Ditemukan 147 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-09-2012 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.PL Tanggal 26 September 2012 — Ir. Hi. FAHMI THALIB
69 — 16
69 — 16
Bahwa pada saat pencairan Angsuran V keuangan 100% (retensi) 5% nilaiuang Rp. 119.520.000, yang ditandatangani Tim Pemeriksa bersama UnsurTeknis adalah: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 101/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menjelaskan tentangKontraktor Pelaksana telah menyelesaikan masa pemeliharaan 30 harikalender; Bahwa pemeriksaan fisik berdasarkan item yang ada di RAB disesuaikan denganyang ada di lapangan; Bahwa selaku Unsur Teknis saksi mencatat dalam buku dereksi
itemitem yangperlu diperbaiki dan dilaksanakan, yaitu: 167e Untuk tahun 2009 yang saksi temukan dan dicatat dalam buku dereksi yakni:1.
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
92 — 41
92 — 41
PenerimaPekerjaan melakukan cek kelapangan sebanyak satu kali (PHO), namun untukpenerimaan kedua (FHO) saya tidak ikut ke lapangan karena ada kegiatan lainpada waktu itu.e Bahwa untuk Penerimaan Pekerjaan pertama (PHO) dan Kedua (FHO), sudahdilakukan semua item berfungsi dengan baik, dan air bisa mengalir, namununtuk pengetesan pipa saya tidak mengerti dan tidak mengetahui, hanya pipatersebut bisa dialiri air.e Bahwa yang memberikan Amandemen adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)atas dasar usulan dari team Dereksi
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah) Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
469 — 300
469 — 300
pidana yang ada di dalam Undangundang A quo itu sebagai pembungkuspaling luar apabila persoalan administrasi, persoalan perdata sudah tindaksanggup lagi untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi;Bahwa terkait konteks perkara ini, dimana ada surat dari Dewan KomisarisOtoritas Jasa Keuangan tentang kemampuan dan kepatutan saudaraTerdakwa selaku Direktur BPRS Madina Mandiri Sejahtera, yangmemutuskan untuk melarang terdakwa ini menjadi pemegang sahampengendali, anggota dewan komisaris, anggota dereksi
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal Tanggal 17 Desember 2015 —
556 — 246
556 — 246
Alat bukti surat (aktanotaris) harus dibantu lagi dengan dukungan paling sedikit 1 alat bukti yanglain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimumpembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHPidana.bahwa Akte Notaris nomor 11 tanggal 13 Mei 2008 tersebut mengaturtentang kuasa dereksi yang mana menunjuk bahwa Terdakwa Albert Wuadalah sebagai Kuasa Direksi yakni berdasarkan penunjukan DirekturUtama yakni Terdakwa Wahyuni, S.H. yang memberikan kuasa antara lainuntuk mewakili perseroan
Register : 15-10-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 2 Februari 2016 — I MADE ASTIKA Als. GENEP
58 — 29
58 — 29
Bank PembangunanDaerah Bali Capem Payangan dasar hukumnya adalahSurat Keputusan Dereksi PT. Bank Pembangunan DaerahBali Nomor : 0304 / KEP/ DIR / SDM / 2014 tentangMutasi dan Promosi Karyawan PT. Pembangunan DaerahBali, tanggal 7 Mei 2014.Bahwa sebagai debiturBahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksiselaku Kasi Pemasaran PT.
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
Dereksi PD. BKKPemalang tanggal 25 Pebruari 2010 NOmor : 581/05/SK.DIR/2010 dan tanggal 31Maret 2016 Nomor : 581/02/SK.DIR/2016.Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Pimpinan Cabang yakni :1. Melaksanakan program promosi perusahaan.2. Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang sehat danmenghimpun dana pihak ke tiga sesuai ketentuan dan target dalam rangkamencapai tujuan.3.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
99 — 32
99 — 32
sertifikasi yang dua kali, misalnya ada 200 ha, pembeli hanya100, sisa 100, jadi yang kita pakai untuk sertifikasinya yang non riel sisa 100tersebut ;Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui apakah jajaran Direksimengetahui yang riel dan non riel ;Bahwa bahwa saksi di Cabang sejak tahun 2008 dan pada saat itu RKAPdisusun berdasarkan brigdont sudah ada, sehingga Cabang mengbrigdont apayang disampaikan oleh kantor Regional ;Bahwa tahun 2009, 2010, 2011 sama semua ;Bahwa ada permintaan RKAP dari pada Dereksi