• Politik atau Gabungan Partai Politikhanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon;(8) Pasal 6 ayat (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politikmelakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untukdidaftarkan mengikuti Pemilihan;.

  Pasal 38 ayat (2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calonsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atauGabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a.ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); b. menyertakan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuanPasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan c. menyertakanKeputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentangkepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepen gurusanPartai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

  PartaiPolitik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan PasanganHalaman 15 dari 36 halaman.

  disaksikan Bawaslu Provinsi atauPanwas Kabupaten/Kota;Pasal 41 ayat (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih PartaiPolitik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan PasanganCalon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebutdinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politikpengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politiktersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimanadimaksud

  Hadi AlHafiz (Partai Gerindra, Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKS, danPartai Hanura);4). Pasangan H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M., dan H.

• Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai,dan3.

  Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas)partai, dan3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.Kemudian, hasil perhitungan suara dari PPK Kecamatan Ngamburtersebut yang dibacakan saksi AHMAD DARLIAN Als.

• Sesuaidengan penjelasan pasal 384 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah Ketua atau sebutan lain yangsejenis atau yang diberi kKewenangan untuk melaksanakan haltersebut sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga Partai Politik masingmasing;11. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga Partai Patriot, DPC tidak mempunyai kewenangan untukmengusulkan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota.

  Mengambil langkah langkah yang diperlukan untukmencapaitujuan dan citacita Partai Patriot.e. Menggalang massa pemilin Partai Patriot ditingkatKabupaten/Kota.f. Menjaga dan memelihara citra Partai Patriot ditingkatKabupaten/Kota.g. Mempersiapkan anggota dan pengurusnya untuk mengisijabatan jabatan politik dilembaga/Instansi Pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota.h. Memberikan pembinaan dan pengayomanterhadap seluruh anggota jajaran pengurus danInstitusinya ditingkat Kabupaten/Kota. i.

  STAnggota DPRD Kota Bontang; adanya Surat DPW Partai Patriot Provinsi Kalimantan TimurNomor 11 7/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tanggal 17 September2010 perihal Rekomendasi Pernberhentian dan PAW;e adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot; adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BontangNomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD Kota

  Irwan Arbain, ST sebagai anggotaPartai Patriot; Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor: 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot, menyatakan yangpada pokoknya Pemecatan Saudara Irwan Arbain, ST sebagaiAnggota Partai Patriot; 29 Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontangtentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntarwaktu Anggota DPRD Kota Bontang Hasil Pemilihan UmumTahun 2009 Nomor : 102/BA/XII

  Politik yang didalampenjelasan ayat 1 menguraikan bahwa yang dimaksud denganperselisinan Partai Politik meliputi antara lain: 1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; 3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;4. penyalahgunaan kewenangan;5. pertanggung jawaban keuangan; dan/atau;6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang

• Bahwa Penggugat adalah Kader / Anggota Partai RepublikaNusantara (RepublikaN) sejak tahun 2008 pada DewanPresidium Cabang Kabupaten Way Kanan dengan NomorKeanggotaan Partai No: 0038.08.1807 yang ditandatanganioleh Ketua Umum DPP Letjend (Purn) Syahril MS;2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan PresidiumDaerah Lampung Nomor : 14.

  Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) Kubu Kepengurusan DewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN)Kabupaten Way Kanan, maka Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan berdasarkan SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 = April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008Muscab, dengan Struktur Pengurus:2. Sekretaris Umum :Telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap:a.

  Penggantian Antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan,hanyalah didasarkan oleh informasi yang sesat yangdirekomendasikan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan VersiSK Nomor: 19/DPDREP/SK/S/X1I/2009 tentang Pengurusdewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan StrukturPengurus : 1.

  Bendahara Umum : ALIANTOMO ; Dan bukan diusulkan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode2008 Muscab, dengan Struktur Pengurus:1. Ketua PresidiumZUNAFIAH : 2.

  Kanan Versi SK Nomor:19/DPD REP/SK/S/X1/2009 tentang Pengurus dewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan StrukturPengurus1.

• Partai Damai Sejahtera/PDS dan dalamjalinan kerjasama tersebut, Sdr.

  (VIDE BUKTIT63)Bahwa biaya untuk konsolidasi Partai Damai Sejahtera kepada Partai AmanatNasional, maka Partai Amanat Nasional telah menyerahkan uang kepadaPartai Damai Sejahtera dan yang menerima uang tersebut adalahTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI Sdr. DR. MLDENNY TEWU, SE,MM.

  (b) Aktif atau pernah menjadi pengurus partai tingkatnasional atau tingkat provinsi sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. (c) tidakmenjadi pengurus partai politik lain.

  sebab UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) berbunyi :Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.

