SPT PPh Badan, namun Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskanselisih tersebut dan tidak terdapat bukti transaksi yang menguatkanalasan keberatan atas selisih tersebut, yang ada hanya rekapitulasiyang menyebutkan bahwa peredaran usaha adalah sebesarRp1.744.377.244,00;Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

begitu saja datadata dalam rekapitulasiatas posting GL mulai dari Januari sampai dengan Desember 2005yang dibandingkan dengan laporan SPT Masa PPN tanpa memeriksalebih lanjut apakah posting GL tersebut benar atau tidak, yang dapatdipastikan hanya dengan meminta dokumen yang mendasaripencatatan GL tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam rekapitulasi atas posting GL mulaidari Januari sampai dengan Desember 2005 yang dibandingkandengan laporan SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan dokumenyang mendasari

Terbanding) tidak dapat mengakui saldo awal barangdalam proses sebesar Rp393.958.870,00 dan saldo awalpersediaan barang jadi sebesar Rp2.976.572.390,00 (total sebesarRp3.370.531,260,00) karena dalam SPT Tahunan PPh Badan 2005tidak ada saldo awal persediaan barang dalam proses dan saldoawal barang jadi;* Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.

Lubuk KeliatOgan llir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagungpada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kag,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun yang mendasari gugatan Penggugat ini adalah

Adapun yang mendasari persangkaanTergugat. Syarat Formil untuk mengajukan fatwa waris diduga telah mengalamicacat hukum karena dalam proses penetapannya Tergugat 1 tidakpernah dilibatkan serta diminta dan atau menyerahkan SyaratPermohonan (seperti Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran para Pihak)Fakta Hukum Yang Mendasari :Tergugat 1 (ADE ZULFIKAR) adalah anak pertama dari hasilpernikahan yang sah antara HOLILAH (lbunda Tergugat 1) danAlmarhum MOESANNIF, MS, BA.

Dengan demikian untuk petitumPenggugat nomor 1 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar paraTergugat mengganti semua kerugian dari hasil penyadapan kebun karet milikAlmarhum orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci alasanyang mendasari petitum tersebut, disertai dengan perincian kerugian yang dideritaoleh Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak ;Menimbang

Gugatan Obscuur Libel (mengenai Pengabungan Gugatan)Penggabungan kumulasi Gugatan (penggabungan Gugatan) yang diajukanPenggugat dalam Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Adapun hal yang mendasari dalil Tergugat 1 dalam Eksepsi ini adalahpenggabungan Gugatan yang diajukan Penggugat didalam Gugatannyadengan menggabungkan Tergugat dan Tergugat Il dengan objek yangberbeda yaitu dimana Tergugat dengan Surat Penunjukan No : Per32/II/HRtertangal 02 Januari 2008 yang menjadikan Perjanjian

Individualisering Theorie yang menjelaskan peristiwa hukum yangdikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubunganhukum yang menjadi dasar tuntutan.Perumusan teori tersebut untuk menjaga atau menghindari terjadinya perumusandalil Gugatan yang kabur atau obscuur libel (Gugatan yang gelap).Bahwa. dalil Gugatan Penggugat sangatlah kabur dan berusaha menghilangkanfaktafakta penting yang mendasari pengunduran diri Tergugat selamamenjaiankan tugas di Perusahaan Penggugat yang berhndung

JustruPenggugatlah yang tidak beritikad baik dalam merespon keluhankeluhan yangdihadapi oleh Tergugat dan ada indikasi pembiaran yang dilakukan olehPenggugat hingga akhirnya Tergugat merasa tidak kuat dan mengundurkandiri, sehingga Penggugat dapat leluasa dengan mendasari Perjanjian SuratPenunjukan Nomor: Per32//HR tertanggal 2 januari 2008 untuk mendapatkankeuntungan sebesarbesarnya dengan melegalkan hal tersebut melaluiGugatan ke Pengadilan.

