Tanah klien kami 2 tahun belakangan ini tepatnya tahun 2014 sengajadipatok dan dirusaki memakai alat berat traktor skopel dan dilobangi(terlampir gambar) oleh RAHMAT HARAHAP, ST sehingga klien kami tidakbisa masuk ke area tanahnya, beberapa tahun lalu yaitu pada tahun 2014masalah ini pernah dirapatkan oleh muspida setempat yaitu Danramil danKapolsek setempat dan Kepala Desa, hasilnya pihak tergugat ingkar janji dansengaja tidak menepati isi rapat tersebut dalam rapat itu.

Klien kami pernah mengadu ke Kapolsek setempat dan tokoh masyarakatsetempat dan Muspida setempat lawan klien kami berpengaruh di daerahnyaklien kami rugi terkuras tenaga dan pikirannya selama 5 (lima) bulan Rp.200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) klien kami menyewa beberapaPenasehat Hukum kondang Sidimpuan Medan dan Jakarta mengeluarkandana Rp. 100.000.000, (seratus juta Rupiah) ;.

. ; Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Pati JL Dr Wahidin No 2a Pati dilakukan rapat Paripurna tentangPenetapan RAPBD Kabupaten Pati tahun 2003 menjadi APBD kabupatenPati Tahun 2003 yang dihadiri oleh Bupati Pati periode 20012006 yaitusaksi Tasiman,SH, seluruh anggota DPRD,para kepala SKPD dan Muspida Plus DPRD Kabupaten Pati mengeluarkanKeputusan Persetujuan DPRD No 08/KEP/2003 tanggal 26 Pebruari 2003tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penyusunan buku APBD Rp 58.812.000.. ; won nnn +Rp 516.112.000,. ; Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 bertempat di Gedung DPRDKabupaten Pati jalan Dr Wahidin no 2a Kabupaten Pati dilakukan rapatparipurna untuk penetapan Perubahan APBD Kabuapten Pati tahun 2003yang dipimpin oleh saksi Wiwik Budi Santoso, SH dan dihadiri oleh seluruhanggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, Bupati Pati periode20012006 yaitu Terdakwa Tasiman, SH dan seluruh SKPD Kabupaten Patiserta Muspida Plus dan DPR Kabupaten

Sairun Ujung, S.Agselaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa membacakan Berita AcaraHasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Satgas LSM Gempa dananggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafsindo, yang padaintinya Berita Acara yang dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalahpenundaan pematokan permanen Hak Guna Usaha (HGU) aantara PT.Nafasindo/Ubertraco dengan masyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita5Acara tersebut, kemudian H.

Sairun Ujung, S.Agselaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa membacakan Berita AcaraHasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Satgas LSM Gempa dananggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafsindo, yang padaintinya Berita Acara yang dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Permohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Agus Irwanto Bin Sudaryo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (Juliana Santi Binti Muspida) di depan sidang mahkamah sya

Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 13 Mei 2013 No : 466.1/52/V/2013 perihal Kunjungan Muspida Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di Kecamatan Elpaputih;51) Asli Lembar diposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Ka.

DPPKAD tanggal 14 Mei 2013;52) Asli Lembar memo Kepala Dinas PPKAD kepada Bendahara Bantuan, tanggal 14 Mei 2013;53) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 25.BTT/SPP-LS/DPPKAD/V/2013 tahun 2013 untuk Kunjungan Muspida Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di Kecamatan Elpaputih, jumlah pembayaran yang diminta Rp. 346.000.000,- ditandatangani bendahara bantuan

Frets Tutupary, A.Md tanggal 13 Mei 2013;54) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2013, Nomor SPM : 25.BTT/SPM- LS/DPPKAD/V/2013 untuk keperluan : Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga- Kunjungan Muspida Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di Kecamatan Elpaputih, jumlah Rp. 346.000.000,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran D.R.Rumahlatu, Bsc, S.Sos tanggal 14 Mei 2013

;55) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 392/bel/PPKD/V/2013, keperluan untuk : Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga - Kunjungan Muspida Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di Kecamatan Elpaputih, jumlah Rp. 346.000.000,- ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah D.R.Rumahlatu, Bsc, S.Sos tanggal 14 Mei 2013;56) Asli Lembar Surat Pernyataan Nomor 25/DPPKAD/V/2013 bantuan

SBB Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di Kecamatan Elpaputih sesuai permintaan No.466.1/52/V/2013 ditandatangani oleh terbilang Rp. 346.000.000,- untuk pembayaran : Belanja Tidak Terduga- Kunjungan Muspida Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten Seram Bendahara Bantuan (Frets Tutupary), Pengguna Anggaran (D.R.Rumahlatu, Bsc, S.Sos), Yang Menerima (Dra. HJ.Ny.H.

Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dariKepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SeramBagian Barat tanggal 13 Mei 2013 No : 466.1/52/V/2013 perihalKunjungan Muspida Tingkat dan Tingkat Il Kabupaten Seram BagianBarat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas antara KabupatenSBB dan Maluku Tengah di Kecamatan Elpaputih, Lembar diposisiSekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Ka.

Rumahlatu, Bsc, S.Sostanggal 14 Mei 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No :392/bel/PPKD/V/2013, keperluan untuk : Pembayaran Langsung (LS)Belanja Tidak Terduga Kunjungan Muspida Tingkat dan Tingkat IlKabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalahtapal batas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di KecamatanElpaputih, jumlah Rp. 346.000.000, ditandatangani oleh BendaharaUmum Daerah D.R.

SBB Bagian Barat dalam rangka penyelesaian masalah tapalbatas antara Kabupaten SBB dan Maluku Tengah di KecamatanElpaputin sesuai permintaan No.466.1/52/V/2013 ditandatangani olehterbilang Rp. 346.000.000, untuk pembayaran : Belanja TidakTerduga Kunjungan Muspida Tingkat dan Tingkat Il KabupatenSeram Bendahara Bantuan (Frets Tutupary), Pengguna Anggaran(D.R.Rumahlatu, Bsc, S.Sos), Yang Menerima (Dra.

WIDIA KARYA JAYA untukpengadaan topi, Bordir, Tas Kontingen dan baju kaos Muspida,untuk Training untuk menggunakan nama CV. ATHIRAHalaman 17 dari 100 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Tipikor/201 4/PN.SmdaSPORTS milik Terdakwa sendiri dimana terdakwa bertindaksebagai Direktur, untuk baju kaos menggunakan CV. DUNIAUSAHA melalui saksi Agus dan saksi Maharani, danPengadaan sepatu olahraga menggunakan CV.

AURAMAHIFAL yang direkomendasikan oleh saksi MAHARANI ;Bahwa namanama Perusahaan yang Badan Hukumnyadigunakan sebagai Perusahaan Pengadaan Barang olehterdakwa untuk kepentingan pertanggungjawaban dalamkegiatan Porprov IV Kaltim Tahun 2010 mendapatkan feekurang lebih 10% yaitu ;e untuk perlengkapan topi bordir, tas kontingen dan bajukaos Muspida adalah CV. Widia Karya Jaya denganpimpinannya sdr.

WIDIAKARYA JAYA untuk pengadaan topi, Bordir, Tas KontongenHalaman 19 dari 100 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Tipikor/201 4/PN.Smdadan baju Kaos Muspida, untuk Tarining untuk menggunakannama CV. ATHIRA SPORTS milik Terdakwa sendiri, untuk bajukaos menggunakan CV. DUNIA USAHA, dan Pengadaansepatu olahraga menggunakan CV.

WIDIA KARYA JAYA untuk pengadaan topi, Bordir, TasKontongen dan baju Kaos Muspida, untuk Tarining untukmenggunakan nama CV. ATHIRA SPORTS milik Terdakwasendiri sebagai Direkturnya, untuk baju kaos menggunakan CV.DUNIA USAHA melalui saksi Agus dan saksi Maharani, danPengadaan sepatu olahraga menggunakan CV.

Widia Karya Jaya dipinjam/dipergunakanseolaholah sebagai pihak penyedia pengadaan perlengkapan/atribut berupa topi bordir, tas kontingen dan baju kaos untukMuspida ;e Bahwa setahu saksi, yang telah melakukan pembelianperlengkapan kontingen berupa Topi Bordir, Tas Kontingen,dan Baju Kaos Muspida yang dipergunakan untuk kegiatanPoprov IV Kaltim di Bontang, dengan mengggunakan namaCV.

