Putusan Nomor 59 P/HUM/20134.5.Berdasarkan peraturan tersebut di atas penentuan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) yang dibebankan kepada subjek pajak diperoleh daribesarnya Nilai Transaksi atas satu bidang tanah yang dijadikan objekdalam transaksi jual beli, artinya penentuan besarnya NJOP diambil dariharga tanah yang diperjualbelikan atau dapat dilihat dari perbandinganharga dengan objek yang sama Jenisnya atau nilai perolehan baru ataudiambil dari NJOP pengganti, sedangkan lahan hutan negara tidakdapat

dalam penetapan NJOP Bumi hanya merupakan standaratau penyeragaman satuan perhitungan NJOP Bumi danBangunan terhadap seluruh objek pajak baik sektorPerdesaan dan Perkotaan (P2) maupun sektor Perkebunan,Perhutanan dan Pertambangan (P3), sehingga menggantisatuan ukuran meter persegi (m?) dengan hektar untuk sektorperhutanan tidak ada urgensinya karena kedua satuan ukurtersebut menghasilkan nilai yang sama dan dapat dikonverslsatu sama lain yaitu 1 hektar= 10.000 m7?;Sebagai contoh, NJOP Bumi 1 m?

, apabila dihitung berdasarkan klasifikasiNJOP Bumi untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2)masuk klas 090 (>2.900 s.d. 4.100) dengan NJOP per m? =3.500, sehingga PBB terutangnya adalah sebesarRp.700.000.000 (Rp.3.500 x 100.000.000 m? x 40% x 0,5%).Apabila dihitung berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi untuksektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3)masuk klas 170 (>3.000 s.d. 3.200) dengan NJOP per m?

Penentuan besarnya NJOP bumi kehutanan mengacu padapengertian NJOP sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU 12/1985yaitu harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual bellyang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandinganharga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilaiperolehan baru, atau NJOP Pengganti;d.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah terlihatjelas bahwa untuk penentuan NJOP areal hutan tidak mutlakditentukan berdasarkan harga ratarata transaksi, karenaapabila tidak ada data transaksi penentuan NJOP dapatditentukan melalui pendekatan penilaian perbandingan hargadengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP Pengganti, sehingga secara keseluruhanada 4 (empat) cara untuk menentukan besarnya NJOP PBB,yaitu:(1) Berdasarkan harga ratarata transaksi dari objek

Sudirman Kav. 5253 SCBD, Jakarta Selatan, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas MOP Rp.)Per m2 JumlahBumi 200.370.000 186 820 164.303.400.000Bangunan 21239 72 700.000 14.867.300.000Total NJOP 179.170.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk penghitungan PBB Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Pajak Bumi dan Bangunan Terutang 0,5% 2.252.130.779PBB yang harus dibayar 2.252.130.779Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 2.252.130.779Denda

diberikan pertimbangan hukum serta diputus olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis HakimAgung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan atasPutusan Pengadilan Pajak a quo karena koreksi Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali adalah kurang tepat denganmendasarkan perhitungan PBB atas nilai bumi dengan kepentinganPajak Penghasilan mengenai Harga Patokan Batubara yang diterbitkanoleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang hanya khususberlaku dalam menentukan NJOP

Putusan Nomor 2043 /B/PK/Pjk/2018 Objek Pajak Luas (m2) Kelas oP (Rp)Per m2 JumlahBumi 200.370.000 186 820 164.303.400.000Bangunan 21239 72 oe 14.867.300.000Total NJOP 179.170.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk penghitungan PBB Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40 % Pajak Bumi dan Bangunan Terutang 0,5 % 2.252.130.779PBB yang harus dibayar 2.252.130.779Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 2.252.130.779Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 563.182.695Pajak