bahwa haltersebut membuat Gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal dan terlihatsemenamena, karena perlu kami ingatkan agar tidak menjerumus menjadimenyesatkan, bahwa dalam Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag )terdapat laranganlarangan yang tidak boleh dilakukan penyitaan terhadapbarang, oleh karena itu permintaan sita jaminan harus jelas terhadap barangapa yang ingin dijadikan sita jaminan.Hal lain yang mendasari Tergugat 1 menolak dalil Gugatan Penggugat adalahharus adanya alasan atau dugaan

kuat yang mendasari penyitaan.

ini Pengadilan Tinggi Surabaya, alasanalasan dari Pemohon Kasasitidak dapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti Pengadilan TinggiSurabaya yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabayatidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata objek sengketa telah diberi status tertentu oleh putusanyang telah berkekuatan hukum tetap dan suami Pelawan telahdinyatakan kalah dalam perkara terdahulu; Bahwa perjanjian yang mendasari

lain sebagai wakilnya,sehingga tidak dapat didengar keterangannya, perkara ini tetap diperiksadan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat.Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat ke persidangandianggap mengakui dalil gugatan, namun terhadap Penggugat tetapdibebani wajib bukti.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yangbernama SUYONO bin AHMAD sebagai saksi dan ARTIAH bintiSASTRO sebagai saksi Il.Menimbang, bahwa yang mendasari

keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunKronggen RT.02 RW.01 Desa Kronggen, Kecamatan Brati, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN PwdMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

No. 2842 K/PID.SUS/2017 Bahwa dengan demikian, keberatan kasasi Penuntut Umum mengenaipemidanaan Terdakwa yang dijatuhi pidana oleh judex facti telahmenyimpangi ancaman pidana minimal dari uandangundang tersebuttidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah cukupmempertimbangkan alasan hukum yang mendasari pidana tersebut; Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanPengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, telahmengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbanganhukum

(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar

oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari

Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.

No. 443 K/Pdt/2013sehingga siapa hak milik atas tanah yang sebenarnya belum ditetapkan,hal ini mendasari dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak,dimana dari pihak para Tergugat asal/oara Pemohon Kasasi mendasaridengan adanya Letter C No. 662/Turgo atas nama Ny.

Reg 1409 K/Pdt/1996tertanggal 21 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa bilaseseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dantidak pernah memindahtangankan hak usaha atas tanah tersebutkepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka iaadalah pengarap yang beriktikad baik dan patut diberikan haksebagai pemilik atas tanahBahwa dengan mendasari halhal tersebut, berkaitan dalildalil dalameksepsi di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat asal/paraTermohon Kasasi sejak awal ditolak atau

Mujirah dan Ny.Partinah), artinya bahwa terhadap harta warisan peninggalan Alm.Pawiroharjo sudah tidak ada lagi selain harta warisan yang sebelumnyasudah terbagi tersebut, hal ini juga mendasari dengan adanya Pasal 163HIR / Pasal 283 RBg, oleh karenanya tidak terbantahkan lagi apa yang telahdidalikan para Pemohon Kasasi/para Tergugat asal dalam MemoriKasasinya;3.

Bahwa Judex Facti tidak mendasari dengan adanya asas audi alterampartem secara obyektif, hal mana dalam uraian berkaitan dengan alat buktiyang diajukan oleh para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi), tidak secaralengkap ditampilkan/diuraikan, sehingga sangat merugikan kepentingan/hakhukum para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi), sebagaimana tersebutdalam putusan halaman: 57, sehingga putusan tersebut terkesan beratsebelah;7.

diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi I:1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 9yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari

Dengan mendasari padaalasan keberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diatas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI. mengadili sendiridalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;2 Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda18Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti Dr.

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dimanaPengadilan tinggi Banda Aceh masih mengambil pertimbangan hukumpengadilan Negeri Banda Aceh terutama dalam pertimbangan yang menyatakanbahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merujuk pada Perbuatan yang dilakukan Termohon kasasiIl/Terbanding H/Tergugat I yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (I SPMK) makapengadilan Tinggi Banda Aceh jelas salah dan tidak cermat dalam I menerapkanhukum, dimana yang mendasari

Pertimbangan inidibenarkan oleh pengadilan tinggi Banda Aceh dengan mendasari padapertimbangan dan penilaian atas bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikanpekerjaan Terbanding/Penggugat sudah dilaksanakan 100%;Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikan pekerjaan Terbanding/ Penggugat sudahdilaksanakan 100%, bukti P5/TI3 dan P6, TI6 yaitu bukti pembayaran, buktiP7/TI5 yaitu hasil rapat Forkopimda dan bukti P5/TI3 yaitu berupa LaporanHasil

Tegal;bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN menghubungi Sdr.saksidengan cara menelfon Pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 sekira pukul19.00 Wib namun pada saat itu. yang mengangkat adalahREZATULAMALLIAH Binti NUROHMAN (Kakak Kandung Saksi) danmenyampaikan AJA MENGHUBUNGI DRN NDISIT ( JANGANMENGHUBUNGI DRN DULU) setelahnya langsung dimatikan;Bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN sudah merencanakan untukmenyetubuhi saksi mendasari komunikasi melalui telfon Pada hari Selasatanggal 09 juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (Softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Setelahnya Terdakwa mengenakan celana dancelana dalam yang Terdakwa kenakan demikian juga dengan DRNmengenakanHalaman 25 dari 29Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Slw.celana dan celana dalamnya setelahnya Terdakwa mengendarai sepeda motordan mengantar DRN pulang ke rumah;Bahwa Terdakwa menyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwasebelumnya yang akan bertanggung jawab dan yang bersangkutan hanyadiam;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja

dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan yang keliru dengan mendalilkanpemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahmelanggar hukum, sementara PHK terhadap Penggugat didasarkan Penggugattelah melakukan kesalahan berat dan tidak mematuhi serta mengindahkaninstruksi atasan, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Obscuur Libel Tergugatdengan mendasari

Penggugat yang keliru, menurut Majelis Hakimpada intinya Tergugat bermaksud menyatakan bahwa alasan pemutusanHalaman 20 dari 31 Putusan No.286/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sudah tepat sehingga menjadikanGugatan Penggugat keliru, sementara memperhatikan petitum pokok Penggugatadalah memohon kepada Majelis untuk memutuskan hubungan kerja dan tuntutanpembayaran kompensasi, selanjutnya memperhatikan bantahan Tergugat dalamperselisihan ini, menjadikan alasan yang mendasari

pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat merupakan perselisihan pokok, sehingga Eksepsi Tergugattelah menyentuh substansi perselisihan;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menjadikan EksepsiTergugat atas hal ini menjadi tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yangberikutnya mendasari bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaransejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalildalil yang tidakbenar dan menyesatkan

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak tanggal 22 Maret 2018, serta terhadap petitum Penggugat angka 4 dapatdikabulkan sebagian sepanjang berkenaan dengan putusnya hubungan kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (3) yangmemohon untuk menyatakan PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidaksah dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan sahpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, serta terdapatalasan yang mendasari

Akibat perbuatanterlapor melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapandan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentikdan/atau perlindungan konsumen, selanjutnya korban merasa dirugikan.Selanjurnta korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatimguna proses hukum lebih lanjut Bahwa dengan mendasari laporan polisi sebagaimana tersebutdiatas, Termohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan yang diamanatkan oleh Undangundang, Termohonselanjutnya melakukan

