBUAH GUGATAN PERWAKILAN/KELOMPOK (CLASS ACTION);1.

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATANSEBUAH GUGATAN PERWAKILAN/KELOMPOK (CLASS ACTION);7.

Bahwa gugatan perwakilan/Class Action yang diajukan oleh Penggugatdengan pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat dan Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Nomor:593.7/741/2010, tanggal 06122010 yang dianggap sebagai putusanperdata yang bersifat melarang Penggugat dan marga Keluarga BesarLilo dan Henuk, putusan mana dianggap telah merugikan Penggugat dananggota kelompoknya.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakantidak dapat diterima;2sa.Bahwa gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan perwakilankelompok/Class Action.

Dan bukanlangsung ditujukan kepada Camat Rote Barat Laut seperti yang dilakukanPenggugat;Bahwa karena gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syaratsyaratsebagai gugatan Class Action, maka seharusnya Penggugat dalamHal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2012mengajukan gugatan ini terlebin dahulu mendapat kuasa dari anggotakelompoknya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat secara nyata menegaskan bahwayang menjadi anggota kelompok dari Penggugat adalah Keluarga BesarLilo dan Keluarga Besar Henuk, dengan adanya 2 (dua) keluarga besartersebut, maka kelompok yang diwakili Penggugat bukan lagi dianggapsebagai satu kelompok tetapi terdiri dari dua kelompok, dengan demikianmaka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatanClass Action;6.

Bahwa selain gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhisyarat formal sebagai suatu gugatan Class Action tapi juga gugatanPenggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalamHukum Acara Perdata yang berlaku; dimana dalam gugatan ini, tidakdicantumkan luas dan batasbatas tanah yang menjadi obyek sengketaantara Tergugat III dengan Penggugat dan anggota kelompoknya.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Bolt Action, kaliber 223 laras Diana 27;- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Blot Action kaliber 223 laras SS1;- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Dratan kaliber 223 laras SS1 lokal;- 50 (lima puluh) butir amunisi senapan api kaliber 5,56 mm merk pindad;- 16 (enam belas) butir amunisi senapan api kaliber 5,56 merk AD;- 10 (sepuluh) butir amunisi pistol kaliber 9 mm merk Luger;Dimusnahkan;6.

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Bolt Action, kaliber 223 larasDiana 27;e 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Blot Action kaliber 223 laras SS1;e 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Dratan kaliber 223 laras SS1lokal;e 50 (lima puluh) butir amunisi senapan api kaliber 5,56 mm merk pindad;e 16 (enam belas) butir amunisi senapan api kaliber 5,56 merk AD;e 10 (sepuluh) butir amunisi pistol kaliber 9 mm merk Luger;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

Saksi YOGA GUNAWAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa SETIAKA CANDRA WWAJA diamankan pada hariMinggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wib di perumahanMontana Village blok Gnomor 9,Rt O7 Rw 15 Kel.Kalijaga,Kec.Harjamukti Kota Cirebon, dan barang bukti yang diamankan berupa :1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Bolt Action, kaliber 223 larasDiana 27, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Blot Action kaliber 223laras SS1, 1 (satu) pucuk senjata

Cirebon, dan barang bukti yangdiamankan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis mouser kaliber223 laras biasa;Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan terdakwaSETIAKA CANDRA WWAJA yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenisBolt Action, kaliber 223 laras Diana 27, 1 (satu) pucuk senjata api rakitanHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Cbnjenis Blot Action kaliber 223 laras SS1, 1 (satu) pucuk senjata api rakitanjenis Dratan kaliber 223 laras SS1 lokal, 50 (lima puluh

Harjamukti Kota Cirebon, serta barangHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Cbnbukti yang telah diamankan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenisBlot Action, kaliber 223 laras Diana 27, 1 (satu) pucuk senjata api rakitanjenis Blot Action kaliber 223 laras SS1, 1 (satu) pucuk senjata api rakitanjenis Dratan kaliber 223 laras SS1 lokal, 50 (lima puluh) butir amunisisenapan api kaliber 5,56 mm merk pindad, 16 (enam belas) butir amunisisenapan api kaliber 5,56 merk AD, 10 (Sepuluh

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Bolt Action, kaliber 223 larasDiana 27; 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Blot Action kaliber 223 laras SS1; 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Dratan kaliber 223 laras SS1lokal; 50 (lima puluh) butir amunisi senapan api kaliber 5,56 mm merk pindad; 16 (enam belas) butir amunisi senapan api kaliber 5,56 merk AD; 10 (sepuluh) butir amunisi pistol kaliber 9mm merk Luger;Dimusnahkan;6.

