Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — BUPATI KABUPATEN MERANGIN vs REZA VAHLEFI
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2010 — DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, VS. PT. MENARA SUCI SEJAHTERA
54 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 K/TUN/2009
    No. 54 K/TUN/2009Direktur berwenang mewakili Direksi serta bertindakuntuk dan atas nama Perseroan, dengan alamatkorespondensi di Kantor Cabang Perseroan Jalan RayaJuanda 8 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.H. Hariyanto, SH.,M.Hum., 2. Yohanes Hery Susanto, SH.,dan 3.
    No. 54 K/TUN/2009Menara Suci Sejahtera, Sebagai penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) Danpenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) tertanggal September 2007(obyek sengketa) yang ditujukan kepada Penggugat mengandung cacat hukumdari segi Prosedural karena telah mencampuradukan pencabutan IzinOperasional PT.
    No. 54 K/TUN/2009a.
    No. 54 K/TUN/2009berkekuatan hukum tetap, ternyata tetap mempertahankan berlakunyaobyek sengketa, maka sudah barang tentu akan banyak kerugian, baikmaterial maupun immateriil yang akan diderita oleh para calon jamaahhaji Knusus yang tidak berdosa tersebut.
    No. 54 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Marumah.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — MAHMIA KAPLALE vs. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
115 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MAHMIA KAPLALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKapahaha, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. ZainalAbdul Rahman Rumalean, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — PETRUS ANDOYO, A.Md VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2015
    Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013tanggal 31 Desember 2013, karena berpendapat dan merasakan bahwaputusan perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata.
    Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tangaal 20 Agustus 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA BADANPERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:32/G/2012/PT.TUNJKT, tanggal 10 Juni 2013;MENGADILI SENDIRIMenolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut
    Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 karena dengan jelasmemperlinatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaknisebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 121 PK/TUN/20152012/PT.TUNJKT tanggal 10 Juni 2013, terhadap perkara/pelanggaranyang sama, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dimatahukum, Diskriminatif tidak terjaminnya kepastian hukum, sehinggamencederai rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat;e.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ELMIDAWATI SIREGAR, DKK vs. BUPATI LABUHANBATU, DKK
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.ELMIDAWATI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan CalonPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, alamatJalan T. Baja Purba Gg.
    kewarganegaraan Indonesia, Para Advokad dan Konsultan Hukumpada ND SOLICITOR Counsellor & Attorney at Law, beralamat di Jalan BonangNo. 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2012.Pemohon Peninjauan Kembali I, I, If1 dan IV, dahulu Para TermohonKasasi/ Terbanding/ Penggugat II, III, V dan VI.melawan :BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60Rantau Prapat dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN
    Amalia/ Gg Kop Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat.Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat I, IV, VII.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat II, Il, V, VItelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 25 K/TUN/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah
    Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah tidak cukupHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugassebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerjadengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi danuntuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya
    Sugiatik tersebut ;Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat dan dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) vs. GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI)
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 247 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 247 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukandi Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal inidiwakili oleh Rektornya Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDY HANAFI, S.H.;2.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkansampai tanggal 7 November 2013;11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggilPenggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIPRLS/2013.Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukanPemohon.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUNMDNtanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VIVKIPPSMA/2012 tanggal 12 November 2013;3.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/201410.Bahwa dalam perkara ini sidang pertama ajudikasi sesuai dengan SuratPanggilan Sidang Nomor 204/X/KIPRLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkanketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013(belum dihitung hari libur).
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Subur MS, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2009.-
Tanggal 19 Juli 2010 — SOEDJONO,. DK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 K/TUN/2009.-
    PU T U S A NNo. 48 K/TUN/2009. DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara1. SOEDJONQ Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanIkan Sumbal No. 9 Surabaya ;2.
    No. 48K/TUN/2009.Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Siprianus Mahudiyono, S.ST,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Andika Putranto Hadi, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Surabaya ;Abdul Latief Zairin, SE..