Oleh karena itu, apabila pemeriksa menggunakanNJOP atas tanah sebagai harga jual tanah, maka pemeriksa juga harusmenggunakan NJOP atas bangunan sebagai harga jual bangunan;Bahwa selanjutnya, NJOP atas bangunan/m2 berdasarkan SPPT PBB selamatahun 20082009 adalah dibawah Rp3.000.000,00 dimana jika NJOP atasbangunan tersebut digunakan oleh Pemeriksa sebagai harga jual bangunan,maka seharusnya harga jual bangunan tersebut bukan merupakan objekPPnBM sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berpendapat PemohonPeninjauan Kembali tidak konsisten dalam menentukan NJOP sebagaiharga jual bumi dan bangunan. Apabila Pemohon Peninjauan Kembalimenggunakan NJOP atas tanah sebagai harga jual tanah, makaPemohon Peninjauan Kembali juga harus menggunakan NJOP atasbangunan sebagai harga jual bangunan.

NJOP atas bangunan/m2berdasarkan SPPT PBB selama tahun 2008 2009 adalah di bawahRp3.000.000,00 dimana jika NJOP atas bangunan tersebut digunakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai harga jual bangunan, makaseharusnya harga jual bangunan tersebut bukan merupakan objekPPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004..

Termohon Peninjauan Kembali melakukan analisis untuk menghitungharga jual bangunan dengan cara memperhitungkan total harga jualtanah dan bangunan yang sebenarnya terjadi selama tahun 2008 dantidak menggunakan NJOP tanah dan bangunan karena NJOP bukanmerupakan DPP PPnBM. Berikut merupakan hasil analisis PemohonHalaman 17 dari 27 halaman.

Bahwa penggunaan NJOP untuk nilai tanahlebin fair dan penentuan NJOP itu sendiri telah diatur berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP533/PJ./2000 yaitudalam sistem nilai NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai IndeksRataRata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).Dalam Keputusan tersebut disebutkan juga bahwa yang dimaksuddengan Nilai Indeks RataRata (NIR) adalah Nilai Pasar rataratayang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah..

Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalinan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah dan Bangunantersebut jika dibandingkan dengan nilai buku, NJOP tanah dan bangunanpada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp. 45.731.641.000,sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 yangjika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggal perolehan tanahpada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp. 19.727.015.870 dan

Karena NJOP lebih besar dari Nilai Buku maka kamimenggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yangterhutang ;Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwaaktiva tetap pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.Selanjutnya pada angka 65 disebutkan Aktiva tetap disajikan berdasarkannilai perolehan aktiva tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan.

Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalinan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunantersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku.

NJOP aktiva Tanah &Bangunan pada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp.45.731.641.000, sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD8,060,057 yang jika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggalperolehan tanah pada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp.19.727.015.870 dan Rp. 35.121.657.601. Karena NJOP lebih besar dari NilaiBuku maka kami menggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitunganBPHTB yang terhutang ;.

SaidBarat : Jalan KerbauNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 960 =Rp.61.440.000.Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 1750 M2 berdasarkan Girik No.946 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 1750 =Rp.112.000.000.Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 6200 M2 berdasarkan Girik No.935 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 1750 =

Tng.15.16.17.18.19.20.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 5760 =Rp.368.640.000.

Luas : 12170 M2 berdasarkan Girik No.882 a/n H.RESANNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 12170 =Rp.1.947.200.000,Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 945 M2 berdasarkan Girik No.876 a/nSURYATINilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 945 =Rp.60.480.000,Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 2990 M2 berdasarkan Girik No.867 a/n H.ATIKNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar

Tng.50.51.52.53.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 1205 =Rp.72.300.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 7743 M2 Berdasarkan Akta Jual BeliNo.971/J13/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh danASAN, batasbatas tanah di sebelah:Utara : MilikH. SaripTimur : Milik Mukrim SaraSelatan : Milik KimsenBarat : JalanNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 7743 =Rp.464.580.000.

SunataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 X 824 =Rp.41.200.000.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.Legok, Tangerang, Luas : 190 M2 Berdasarkan Akta Jual BeliNo.1651/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAuINASIUN IDAN, batasBatas tanah di sebelah:Utara : Kali CirarabTimur : Tanah Milik H. SunataSelatan : Tanah Milik H. SunataBarat : Kali CirarabNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 X 190 =Rp.9.500.000,Hal. 73.

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019menambah PBB terhutang dari yang Pemohon Banding ajukan atas SPPTPBB Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tahun pajak 2013 tertanggal16 Juni 2013 atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku dapat dibatalkan danhasil penetapan atas SPPT PBB tahun pajak 2013 menjadi sebagai berikut(dalam Rupiah):NJOP di luar bumi produktif Rp229.694.180.800,00 NJOP bumi produktif Rp 82.930.310.609,00Jumlah Rp312.624.491.409,00Dikurangi: NJOPTKP Rp (7.000.000,00)Jumlah Rp312.617.491.409,00NJKP

2014 tentang Keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tanggal 16 Juni 2013 Tahun 2013, atas nama PTBahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001, beralamat di KEMTower 17th Floor Suite AB, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B.10 Kav. 2Kotabaru, Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dengan perhitungan menjadisebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Rp 315.152.180.800,00 BangunanNJOP Tidak Kena Pajak (Rp 7.000.000,00)NJOP

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif NJOP PBB Tahun 2013 yang Berasaldari Koreksi terkait Penentuan Biaya Produksi Galian Tambang sebagaiDasar Untuk Menentukan Hasil Bersih Produksi Galian Tambangsebesar Rp186.819.751.840,00 (dari total koreksi seluruhnya adalahRp191.644.810.253,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali

buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali dengan UjiBukti olen Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu baikberupa penentuan angka kapitalisasi maupun penentuan biaya produksidalam menentukan NJOP

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp630.290.361,00; dengan perincian sebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan = Rp315.152.180.800,00 NJOP Tidak Kena Pajak (Rp 7.000.000,00)NJOP untuk penghitungan PBB Rp315.145.180.800,00NJKP (40%) Rp126.058.072.320,00Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang (0,5%) Rp 630.290.361,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 630.290.361,00Menimbang, bahwa berdasarkan

394.120.000 NJOP Bumi/m? (Rp) 0Luas Bangunan (m) )NJOP Bangunan /m?

(Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001749.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal

Jalan TelukBetung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat), alamatkorespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, dengan Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.2100027.2,Alamat Objek Pajak Teluk Meranti, Pelalawan, Riau, sehingga Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Objek Luas(m2) Kelas NJOPperm2(Rp) Total NJOP (Rp) Halaman 2 dari 8 halaman.

yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena in casu yang menjadi dasar perhitungan PBB adalahkondisi obyek dalam keadaan per 1 Januari Tahun yang bersangkutan,sehingga perhitungan NJOP berdasarkan Klasifikasi Nasional denganKlas 197 NJOP Rp 230,per M* adalah sudah tepat dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak

(Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0) 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% Rp 36.254.240.00090.635.600.000 =Pajak yang terutang 0,5% Rp 181.271.20036.254.240.000 = Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.

a quo padahalaman 24 alinea kedua terhadap tuntutan ganti rugiyang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang adadalam petitum gugatan poin 4 majelis hakimmempertimbangkan bahwa meskipun penggugat menuntutganti rugi sebesar Rp.7.895.690, (tujuh juta delapanratus Sembilan puluh lima ribu enam Sembilan puluhrupiah), namun karena tidak didukung oleh bukti yangmemadai, maka berdasarkan pertimbangan majelis hakimadalah adil apabila ganti rugi tersebut ditetapkanberdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP

Dalam hal = inipertimbanan majelis hakim kami anggap tidak ail, karenadalam menetapkan ganti rugi didasarkan pada Nilai jualobjek pajak (NJOP) yang tidak jelas dan terperinci dantidak menentukan secara pasti NJOP yang mana yang harusdijadikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi mengingatdilokasi perkara terjadi perbedaan NJOP sesuaipemanfaatan berdasarkan kepentingan bisnis, sosial dankepentingan umum serta peruntukan perumahan.

