mengadilinya, dengan sengajamenggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkanorang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenajabatannya ;Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Simeulue mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memimpin DinasKebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakanpemerintah daerah, menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang kebudayaandan

Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:Nama lengkap : IT NYOMAN DARTA;Tempat lahir : Yeh Malet;Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 08 Mei 1974;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Br Dinas Yeh Malet, Desa Antiga, KecamatanManggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali;Agama > Hindu;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaandan

disamping itu jugamenyiapkan semua kebutuhan rapat sesuai dengn jadwal;Halaman 49 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN DpsBahwa yang menjabat sebagai Bendahara Penerima adalah NYOMANDARTA dan yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan sebagai PPK(pejabat Penatausahaan Keuangan) adalah WAYAN TANGSI;Bahwa saksi kenal dengan tersangka NYOMAN DARTA sejak tahun 2015pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;Bahwa berawal dari pengadaan Karcis yang diadakan oleh Dinas Kebudayaandan

Uang hasil pungutretribusi karcis ODTW Besakih tersebut disetorkan ke Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

Rekreasi biasa WNI Dewasa (Rp10.000) 30.000Total cetak 2012 325.000 Sesuai verifikasi dokumen dan keterangan, rekapitulasi transaksipenyerahan karcis retribusi DTW dari Wayan Kartu selaku Petugaspenyimpan barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasemke Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata, dan dari Nyoman Darta selaku pelaksana tugas BendaharaBarang Berharga, dibantu dengan Ketut

20.000.000,00Karcis WNI Anak Berwarna 5.000,00 487 2.435.000,00194.320.000,00 Obyek Wisata Agrowisata Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN Dps Nominal KarcisTerjual Nilai KarcisObyek DTW/Jenis KarcisKarcis (Rp) Terjual (Rp)Karcis WNA Dewasa Berwarma 10.000,00 0 0,00Karcis WNA Anak Berwarna 5.000,00 0 0,00Karcis WNI Dewasa Berwarna 5.000,00 0 0,00Karcis WNI Anak Berwarna 2.500,00 0 0,000,00Jumlah 179.576 2.543.405.000,00 Berdasarkan catatan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 Dinas Kebudayaandan

dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Acehberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanatau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan 2010 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaandan

Dan untuk tahun anggaran 2010, Ketersediaan dana tersebut ada pada DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Aceh No : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tahun anggaran 2010 dan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Perubahan DinasKebudayaan dan Pariwisata Aceh No: 1.17.1.17.01.21.02.5.2 21.02 tahun anggran 2010dengan kode rekening 5.2.3.26.04. Kegiatan pembangunan objek wisata Ie seuum Kab.

Banda Acehberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanatau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracarasebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan 2010 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaandan

tersebut pada tahun 2009 dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh No. :1.17.1.17.01.21.02.5.2 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatAceh (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh yang telah direvisi No. :1.17.1.17.01.21.02.5.2 21.02 dengan kode rekening 5.2.3.26.04.Dan untuk tahun anggaran 2010, Ketersediaan dana tersebut ada pada DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Kebudayaandan

Direktorat PeninggalanPurbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 304b/DIT.PP/SP/II/2006 tanggal22 Maret 2006 tentang Penunjukan Benda Cagar Budaya/Situs dan Pengangkatan Juru Peliharayang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan benda cagar budaya/situsyang antara lain berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Keputusan DirekturHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2014/PN.BdwPeninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaandan

bertanggung jawab atasterwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupunsosial;4.Pasal 2 Undangundang Nomor 4 tahun 1979 tentang KesejahteraanAnak:(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan danbimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupunHal. 18 dari 22 Halaman Putusan No. 0958/Pdt.G/2021/PA.kItdi dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang denganwajal;(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkankemampuan dan kehidupan sosialnya, sesual dengan kebudayaandan

Menteri Departemen Kebudayaandan Parawisata (d/n Departemen Pendidikan dan Kebudayaan),sekarang Departemen Pendidikan Nasional Cq. Rektor UniversitasPadjadjaran, Jl Dipati Ukur No.35 Bandung, karena UniversitasPadjadjaran bukan suatu badan hukum ;.

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libell;Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Nomor Register yangdicantumkan dalam objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan datayang ada pada Tergugat yaitu Register Nomor BR.PPSIP.037/IIV2012untuk Termohon Badan Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan Register Nomor BR.PPSIP.038/II/2012 untuk Termohon BadanKementerian Dalam Negeri ;Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 171/G/2012/PTUNJKT3.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Sekretaris DaerahKabupaten Pulang Pisau;22.9. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kapuas;22.10. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah RagaKabupaten Gunung Mas;22.11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Barsel;22.12.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata SekretarisDaerah Kabupaten Pulang Pisau;22.9. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kapuas;22.10.Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Gunung Mas;22.11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Barsel;22.12.

bantahannya, makaTergugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T1 sampaidengan T4 sebagai berikut : T1 : Copy sesuai asli tanda daftar Perusahaan atas nama Platinum,penanggung jawab Lilia Ong yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tanggal 7Desember 2012;T2 : Copi sesuai asli tanda daftar ulang/Perpanjangan gangguan (HO)yang diterbitkan oleh Sekertaris Daerah Kota Ternate tanggal 18April 2013;T3 : Izin Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaandan

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanHalaman 26 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional TobaKayak Maraton.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanPembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional TobaKayak Maraton.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor : 21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanHalaman 82 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab. Toba Samosir Cq. Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional TobaKayak Marathon.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CVCTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal PermohonanPembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan InternasionalToba Kayak Maraton.21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN, S.E. denda sebesar Rp.Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), Subsidiair 3 (Tiga) bulankurungan.Menyatakan barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber DayaKebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi PariwisataMakassar.1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP/ 2009 tanggal 31 Juli2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri KebudayaanDan

Kejaksaan Negeri Makassar sebagai uangpengganti kerugian Negara, maka dengan demikian kerugian Negara telahdikembalikan, oleh karenanya terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi hukumantambahan berupa pembayaran uang pengganti ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini,maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Departemen Kebudayaandan

SE.olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan Dendasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1(satu) Bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;Memerintahkan agar barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Departemen Kebudayaandan

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwaisata.b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata dand. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Drs. H.M.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaandan pariwisata;b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidangpemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemuda,olahraga, kebudayaan dan pariwisata;d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembanganSDM aparatur pelaksana urusan pemerintah bidang pemuda, olahraga,kebudayaan dan pariwisata;e.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwaisata.24b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwaisata dand. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Drs. H.M.