    No. 48K/TUN/2009.10.11.12.13.nomor 570.35.1.9547, tanggal 07 Desember 2006 yangditujukan kepada PENGGUGAT perihal realisasi permohonanKAPOLWILTABES Surabaya No. Pol B/2945/VII/2006, tanggal07 Juli 2006. Perihal : Realisasi permohonanKapolwiltabes Surabaya No.
    No. 48K/TUN/2009.10surat Tergugat tanggal 10082007 No.600.35.1 6696.
    No. 48K/TUN/2009.16Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding untuk memenuhiketentuan tentang biayabiaya pengembalian batas yangmasuk ke kas negara sesual ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2002, yang harus diajukansecara pribadi pribadi, sedangkan permohonan pengukuranulang yang diajukan oleh Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — SINGKAP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahanyang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/201610.11.Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugatmemperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h.dilakukan toetsing (diuji) berdasarkan buktibukti:9.1.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor234/B/2015/PT.TUN.JKT.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — IKHSAN, S.H, Dkk vs KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dkk
110 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I, DK vs. M. NADJIB ZEIN BADJABIR,Ir. atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR
84 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 358 K/TUN/20154.
    danmenyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang tentang PERATUN).5.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Zein bin Ali Badjabir.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015d. Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.
    Dengan demikianTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memilikikepentingan untuk menggugat di Pengadilan TUN Surabaya(tidak memiliki Persona Standi In Judicio)halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2015h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — DASAR HARIADJI, S.Pd. vs. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA
59 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 399 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 399 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015Yayasan Perguruan Jaya Sakti yang dibuat oleh kantor Notaris danPPAT A. Kohar, S.H.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015operasional kepada Tergugat.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor22/B/2015/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — Hj. EUIS SOLIHAH BINTI H.S. KARMAWIJAYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANDI ROHANDI,SH;2. DENI HIDAYATULOH,SH ;3.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/20133.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Ke Sertipikat semula yaitu Sertipikat Hak Milik No. 139 BlokPasantren, terbit tanggal 21 Oktober 1974, Gambar Situasi No.1059/1974, Luas 6.440 M2, atas nama H. Sopandi Karmawijaya ;4.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 22-12-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 20/G.TUN/2005/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Desember 2005 — Penggugat: ARTINTJE GAGHANA, dkk Melawan: Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat Intervensi: JAMES WILLIAM SEGE;
93 — 97
  • RICKY WULLUR,SH ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, berkantor pada JAMESKARINDA, SH dan Rekan, beralamat di JalanSam Ratulangi 29 No. 1 = Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Juni 2005, yangKepaniteraan PengadilanManado, dengantelahregisterdidaftarkan diTata Usaha NegaraNomor43/SK/TUN/2005/PTUN.Mdo, tanggal 19 Juli2005;Selanjutnya disebut sebagai............ PARAPENGGUGAT ;MELAWA N:1.
    TERGUGATINTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tertanggal O01 Agustus 2005, Nomor20/Pen.MH/TUN/2005/ PTUN.Mdo. tentang Penunjukan MajelisHakim ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal O1 Agustus 2005, Nomor20/Pen.PP/2005/PTUN.Mdo, tentang Penetapan Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-05-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 33/G.TUN/2004/P.TUN. Mdo
Tanggal 11 Mei 2005 — Penggugat: OEI SWIE LIAN NIO (SABINA); Tergugat:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO. Tergugat Intervensi: FRANSISKA RAWUNG;
132 — 103
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — FRANSISCA TUWAIDAN, dkk vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, dkk
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2011
    No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
    No.389 K/TUN/201 12.
    No.389 K/TUN/201 1b.
    No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
    No.389 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — H. DJUNAIDI, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 375 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
    Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
    Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
    atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
    ,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ;. P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
    No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
    No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
    No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
    No.319 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — JOYO BIN GACUNG, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
102 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 542 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014PT. Alam Sutera Realty Tbk kepada PT.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/201410.11.PT. Alam Sutera Realty, Tbk., dan hingga saat ini masih dalamproses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015