No. 3010 K/Pdt/1999menghadiri dan menjadi peserta apa yang dinamakan Kongres PDI diMedan;c. Bahwa perbuatan sepihak yang dilakukan oleh 2 oknum fungsionarisDPD PDI Dati Riau tersebut jelas merupakan pemaksaan kehendak dansekaligus juga tindak pembangkangan terhadap kebijakan resmiPimpinan Partai yang ditetapkan melalui Rapat DPP PDI pada tanggal 34 Juni 1996 yang secara tegas menolak diadakannya kongres dalamwaktu dekat;d.

Bahwa perbuatan 2 oknum fungsionaris DPD PDI Dati Riau jelasmerupakan tindakan yang melanggar disiplin Partai dengan kategoriberat, sehingga oleh karena perlu dijatuhi sanksi organisasi yang ditetapkan dalam surat keputusan DPD PDI;f.

Jadi Pengadilan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;Para Pemberi Kuasa Tidak Mempunyai Kwalitas Mewakili DPD PDI RiauBahwa Sdr. Soeratno Atmodihardjo dan Sdr.

No. 3010 K/Pdt/1999Adapun menurut hukum kepemimpinan DPP PDI yang sah adalah hasilKongres IV PDI di Medan yang diselenggarakan tanggal 20 s/d 22 Juni1996 yang didukung oleh seluruh DPD PDI dan 185 DPC PDI dari 205cabang yang ada di seluruh Indonesia yang kemudian menghasilkankepemimpinan DPP PDI dibawah Pimpinan Drs. Soerjadi.

ke IV di Medan yang merupakan persoalan pokok dalamgugatan Penggugat adalah permasalahan intern Partai PDI antaraPenggugat dengan Para Tergugat yang harusnya diselesaikan secara internHal. 14 dari 16 hal.

3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
KHAIRUL AMBIA S Pdi BIN ALM RUSLI

Komite Kehormatan PDI P DPC PDI P Prov. Jambi beralamat di Jl. HajiKamil No.46 Jambi, yang diwakili oleh Drs.H.Abdullah Sani, M.Pd.I danSukarso Darmo Pawiro, Ketua dan Sekretaris Komite, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Nazairin Lazie, SH., Arie Pratama, SH., A.Kadir,SH., Tengku Adriansyah. SH., Advokat, beralamat di Jl.

;Bahwa sekitar tanggal 23 Oktober 2016 Penggugat mendapat informasibahwa Tergugat III yaitu DPC PDI Perjuangan Kab. Tebo telah mengirimkansurat dengan nomor surat 41/IN/DPC.021.A.06/VIII/2016 tertanggal 19Agustus 2016 dan Tergugat II juga mengirimkan surat DPD PDI PerjuanganProp. Jambi dengan nomor 2019/IN/DPD.05/X/2016 tertanggal 12 Oktober2016 yang ditujukan kepada Tergugat yaitu DPP PDI Perjuangan, yangberisikan usulan pemberhentian dari anggota DPRD Kab.

19 Agustus 2016Perihal Usulan yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan (Tergugat!)

;Bahwa Kemudian Tergugat II yaitu DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambimengeluarkan surat Usulan Pemberhentian Penggugat sebagai anggotaDPRD Kab.

Tebo dan Pemecatan dari Keanggotaan PDI Perjuangandengan surat Nomor 209/ IN/DPD.05/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016yang ditujukan kepada Tergugat yaitu DPP PDI Perjuangan, tanpapernah memeriksa dan memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk melakukan pembelaan diri adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa Surat sebagaimana yang dimaksud pada angka 9 diatas didasarkan kepada Usulan dari Tergugat III dan Surat Keputusan dariTergugat V yaitu Komite Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Prop.Jambi tertanggal

(Partai Demokrasi Indonesia) sarang komunis, sertamengharamkan masyarakat Gurabati untuk memilih PDI (PartaiDemokrasi Indonesia) Perjuangan;e Bahwa kalimat kalimat yang disampaikan di depan umum oleh terdakwatersebut menunjukan adanya sikap dan rasa permusuhan,kebencian atauHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2018/PN Sospenghinaan terdakwa terhadap PDI (Partai Demokrasi Indonesia)Perjuangan;e Bahwa PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan termasuk dalamsuatu golongan berdasarkan urutan

Ali lbrahimsebagai Walikota Tidore Kepulauan; Bahwa Saksi yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota TidoreKepulauan melaporkan Terdakwa ke Polres Tidore, awalnya Saksi melaporkansecara lisan ke Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara yang merupakanWakil Walikota Tidore Kepulauan yaitu bapak Muhammad Sinen danberkoordinasi dengan Komarudin Watubun selaku Koordinator pemenanganPilkada Wilayah Indonesia Timur PDI Perjuangan dan atas petunjuk pimpinan diatas, melakukan proses hukum atas tindakan Terdakwa

;Keempat : golongan dalam pasal 156 KUHP juga terpenuhi merujuk padaadanya katakata ...PDI Perjuangan, yang termasuk dalam kategori golongankedudukan sebagai partai dengan basis ideologi tersendiri berdasarkanhukum ketatanegaraan ; Bahwa Partai PDI Perjuangan merupakan suatu golongan berdasarkanurutan golongan yang kedelapan yakni staatrechtelijken toestand ataukedudukan menurut hukum ketatanegaraan, PDI Perjuangan sebagai partaipolitik di Indonesia diakui keberadaanya berdasarkan UU No. 2 tahun

Perjuangan karena salah satu kader PDI Perjuanganyang merupakan Anggota DPR RI, yaitu Ribka Tjiptaning menulis Buku AkuBangga Menjadi Anak PKI dan Terdakwa juga menyatakan bahwa PDIPerjuangan adalah sarang Komunis.

(Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan sarang komunis danHaram memilin PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan adalah merupakanperkataan yang menunjukkan sikap perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan, karena denganmengatakan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan sebagai sarang komunismaka memberikan gambaran bahwa PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuanganadalah sebagai tempat berkumpulnya orangorang yang berideologi komunis,

(Photo copy) Kwitansi Nomor : 001/SBKD-PDI/BB/III/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 351, 62 Ton x 9.000,- = Rp. 3.164.580. Kwitansi Nomor : 002/SBKD-PDI/BB/VII/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 317, 3 Ton x 9.000,- = Rp. 2.855.700.

Kwitansi Nomor : 004/SBKD-PDI/BB/VII/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 834, 72 Ton x 9.000,- = Rp. 7.512,480,- Kwitansi Nomor : 005/SBKD-PDI/BB/VII/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 431, 15 Ton x 9.000,- = Rp. 3.880.350.

Kwitansi Nomor : 007/SBKD-PDI/BB/IX/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 632, 63 Ton x 9.000,- = Rp. 5.693.670.- Kwitansi Nomor : 008/SBKD-PDI/BB/IX/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 349, 94 Ton x 9.000,- = Rp. 3.149.460.

Kwitansi Nomor : 009/SBKD-PDI/BB/IV/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 515,65 Ton x 9.000,- = Rp. 4.640.850.- Kwitansi Nomor : 010/SBKD-PDI/BB/X/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 346, 95 Ton x 9.000,- = Rp. 3.122.550,- Kwitansi Nomor : 011/SBKD-PDI/BB/X/2013 dari SERIKAT

Kwitansi Nomor : 020/SBKD-PDI/BB/XI/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 566, 31 Ton x 9.000,- = Rp. 5.096.790,- Kwitansi Nomor : 021/SBKD-PDI/BB/X/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 682,43 Ton x 9.000,- = Rp. 6.141.070,- Kwitansi Nomor : 022/SBKD-PDI/BB/XI/2013 dari

Pusat(DPP) PDI Perjuangan Nomor .04.30/TAPDPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukandengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM (diajukan dalam berkas perkaraterpisah) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan KabupatenPurworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI PerjuanganNomor 04.30

No. 565 K/Pid.Sus/2016yang antara lain berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DewanPimpinan Pusaat (DPP) PDI Perjuangan yang digunakan untuk kegiatanoperasional partai.Adapun keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan KabupatenPurworejo yang telah dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan saksiLuhur Pambudi Mulyono, ST, MM, adalah sebagai berikut: No Tahun luran Anggota DPRD Fraksi PDI Sumbangan yang sahPerjuangan1. 2010 Rp. 123.500.000, Rp. 711.900.000,2. 2011 Rp. 144.000.000, Rp

Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepadapartai politik penerima bantuan keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol;Bahwa DPC PDI Perjuangan melalui saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM,telah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membuat proposalbeserta dengan kelengkapan dan selanjutnya telah mengajukan permohonanmelalui Kesbangpol Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh Ketuadan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Periode 2010 s/d 2015 dari tahunanggaran 2010 sampai dengan tahun

keuangan partai politik yangditerima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebesarHal. 15 dari 92 hal.

Perjuanganyaitu Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan partai seperti kegiatanoperasional Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo dankegiatan sekretariatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, selain ituada sumbangan yang sah menurut hukum yang antara lain berasal dariDewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DPP PDI Perjuangan yangdigunakan untuk kegiatan operasional partai.Adapun keuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telahdikelola oleh Terdakwa dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono

Bahwa cara Terdakwa menjual narkotikajenis ganja tersebut di POS PDI Kampung Bule Kelurahan Sungai JodohKecamatan Batu Ampar Kota Batam yaitu sebelumnya pada sekira pukul08.00 WIB Terdakwa sudah berada Pos PDI tersebut dan MenyimpanNarkotika Jenis Ganja yang telah dibungkus didalam kertas warna coklatkedalam tas yang Terdakwa gantung di dinding Pos PDI, selanjutnyaTerdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan duduk di sekitaranPOS PDI tersebut dan orang sudah mengenal Terdakwa, jadi pembeli

Bahwa cara Terdakwa menjual narkotikajenis ganja tersebut di POS PDI Kampung Bule Kelurahan Sungai JodohKecamatan Batu Ampar Kota Batam yaitu sebelumnya pada sekira 08.00WIB Terdakwa sudah berada Pos PDI tersebut dan Menyimpan NarkotikaJenis Ganja yang telah dibungkus didalam kertas warna coklat kedalam tasyang Terdakwa gantung di dinding Pos PDI, selanjutnya Terdakwa menjualdan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut dengan duduk di sekitaranPOS PDI tersebut dan orang sudah mengenal Terdakwa,

Sus/2020/PN BtmNarkotika jenis Ganja didalam tas yang digantungkan Terdakwa dalam PosPDI PDI Kampung Bule Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu AmparKota Batam, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Pos PDI danditemukan 1 (Satu) buah tas warna abuabu merk DEG yang diakui Terdakwatas tersebut miliknya kemudian tas tersebut digeledah dan ditemukan 1 (Satu)buah tas kecil warna cream dan hijau muda bertuliskan Clovers Towndidalamnya berisikan 204 (Dua Ratus Empat) Bungkus kertas warna coklatyang

Bahwa ternyata, cara Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut diPOS PDI Kampung Bule Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu AmparKota Batam yaitu sebelumnya pada sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sudahberada Pos PDI tersebut dan Menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang telahdibungkus didalam kertas warna coklat kedalam tas yang Terdakwa gantungdi dinding Pos PDI, selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis ganjatersebut dengan duduk di sekitaran POS PDI tersebut dan orang sudahmengenal Terdakwa,

diPOS PDI Kampung Bule Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu AmparKota Batam yaitu sebelumnya pada sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sudahberada Pos PDI tersebut dan Menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang telahdibungkus didalam kertas warna coklat kedalam tas yang Terdakwa gantungdi dinding Pos PDI, selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis ganjatersebut dengan duduk di sekitaran POS PDI tersebut dan orang sudahmengenal Terdakwa, jadi pembeli yang menghampiri Terdakwa untukmembeli narkotika jenis

., junctoNomor 105/Pdi/1998/PT BDG., juncto Nomor 1673 K/Pdt/2000, yangkeseluruhan dimenangkan oleh para ahli waris Ny. Hi.

2 dan 3 Januan 1997:Bahwa Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor24/Eks/Pdi/1994/PN BGR. juncto Nomor 23/Pdl/G/1989/PN BGR, tanggal4 November 1996 telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan oleh PengadilanNegen Bogor sesuai dengan Berita Acara Ekekusi pengosongan Nomor24/Eks/Pdt/1994/PN BGR., juncto Nomor 23/Pdi/G/1989/PN BGR., tanggal 2 dan3 Januar 11997 terhadap bidangbidang tanah yang tersebut dalam Putusan danPenetapan a quo;Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdi/1994/PN BGR

., tanggal 1281998 juncto Putuan MARINomor 1673 K/Pdi/2000, tanggal 2542002 juncto Putusan Pengadilan NegeriNomor 20/Pdi/(G2007/PN BGR., juncto Nomor 30/Pdl/(G/2007/PN BGR.,, junctoPutusan Pengadilan Negeri gugatan wanpresiasi Nomor 53/Pdi/G2007/PNBGR., juncto Nomor 54/Pdi/G/2007/PN BGR, dst ../.halanan 32.

Nebis In Idem adalah bahwa pihakyang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah jugasama;Bahwa Peru dicermati dan diteliti dengan seksama bahwa substansi gugatanPerkara Nomor 68/Pdi/G/2009/PN Bgr., adalah mengenai status hukum adalahGugatan Wanprestasi bukanlah Gugatan Kepemilikan Tanah;Bahwa gugatan Wanprestasi Nomor 53/Pdi/G/2007/PN Bgr., juncto GugatanWanprestasi Nomor 68/Pdi/G/2009/PN Bgr. adalah sama subjeknya danobjeknya serta subtansi gugatannya, oleh karenanya seharusnya

Nomor 889 K/Pdt/2016tegas dan jelas dalam Putusan Nomor 68/Pdi/G/2009/PN Bgr., tanggal 21 April2010 juncto Putusan Nomor 259/Pdi/2010/PT Bdg., tanggal 8 November 2010juncto Putusan Nomor 1001 K/Pdi/2011, tanggal 5 Agustus 2011, junctoPutusan Nomor 518 PK/Pdt/2012, tanggal 30 Oktober 2013 dalam perkaraantara Ny. Siti Chaeroni binti H. Agus Gani dkk., selaku para ahli waris Ny.

ISMIRYADI Melawan1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P);3.Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Drs. H.K. JUNAIDI, Ir. ERNAWAN REBUIN, MM, HAMZAH SUHAIMI);4.Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung;6.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bahwa tindakan Penggugat yang mengembalikanKTA PDI Perjuangan kepada pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsikepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengunduran diriPenggugat dari keanggotaan PDI Perjuangart, oleh sebab itu untukmemproses lebih lanjut mengenai pengunduran diri Penggugat dari PDIPerjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan surat Nomor : 227/IN/DPD15/111/2013 tertanggal 20Maret 2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partaimengusulkan kepada DPP PDI

Bahwa Penggugat pada tanggal 18Maret 2013 telah mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIPerjuangan kepada Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi KepulauanBangka Belitung, atas dasar itulan DPD PDI Perjuangan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung melalui Surat Nomor : 227/ IN/ DPD15/ IIl/2013 tertanggal 20 Maret 2013 perihal usulan pencabutan keanggotaanpartai mengusulkan kepada DPP PDI Perjuangan untuk melakukanpencabutan terhadap keanggotaan Penggugat dari PDI Perjuangansebagaimana dituangkan dalam

Bahwa tindakan Penggugat yang mengembalikanKTA PDI Perjuangan kepada pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsikepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengunduran diriPenggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, oleh sebab itu untukmemproses lebih lanjut mengenai pengunduran diri Penggugat dari PDIPerjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan surat Nomor : 227/IN/DPD15/III/2013 tertanggal 20 maret2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partai mengusulkankepada DPP PDI

Belitung PDI Perjuanganmeraih suar terbanyak, oleh Karena itu Pimpinan DPRD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung mutlak dari PDI Perjuangan.

Bahwa tindakan Penggugat yang mengembalikanKTA PDI Perjuangan kepada pemgurud DPD PDI Perjuangan Provinsikepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengunduran diriPenggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, oleh sebab itu untukmemproses lebih lanjut mengenai pengunduran diri Penggugat dari PDIPerjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan surat Nomor : 227/IN/DPID15 /III/2013 tertanggal 20Maret 2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partaimengusulkan kepada DPP PDI

Pdi melaluijalan dari kebun kelapa sawit milik H. Burhanuddin Hasibuan yang berbatasan dengan kebunkelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dengan membawa (satu) buahegrek bergagang pipa bulat panjang gagang + 8 meter terbuat dari aluminium dan (satu) bilahparang bergagang plastic warna hijau yang dibawa oleh Imam Pulungan (DPO) sesampainya dikebun kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi untuk kemudian dijual kepada orang lainBahwa terdakwa bersamasama dengan Imam Pulungan dan Fauzi Daulay (masingmasing DPO)telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi tanpaseijin dari saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dan akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Imam Pulungan dan Fauzi Daulay (masingmasing DPO) tersebut saksi korbanRahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi, Zul Harmadi Harahap, Eri Nurdin Nasution, telah memberikanketerangannya dibawah sumpah menurut agamanya untuk menerangkan dengan sebenarnya ;Saksi I: RAHMAT SUHAIDI MARBUN, S. Pdi ; Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wib bertempat diAreal kebun kelapa sawit milik Rahmat Suhaidi Marbun, S.Pdi dibelakang PondokPesantren Darul Adalah di Desa Latang Kec. Lubuk Barumun Kab.

Pdi melalui jalan dari kebun kelapa sawit milik H.Burhanuddin Hasibuan yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi korbanRahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dengan membawa (satu) buah egrek bergagang pipabulat panjang gagang + 8 meter terbuat dari aluminium dan 1 (satu) bilah parangbergagang plastic warna hijau yang dibawa oleh Imam Pulungan (DPO) sesampainya dikebun kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi melalui jalan dari kebun kelapa sawit milik H.Burhanuddin Hasibuan yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi korbanRahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dengan membawa (satu) buah egrek bergagang pipabulat panjang gagang + 8 meter terbuat dari aluminium dan (satu) bilah parangbergagang plastic warna hijau yang dibawa oleh Imam Pulungan (DPO) sesampainya dikebun kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, seharusnya dalam pemberianhak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2004berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun pada pelaksanaannyaTerdakwa Subakri bersamasama dengan Drs. Rosyadi Badar, M. Pdi danDrs. H Sholeh Fikri, M.

Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, seharusnya dalam pelaksanaanpemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun padapelaksanaannya Terdakwa Subakri bersamasama dengan Drs. RosyadiBadar, M. Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.

Pdi. Dan Drs. H.Rosyadi Badar, M.

Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, seharusnya dalam pelaksanaanpemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun padapelaksanaannya Terdakwa Subakri bersamasama dengan Drs. RosyadiBadar, M. Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.

Pdi. dan Drs. H. Rosyadi Badar, M. Pdi.,tersebut di atas telah dapat dicairkan hak atas gaji 258 CPNS sebesarRp.1.330.052.300, (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ributiga ratus rupiah) dan dari pencairan sejumlah tersebut sebesarRp.401.022.600, (empat ratus satujuta dua puluh dua ribu enam ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu yang diterima oleh Drs. H.Rosyadi Badar M Pdi yang dinikmati bersamasama oleh Drs. H. SholehFikri, M. Pdi. Drs. H. Rosyadi Badar, M.

PDI Perjuangan di Jalan Dr.

dipakai oleh PDI; Bahwa saksi tidak tahu kantor PDI Perjuangan di Jalan Dr.

Saksi Elmina Nasution, bersumpah pada pokoknyamenerangkan; Bahwa saksi menjadi anggota PDI Perjuangan sejak tanggal 14April 1987 dan tahun 1989 saksi menjadi Wakil Sekretaris; Bahwa pada tahun 1989 ketua PDI Perjuangan adalah TumpakPohan; Bahwa sebelumnya ketua PDI Perjuangan adalah Hasan Basri; Bahwa PDI Perjuangan mempunyai kantor; Bahwa saksi tidak tahu kapan kantor tersebut dibangun; Bahwa ketua PDI Perjuangan tidak pernah cerita tentang statusKantor tersebut; Bahwa saksi tidak tahu asal usul

Saksi Sahrijal Rambe, bersumpah pada pokoknya menerangkan; Bahwa saksi adalah anak mantan ketua PDI Perjuangan bernamaMalik Rambe; Bahwa Abdul Malik Rambe menjadi ketua PDI Perjuangan sejaktahun 1999 sampai tahun 2004; Bahwa tahun 1999 adalah peralihan PDI ke PDI Perjuangan; Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kantorPDI Perjuangan; Bahwa kantor tersebut adalah milik PDI Perjuangan; Bahwa saksi tahu masa jabatan Abdul Malik Rambe; Bahwa pada masa peralihan dari PDI ke PDI Perjuangan

Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu antaraTergugat dengan ahli waris Alm.

Armyn Simatupang yang mengaku sebagai DewanPertimbangan Cabang (DEPERCAB) PDI Perjuangan KabupatenAsahan, Sumatera Utara telah mengundang seluruh PengurusPimpinan Cabang (PAC) PDI Perjuangan seKabupaten Asahan,Sumatera Utara untuk melaksanakan konsolidasi;Bahwa padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) PDI Perjuangan (lihat bukti surat PemohonPemohon yang disampaikan dalam Nota Pembelaan tertanggal 18November 2003) segala tindakan atau perbuatan DewanPertimbangan Partai

No. 93 PK/Pid/2005Simatupang tidak terdaftar sebagai Anggota PDI PerjuanganKabupaten Asahan, Sumatera Utara ;Bahwa hal ini terlihat dari :1. Keterangan Terdakwa Amiruddin Jaffar/saksi dalam perkaraterpisah (telah meninggal dunia);2. Keterangan saksi Urung Syamsudin;3. Bukti Surat yang dimajukan dalam Nota Pembelaan tertanggal 18November 2002 yaitu Foto copy Daftar Anggota PDI PerjuanganKecamatan Sie Suka Tahun 1998 1999 ;Bahwa kemudian tidak terdaftarnya saksi H.

ArmynSimatupang yang menerangkan sebagai berikut : Pada waktu periode jabatannya sebagaimana Sekretaris terdapatsuatu keadaan dimana Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan seKabupaten Asahan, Sumatera Utara hanya ditanda tangani olehHal. 11 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005Ketua dan Sekretaris tanpa tertulis nama orang pemegangtermasuk Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan yang dimiliki olehsaksi H.

Armyn Simatupangadalah suatu) hal yang khusus apabila dilihat faktafaktapersidangan;Bahwa apabila dilihat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) PDI Perjuangan maka ditentukan untuk dapat menjadianggota PDI Perjuangan harus mengisi formulir permohonan barusetelah syarat tersebut dipenuhi baru dikeluarkan Kartu TandaAnggota;Bahwa menurut hemat PemohonPemohon keterangan saksi RusliHamzah Sinaga selaku Sekretaris pada masa terbitnya Kartu TandaAnggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan yaitu

Armyn Simatupang (saksi dalam perkara a quo) tidak pernahdomisili di Kecamatan Sei Suka, tidak pernah memenuhi aktifitaspartai di Kecamatan Sei Suka, KTA (Kartu Tanda Anggota) tidakpernah diproses di PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sei Suka, tidakanggota tahapan Pemilu 1999 tetapi ikut musyawaran ranting diRanting PDIP Sei Suka Deras;Bahwa Surat PAC PDI Perjuangan sebagaimana disebut diatas barusaja ditemukan oleh Terdakwa / Pemohon Drs.

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan Nomor. 235 K/TUN/2015101112Penggugat I, II dan II dari keanggotaan PDI Perjuangan, tidak dilakukan melaluiBadan Kehormatan Partai;Bahwa atas keputusan DPP PDI Perjuangan tentang pemberhentian Penggugat I,II dan IJ, sebagaimana diuraikan pada angka 4, 5 dan 6 di atas, oleh ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam prosespersidangan ternyata antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat dalam hal iniDPP PDI Perjuangan bersepakat untuk damai, yang isinya adalah bahwaPenggugat tidak melanjutkan gugatannya dan Tergugat (DPP PDI Perjuangan)mencabut keputusan tentang Pemberhentian Penggugat I, II dan III sertamemulihkan hakhak Para Penggugat disamping itu pihak Penggugat I, II dan IIIbersedia mendukung Calon Bupati Pati yang diusung oleh DPP PDI Perjuanganyang bernama Drs. H. Imam Suroso, M.M.

., M.M. adapun calon dari dari DPP PDI Perjuangan yang bernama Drs.Imam Suroso, M.M, dinyatakan kalah;Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Pati tersebut oleh pihak DPP PDIPerjuangan dan DPC PDI Perjuangan Pati, menganggap kalau Penggugat I, IIdan III tidak serius mendukung calon yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan,yang mengakibatkan kekalahan bagi calon yang diusung yakni Drs. ImamSuroso, M.M.

;Bahwa akibat dari kekecewaan dan kekalahan calon yang diusung oleh DPP PDIPerjuangan menyebabkan pihak DPP PDI Perjuangan yang diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan

Kabupaten Pati akan tetapi usul tersebut ditolak oleh PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah

Perjuangan Nomor : 001/TAP/DPP/V/2010 tanggal 28April 2010 ;Bahwa Penggugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang terdaftar padaDewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPC PDI Perjuangan ) dan memiliki Kartu Tanda Anggota Nomor :0006.02.38.01.2008 ;Bahwa sebagai anggota Penggugat adalah merupakan Kader PDIPerjuangan oleh karena Penggugat telah menunjukkan dedikasi, loyalitas,dan pengabdiannya yang tidak tercela kepada PDI Perjuangan dan kepadamasyarakat, terbukti

Ketut Suwardiana (Penggugat) berdasarkan surat DPP PDI PerjuanganNomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatanDrs. Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaliguskeanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan ;. Bahwa surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010 tanggal6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs.

Bahwa menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PDI Perjuangan, anggota yang dikenakan sanksi pemecatan dapatmengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisanmaupun tertulis di dalam Kongres, dalam hal pemecatan atas diri Penggugatini (surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6Maret 2010) Penggugat telah melakukan pembelaan diri dan mohondirehabilitasi di dalam Kongres Ill PDI Perjuangan yaitu dalam sidang yangkhusus untuk acara itu pada

Bahwa maka (vide angka 5) atas dasar keputusan Kongres Ill PDIPerjuangan seperti tersebut di atas, surat DPP PDI Perjuangan Nomor :456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs. Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaliguskeanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan sudahbatal dan tidak berlaku lagi, artinya Penggugat masih tetap sebagai anggotaPDI Perjuangan dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan Fraksi PDIPerjuangan ;.

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Pdi Binti Midong) dengan Tergugat (Junaedi, S.Pdi Bin Sainuddin) yang dilaksanakan pada tahun 2020 di wilayah Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

dibuatbuat tanpa berdasar alasan yangkuat, Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6682 / 1N DPP / Ill / 2015tanggai 24 Maret 2015 perihal persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Tangerang terkesan dibuatbuat tanpa berdasar alasanyang jelas.

diatur datam Pasai 23 Anggaran Dasar PDI Perjuanganhasil Kongres IV tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatasPemberhentian penggugat dari Keanggotaan PDI Perjuangan telah sesuaidengan Anggaran Dasardan AnggaranHaL 18 dari 30 halaman, Putusan No.363/PDT.G/20161PN.JKTPST.Rumah Tangga PDI Perjuangan.

Perjuangan sesuai dengan aslinya )Bukti T 4 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun2015 sesuai dengan aslinya )Bukti T5 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan hasil Kongres IVTahun 2015 ( sesuai dengan asiinyaBukti T 6 : Surat keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 137 / KPTS /DPP VI / 2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang pemecatanMarsono dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(sesuai dengan aslinya )Bukti T 7 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 366 Pdt.G2010 PN

Marsono sebagai Kader Anggota Partai PDI P sesuai dengan astinya ) ;Bukti P 2 : Surat Keputusan KPU Kab. Tangerang nomor 225 /kpukab.tng 015436389 / V / 2014 tertanggal 11 Mei 2014( foto copy )Bukti P 3 : SK DPP PDI P nomor 137 KPTS DPP VI / 2016 tentangPemecatan Marsono dari keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (foto copy )Bukti P 4 Undang undang nomor 2 tahun 2008 Jo. Undang undanghnomor 2 tahun 2011 tentang partai politik ( foto copy )Bukti P 6 : Riwayat Kinerja Sdr.

2.DASNIAH, SH
3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
KHAIRUL AMBIA S Pdi BIN Alm RUSLI

Pdi dan Raqiqah Azizah binti Rahmat Edi, S. Pdi kepada Penggugat