MANGADJIB NIP 130125867 di Paisulamo 14Juni 1980 ( Legalisir )

PILKADES-LLG / IX / 2021 TENTANG HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KEDUA TAHUN 2021 beserta LAMPIRAN BERITA ACARA NOMOR : 18 / B.A / Pan.

PILKADES-LLG / IX / 2021 HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KEDUA KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021

MANTIRI saat pendaftaran bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak gelombang Kedua tahun 2021.

Bukti T2Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Copy dari Asli); Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa Serentak DiWilayah Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ;Hal. 58 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL3.

Bukti T3 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140164Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak di WilayahKabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); 4. Bukti T4 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900338Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim PenanggungJawab Dan Tim Pengawas kegiatan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran2017 (Copy dari Asli) ; 5.

Bukti T5 Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah DaerahKabupaten Seluma Dengan Calon Kepala Desa dari 60Desa Pada Pemilihan Kades Serentak Di KabupatenSeluma Tahun 2017 Nomor : 14/284/DPMD/VI/2017 tentangMemorandum Of Understanding (MOU) Pemilihan KepalaDesa Damai Serentak Kabupaten seluma Tahun 2017(Copy dari Asli);6.

Bukti T44 Daftar Hadir Rapat TIM Penanggung Jawab TingkatKabupaten Tentang pembahasan Gugatan 7 Desa dalamPilkades Serentak tanggal 20 Juli 2017 (Copy dari Asli) ;45. Bukti T45 Berita Acara Rapat Penyelesaian gugatan Pemilinan kepaladesa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas marasTanggal 20 Juli 2017 Di Kabupaten Seluma (Copy dari46.

Hadjon, dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityHal. 99 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal37 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan emilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak di seluruhWilayah Kabupaten/Kota; emerintah daerah Kabupaten/ Kota Menetapkan kebijakanPelaksanan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimanadimaksud pada

---------------------------------

Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-------------------

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon No.141.1/ Kep, 734DPMD/2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasilPemilinan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon, tertanggal 13 Desember 2019dan Lampiran Khusus No.159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon 16121967, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, disahkan sebagaiKuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala ;3.

BahwaPanitia Pilwu telah melaksanakan proses Pemilihan Kuwu tahap demi tahapsesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kuwu serentak dan sesuaidengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan Kuwu diantaranya adalah sosialisasi dan pengumuman pada saathari pemungutan suara.

BahwaPanitia Pilwu telah melaksanakan proses Pemilihan Kuwu tahap demi tahapsesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilihnan Kuwu serentak dan sesualdengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan Kuwu diantaranya adalah sosialisasi dan pengumuman pada saathari pemungutan suara.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad,tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai KuwuSuranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon ; 3.

Bahwa sebelum terbit objek sengketa a quo, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihankuwu serentak tahun 2019 Desa Suranenggala Kulon. Bahwa keberatanPenggugat tersebut telah teregister dengan Nomor: 141/002Timwaskab/2019tanggal 29 Oktober 2019 (vide bukti T4).

yang memperoleh suara terbanyak, bahwapenerbitan Surat Keputusan Bupati kepala daerah Sarolangun No.329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 masih dalam batas waktu untukpengajuan gugatan sesuai dengan aturan undangundang selama 90 harisetelah diterbitkan surat keputusan tersebut; Bahwa tanggal 09 Mei 2016 Panitia Pilkades melakukan sosialisasi diKantor Balai Desa Sungai Baung, dihadiri segenap Panitia Pilkades, 5orang calon Kades dan Kapolsek Sarolangun membahas tentangperaturan pemilinan Pilkades Serentak

Desa (Pilkades) Sungai Baungsudah sah dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku,berdasarkan hasil musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihanKepala Desa Sungai Baung tidak menemukan kata mufakat danselanjutnya penyelesaian perselisihan hasil Pilkades Sungai Baung akanditeruskan kepada panitia pemilinan Kepala Desa Sarolangun; Bahwa setelah perselisihan hasil Pilkades Sungai Baung diteruskankepada Panitia pemilinan Kepala Desa terbitlah Surat Keputusanpenyelesaian sengketa Pilkades serentak

Bahwa Tergugat Il Intervensi menyatakan menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;Bahwa Tergugat Il Intervensi adalah Kepala Desa Sungai BaungKecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang Terpilin dalamPemilihan Kepala Desa serentak gelombang dalam Kabupaten Sarolangun Tahun 2016;Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2016/PTUN.JBI.