  Desa Pembina Partai Damai Sejahtera (DPPDS) untuk ditindaklanjuti (Vide Bukti T7.7);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Partai Damai Sejahtera(MPDS) maka Dewan Pembina Partai Damai Sejahtera (DPPDS) sesuaikewenangannya sesuai Anggaran Dasar (AD) Partai Damai Sejahtera BabVil Pasal 32 ayat 2 berbunyi:Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan danpengarahan keputusan strategis kepada DPP PDS, Anggaran RumahTangga (ART) Partai Damai Sejahtera pasal 20 ayat (6) berbunyi:Dewan Pembina

• Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;

• 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
• 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN

  Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;

• 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9 (sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL Babel Nomor 4 (empat) dengan Nomor HP: 087896292555;
• 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang PENJELASAAN KEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN +

  BELITONG SEJAHTERA;

• 1 (satu) buah Brosur bertuliskan MOHON DOA RESTU & DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKAN MASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERA CALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);

• 1 (satu) buah Kartu dengan sisi bagian depan berlogo dan bertuliskan PARTAI PERINDO

  PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA, bergambar foto HARY TANOESOEDIBJO Ketua Umum Partai PERINDO, bertuliskan Kartu Tanda Anggota ini memiliki Manfaat Asuransi: Santunan Duka akibat kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000,- dan Penggantian Biaya Perawatan di RS akibat kecelakaan maks Rp. 300.000,- (Hanya berlaku untuk satu kali perawatan) dan sisi bagian belakang berlogo dan bertuliskan PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA

  Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon AnggotaDPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan ia terdakwa IlMUHAMAD bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 28 Januari2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan SMP NegeriSelat Nasik atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamHalaman

  Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon AnggotaDPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan ia terdakwa IlMUHAMAD bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN Tdnbertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan SMP Negeri SelatNasik atau setidaktidaknya

  Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon AnggotaDPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan ia terdakwa IlMUHAMAD bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan SMP Negeri SelatNasik atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum

  sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Perindo yangsecara administrasi Saksi telah ditetapbkan oleh KPU Kabupaten Belitungsebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Perindo dengan nomorurut 3 Dapil 4 artinya memenuhi syarat sebagai Pelaksana KampanyePemilu dari Partai Perindo;Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN TdnBahwa Saksi mengetahui mengenai perihal pelanggaran kampanye yangdilakukan oleh saudara Muhammad yang dikuasakan oleh saudara MustarDede ketika Terdakwa MUSTAR

  Akan tetapi kartu tersebut akanSaksi sebarkan kepada Anggota Partai Perindo dan bukan untukmasyarakat secara umum, dan kartu tersebut akan Saksi sebarkan hanyakepada Anggota Partai Perindo dan menunggu data inventaris AnggotaPartai Perindo atau verikasi data dari Partai dan data yang diinput secaraonline berdasarkan Nama, NIK dan Tempat Lahir;Bahwa kartu wakil rakyat tersebut merupakan program lokal bersamadengan pertanggungjawaban bagi masingmasing caleg yang membuat;Bahwa Saksi mengenali semua

• Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

• ) sebagai petugas operasionalkomputer di kantor partai Gerindra Kabupaten Pekalongan, kemudianterdakwa menganjurkan agar dibuatkan slip penarikan dana di BankJateng Kajen, tanpa melalui adanyatanda tangan saudara SLAMET RACHMANTO BIN SACHRONI sebagaisekretaris partai, dimana dalam setiap pencairan dana partai seharusnyaada tanda tangan Ketua partai dan Sekretaris Partai; Bahwa selanjutnya saudara NURHAYATI Bin CASRUN mengisi slippenarikan uang sejumlah Rp.25.783.000, (dua puluh lima juta tujuh ratusdelapan

  Pekalongan tentang transaksikeuangan partai Gerindra Kab.

  Pekalongan tentangtransaksi keuangan partai Gerindra Kab.

  Pekalongan telah dibobol pencuri, termasuk berkasberkas dan buku rekening partai telah hilang diambil pencuri, sehinggadengan laporan polisi tersebut penerbitan buku rekening partai bisadilakukan, setelah mendapatkan bukti laporan polisi tentang kehilanganberkas dan buku rekening partai lalu terdakwa kembali menghubungiNURHAYATI Bin CASRUN seiaku wakil Sekretaris dan RAKHMAT BinCASHURI sebagai petugas operasional komputer di kantor partai GerindraKabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menganjurkan

• RUMAJAR yangmengalami masalah hukum ; Bahwa partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periodesebelumnya adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ; Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan selesai masa jabatan JIMMYF.