Gugatan class action Sdr.

Gugatan class action Sdr. Oka Sudarsono, dkk (13 orang) tidak memenuhisyarat formil karena tidak ada kesamaan fakta, dasar hukum dan deritakerugian.Bahwa memperhatikan gugatan Class Action Para Penggugat tidakmemenuhi unsur kesamaan Fakta, Dasar Hukum dan Derita kerugian yangsama dengan Para Penggugat satu sama lain yang diterangkan dalam halhal sebagai berikut :a. Bahwa para Penggugat (13 orang) tidak memiliki kesamaan fakta bahwabidang tanah tersebut berasal dari riwayat tanah yang sama ;b.

Gugatan Class Action Sdr.

Menerima seliruh dalil Tergugat Il Tanggapan Class Action ini untukseluruhnya ;2. Menolak gugatan Class Action Para Penggugat karena tidak sesuaidengan Acara Gugatan Perwakilan yang diatur dalam Perma No. 1Tahun 2002 ;3. Menyatakan Tergugat II telah melaksanakan asasasas pemerintahanyang baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige Overheids Daad) terkait gugatan Penggugat ;4.

Bahwa prosedur dan tatacara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok ; 2.

akan tetapi jika kita melihat sejarahgugatan perwakilan/ class action dimana class action pertama sekalidikenal di Inggris pada Abad ke18, pada saat itu cart of chancerymengadili perkara yang melibatkan pihak penggugat yang jumlahnyaratusan secara komulasi, Pengadilan secara adminitrasi mengalamikesulitan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadapgugatan tersebut, sejak saat itu mulailah Pengadilan menciptakan prosedurclass action dimana ratusan orang yang mempunyai kepentingan yangSamMa

DADIK SUSNANTO,BA., CHOIRUL ANAM, MOCHAMAD TOSIN, BA., MOESLIMIN, MEIDYYUWONO, SUHUD HARYANTO, SH., MUJIATI TUTIK HARTATI dapatdikategorikan sebagai suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);Bahwa sangat sulit diartikan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) apabila wakil suatu Perwakilan Kelompok (Class Representative)yang dalam hal ini diwakili oleh R.

., MUJIATI TUTIK HARTATI, terdiri hanya 7(tujuh) orang dan hanya tergolong sebagai 1 (satu) Kelompok Pelanggansaja, sedangkan 12 (dua belas) Kelompok Pelanggan yang lain tidakmempermasalahkan pengenaan biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) tersebut, oleh karena tidak dapat mewakiliKelompok ..........18kelompok pelanggan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, sehinggamembuat Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tidak jelas ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama

Bahwa Para Penggugat tidak berwenang dan tidak memenuhi persyaratanformal bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak sah ; 2.

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diteima (niet ontvankelijkverklaard) ;3. Memerintahkan Pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk menghentikan perkara ini ;4.

Daerah Maju Bersaing da~kemudian dijerumuskan oleh ParaTergugat (Tergugat I sampai Tergugat VI) dengan mekanisme gugatan perwakilankelompok (Class Action).Fakta HukumBahwa sebagaimana bunyi pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya antara PemerintahRepublik Indonesia dengan PT.

Daerah Maju Bersaing menjadiBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka melaksanakan amanahundangundang.Berdasarkan uraian di atas, secara tegas Tergugat III menyampaikan "keberatan danmenolak" "Keabsahan Gugatan Class Action" dari Para Penggugat karena seluruh isi SuratGugatan Para Penggugat tidak benar dan tidak memenuhi kriteria atau unsurunsur danpersyaratan Gugatan Class Action sebagaimana diatur dalam Pasal huruf a, Pasal huruf b,Pasal 1 huruf c, Pasal 2 huruf b, Pasal 2 huruf c dan Pasal

secara class action.

saudara Sahril tidak pernah mengatakan kepada saksi akan mewakiligugatan class action di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;Bahwa saksi sebelum gugatan class action tidak pernah bertemu dengan temanteman untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan, dan berkumpul danbertemunya setelah saksi menjadi saksi sekarang ;514.