Sinar Indonesia Merdeka (PT.Sindoka) sudah diterlantarkan sejak tahun 2005 sampai sekarang,dinyatakan bahwa:Bahwa Kami Masyarakat Pamona, setuju dan sependapat Mantan KepalaBadan Pertanahan Nasional, Ibu Suarni, masih ingat Hasil Rapat Muspida Pluspada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 di ruang Rapat Pimpinan KantorBupati Luwu Timur, dimana Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional IbuSuarni Melaporkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional SulawesiSelatan dan mengusulkan agar PT.

Suarni)/saksi yang diajukan oleh Tergugatdan Tergugat II Intervensi;Bahwa Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Luwu Timur/Ny.Suarni dalam keterangan kesaksiannya nyatanyata mengungkapkanbahwa pertemuan sebagaimana dikemukakan dalam bukti T.II Intv. 49dan 50 pertemuan dalam rangka Rapat Muspida, pertemuan manadilakukan di Kantor Kecamatan, dan tidak dihadiri oleh masyarakat.Secara Hukum Administrasi jika Muspida melakukan rapat maka terlebihdahulu harus ada undangan secara tertulis dan jika Muspida

Hukum Administrasi bahwa tidak mungkin masyarakat umumakan hadir dalam pertemuan Muspida tanpa adanya undangan tertulis.Bahwa dengan adanya pertentangan antara keterangan saksi Ny.

Suarni)/saksi yang diajukan olehTergugat dan Tergugat II Intervensi;Bahwa Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Luwu Timur/Ny.Suarni dalam keterangan kesaksiannya nyatanyata mengungkapkanbahwa pertemuan sebagaimana dikemukakan dalam bukti T.II.Intv.49dan 50 pertemuan dalam rangka Rapat Muspida, pertemuan manadilakukan di Kantor Kecamatan, dan tidak dihadiri oleh Masyarakat.Secara Hukum Administrasi jika Muspida melakukan rapat maka terlebihdahulu harus ada undangan secara tertulis dan jika Muspida

Bahwa PENGGUGAT bersaudara kandung sebanyak 6 ( Enam ) orang,yaitu masingmasing bernama ;e GAWARTISAING.e DANA SAING.e MUSPIDA SAING.e NAJMA SAING.e DAYA SAING.e YULIANA SAING.3. Bahwa orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT (MUHAMMAD SAINGHIMO dan MAEPATI) di samping masing masing mempunyaihartabawaan juga mempunya harta bersama yang tidak bergerak (tanah danHalaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pat.G/2017/PN.SIr.4.

Muspida. Najmah saing. Daya Saing. Yuliana saing.Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pat.G/2017/PN.SIr.Bahwa objek perkara dalam gugatan ini pernah diperkarakan padapengadilan negeri kabupaten kepulauan pada tahun 1990 dengan nomorperkara : No : 10 /Pdt.

sekolah diBenteng sekitar Tahun 1990an setelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasitersebut ; 22222 n nn nnn nn nnn nnn nnn cn nnn n ncn cnncnneeBahwa, dilokasi obyek obyek sengketa ada bangunan ; Bahwa, kalau saksi diperlinatkan tanah obyek sengketa saksi tahu ;Bahwa, dulu pada waktu saksi sering kelokasi obyek sengketa saksimelihat Gowa Dahlan ; 22+Bahwa, Gowa Dahlan adalah kakeknya Penggugat dan Tergugat ;Bahwa, anaknya Maepati ada 6 (enam) orang tetapi yang saksi tahunamanya adalah Dana, Daya, Muspida

Rapat koordinasi tersebut dilansungkan diAula Kantor Bupati Solok Selatan dan dihadiri oleh unsur Muspida(Bupati, Kapolres, DPRD, Dandim 0309 Solok/Pabung). Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.

Hadirdalam rapat tersebut selurun Saksi Parpol seKabupaten Solok Selatan danSaksi calon anggota DPD RI, Ketua dan anggota Panwaslu, Ketua dananggota PPK sekabupaten Solok Selatan serta unsur Muspida.

Muspida dengand. Solok Selatan tidak jadiSolok Selatan dan tidak adanya jaminanmelaksanakan PSU?kKeamanan terhadap pelaksanaan PSUtersebut. Pemda tidak mendukung dan tidakmau memfasilitasi PSU.Apakah KPU Kabupaten KPU Kabupaten Solok Selatan tidak pernahSolok Selatan yang men menfasilitasi pertemuan tersebut.fasilitasi pertemuan antara Pertemuan tersebut diselenggarakan olehe.Kapolres Solok Selatan, KPU KabupatenSolok Selatan hadir dalam pertemuantersebut karena diundang oleh Kapolres.

telah terditribusi dengan baik sebelum hariH PSU dilaksanakan.Rekomendasi pembatalan PSU dikeluarkanlebih dahulu baru kemudian pertemuanManakah yang duluanbersama Muspida Kabupaten Solokantara rekomendasi Selatan. Rekomendasi Panwaslub pembatalan PSU dengan Kabupaten Solok Selatan kami terima padapertemuan bersama pukul 06.30 Wib tanggal 19 April 2014,Muspida Kabupaten Solok sedangkan Rapat bersama MuspidaSelatan?

Solok Selatan menghadiri undangan rapatkoordinasi dengan unsur Muspida di Aula Kantor Bupati, dalampertemuan ini unsur Muspida hanya membantu menjelaskan kepadalapisan masyarakat perihal tidak jadinya dilaksanakan Pemungutan suaraulang (PSU) karena adanya rekomendasi dari Panwaslu Kab.

SUHARDI membuat selebaran pengumuman yang mengajak simpatisanSYAFA dan masyarakat Kabupaten Balangan untuk ikut dalam aksi penyegelanruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan pada hari Kamis tanggal 21 Juni2012 pukul 10.00 Wita, sedangkan terdakwa atas nama Tim SYAFA danMasyarakat juga membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepadaKapolres Balangan tertanggal 15 Juni 2012 dan undangan yang ditujukan kepadaseluruh unsur Muspida tertanggal 15 Juni 2012 supaya bersedia hadir menyaksikanpenyegelan

Terdakwa, kemudianpada tanggal 21 Juni 2012ekitar 100 orang simpatisan Terdakwamengadakan demo di kantor Bupati dan Wakil Bupati Balangan untukmenuntut agar Bupati dan Wakil Bupati yang sah saat itu untuk turun(berhenti) menjabat karena dianggap mereka tidak sah /cacatBahwa, memang sebelum demo tersebut mereka ada mengirim suratpemberitahuan kepada Kapolres Balangan yang ditanda tangani olehTerdakwa dengan tujuan menyegel ruang kerja Bupati dan wakil BupatiBalangan dan pula Terdakwa mengundang Anggota Muspida

Isi disposisi tersebut yaitusegera cairkan dana sebesar Rp. 200.000.000, (dua rarus juta) darirekening titpan kasda untuk kepentingan operasional muspida Kab.Sarmi menghadiri pelantikan Bupati Membramo Raya. Dana tersebutdipergunakan oleh terdakwa YOHOSUA AWOITAW dan saksi ARNOLDPENEHAS MARWA.

Isi disposisi tersebut yaitu segera cairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua rarus juta) dari rekening titpan kasda untuk kepentinganoperasional muspida Kab. Sarmi menghadiri pelantikan Bupati Membramo27Raya. Dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa YOHOSUA AWOITAWdan saksi ARNOLD PENEHAS MARWA.

Dana sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) untuk THR para pejabat dan Muspida;13) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan BANKPAPUA cabang Sarmi senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah)dengan no. Rekening 106 23.30.02.016409 atas nama TITIPAN DANAKASDA Kab.

Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatanganidengan specimen tanda tangan saudara A.PMARWA;14) 1 (Satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs.YOHOSUA AWOITAU, Msi kepada Pimpinan BANK PAPUA cabangSarmi, tanggal 13 Januari 2011untuk segera dicairkan dana sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari rekening Titipan Kasda untukkepentingan operasional Muspida Kab.

Sarmi, tanggal 13 Januari 2011 yangditandatangani dengan specimen tanda tangan saudara A.PMARWA;14) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi Drs.YOHOSUA AWOITAU, Msi kepada Pimpinan BANK PAPUA cabangSarmi, tanggal 13 Januari 2011untuk segera dicairkan dana sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari rekening Titipan Kasdauntuk kepentingan operasional Muspida Kab.

Nomor 115 PK/Pdt.SusPHI/2013Ad I;Pekarya dengan melibatkan Muspida dan Muspida plus AcehTamiang di luar Proses Hukum yang sedang berjalan;Pernyataan Menteri Tenaga Kerja terkait 363 Karyawan OutsourcingPertamina EP di Ubah Jadi Pegawai Tetap;I Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau SuatuKekeliruan Yang NyataKarena Judex Juris pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia Telah Salah Menerapkanatau Melanggar Hukum Yang Berlaku KarenaTidak Cermat dan Tidak Teliti Menganalisa AlatBukti dan Keterangan Saksi Saksi

Pertamina EP Field Rantau Region Sumatra Melakukan Upaya Lain denganmelakukan Rapat Pembahasan Masalah Tuntutan Eks Pekarya denganmelibatkan Muspida dan Muspida plus Aceh Tamiang di luar Proses Hukumyang sedang berjalan;1Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Agung terhadap Kasasi yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu sejak didaftarkannyaMemori Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 8 Februari2012, Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2012 telahmelakukan

rapat yang dimaksudkan untuk membahas masalah tuntutaneks Pekarya Rantau yang merupakan para Pemohon Peninjauan Kembali(Bukti PK7), yang dilaksanakan di Batam dengan melibatkan para pesertarapat yaitu Muspida dan Muspida Plus Aceh Tamiang, adapun keputusanrapat yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali salah satunya yaitupada hal 3 poin d, .. jika ada putusan peninjauan kembali dari MahkamahAgung maka secara sadar Eks.

RAISQODIM di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebesdengan membicarakan tentang masalah perencanaan pelaksanaan Silaturohmipada Muspida Kabupaten Brebes dan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebessekaligus pelaksanaan unjuk rasa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ilditunjuk selaku penanggung jawab sekaligus kordinator lapangan kemudianTerdakwa Ill ditunjuk selaku juru bicara setelah semua sepakat selanjutnyapada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I,Terdakwa

RAISQODIM di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes,dengan membicarakan tentang masalah perencanaan pelaksanaan Silaturohmipada Muspida Kabupaten Brebes dan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebessekaligus pelaksanaan unjuk rasa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ilditunjuk selaku penanggung jawab sekaligus kordinator lapangan kemudianTerdakwa Ill ditunjuk selaku juru bicara setelah semua sepakat selanjutnyapada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I,Terdakwa

RAISQODIM di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes,dengan membicarakan tentang masalah perencanaan pelaksanaan Silaturahmipada Muspida Kabupaten Brebes dan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebessekaligus pelaksanaan unjuk rasa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ilditunjuk selaku penanggung jawab sekaligus kordinator lapangan kemudianHal. 5 dari 22 hal. Put.

Tingkat IIPasaman dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dati I Pasaman,unsur Muspida dan Sinas/Instansi Terkait Tingkat II serta Ninik Mamak,Ketua KAN dan Kepala Desa bersama Ketua LKMD Kecamatan Kinalidi Kabupaten Pasaman pada tanggal 3 Juli 1997, dimana foto copysurat ini telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir olehPanitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sesuai dengan surataslinya, dan disebut dengan Surat Bukti PPK 2;Yang mana surat bukti tersebut di atas ditemukan pada tanggal23

Tingkat II Pasaman dan dihadiri oleh KetuaDPRD Kabupaten Dati Il Kabupaten Pasaman, unsur Muspida danSinas/Instansi Terkait Tingkat Il serta Ninik Mamak, Ketua KAN danKepala Desa bersama Ketua LKMD Kecamatan Kinali di KabupatenPasaman pada tanggal 3 Juli 1997 sesuai Bukti2 Pemohon PeninjauanKembali, Surat dari PT Primatama Mulia Jaya Nomor 035/PMJBM/X1999 tertanggal 13 Oktober 1999, perihal area Kebun Plasma KUDDamai Sejahtera, dimana surat tersebut menerangkan bahwamenentukan area untuk pembangunan

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (One Muspida. M bin Musliadi.