  EMAN ; Bahwa partai pengusung Walikota Tomohon periode 2010 s/d 2015 adalahPartai Golkar dan partai lainya ; Bahwa selama JIMMY F.

  EMAN menjabat sebagai Walikota Tomohon sisaperode 2010 s/d 2015 tidak ada yang menjabat sebagai Wakil WalikotaTomohon ; Bahwa Partai Golkar sebagai partai pengusung belum mengajukan namakepada Walikota Tomohon untuk dipilih sebagai Wakil Walikota Tomohonbegitu juga Partai Gerindra ; Bahwa Partai Golkar belum mengusulkan nama calon Wakil Walikotakarena pada saat itu Partai Golkar Kota Tomohon pecah antara kubuJEFERSON S.M. RUMAJAR dan kubu JIMMY F.

  EMAN dilantik menjadi Walikota Tomohon pada tanggal7 Januari 2011 yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra ; Bahwa setelah JIMMY F.

  MOTULO, saksi LEONARD EDUARD RAMPENGAN, saksi JOHNNYORAH, saksi NOVI ALEXANDER HENDRIK POLITON, saksi OCTAVIANUSDONALD STANLEY MANDAGI, saksi FRETS HERDI KELES yang salingbersesuaian bahwa partai pengusung pemenang Walikota dan Wakil WalikotaTomohon periode 2010 2015 adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ;Menimbang, bahvea selanjutnya akan dipertimbangkan apakah partaipengusung Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2010 2015 dalamhal ini adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra telah mengajukan

• Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihanumum tahun 2014; Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi

  Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertapemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak adac.

  diri untuk memenuhi syarat mencalonkandiri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;Bahwa yang menggatikan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ; Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya

  Menjadi Anggota Partai Politik Lain, ataud.

  surat pernyataan pengunduran diri sebagai50anggota partai politik asal (Modelj.

• M.A FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)25. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAI DEMOKRAT)26. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)27. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)28. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)29. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)30. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)31. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)32. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)33. ZULKIFLI 1.B (PARTAI DEMOKRAT)34. HARLINA (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)35.

  BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)29. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)30. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)31. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)32. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)33. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)34. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)35. ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)36. KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)37.

  CEKMAN, SE (PARTAI HATI NURANI RAKYAT). DASWARMAN (PARTAI AMANAT NASIONAL). EDY SYAMS, SH (PARTAI AMANAT NASIONAL). EFRON PURBA,SH (PARTAI DAMAI SEJAHTERA). HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT). Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)Drs.

  FUAD SAFARI, S.Sos (PARTAI DEMOKRAT)32. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)33. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)34. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)35. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)36. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)37. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)38. KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)39. HARLINA FAHRI, SH (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)40. JEFRI BINTARA PARDEDE (PARTAI GOLONGAN KARYA)41. ABDUL RONI (PARTAI DEMOKRAT)42. Rts. FARIDA USMAN, SE.

  FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)MUSTAMAR, SE (PARTAI DEMOKRAT)JUMALI, SE (PARTAI DEMOKRAT)H. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)KEMAS ALFARIZI ARSYAD, SH (PARTAI BINTANG REFORMASI)Rts.

• Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;

dikembalikan kepada Saksi ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS;

• 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus

  Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi

  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

dikembalikan kepada Terdakwa BAGUNA PALISOA;

5.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;c. Juru Kampanye;d. Orang seorang; dane. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota;Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOAselaku Ketua DPC Partai HANURA Kab. Fakfak yang juga Ketua TimKampanye Partai HANURA Kab.

La Abdul Rahim, DPC partai,partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa bantuan dari partai berupa bahan makanan, sedangkan Terdakwamemberikan bahan makanan dan menyewa kursi sebanyak 300 (tiga ratus)buah, dan kesemuanya akan dipertanggungjawabkan;Bahwa sound system yang digunakan adalah milik DPC Partai HANURA;Bahwa peserta kampanye berjumlah antara 100 (seratus) sampai dengan300 (tiga ratus) orang, Sesuai dengan ijin ke Polres;Bahwa yang memasak adalah pihak keluarga Saksi

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPCpartal, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua TimKampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRDKabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilutahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi danmisi partal;Bahwa yang pertama

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dariPartai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPCPartai HANURA;Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, sertapenyampaian visi dan misi partai;Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La AbdulRahim.

• Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan ataudidaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TulangBawang periode 20122017, pada Komisi Pemilinan Umum KabupatenTulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dantergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya,dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (ModelBKWK.KPU Partai Politik) ;2.