P8 : Keputusan penyelesaian sengketa pilkades serentak tahun2016 Desa Sei. Baung Kec. Sarolangun (Fotokopi sesuaidengan aslinya); 9. P9 : Berita acara musyawarah perselisihan Pilkades Sei.

T8 : Keputusan Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Tahun2016 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun dan BeritaAcara Musyawarah' Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang KabupatenSarolangun Tahun 2016 Desa Sungai Baung KecamatanSarolangun pada Tingkat Panitia Kabupaten Sarolanguntanggal 3 Juni 2016(Fotokopi sesuai dengan aslinya); 2.7 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, pihakTergugat Il Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat

Secara langsung terlibat pada proses dantahapan pemilihnan kepala desa serentak Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 ; Bahwa Saksi tahu tentang pengunduran diri sdr. NGANG UDAUdan sdri.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah KabupatenKutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSecara Serentak;Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalamrangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,Jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan bergelombang;3. Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak jo.

Pasal26 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak jo.

Pasal 3 Peraturan Daerah KabupatenKutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSecara Serentak jo.

Pasal 26 ayat (1) dan(2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak jo.

No. 29/G/2017/PTUN.PLKManusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai,Hasil Pemilihnan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas, Tanggal 19 Oktober2017.

No. 29/G/2017/PTUN.PLKMantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Serentak KabupatenKapuas Tahun 2017, berdasarkan :1. Berita Acara Perhitungan Suara dan Pemungutan Suara Pemilihnan Kepala DesaLapetan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada hari Senintanggal 18 September 2017 sebagai berikut :a. Sariyanto, memperoleh suara sebanyak 157b. Wahyuni, memperoleh suara sebanyak 1562.

Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai HuluKecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 An.Sariyanto4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.Halaman 19 dari 53 hal Pkr.

No. 29/G/2017/PTUN.PLKKatimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu, HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Kapuas Tahun 2017dalam lampiran nomor urut 07 lajur 4 Desa Lapetan atas nama Sariyanto ;3.

No. 29/G/2017/PTUN.PLK10.11.12.13.14.Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10 :Bukti T 11 :Bukti T 12 :Bukti T 13 :Bukti T 14 :Kepala Desa serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 4September 2017 (fotocopy sesuai dengan asl) ;: Surat Bupati Kapuas Nomor 141/416/DPMD/2017 Kepada Camat seKabupaten Kapuas, Perihal Jadual Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa serentak se Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 4September 2017 (fotocopy sesuai dengan asl) ;: Berita Acara Pembentukan Panitia

Atas keberatanPenggugat tersebut Ketua Panitia Pilpanag serentak Kabupaten SimalungunTahun 2019 ic. Marolop Silalahi menyatakan: Kalau kalian tidak terima dantidak setuju terhadap keputusan penetapan DPMPN ini, maka boleh kalianajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati/Tergugat dalam tempo 3 (tiga)hari sejak penetapan ini. Kalau lewat batas waktu 3 (tiga) hari, makakeberatan tidak diterima dan tidak diproses;Bahwa atas pernyataan tegas pejabat DPMPN Kabupaten Simalungunic.

Pengawas Pilpanag serentak Kabupaten Simalungun TA 2019 dan2. Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik TA 2019 perihal Tindak LanjutKeberatan Peserta Pilpanag No.Urut 4 Nagori Tiga Bolon. Dengan harapanPengawas Pilpanag Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Sidamanik, akanmelaksanakan tugasnya meluruskan segala penyimpangan yang terjadi danmenindaknya sesuai ketentuan berlaku.

Padahal Tergugat mengetahui bahwa hari dantanggal pelaksanaan Pilpanag Serentak Pangulu Nagori di seluruh wilayahKabupaten Simalungun adalah Rabu tanggal 12 Juni 2019, karena Tergugatyang menetapkan hari dan tanggal tersebut. Dan bukan pada hari Kamistanggal 13 Juni 2019.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan TergugatNomor:188.45/6630/12.2/2019 tanggal 08 Juli 2019 ~~ TentangPengesahanDdan Pengangkatan Pangulu Terpilin hasil Pemilinan PanguluHalaman 28 Putusan No. 255/G/2019/PTUNMDNNagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadapPengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilin Nagori Tiga Bolon, padaNomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana DaftarLampiran Keputusan Bupati Simalungun tersebut ;4.

Konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa keputusan dibuat dalamrangka mengesahkan dan mengangkat Pangulu Terpilin hasil PemilihanPangulu Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019;b. Individual karena ditujukan kepada namanama yang dimuat dalamlampiran, knhusunya kepada Marisno Saragih Sitio;c. Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;d.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepadaPenggugat sebesar Rp113.364.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratusenam puluh empat ribu rupiah) dan/atau potensi kerugian lainnyaRp/768.964.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratusenam puluh empat ribu rupiah) secara serentak dan sekaligus setelahputusan atas perkara ini memiliki Kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewijsde);6.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepadaPenggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)secara serentak dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;Atau apabila Pengadilan Negeri Malang c.g.

Menghukum Termohon Kasasi/T ergugat untuk membayar ganti rugi materilkepada Penggugat sebesar Rp113.364.000,00 (seratus tiga belas juta tigaratus enam puluh empat ribu rupiah) dan/atau potensi kerugian lainnyaRp/768.964.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratusenam puluh empat ribu rupiah) secara serentak dan sekaligus setelahputusan atas perkara ini memiliki Kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewijsde);6.

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugiimmaterial kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara serentak dan sekaligus setelah putusan atasperkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebin dahulu meskipun ada upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);8.

Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Surat BupatiLebak Nomor: 141/2909BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015,perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa pada PemilihanKepala Desa Serentak

sebagaimana PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, bahwa calon kepala desa dipilih secara langsung oleh pendudukdesasebagaimana Pasal 34 ayat (1)dan ayat (2), pemilinan kepala desabersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil namun Tergugattelah melanggarnya;Bahwa menunjuk Objek SengketaNomor: 141/2909BPMPD/2015, tanggal03 Agustus2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala DesaPada Pemilihan Kepala Desa Serentak

Putusan Nomor 325 K/TUN/2016dengan hasil data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebakdan dalam hal ini akan dibuktikan dalam Persidangan;Bahwa Objek SengketaNomor: 141/2909BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus2015, perihal: Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa PadaPemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupaten LebakTahun 2015,mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan materil maupun imateril ataskeputusan tersebut secara psikis telah membuat Penggugat sangat terpukulkarena surat keputusan

Menyatakan batalatau tidak sah Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2909BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi TambahanBakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihnan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015;3. Mewajibkan kepada Tergugatuntuk mencabut suratNomor: 141/2909BPMPD/2015, tanggal 03 Agustus 2015, perihal: Hasil Seleksi TambahanBakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015;4.

SeKabupaten Lebak Tahun 2015, bukanlah SuratKeputusan Bupati Lebak , surat tersebut hanya berupa pemberitahuan hasilseleksi bakal calon Kepala Desa yang belum bersifat konkret, individual danfinal namun masih bersifat umum, dimana Surat tersebut hanya memuathasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa serentak sekabupatenLebak tahun 2015 dari Tim Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon KepalaDesa Nomor: 01/TSTBBCKD/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015, yangditujukan kepada Camat seKabupaten Lebak;Dengan

Eksepsi Kompetensi Absolut Tentang Kewenangan TUN ; Perkenankan kami Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan berkaitansengketa Pemilihan Kepala Desa (pilkades) sebagai berikut : Tentang Pengaturan Ketentuan Hukum Pemilihan Kepala Desa: Pada dasarnya, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruhwilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkankebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota.

Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenBekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Pedoman Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenBekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ; Daftar Pemilih Sementara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSerentak di Kabupaten

Tercatat Dalam Daftar PemilihSementara dan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Rekapitulasi Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam DaftarHal. 58 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGPemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dalam PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pelaksanaan Pemilihan

Kepala DesaSerentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Berita Acara Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa dalam PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan fotocopynya) ;Berita Acara Hasil Undian Nomor Urutdalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun

Pernyataan bahwa tidak pernah tidak pernah menjabat sebagai KepalaDesa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai denganfhotocopynya) ;Contoh Kelengkapan Alat Pemungutan Suara di TPSdalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018(sesuai dengan fhotocopynya) ;Contoh Lay Out Tempat Pemungutan Suaradalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai denganfhotocopynya

Pamekasan Tahun 2019;Fotokopi sesuai dengan Asli, Permasalahan TahapanPemilinan Kepala Desa Tlonto Ares;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Mekanisme PengisianKeanggotaan BPD;Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan BupatiPamekasan Nomor : 188/283/432.013/2019 tentangPenetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Secara Serentak Tahun 2019, tertanggal 13Mei 2019;Fotokopi sesuai dengan Asli, Jadwal Kegiatan PanitiaPemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat

,M.H. yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:Bahwa, Undangundang tentang Desa diatur dan dilaksanakn serentak tiaptiap Desa bisa semua Desa dalam 6 tahun 3x serentak tidak bisa diarahkanmasingmasing Desa kewenangan Bupati menentukan Hari H pemilihanPillhan Kepala Desa Serentak dan Bupati diberi kKewenangan kalau adaMasalah.

Bahwa Alasan Penggugat Dalam Gugatannya Adalah Alasan Yang Dibuatbuat atau Mengadaada, karena Keputusan Objek Sengketa telah diterbitkansebelum Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades dan juga sebelumPelaksanaan Pemilihan Kades secara serentak pada tanggal 11 September2019;.

Subtansi yang sesuai dengan objek keputusan ;Halaman 49 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBYMenimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa menentukan bahwa :(1) Pemilihnan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayahKabupaten/Kota ;(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakanpelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal

T.6 B ); BPD Tlonto Ares membentuk P2KD berdasarkan Keputusan BPD Nomor :09/BPD/SKPPK/V1/2019 tentang Pembentukan P2KD Tlonto Ares Tahun 2019tertanggal 25 Juni 2019 ( bukti T. 4A );Menimbang, bahwa disamping Keputusan Bupati Pamekasan terkait haridan tanggal Pilkades secara serentak sebagaimana bukti T. 5 A tersebut diatas,juga disertakan Jadwal Kegiatan Panitia Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun2019 ( bukti T.5 B ).

Jablai (DPO) bersiapsiap untuk menyerang saksi korban Ruth RuthDyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor,setelah saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto lewat kemudiansecara serentak Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJALbersamasama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr.Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) menghadang dan menyerang saksi korban RuthRuth Dyansah dan saksi Adrianto.

Jablai (DPO) secara serentak menghadang danmenyerang saksi korban, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) orang yang menghadang dan menyerangsaksi;Bahwa saksi bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepedamotor saat itu;Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJALbersamasama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als.

Jablai (DPO) secara serentak menghadang danmenyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi,menggunakan batu, kayu, dan bamboo;Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) orang yang menghadang dan menyerangsaksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi;Bahwa korban RUTH RUTH DYANSYAH bersama saksi berboncenganmenggunakan sepeda motor saat itu;Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJALbersamasama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als.

Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksikorban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu,kayu, dan bamboo; Bahwa benar Para Terdakwa melakukan secara bersamasama pelemparandengan menggunakan batu sebesar genggaman orang dewasa; Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban melangalamirasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum No. 353/018/1/2017 tanggal 08Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr.

Aris Als.Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang korban RUTH RUTHDYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu, kayu, dan bambu. Bahwaakibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai hasilVisum Et Repertum No. 353/018/1/2017 tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani dr.

Kepala Desa serta Peraturan WalikotaPadangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa ;Bahwa dalam ketentuan pasal 67 #zPeraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanyaPengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan olehPanitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia PengawasPemilihan Timgkat Desa ;Bahwa pada kenyataannya Sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkadessampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak

tersebut ;Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkadestersebut dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hakkonstitusional dan kepentingan Penggugat dan warga masyarakat sertasaksisaksi yang dihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atasberbagai keberatan yang berkaitan dengan proses Pilkades serentak

seKota Padangsidimpuan, khususnya Pilkadesa yang dilaksanakan di DesaGoti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuandimana Penggugat mencalonkan diri sebagai KepalaBahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannyaPilkades serentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakatpemilih serta para calon Kepala Desa yang tergabung dalam HimpunanCalon Kepala Desa Pada Pilkades Serentak Kota Padangsidimpuan Tahun2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidakadanya

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, sertabermohon agar sesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembalipelaksanaan Pilkades Kota Padangsidimpuan tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatandiatas dan memahami tugas serta kKewenangan serta kewajibannya yangditentukan dalam pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa secara serentak seKota Padangsidimpuan sebagaimanadiamanatkan

seKotaPadangsidimpuan sebagaimana diamanatkan pasal 68 ayat (1) PERDA KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 padahal jauh hari sebelum maupunsesudah dilaksanakannya Pilkades serentak tersebut baik PenggugatmMaupun warga masyarakat pemilih serta para calon kepala desa yangtergabung dalam himpunan calon kepala desa pada pilkades serentak KotaPadangsidimpuan Tahun 2017 telah menyampaikan keberatan kepadaTergugat atas tidak adanya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desadimaksud serta bermohon agar sesegera

No. 9/G/2019/PTUN.PLKBahwa TERGUGAT , menerbitkan Surat Keputusan BupatiGunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019TentangTentang Pembementian dan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di KabupatenGunung Mas Tanggal 8 Januar 2019, Lampiran SK Nomor : 6Yang mengangkat Sdr.