Faktahukum tersebut berdasarkan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAANDAN PARIWISATA NOMOR : PM.59/PW.007/MKP/2010 TANGGAL 22JUNI 2010 tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/FordRotterdam termasuk didalamnya Kantor Polisi Militer Kota MakassarSEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS DAN ATAU KAWASANCAGAR BUDAYA YANG HARUS DILINDUNGI UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDACAGAR BUDAYA.Dalil gugatan Penggugat point 2 keliru dan tidak benar karenaTergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III kenyataannya

Faktahukum tersebut berdasarkan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAANDAN PARIWISATA NOMOR : PM.59/PW.007/MKP/2010 TANGGAL 22JUNI 2010 tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/FordRotterdam termasuk di antaranya Kantor Polisi Militer Kota MakassarSEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS DAN ATAU KAWASANCAGAR BUDAYA YANG HARUS DILINDUNGI UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDACAGAR BUDAYA.11.

Sehinggabentuk kesengajaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah sengajaberkesadaran kepastian;Menimbang, bahwa pada dasarnya kehadiran lingkungan hidupmerupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, kebudayaandan peradabannya. Faktor lingkungan hidup termasuk hutan adalah bagianHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Cagyang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Kasubbag Umum, Eselon IV.a pada BagianTata Usaha Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaandan Parawisata Kabupaten Asahan ;Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati AsahanNomor : 401/BKD/2008, bertanggal 15 Oktobrt 2008,tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalamPj. Kasubbag Umum/Kepegawaian Eselon IV.a padaSekretriat Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaandan Parawisata Kabupaten Asahan ;Halaman 53PutusanPerkara Nomor : 207/G/2020/PTUNMDN.16. Bukti P1617. Bukti P1718.

Taman Wisata CandiBorobudur, Candi Prambanan dan Candi RatuBoko; Mantan Dirjen Kementerian Kebudayaandan Pariwisata;I Nama : HASANUDDIN DALIMUNTHE;Tempat lahir : Tapanuli Selatan;Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 07 November 1946;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Komplek MPR No.

Bahwa setelah proposal diterima pada bagian KesejahteraanRakyat Kabupaten Klungkung, kemudian bagian Kesejahteraan RakyatKabupaten Klungkung meneruskan proposal ke Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Klungkung selanjutnya Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi terkaitdengan proposal pembangunan Merajan Sri Kresna Arya KepakisanDusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan KabupatenKlungkung ;12.

melalui agendaDinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Klungkung; Bahwa mekanisme dari pemohon hibah ke Pemerintah KabupatenKlungkung adalah sebagai berikut : Pemohon mengajukan proposal keBupati Klungkung melalui bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung,kemudian dari Bagian Kesra mengajukan ke Sekretaris Daerah selakuKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), setelah proposal maju keSekda Kabupaten, diberikan surat pengantar ke SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) yang menangani yang dalam hal ini Dinas Kebudayaandan

WAYAN SUJANA tanggal 16 Pebruari 2015; Bahwa saksi membenarkan saat penuntut umum menunjukkan barangbukti berupa 1 lembar rekomendasi dengan nomor : 400/743/Disbudpartanggal 16 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Klungkung Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SetdaKabupaten Klungkung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Klungkung Drs.

ditandatangani tanggal 31 Desember2014 oleh saksi dan selanjutnya surat pengantar nomor : 400/2468/Kesraperihal rekomendasi hibah dan sosial yang ditujukan ke Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata terkait evaluasi dan rekomendasi untukMerajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjingan Desa GetakanKecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung saksi tanda tanganitanggal 7 Januari 2015; Bahwa terkait dengan surat pengantar nomor : 400/2468/Kesra perihalrekomendasi hibah dan sosial yang ditujukan ke Kepala Dinas Kebudayaandan

KPT membatalkan TDUP setelah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaandan Pariwisata, apabila pengusaha : a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai denganketentuan perundangundangan ; b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara teruS menerus untuk jangka waktu 1(satu) tahun atau lebih, atauc. membubarkan usahanya.g Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan yuridis normatiftersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat berdasarkan delegasiberwenang menerbitkan SIUP, TDP dan Surat

Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untukjangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih ; Selanjutnya Pasal 21 Perbub diatas mengatur sebagai berikut :(1) KPT membatalkan TDUP setelah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaandan Pariwisata, apabila pengusaha : a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ;b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untukjangka waktu 1(satu) tahun atau lebih ; atau c.

bantahannya, makaTergugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T1 sampaidengan T4 sebagai berikut : T1 : Copy sesuai asli tanda daftar Perusahaan atas nama Platinum,penanggung jawab Lilia Ong yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tanggal 7Desember 2012;T2 : Copi sesuai asli tanda daftar ulang/Perpanjangan gangguan (HO)yang diterbitkan oleh Sekertaris Daerah Kota Ternate tanggal 18April 2013;T3 : Izin Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaandan

Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan