• Pembanding/Penggugat : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
  Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD SIAK
  Terbanding/Intervensi I : JANNES SIMANJUNTAK

  PEN ETA PANNomor 120/PDT/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapanpenunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30Juli 2018 Nomor 120 /Pdt/2018/PT PBR telah memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara antara :DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPNPKAI)/PENGGUGAT/PEMBANDINGMELAWANKETUA DEWAN

• Hutomo Mandala Putra,S.H ( Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya)
  Tergugat:
  Menteri Hukum dan HAM RI

  ., Jabatan Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Berkarya, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pangeran Antasari Nomor 20, US 12 Nomor 3,RT.12/RW.13, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, JakartaSelatan 12430;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUROSO,S.H, M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamatkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, US 12 Nomor 13,RT.12/RW.13, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, JakartaSelatan 12430, Email: besurosowan@yahoo.com atau Email:besurosowan2

  @gmail.com, berdasarkan surat kuasa khususNomor: No.07/SKDPP PARTAI BERKARYA/IX/2020, tanggal 11September 2020;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;Setelah membaca :1.

  lampirannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal30 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 30 September 2020, dengan register Nomor188/G/2020/PTUNJKT., yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH17.AH.11.01 TAHUN 2020,tanggal 30 Juli 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan PengurusDewan Pimpinan Pusat Partai

• MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.600.000,-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah) ; 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Kosong tanggal 23 Oktober 2012, ada tanda tangan Penerima MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Dikembalikan kepada AMIYATUN ;16. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun

  anggaran 2012 DPC Partai Demokrat Kab.

  Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;18. 9 (Sembilan) Lembar foto Copy yang telah dilegalisir SuratKeputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa timur Nomor: 26/SK/DPD.PD/DPC/VII/2012 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab.

  Situbondo FRAKSI : PARTAI DEMOKRAT dari Bulan Januari s/d Desember 2012 yang sudah diligalisir ; Dikembalikan kepada ANTON SUJARWO ;31. 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul depan %u201C RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) I DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAWA TIMUR%u201D yang berisi catatan penerimaan keuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ; 32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokrat dan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ; 33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota

  Partai democrat dengan atasnama MAHFUD, A.Ma.Pd ; Dikembalikan kepada MAHFUD ;9.

  BIN SAHLAN selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Situbondo sebesar Rp.76.250.000,00, kepada saksi Mahfud selaku WakilSekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Situbondo sebesar Rp. 35.100,00dan kepada saksi Arik Budi Santoso selaku Sekretaris DPC Partai DemokratKab.

  BantuanKeuangan Partai Politik.

  Partai Demokrat, dan adatulisan Lunas Dibayar tg!

  DAERAH (RAKORDA) DPD PARTAI DEMOKRATPROVINS JAWA TIMUR yang berisi catatan penerimaankeuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ;32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokratdan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ;33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota Partai democrat dengan atasnama MAHFUD, A.Ma.Pd ;Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBYDikembalikan kepada MAHFUD ;9.

  Oprasional Partai Demokrat, dan adatulisan Lunas Dibayar tg!

• M.Si
  Terbanding/Tergugat II : DARMAWAN
  Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
  Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH

• S.Ag, MHTERGUGAT :- DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA di Jakarta Cq. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA di Surabaya Cq. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA Kabupaten Pasuruan- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Pasuruan- BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN PASURUAN- GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR- KOMISI PEMILIHAN UMUM di Jakarta Cq. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI Cq.

  /peleburan menjadi satu partai melainkan kesepakatan sebagai sayap partai Gerindra yangdisebut dengan gerakan Ahlissunnah Wal Jamaah atau disingkat gerakan Aswaja, artinyaTergugat tetap berdiri sendiri sebagai partai politik yang bukan partai peserta pemilu2014sementara partai Gerindra adalah partai peserta pemilu 2014 ;16.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat(2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.4.

  Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c berbunyiAnggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabilamengundurkan diri secara tertulis; dan menjadi anggota Partai Politik lain; Ayat (2) Tata carapemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART.