Adalah amar putusan yang tidak jelas,tidak terperinci dan tidak final karena NJOP dalamSuatu kawasan/ruas jalan dapat terjadi perbedaan nilaijual objek pajak (NJOP) yang disebabkan karena adanyapemanfaatan binis, sosial dan kepentingan umum sertaperuntukan perumahan, maka dengan demikian putusantersebut dapat mengaburkan dasar dan penetapan besarannilai ganti rugi atas objek sengketa (Keputusan tidakmemiliki kepastian hukum).

Bahwa adapun alasan atau dalil Tergugat/Pembandingdidalam Memori Bandingnya, bahwa majelis hakim tidakadil karena dalam menetapkan ganti rugi tidak jelas dantidak terperinci berdasarkan NJOP, menurut ParaPenggugat/Para Terbanding hal tersebut bukanlahmerupakan hal pokok karena yang menjadi hal utama dalamperkara a quo adalah untuk memperoleh kepastian hukumatas objek tanah sengketa dan bukan sematamata hanyamendapatkan gantirugi;.

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menerima Ganti Rugidibawah nilai NJOP yang seharusnya dibayar olehPIHAK KEDUA sesuai ketentun Pasal 1 dan Pasal 2adalah Luas Tanah sengketa 10.344 M2 dikali denganNilai Jual Objek Pajak Rp .802.000/m2 =Rp.8.295.888.000, (delapan milyar dua ratussembilan puluh lima juta delapan ratus delapanpuluh delapan ribu rupiah) ;.

Putusan Put.45018/PP/M.11/18/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnyaangka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukan Terbanding denganperhitungan menurut Pemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp.140.973.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut:Obyek NJOP menurut NJOP menurut KoreksiPajak Terbanding Pemohon BandingLuas Per M?

pengenaan PBB 155.706.700.00 14.733.700.0 140.973.000.000 00 0 Menurut bahwa penerbitan keputusan nomor KEP262/WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 adalahTerbanding merupakan jawaban atas surat permohonan keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2008NOP.73.24.180.001.0130001.0 tanggal 30 April 2009;Menurut bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorPemohon KEP262/WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP

atas SPPT PBB Tahun Pajak 2008 NOP73.24.180.001.0130001.0, sedangkan yang Pemohon Banding sengketakan adalah atas NJOPBumi, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A42 dengan nilai NJOP Bumi per m7adalah sebesar Rp.1.700,00;Menurut Majelis bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m?

5.893.480.00014.733.700.000PBB yang terutang 0.5% x Rp. 5.893.480.000 29.467.400 bahwa sampai dengan akhir persidangan, Pemohon Banding tidak menyerahkan buktipendukung berupa akte jual beli atau surat keterangan yang menyatakan Nilai Jual tanah disekitar obyek sebesar Rp. 1.700/m2;bahwa dalam menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak, Terbanding mempergunakan datalpembanding adalah analisa harga jual tanah yang ada di Perumahan Vila Danau Matanodengan data sebagai berikut: No Letak Objek Luas (m2) NJOP

untuk mengurusnya,namun setelah SK NJOP PBB tersebut Nomor : 74/D/WPJ.24/KB.0102/2007selesai lalu Terdakwa menerima dari orang suruhannya dan kemudian padatanggal 13 Pebruari 2007 Terdakwa mengirim SK NJOP PBB tersebut melaluifax kepada Cendekia Candra Negara dengan maksud dapat digunakan sebagaibukti Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Pembangunan untukkeperluan membayar pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atautanah dan bangunan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

No. 638 K/Pid/2012Candra Negara sepakat lalu Cendekia Candra Negara membayar melaluitransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa Johanes Limardi Soenarjo,S.H.MH. sebesar Rp. 180.000.000, ;Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh orang lain mengurus surat pajaktersebut dan terbit SK NJOP PBB dimaksud dan Terdakwa mengirim SK NJOPPBB tersebut melalui fax kepada Cendekia Candra Negara ;Bahwa setelah SK NJOP PBB diterima oleh Cendekia Candra Negaralalu dilakukan pengecekan ke Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo ternyata

SKNJOP PBB tersebut palsu atau tidak benar dan bukan produk Kantor PelayananPBB Sidoarjo ;Bahwa oleh karena SK NJOP tidak sesuai dengan maksudnya makaCendekia Candra Negara meminta kembali uang yang telah diberikan kepadaTerdakwa dan Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya dengan alasantelah diberikan kepada orang lain yang ia suruh mengurus SK NJOP PBBtersebut ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Cendekia Candra Negaramengalami kerugian sekira Rp. 180.000.000, atau setidaktidaknya lebih dariRp

Saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Notarissebesar Rp.180.000.000, untuk penyelesaian pengurusan SuratKeterangan NJOP PBB untuk keperluan membayar PPH atas pengalihanhak atas tanah dan bangunan yang tanahnya dijual oleh saksi CandraNegara kepada Johanes Ali ;2.

Bahwa fakta selanjutnya adalah ternyata SK NJOP dari Kantor PBBSidorajo No. 74/D/WPJ.24/KB.0102/2007 dan PPP Sidoarjo tersebutisinya tidak benar karena bukan merupakan produk Kantor PBB Sidoarjodan tidak sama dengan datadata di PBB Sidoarjo tentang luas tanah ;2.

RAMLImelalui surat Nomor : 973/5822 tanggal 20 April 2004 tentang Penetapan NJOP PBB, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa melalui surat yang dibuat danditandatanganinya Nomor : S758/WPJ.01/KB.0602/2003 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB dan isi surat tersebut berupa penyampaian 3 (tiga)SPPT tahun 2004 sebagai berikut :Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1966 K/PID.SUS/20111 Bagian depan seluas 4000 M? an. PD PKM Sub Unit Kb.

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:e NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,e Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,NilaiRp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

Hasbiyah Elriani ;121 Copy legalisir Surat Lurah Simalingkar B No. 973/0122 tanggal 19 April 2009tentang Harga Pasar Tanah dan NJOP 2004 di JI.

GEMILANG KREASI UTAMA No. 539/7497dan No. 01/PK/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/5822 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB ditujukan kepada Kantor PelayananPBB Medan ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 970/5822 tanggal 26 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/4911 tanggal 30 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli 1 (satu) bundel surat dari PD Pembangunan Kota

NJOP ; = Rp17.339.945.0004. NJOPTKP ; =Rp 5.000.0005. NJOP untuk perhit PBB ; = Rp17.334.945.0006. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 40% x (5) =Rp 6.933.978.0007.

NJOP di Luar Bumi Produktif =Rp 6,464,157,780b. NJOP atas Bumi Produktif =Rp 421,470,117,336c. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =Rp 427 ,934,275,116d. NJOPTKP =Rp 5,000,000e. NJOP untuk penghitungan PBB =Rp 427,929,275,116f. NJKP (40%xa) =Rp 171,171,710,046g. PBB yang terutang (0,5%xf) =Rp 855,858,550h. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB =Rp 213,964,638 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1663/B/PK/Pjk/2020 i. Jumlah PBB yang masih harus dibayar =Rp 1,069,823,188k.

Uraian Perhitungan Rp Jumlah1 Bumi 700.000 m2 x Rp.24.771,35/m2 Rp 17.339.945.000,002 ak sing) Rp 1.144.896.000,003 NJOP (1 + 2) Rp 18.484.841.000,004. NJOPTKP Rp 5.000.000,005. aaitueaan opp (4) Rp 18.479.841.000,006 NJKP (40% x 5) Rp 7.391.936.400,007 PBB Terutang (0,5% x 6) Rp 36.959.682,008.

bulat ukuran besar dari material kayu warna kemerahan terdapat tulisan BENDAHARA PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK;

, NJOP BUMI M², NJOP BANGUNAN, PERHITUNGAN BPHTB, PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR, PD BPHTB NO, PD BPHTB;

stempel bentuk bulat ukuran besar dari material plastik warna merah hitam terdapat tulisan BENDAHARA PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK;