Ditemukan 14412 data
10 — 0
14 — 4
12 — 0
14 — 5
PEMOHON KE 1, lahir tanggal 3 Desember 1994;2 ANAK PEMOHON KE 2, lahir tanggal 4 Juli 2001;4 Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumahorang tua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA;5 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukunikah, karena Penghulu QADHI tidak memberikan Buku Nikah dan tidakmendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dan Pemohon IItidak pernah mengurusnya oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon IIbermaksud mengurus isbath
nikah ke Pengadilan Agama Painan;6 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan isbath nikahdari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untukmendapatkan Buku Nikah dan halhal lain yang dirasa perlu;7 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agarBapak Ketua Pengadilan Agama Painan dapat memberikan penetapan tentangsahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayarseluruh
21 — 1
13 — 4
12 — 3
18 — 4
12 — 0
33 — 4
Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat adalah sah, dan telahmemenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syari danpelaksanaannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undangundang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut harusdinyatakan sah menurut hukum berdasarkan pasal 7, ayat (2) dan (3) huruf e,Kompilasi Hukum Islam 5 22> 22202 noone nnn nnn nnn nn neeMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohonmemohon agar ditetapkan isbath
nikah antara Pemohon dan Pemohon Iluntuk Kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa kepada para Pemohon harus diperintahkan untukmelaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undangundang Nomor 7 Tahun1989 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syariyyah yang
10 — 0
17 — 4
51 — 3
13 — 0
13 — 1
11 — 1
14 — 8
16 — 7
17 — 6
8 — 0