  Sedangkan ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

  adanya Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politiktidak menyatakan suatu keharusan.

• Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan dan atau meneruskan proses pengusulan pergantian AW, sepertimana dalam surat pengusulan DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan penggugat Nomor : 043/SU-PAW/DPK-PKPI/B/VIII/2017, Perihal : surat usulan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Lamhot Nainggolan untuk digantikan dengan Sdr.

  Penggugat:
  Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPN PKPI
  Tergugat:
  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis DPRD BENGKALIS

• Tergugat- DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, Dkk.

  Bahwa Penggugat maupun Penggugat II sangat dikejutkan denganmunculnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama No.

  HAMMASRUR SYAM sebagai Ketua Dewan Tanfidz berjalan dengan baik sesuaidengan amanah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( AD/ ART)partai dan tidak ada permasalahan apaun dalam operasional rodaOrganisasi Kepartaian juga tidak ada konflik internal partai baik denganDewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama ;.

  Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;.

  Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKeMenterian j nn nen nnn nn nnn nnn ne enn ennn nn ne nnn nn ne ne nnn na naan4.

  Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihnan yang berkenaan denganKEPSENQUIUSAN jH

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPPI);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.- Drs. H.M. Effendi Saud, MBA

  P U TT US A NNomor : 126/G/20 11/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusansebagai berikut, dalam sengketa antara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI),berkedudukan/sekretariat di Pusat Niaga Duta EmasBlok B237, Jl. R.S.

  Kailola, S.H. dengan AktaNomor 03, tanggal 30 Mei 2011 tentang PernyataanKeputusan Rapat/MUNASLUB Partai Pemuda Indonesia,bertindak selaku Ketua Umumdan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia,masingMASSING i+ seek see eset ee BS Se SS Ses Se Se1. DESRECHI TANDO, S.H., Kewargane garaanHalaman 17 dari 118 halaman Putusan Nomor : 126/G/20 11/PTUNJKTIndonesia, Jabatan Ketua Umum DPP PPI, alamatGria Jakarta D, 3/5, RT.06/07, Kel. PamulangBarat, Kec.

  EFFENDI SAUD, MBA, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia,beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafiie No.53 C,Casablanca, Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan,SATRIO PURWANTO SUBROTO, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jl. K.H.

  HasanudinBahwa dalam sejarah perjalanan Partai Pemuda Indonesiapada tanggal 7 Juli 2009, Sdr.

  Hasanudin Yusuf meninggaldunia sehingga jabatan Ketua Umum pada saat itu kosong,dan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum tersebutsesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiPemuda Indonesia yang merupakan peraturan partai, makamekanisme pengisian jabatan tersebut harus melaluiMusyawarah Nasional sebagai Keputusan tertinggiPPE fmm mm mm mmm meen et meter me at mnBahwa pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2009 telahdiadakan Musyawarah Nasional Partai Pemuda Indonesia danhasil Musyawarah

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN);1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;2. AMELIA A. YANI;

  /Pembanding maupun esensi persoalan yang disengketakan parapihak;Bahwa esensi kepentingan yang dipertahankan oleh Penggugat dalam perkara iniadalah mengenai kapasitasnya selaku partai dan kepengurusan partai yang dianggap sebagaipartai dan kepengurusan yang sah dan seharusnya disahkan oleh Tergugat/Terbanding dalamKeputusannya.

  Namun pada sisi lain Tergugat II Intervensi/Terbandingjuga mengklaim pihaknyalah selaku partai dan kepengurusan yang sah dan yang seharusnyadidaftarkan oleh Tergugat.

  Oleh karena itu esensi persoalan antara Penggugat/Pembandingdengan Tergugat/Terbanding maupun dengan Tergugat II Intervensi/Terbanding sejatinyaadalah menyangkut perselisihan partai politik dan kepengurusanny a;Bahwa dengan adanya kenyataan perselisihan partai ini, maka seharusnyaTergugat/Terbanding tidak terburuburu mendaftarkan Tergugat II Intervensi/Terbandingselaku partai dengan kepengurusan yang sah sebelum adanya putusan Pengadilan Negerimengenai hal itu.