Sahril Amin dan Hasbullahsebagai Wakil dari Kabupaten Sumbawa Barat ;Bahwa saksi sebagai anggota FORMAPEDI (Forum Masyarakat PeduliDivestasi) tapi saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di rumah Saudara Sahril Amin padabulan Agustus 2010 dan ada wakil dari Kabupaten Sumbawa Besar yaitu saudaraFitrarinoBahwa saksi pernah dilibatkan dalam pengajuan gugatan class action sebelumbulan Agustus 2010 ;Bahwa tujuan gugatan class action untuk kepentingan masyarakat

Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok ini para Penggugatmenggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok(Class Action) yang memberikan hak prosedur bagi para Penggugat sendirisekaligus mewakili kepentingan seluruh masyarakat Kota Sibolga yang telahdirugikan Tergugat atas tindakan penguasaan serta pengusahaan asetnegara milik Pemerintah Kota Sibolga dalam memperkaya diri sendiri dantidak melaksanakan kewajibankewajiban kepada Negara berupa pajakpenghasilan, pajak pertambahan nilai

Oleh karena itu cukup dasarhukum diajukan gugatan ini berdasarkan konsep/mekanisme gugatanperwakilan kelompok (Class Action) dari masyarakat Kota Sibolga ;10.Bahwa pengajuan gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilankelompok (Class Action) ini memiliki dasar atau legitimasi penggunaannyakarena melibatkan seluruh masyarakat Kota Sibolga yang mengalamikerugian (injured/affected) yang sama sehingga tidak efisien dan tidakpraktis apabila diajukan secara individual, terpisahpisah atau diajukanHal. 4

keperluan kapalkapal yang bersandar disteiger tersebut, menarik retribusi dari hasil tangkapan ikan, menyewakantongtong untuk keperluan pengiriman ikan ke luar daerah dan menarikretribusi terhadap hal tersebut dan menjual eses batangan terhadapkeperluan pengiriman ikan, dan hasil usaha Tergugat tersebut tanpa adalaporan pajak kepada negara sebagai kontribusi dana pembangunan KotaSibolga ;15.Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanismeprosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action

Disqualificatoire Exeptie (Eksepsi PenggugatPenggugat Tidak BerwenangMengajukan Gugatan)Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalilgugatan PenggugatPenggugat tertanggal 1 April 2002 yang telah dimajukandalam persidangan perkara ini kecuali diakui kebenarannya dengan tegas olehTergugat dalam jawaban ini ;Bahwa PenggugatPenggugat adalah tidak berwenang untukmengajukan gugatan berdasarkan mekanisme gugatan perwakilan kelompok(Class Action), sebab gugatan PenggugatPenggugat tidak

Eksepsi Tentang Gugatan PenggugatPenggugat Bertentangan DenganProsedur Class Action ;Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan PenggugatPenggugat tertanggal 1 April 2002 yang telahdimajukan dalam persidangan perkara ini kecuali diakui kebenarannya dengantegas oleh Tergugat dalam jawaban ini ;Bahwa gugatan PenggugatPenggugat ada menyebut bahwa kerugianyang dialami Pemerintah Kota Sibolga yang berarti kerugian PenggugatPenggugat sebesar Rp 983.185.000.000.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak gugatan Para Penggugat class action seluruhnya;
• Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

PUTUSANNomor 30/Pdt.G/2018/PN RgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rengat Kelas Il yang mengadili perkaraperkara perdatadengan acara gugatan Perwakilan Kelompok (class Action) pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:.

Bahwa Wakil Kelompok merupakan orang, sekaligus wakil darisekelompok orang (Anggota Kelompok) yang samasama menderitakerugian karena persoalan Kebun Plasma pola Trans Pir, berdasarakanPenyerahan lahan masyarakat Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim.Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan PARA PENGGUGAT tidakdiragukan lagi untuk mewakili kKepentingan hukum Anggota Kelompoknyadengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action);2.

Gugatan Class Action yang diajukan Penggugat tidak memenuhi tatacara yang ditentukan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok.Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA NO.1/2002), PersyaratanPersyaratan Formal untuk mengajukan gugatankelompok, antara lain: Memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diaturdalam Hukum Acara Perdata; Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompoktermasuk usulan tentang pembentukantim atau panel yang membantumemperlancar pendistribusian ganti kerugian.Bahwa gugatan Para penggugat tidak memenuhi syaratsyarat formalsebagaimana dimaksud dalam PERMA NO. 1/2002, yaitu:a) Wakil kelompok tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompoknya.Bahwa dalam gugatan a quo, terdapat 2 (dua) orang yangmenyatakan diri sebagai wakil kelompok untuk mengajukan gugatanclass action

Apalagi di dalam gugatannya butir IIl.12 I1I.13 diketahui bahwa yang dipersoalkan adalah hanya sebagianlahan yang menurut Para Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat, sehingga ukuran jumlah anggota yang banyak tersebut menjadirancu karena tidak disebutkan angkanya oleh Para Penggugat.Sehingga jelas sekali bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syaratgugatan class action tersebut karena Para Penggugat tidakmendefinisikan secara jelas dan rinciserta spesifik pihak yang akandiwakilinya dalam gugatan

Gugatan Tidak Menyebutkan Defenisi Kelompok Secara Rinci danSfesifik:20Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompokmewajibkan agar gugatan mencantumkan defenisi kelompok secara rinci danspesifik agar gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan Class Action; Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan defenisi kelompoksecara rinci dan spesifik maka menurut hukum gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formal yang

Hal ini penting agargugatan memenuhi syarat sebagai gugatan Class Action; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat secara jelas dan terincimengenai posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggotakelompok, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal gugatan yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf d PeraturanMahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara GugatanPerwakilan Kelompok oleh karena itu beralasan bila gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat

Gugatan Tidak Menyebutkan Defenisi Kelompok Secara RincidanSfesifik:Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompokmewajibkan agar gugatan mencantumkan defenisi kelompok secara rinci danspesifik agar gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan Class Action; Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan defenisi kelompoksecara rinci dan spesifik maka menurut hukum gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formal yang

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum acara yang mengatur tentanggugatan Class Action maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor Tahun 2002 telah mengisi kekosongan hukum acara denganmenyusun tata cara pengajuan gugatan class ation;Menimbang, bahwa syarat formil mengajukan gugatan Class Action adalah LegalStandy /Persona Standy In Judicio dan masalah Legal Standy dari Penggugat dipersoalkandalam eksepsi pada angka 1 ;e Bahwa Penggugat yang menamakan dirinya

RI Nomor Tahun 2002 terhadap bentuk Class Action yang lain belum dikenaldalam hukum perdata di Indonesia; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah tidak mengatur tentang Class Action namun dalam paragraf ketujuh mengaturtentang ketentuan pidana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapatditempuh oleh masyarakat termasuk Penggugat ;Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa hakhak ekonomi dan sosialmasyarakat dirugikan akibat tindakan para Tergugat

Alexius Fernandez) tidak memenuhi syaratsebagai wakil kelompok sehingga tidak berwenang mengajukan gugatanperwakilan kelompok (class action).Bahwa menurut Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1/2002 tentang Hukum AcaraGugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan wakil kelompokadalah satu atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatandan sekaligus mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya. BahwaPenggugat (Sdr.

Alexius Fernandez)pastilan bukan salah satu orang yang telah menderita kerugiansebagaimana dalildalil pada surat gugatan Perwakilan Kelompok (classaction) a quo;Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaiPenggugat sehingga gugatan perwakilan kelompok (class action) tersebutharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;2.

description) dan tidak dapat diketahui dan dipastikan(ascertainabley);Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukanPenggugat juga tidak dijelaskan secara rinci namanama kelompok taniplasma baik Tabara maupun Tajati yang diakui oleh Penggugat sebagaianggota kelompok tani dimana Penggugat merupakan salah satu wakil darikelompokkelompok tani tersebut sehingga dengan demikian membuatkabur dan tidak jelas gugatan perwakilan kelompok (class action) itu sendiri11oleh karena itu sangat

Dengan demikian, dari uraian hukum di atas, tidaklah berdasar danberalasan hukum jika Hakim judex facti dan judex juris menilaibahwa gugatan perwakilan kelompok (c/ass action) dalam perkara inikabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, dalam putusan perkara a quotelah terbukti Hakim melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata;3.