TOBIE selaku KepalaDesa Tumbang Siruk secara tidak logis; Keterbukaan, Objek Sengketa yakni : Surat Keputusan BupatiGunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019TentangTentang Pembementian dan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di KabupatenGunung Mas Tanggal 8 Januan 2019, Lampiran SK Nomor : 6Yang mengangkat Sdr. TOBIE U JIRAU sebagai Kepala DesaHal. 11 dari 76 hal.

Mewajibkan dan Memerintahkan TERGUGAT untuk MENCABUTSurat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilinanKepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung MasTanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor 6 Yang mengangkatSdr. TOBIE U. JIRAU; 2 222 one one ne nee.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas,tanggal 8 Januari 2019. 29022 noon nn non rnn nnn nnn ce nne nceHal. 31 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang olehTergugat secara terang dinyatakan benar.

No. 9/G/2019/PTUN.PLKDALAM POKOK PERKARA tnnn2== nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen cence1.2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8Jena 201 9)nee=

dilapakaka Kelurahan Bojo Baru Kecamatan malusetasi Kabupaten Barru atausetidaktidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBarru, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagaiorang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tps atau lebihyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 seluruh wilayah Indonesiadiselenggarakan pemilihan unum DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara serentak

Bin DG NGESA;Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya terdakwa telah mencoblossebanyak dua kali ditempat TPS yang berbeda;Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa mencoblos, akantetapi terdakwa mengetahuinya dari Bawaslu Parepare;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 di seluruh wilayahIndonesia diselenggarakan pemilihan umum DPD, DPR RI, DPRDProvinsi dan DPRD Kab/Kota secara serentak termasuk di KabupatenBarru sehingga semua masyarakat

Barru;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 di seluruh wilayahIndonesia diselenggarakan pemilihan umum DPD, DPR RI, DPRDProvinsi dan DPRD Kab/Kota secara serentak termasuk di KabupatenBarru sehingga semua masyarakat Kabupaten Barru yang telah memenuhipersyaratan dan memiliki hak pilih suara memberikan suara (melakukanpencoblosan) terhadap calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi danDPRD Kab/Kota.Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 03;Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah

jari kelingking terdakwaterdapat tinta ataukah tidak;Bahwa jumlah pemilih DPT adalah 286 orang sedangkan yang mencoblossebanyak 227 orang;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya;Saksi IT HARTYANTO Bin JASUKIBahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 di seluruh wilayahIndonesia diselenggarakan pemilihann umum DPD, DPR RI, DPRDProvinsi dan DPRD Kab/Kota secara serentak termasuk di KabupatenBarru sehingga semua masyarakat

Barru;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 di seluruh wilayahIndonesia diselenggarakan pemilihan umum DPD, DPR RI, DPRDProvinsi dan DPRD Kab/Kota secara serentak termasuk di KabupatenBarru sehingga semua masyarakat Kabupaten Barru yang telah memenuhipersyaratan dan memiliki hak pilih suara memberikan suara (melakukanpencoblosan) terhadap calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi danDPRD Kab/Kota.Bahwa pencoblosan dibuka pada jam 07.00 Wita;Bahwa saksi bertugas mencelupkan tangan pemilih setelah

Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Pamanukan Kec.Pamanukan Kab Subang, c.q. HAMID, selaku KetuaPanitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan,beralamat di Jin. Eyang Tirtapraja No.75 Pamanukan41254; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. Panwas Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Pamanukan Kec.Pamanukan Kab. Subang, c.q. YAYA SUNARYA,selaku Ketua Panwas Pilkades Serentak DesaPamanukan, beralamat di Jin. Eyang Tirtapraja No.75Pamanukan; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;3.

diikuti oleh 165Desa dan salah satunya Pilkades serentak dilaksanakan di Desa PamanukanKecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, yang diikuti oleh 5 (lima)pasangan Calon Kepala Desa.Bahwa Jumlah Pemilih di Desa Pamanukan tahun 2018 berdasarkanDaftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 9.941 (Sembilan ribu sembilan ratusempat puluh satu) jiwa.

Sng.Bahwa Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak tahun 2018 Desa Pamanukan sebanyak 4(empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS).Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 di DesaPamanukan terdapat lima pasangan calon Kades berdasarkan KeputusanPanitia Pemilinan Kepala Desa Pamanukan No. 18/KepPPKD/2018 TentangPenetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa tertanggal 26Oktober 2018, yaitu:a. Calon dengan nomor urut 1 (Satu) atas nama Hj.

Pasal 54 ayat (3) Perbub No. 75 tahun 2018 Tentang Tata CaraPemilinan Serentak 2018 (Seharusnya dilakukan H2) yaitu :Pasal 54 Ayat (3)Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambatharus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan Suara.d.

Bahwa seluruh Pasangan calon Kepala Desa Pamanukan sekitar Pukul13.00 WIB turun dari panggung dan tidak naik lagi ke panggung tetapiPanitia Pilkades terus melakukan proses pemungutan suara sampai pukul17.30 WIB, hal ini bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1), (2) dan (3)Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Subang.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 masa bakti Tahun 2021-2027, khususnya Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 80, atas nama TARMO, S.Pd.

;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa pasal 92 ayat (1) sampaidengan ayat (5):1. Camat membentuk tim Pembina dan pengawas tingkat kecamatandengan anggota terdiri dari unsure kecamatan, koramil dan polsek;Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL2.

Bukti P.l ss: Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/250.38/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenBuol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;2. Bukti P.2 : Surat Pemohon Kepada BupatiBuol Nomor: 04/PPKH/I2020, Permohonan Pelantikan,Kepala Desa Terpillh Desa Ngune, Kecamatan Lakea,Kabupaten Buol Masa Bhakti/Periode 20192025 tanggal 20Januari 2020;o.

Bukti P.4 : Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian Kepala Desa;5. Bukti P.5 : Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Ngune Nomor 141.06/01/20.09/BPD2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala DesaNgune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Tahun Anggaran2019, tanggal ...September 2019;6.

Bukti T.5 : Keputusan Bupati Buol Nomor.188.04/250.38/DPMDP3A/2019, tentang Penetapan TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenBuol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;6. Bukti T.6 : Daftar Pemilin Tetap (DPT)Pemilihnan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 14Oktober 2019, yang disahkan oleh Camat Lakea KabupatenBuol;7. Bukti T.7 : Daftar Hadir Pemilin Tetap (DPT)yang menggunakan hak pilinnya pada Pemilihan Kepala DesaNgune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;8.

Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, PelantikanKepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa,menyebutkan, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan KepalaDesa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya laporan dari BPD;7.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laletan;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laletan;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Laletan Kecamatan Waliman,Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;5.

Bahwa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakanberdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2016 TentangPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tertanggal 02 Agustus 2016;Bukti bertanda T 9; . Bahwa, jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak bisadijadwalkan secara acak, karena menyangkut periode masingmasing KepalaDesa; .

Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenepmengirimkan Nota Dinas kepada Bupati Sumenep Nomor140/571/435.118.5/2019 Perihal : Tahapan dan Penetapan Hari HPemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019; Buktibertanda T 10 ; .

Bahwa, pada kenyataanya Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dantelah sesuai dengan Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/485/KEP/435.012/2019 Tanggal O2 Desember 2019 TentangPengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, Yang Isinya :Mengesahkan Dan Mengangkat Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, Yakni Sdr. H. ASARI, S.Pd., sebagai KepalaDesa Gayam, Kecamatan Gayam , Kabupaten Sumenep ; 4.

(Tergugat II Intervensi) ;13.Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan telah sesualdengan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019Tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 diKabupaten Sumenep, Yang Isinya : Mengesahkan Dan Mengangkat KepalaDesa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Yakni Sdr.

Bukti T17Kepala Desa Serentak Tahun 2019, (fotokopi sesuaidengan fotokopi); Lembar Disposisi Bupati Sumenep, tanggal 13 Juni2019, yang berisi tetapkan opsi kedua untuk Pilkades2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Logistikyang Berkaitan dengan Pemilihnan Kepala DesaGayam Tahun 2019, tanggal 18 November 2019, dariKetua Panitia Pilkades Desa Gayam kepada KetuaBPD Desa Gayam (fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/485/KEP/435.012