  Politik yangmembuka kesempatan pihakpihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannyapada Pengadilan Negeri guna menilai partai dan kepengurusan mana yang sah menuruthukum, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa untukmemperjuangkan kepentingan Penggugat/Pembanding yang demikian itu, seharusnya iaterlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menentukan kedudukanhukumnya selaku pengurus partai yang sah;Bahwa dengan adanya kenyataan bahwa keputusan

  Tergugat/ Terbanding telahdidasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkandiatas, serta dengan adanya perselisihan partai sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 danPasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang untuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka putusan dalam pemeriksaan tingkat

• Penggugat:
  DEDI DORES
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sampang.
  2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

  
  3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
  Turut Tergugat:
  1.GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
  2.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
  3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KABUPATEN SAMPANG
  4.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang
  5.Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sampang

• MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP); H. MOHAMAD ARIS, S.H;ASRIL BUNYAMIN, S.H., M.H;

  Baitet0, Speny Fj seeeese teeter Sso Sub Direktorat Partai Politik Direktorat ualear Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Unum: ps oF cP $$ s oe= Ses MELAWAN aS* oPAr Nama : H.

  ) Pokerjaan : Advokat dan saat ini menjabat sebagai SekretarisSe Badan Kajian Hulu dan Legislasi Dewan PimpinanNy aSe Pusat Partai Fbreatuan Pembangunan Masa Bakti ENwyaa 2014 za Muktamar VIII tanggal 30 Oktober Hal 6 dari 16 hal.

  Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nom :49/PIP/MP OPP.

  No. 57/B/ 20171 PT.TUN.JKT YDay Oey> YYSy SyRe Gay AYSY~~eyGoSSKY Se Pengadilan Negeri .wv syYWS gyCs" or5) Potusan Mahkamah Partai Politik atau sebutanstain bersifat final dan$ mengikat secara internal dalam hal perselisinaft yang berkenaan dengan&Y kepengurusan. yYS sMenimbang, bahwa dalam kasus duo perselisihan internal partai politik syang terjadi menurut pendapat eis hakim pengadilan tingkat banding aSDyaadalah perselisihan yang perkatlon dengan kepengurusan Partai Persatuan QYPembangunan, yaitu

  YMenimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap& ~ vy r~vwMahkamalgSAgung dalam suratsurat edaran terkait dengsn partai politiksebagaiinana dituangkan dalam SEMA No. 5 tahun 2008" tanggal 24 Oktober2008 SEMA No. 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2006 dan SEMA No. 11 TahunSs 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada, adtokoya menyatakan mengacuSS pada yurisprudensi, partai politik pia jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusankeputusan ae berkaitan dan termasuk dalam ruanga lingkup partai

• • Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019

  (Formulir model C KPU) ;

  • Formulir model C1-PPWP ;
  • Formulir model C1-DPD ;
  • Formulir model C1-DPR ;
  • Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
  • Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
  • DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
  • DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
  • 5 (lima) lembar surat uara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai

  Nomor 02

Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n.

Rukmawardi ;

• 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor

12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;

• 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor

Urut 3 a.n. Lili Suryani ;

• 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04

Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H.

SYAIPUL AZHAR mengakui mencoblos 3 (tiga) suratsuara dan memilin Caleg Partai PAN bernama AKMAL; Terdakwa Il. DAMAN HURI mengakui mencoblos 5 (lima) suratsuara dan memilin Caleg partai PDIP bernama LILI SURYANI; Terdakwa Ill.

TAYIB; Anggota 6 adalah HUSNI MUBAROK; Anggota 7 adalah saksi AHMAD KADNI:; Bahwa selain petugas KPPS, di TPS 04 juga terdapat saksisaksi Partaiantara lain saksi dari Partai Golkar yaitu saksi YASIR ARAFAT, saksiPartai Demokrat bernama SUKAMNI, saksi Partai PDIP yaitu terdakwaIl. DAMAN HURI dan saksi dari Partai PAN yaitu Terdakwa .

Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadilakukan untuk 1 (Satu) kali pbemungutan suara ulang; Bahwa ada 2 (dua) kategori surat suara yang berada dalam kotak suarayaitu Suara sah dan suara tidak sah apapun kejadian yang terjadisebelumnya; Bahwa Surat suara yang tidak sah menurut Peraturan KPU Nomor 3 tahun2019, misalnya mencoblos beda partai yaitu partai A dicoblos lalu partai Bdicoblos juga; Bahwa data yang tertera pada surat suara berupa nama Desa, Kecamatandan Kabupaten

Nomor02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n.

• Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskanBu Lindatolong simpan Ijazah atas nama Listriani,Nanti Des yang jemput ketempat Linda2. 1 (satu) lembar kertas tanda terima An.Listriani3. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara serah terima Ijazah dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)4. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara serah terima ijazah dari KPU ke Partai PDIP yang telah dilegalisir5. 1 (satu) lembar

  Photo Copy daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Swl/Sijunjung tahun 2004 dari Partai PDIP yang telah dilegalisirTetap terlampir dalam berkas perkara6.

  Anggota DPRDKabupaten Swl/Sijunjung tahun 2004 dari Partai PDIP yangtelah dilegalisirTetap terlampir dalam berkas perkara4.

  yang seingat saksi ada 4 partai yang salahsatunya adalah caleg dari PDIP;Bahwa mekanisme yand diatur dalam pokja adalah para celeg menyerahkanpersyaratannya termasuk ijazah aslinya melalui ketua partai atau sekretarisnyadan pengembalian ijazah juga melalui partai tidak kepada masingmasingcaleg;12Bahwa pada bulan Januari 2004 KPU ada menerima berkas caleg termasukijazah para caleg termasuk dari PDIP dan yang menyerahkan nya adalah ketuapartai PDIPBahwa salah satu ijazah yang diserahkan oleh PDIP

  Kartu Anggota dari Partai Politik.b. Surat Keterangan Kesehatan.c. Pas Poto Warna.d.

  yangsalah satunya adalah caleg dari PDIP;Bahwa mekanisme yand diatur dalampokja adalah para celeg menyerahkanpersyaratannya termasuk ijazahaslinya melalui ketua partai atausekretatrisnya dan pengembalianijazah juga melalui partai tidak kepadamasingmasing caleg;Bahwa pada bulan Januari 2004 KPUada menerima berkas caleg termasukijazah para caleg termasuk dari PDIPdan yang menyerahkan nya adalahketua partai PDIPBahwa salah satu ijazah yangdiserahkan oleh PDIP adalah ijazahatas nama Listriani, SE yang

  yang salah satunya Caleg dari Partai PDIP;Bahwa saksi Listriyani, SE.

• Pembanding/Penggugat III : RAHMADI KASIM
  Terbanding/Tergugat I : Ketua Umum Partai Demokrat DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
  Terbanding/Tergugat II : Sekretaris Jendral Partai Demokrat DR. Hinca Panjaitan XIII, SH., MH., ACCS
  Turut Terbanding/Penggugat I : YAN RIZAL USMAN
  Turut Terbanding/Penggugat II : EDI RIZAL AGUSTI

• - M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

  ) Nomor : 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari partai Kasih Demokrasi Indonesia kabupaten Alor.

  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia(DPPPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPPPKDI) di Jakarta Cq.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia(DPDPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTTdi Kupang Cq.

  Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan DemokrasiIndoneSiaj 73.

  PDKI, akan tetapi padapemilu tahun 2009 partai PKDI hanya mendapatsatu kursi yang diperoleh dari dapil IIIyang diraih olehPenggugal, ===S==SSsS=S=sSSss=s=s+=Bahwa Partai PDKI Cabang Alor tidak pernahmelakukan Muscab, hanya ada rapatrapatDL AS Aj HoBahwa saksi mengetahui dari Penggugat yangmenerangkan kalau ada surat pemecatan kamidari keanggotaan partai PKDI yang dikirimoleh Tergugat keBahwa jumlah anggota partai yang dipecat 13orang termasuk Penggugat dan saksi oleh sdr.RUDISAON EK.

  Partai Kasih DemokrasiIndonesia Bab IX Pasal 19 ayat (3) mengenal StrukturOrganisasi,wewenang, dan Kewajiban menerangkan di Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesiadisingkat DPC PKDI dan Dewan Kehormatan Partai adalah LembagaYudikatif Partai, berfungsi untuk mengadili pelanggaran/penyimpanganyang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai,Pejabat Publik Partai disemua tingkat agar berjalan sesuai anggaran dasar/anggaran RumahTangga,Keputusan Munas dan peraturan

  Partai, berfungsi untuk mengadili pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai,Pejabat PublikPartai di semua tingkat, Dewan Kehormatan Partai bertugas mengambilkeputusan sehubungan dengan pelanggaran/penyimpangan untukdilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, mengenai sanksi diatur pasal35 Bab XV pada ayat (1) sanksi atas tindakan indisipliner dikenakankepada anggota dan pengurus partai karena telah melanggar ketentuanAD/ART,peraturan partai dan keputusan/kebijakan DPP (Dewan

• Pembanding/Penggugat : H.ANDI HARUN,ST,SH,M.Si Diwakili Oleh : GUNTUR PRIBADI,SHI
  Terbanding/Tergugat I : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  Terbanding/Turut Tergugat : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

• RUHDI SARA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Alamat : Nunang Antara, Kecamatan : Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ; 2. IR. H. NASARUDDIN, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Golkar Aceh Tengah, Alamat : Jalan Leube Kader No. 02 Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ; 3.

  ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Tengah Alamat : Jalan Leube Kader, Blang Kolak I, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ; 4. SAMSUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Blang Mersa Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ; 5.

  ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Jalan Lembaga No. 122, Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ; 6. IBNU SADDAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Nasional Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ; 7. MUHAMMAD RIDWAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Partai Persatuan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Jln.

  KAMAL BAHAGIA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Kampung Mongal, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah ; 9. IR.

  DJUMHUR, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ; M E LA W A N, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ;

  /pengurus partai (Hirma Astuty, SH.

  politik atau partai politik lokal yangdinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka5 tahun sebelumnya tidak lagi menjadi partai politik atau partai politik lokalyang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partaipolitik lokal yang bersangkutan ;f Dan seterusnya ;Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten AcehTengah melalui Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengahtelah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 tahun

  Hirma Asruty, S.H., M.H. telahmenyampaikan surat peryataan tidak lagi menjadi pengurus partai politik kepadaPimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dengan dasar tersebut menuruthukum Sdri.

  BEBAS dari pengurus salah satu partai politik peserta pemilu berdasarkanHalaman 27 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUNBNAsurat peryataan tidak pernah menjadi pengurus partai politik dari Sdri. HirmaAstuty, S.H., M.H., sehingga menurut hukum Sdri.

  TANWIR, S.E. anggota Partai Politik Nasdem Pemilu 2014 ;d Sdr.

• ,
  Terbanding/Tergugat : DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BEKASI

• .;III.PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI).;IV.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).;V.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).;I.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).;II.H.

  Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tahun2013, dalam hal ini diwakili oleh: 1.

  Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik dimana kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa halhal yang berkaitan dengan partai politik telahdiatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011.

  Dalam haladanya perselisihan di dalam internal partai, telah diatur mekanismepenyelesaiannya dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang selengkapnya berbunyisebagai berikut: Pasal32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik

  atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifatfinal dan mengikat secara internal dalam hal perselisihanyang berkenaan dengan kepengurusan.

  politik Partai Persatuan Pembangunan;Menimbang, bahwa mengenai keputusan Tergugat/PembandingHim. 54 dari 62 him.

• Pembanding/Tergugat : Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,
  Terbanding/Penggugat : Partai Kebangkitan Nasional Ulama Diwakili oleh Muhammad Ikhyar Velayati Harahap