Bahwa selain itu, Mahkamah Agung RI dalam putusannya, yangmenyatakan:Bahwa karena benar gugatan diajukan secara class action, tetapi classmember (anggota kelompok kelas) tidak terdata secara jelas sehinggamembuat gugatan menjadi kabur, yang berakibat lebin lanjut dapatmenimbulkan problem hukum lebih lanjut sekitar subjek, hakhak dankewajiban anggota kelompok tersebut;Jelaslah pertimbangan inipun merupakan suatu kekhilafan/kekeliruan yangnyata dari Hakim, sebab:5.1.

DALAM EKSEPSI- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;- DALAM PROVISI- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Para Penggugat ;- DALAM POKOK PERKARA- Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah);

ALEXIUS FERNANDEZ) tidak memenuhi syaratsebagai wakil kelompok sehingga tidak berwenang mengajukan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action).Bahwa menurut Pasal 1 huruf b Perma No. 1/2002 tentang Hukurn AcaraGugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan wakil kelompokadalah satu atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukangugatan dan sekaligus mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya.Bahwa Penggugat (Sdr.

ALEXIUS FERNANDEZ) tidak pernah sekalipuntercatat dalam register sebagai anggota petani plasma baik Tabaramaupun Tajati oleh karenanya jika kemudian dihubungkan dengan PermaNo 1/2002 tersebut maka jelas dan terang bahwa Penggugat (Sdr.ALEXIUS FERNANDEZ) pastilah bukan salah satu orang yang telahmenderita kerugian sebagaimana dailildalil pada surat gugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) a quo.Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukumsebagai Penggugat sehingga gugatan Perwakilan

No. 2631 K/Pdt/2010Bahwa dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yangdiajukan Penggugat juga tidak dijelaskan secara rinci namanamakelompok tani plasma baik Tabara maupun Tajati yang diakui olehPenggugat sebagai anggota kelompok tani dimana Penggugatmerupakan salah satu wakil dari kelompokkelompok tani tersebutsehingga dengan demikian membuat kabur dan tidak jelas GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) itu sendiri oleh karena itu sangatberalasan jika Gugatan Perwakilan Kelompok (Class

Action) tersebutharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.DALAM REKONPENSI :1.Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon agar dalildalil yang diuraikandalam konpensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini..

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok, secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa gugatan dengan mempergunakan Class Action tidakmensyaratkan agar dalam gugatan mengidentifikasi anggota kelompoksecara spesifik dan rinci, karena salah satu tujuan utama prosedurgugatan perwakilan kelompok untuk menegakkan azas penyelenggaraanperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur UUNo. 4 Tahun 2004.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) register perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrj tidak sah;
2. Menyatakan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok register perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrj dihentikan;
3. Membebankan kepada Penggugat dalam register perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrj untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta

PUTUSANNomor 5/Pdt.G/2018/PN MrjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muaro Kelas Il yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dengan acara gugatan Perwakilan kelompok (Class Action),dalam pemeriksaan pendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:1.

) Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (Class Action)ini, pihak Penggugat tidak hanya bertindak untuk diri sendiri melainkan jugabertindak mewakili kKelompoknya yaitu Kelompok Masyarakat Menggugat (KMM),yang mengalami kerugian materiil dan inmateriil dikarenakan telah diambilnyaatau dikuasainya tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat, yaitu Tanahperkebunan/perladangan dalam Ulayat Niniak Sega Jantan seluas + 466

) memerlukan waktu penanganan perkara yang relatif panjangbahkan setelah perkara diputuspun untuk melaksanakan putusan dalam halpendistribusian ganti kerugian juga memerlukan waktu dan acara tersendiri.Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan penggugat melalui prosedurgugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang dihubungkan denganPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok serta dinubungkan pula dengan uraiandan pertimbangan majelis hakim

Adapun materi perkara a quo bukan merupakandari ruang lingkup perkara sebagaimana diuraikan diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo seharusnya diajukan melaluiHalaman61dari63 Putusan Perdata Gugatan Kelompok Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrjgugatan perdata umum bukan melalui acara gugatan perwakilan kelompok(Class Action).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

haruslah dinyatakan tidaksah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok, apabila Majelis Hakim memutuskan bahwapenggunaan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan tidak sah,maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan Hakim.Menimbang bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (ClassAction) yang diajukan