) Surat pernyataan dari pemrakarsa tentang perubahan namadan/atau status tanpa menggunakan kata Internasional ;8) Surat Pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNIdiikutkan dalam Ujian Nasional ;dengan persyaratan tersebut pada intinya Surabaya CambridgeSchool telah memiliki ijin penyelenggaraan SPK melalui KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 303/MPK.D/2017tentang jin sSementara satuan pendidikan kerjasamapenyelenggaraan SMP Suraaya Cambridge School pada tanggal23 Mei 2017 ;mendasari

yang lulus dari satuan pendidikan diberikan ijasah,ijasah tersebut dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah(Sekolah) sehingga ijasah tersebut sah dan secara nasional danblanko ijasah tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud ;sedangkan terbitnya sertifikat dengan logo Cambridge, tidak adasatu aturan hukumpun yang mengatur ;bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas yang dipeolehTermohon selama proses penyidikan perkara Laporan PolisiNomor : LPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017dengan mendasari

dinyatakan ditolak ;Bahwa menanggapi dalildalil praperadilan Pemohon pada angka 9 dan10 tentang dalil penanganan perkara yang lama dan proses sudahmemasuki penyidikan namun justru dihentikan penyidikannya, bahwadalildalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasathukum karena dalam proses penyidikan perkara a quo, Termohonmelaksanakan penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017, sudah sesuaidengan prosedur hukum yang benar dan sudah mendasari

Permasalahan atau alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan:1.Bahwa, sejak sekitar tahun 1966 suami Penggugat, Penggugat dananakanak, dimana suami Penggugat adalah selaku Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat telah menempati rumah tinggalyang beralamat di (d/h Jalan Tosari) Nomor 76. Menteng yangsekarang dikenal dengan Jalan Prof.

Nomor 224 K/Pdt/201426.27.28.29.menyangkut dasar dari pada pengosongan tersebut di atas atau alashak mendasari pengosongan tersebut;Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan keseluruhannyaSurat Keputusan Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor: Kep/712/X/2010tentang Pencabutan/Pembatalan Surat lzin Perumahan (SIP) KodamJaya Nomor SIP/3414/2000 Tanggal 23 Juni 2000 yang menjadi dasarPerintah Pengosongan tahun 2011, di mana surat di atas adalah cacathukum dan bertentangan dengan Surat Nomor B/9764/IX/1976 perihalIzin

Bagian menimbang hanya mendasari surat permohonan dari almarhumKolonel TM. Gurning (suami Penggugat) seharusnya dasarnya adalahsurat keputusan Kasad;b.

Pada bagian mengingat mendasari surat Skep Kasad Nomor 89/Il/1973tanggal 19 Maret 1973 Bab IX pasal 31 tentang wewenang PanglimaDaerah Militer setempat untuk mengembalikan rumah yang akan diokupasi TNI AD kepada pemiliknya dan penghapusan dari RegisterAdministrasi TNI AD, seharusnya dasarnya adalah ST Kasad Nomor:ST/766/1984 tanggal 23 Juni 1984 yang menentukan bahwapengembalian penyerahan atau pengalihan hak atas tanah/bangunanokupasi TNI AD harus atas ijin persetujuaan Kasad;c.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat a quosecara menyeluruh, telah nyata dan terbukti bahwa gugatanPenggugat a quo telah kabur (Obscur libel), karena halhal yangtertuang dalam posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskandasar hukum (Rechtgrond) yang mendasari gugatan a quo secarajelas dan tegas.Sehingga gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi asas jelasdan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusive) sebagaimanayang disyaratkan dalam pasal 8 RV.Bahwa hal yang mendasari gugatan

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena halhal yang tertuangdalam posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari gugatan secara jelas dan tegas.

memperhatikan surat gugatan, ternyatadalil perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum telahdikelompokkan tersendiri dalam gugatan, sehingga mudah untuk dipahami;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang digunakan dalam perkaraperbuatan melawan hukum maupun perkara wanprestasi didasarkan padaperistiwa proses pembimbingan, pemberian nasihat dan mengenai jasa dariPenggugat terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapioleh Saiful dkk;Menimbang, bahwa oleh karenanya peristiwa yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.

Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika

Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.