Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat

Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari

Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan

tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari

HajiatasnamaXXXXMat Nasar, bermateraicukupcocokdenganaslinyaditandaidengan (P.5);Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi,kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpenetapanini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Jombang, Nomor 0021/166/VI/1961 tanggal 13 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon pada tanggal 01 Juni 1961, telahmelangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki laki bernama XXXX dantelah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPeterongan, Kab.

Nomor 0001Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan Cerai talak ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 27 agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah melaksanakanpernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Urusan AgamaKecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, di bawah nomor register068 1/121/VIII/2013, tertanggal 27 agustus 2013.2.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak, dan anaktersebut belum mempunyai akta Kelahiran anak dan syarat mendapatkan aktakelahiran adalah akta nikah;Menimbang, bahwa untuk kelengkapan penetapan perkara ini, ditunjukberita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukanpermohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 78/Pdt.P/2020/PA.EkMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20)yang menyatakan peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadiliperkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon dan Pemohon II untukmengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkansuatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama

termasuk alat buktiyang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

yang hadir di persidangan maupun keteranganSaksi yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Putusan Nomor 173K/PM Menimbang102/AD/X1I/2018: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 177 UndangUndanghal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena barang bukti suratsurat dalam perkara Terdakwa inimerupakan surat resmi yang

yang lainmaupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakanbahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya.(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanyadapat diperoleh dari:a. keterangan saksi;b. keterangan terdakwa; dan/atauCc. surat.(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjukdalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakimdengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakanpemeriksaan dengan penuh kecermatan dankesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.Bahwa dengan mendasari

Setiap orang"Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan"Unsur ketiga : "Narkotika Golongan bukan tanamanmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsur kesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalamUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari

(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar

oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari

Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.

SPT PPh Badan, namun Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskanselisih tersebut dan tidak terdapat bukti transaksi yang menguatkanalasan keberatan atas selisih tersebut, yang ada hanya rekapitulasiyang menyebutkan bahwa peredaran usaha adalah sebesarRp1.744.377.244,00;Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

begitu saja datadata dalam rekapitulasiatas posting GL mulai dari Januari sampai dengan Desember 2005yang dibandingkan dengan laporan SPT Masa PPN tanpa memeriksalebih lanjut apakah posting GL tersebut benar atau tidak, yang dapatdipastikan hanya dengan meminta dokumen yang mendasaripencatatan GL tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam rekapitulasi atas posting GL mulaidari Januari sampai dengan Desember 2005 yang dibandingkandengan laporan SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan dokumenyang mendasari

Terbanding) tidak dapat mengakui saldo awal barangdalam proses sebesar Rp393.958.870,00 dan saldo awalpersediaan barang jadi sebesar Rp2.976.572.390,00 (total sebesarRp3.370.531,260,00) karena dalam SPT Tahunan PPh Badan 2005tidak ada saldo awal persediaan barang dalam proses dan saldoawal barang jadi;* Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.

Lubuk KeliatOgan llir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagungpada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kag,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun yang mendasari gugatan Penggugat ini adalah

Adapun yang mendasari persangkaanTergugat. Syarat Formil untuk mengajukan fatwa waris diduga telah mengalamicacat hukum karena dalam proses penetapannya Tergugat 1 tidakpernah dilibatkan serta diminta dan atau menyerahkan SyaratPermohonan (seperti Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran para Pihak)Fakta Hukum Yang Mendasari :Tergugat 1 (ADE ZULFIKAR) adalah anak pertama dari hasilpernikahan yang sah antara HOLILAH (lbunda Tergugat 1) danAlmarhum MOESANNIF, MS, BA.

Dengan demikian untuk petitumPenggugat nomor 1 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar paraTergugat mengganti semua kerugian dari hasil penyadapan kebun karet milikAlmarhum orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci alasanyang mendasari petitum tersebut, disertai dengan perincian kerugian yang dideritaoleh Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak ;Menimbang

YKPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitumpermohonanya, Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris xxx;Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonan tersebutadalah

Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;on Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P4menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di WilayahSurabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

Cibinong Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebutTermohon.Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Undangundang, maka permohonan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tanggal 23 Januari 2018 Nomor 2494/Pid.B/2017/PN Lbp. danmemori banding dari Penuntut Umum yang merupakan pengulangan darituntutannya serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertamayang mendasari

saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; == 22 === === Menimbang, bahwa alasan yang mendasari