  Bahwa partai politik pendukung Para Penggugat adalah partai politik tingkatKabupaten Tulang Bawang, yaitu ;1). Partai Amanat Nasional (PAN) ;NPartai Persatuan Pembangunan (PPP) ;woPartai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBKy) ;Partai Bulan Bintang (PBB) ;oa AB).).).). Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;). Partai Bintang Reformasi (PBR) ;). Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;). Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;).012oOo Oo N OoPartai Kedaulatan ;10).

  Partai Persatuan Daerah (PPD) ;11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 38 K/TUN/201313). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNUV) ;.

  politikatau gabungan partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dansudah menanda tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon,tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yangbersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partaipolitik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut telahdianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan ;Dengan demikian

  DPC Partai Karya PerjuanganKabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional KabupatenTulang Bawang, dan 3.

• , Partai Hanura, PAN, dan PIB.

  , apabila terdapat adanyadua atau lebih Kepengurusan Partai Politik di tingkatPusat.Bahwa di tingkat DPP Partai Demokrat tidak terdapat duaatau lebih Kepengurusan.

  SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH yang diusung olehPartai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai PerjuanganIndonesia Baru dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah sah.Selanjutnya pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA danYULISA BARAMULI, SH beserta 4 (empat) pasangan calon lainnyayaitu. : NETTY A.

  wakti ituadalah saksi sampai pada tanggal 28 Mei 2010 dan sekarangmenjadi Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura di Minut ;Bahwa pendaftaran di KPU tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2010 jam12 malam ;Bahwa Partai Hanura mendukung SBY tetapi selanjutnya tidakdukung SBY lagi ;Bahwa Partai Hanura tidak mendukung SBY lagi karena padabulan Maret 2010 Partai Hanura hanya mendapat 2 (dua) kursisehingga berkoalisi dengn Partai PKPI dan Barnas' sehinggamenjadi 4 (empat) kursi dan mencapai 15 % dan pada awal Maret2010

  Herry Rotinsulu danImanuel Pasulatan ,SE, Ak diusungoleh.......60oleh Partai pelopor, PPP,PKS,PBR, PNI Marhenis,Partai Merdeka, PPI, PIS,PNBK,PKP, Partai Buruh,sedangkan Pasangan Piet P.J.

• Penggugat:
  ABDUL RAHMAN SIMATUPANG
  Tergugat:
  1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPC PKB Kota Sibolga
  2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kota Sibolga

  kembali ataskeputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi diligkungan dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi.Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambilputusan atas permintaan itu;12.

  Bahwa dalam bunyi Pasal 11 dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa jelas menyebutkanTata Cara Pemberhentian Keanggotan Partai dimana Penggugat tidakpernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Penggugat juga tidak pernah lalaidalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai;13.

  Tentang Partai Politik;21.

  Bahwa benar Penggugat adalah anggota Partai Kebangkitan BangsaKota Sibolga;2.

  Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikankarena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin sebagai anggotaPartai, atau melanggar disiplin Partai dan/atau mencemarkan kehormatandan nama baik Partai;2.

• Bahwa prosedur penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana bunyi Pasal32 ayat 1, 2 dan ayat 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalahsebagai berikut : 1. Perselisihan Partai Politik diseiesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadiianatau di luar pengadiian.3.

  Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai No. 0534/DPP02/1II/A.1/1/2002 Tentang TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTARWAKTU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA serta melanggar Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945; 2).

  PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwaPemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukanmelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secaraorganisatoris dan tidak bertentangan dengan AD, ART, putusan forumforum persmusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor : 0534/DPP O2/ll I/A.

  PARTAI POLITIK YANG RELEVAN DENGAN GUGATANPERKARA INI :3.

  SEMA Nomor :11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politikdisebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang sepertiitu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikanterlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.

• No. 133 K/Pdt.SUS/201113.dengan anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai ataudengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggotapartai atau melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkankehormatan dan nama baik partai" ;Ayat (2) "Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberiperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan PengurusPartai dimana ia terdaftar sebagai anggota.

  yang menyangkut permasalahan internal Partai Politik ;.

  No. 133 K/Pdt.SUS/2011merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebihdahulu. dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.

  Politik,berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalamtubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekainyaadalah urusan internal partai yang bersangkutan.

  SALAH DALAM MENARIK PIHAK :1.Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, yang ditarik sebagai pihakdalam perkara a quo adalah pribadi /person pengurus partai baik pribadipengurus DPC PKB Kabupaten Bojonegoro, DPW PKB Jawa Timurmaupun DPP PKB, padahal para pengurus dimaksud bertindak dalamkapasitasnya sebagai pengurus partai yakni PKB, bertindak untuk danatas nama serta mewakili partai/PKB yakni institusi PKB, bukan atasHal. 11 dari 21 hal. Put.

• Politik yaitu :Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK);Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat telah masingmasing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaituPartai BARNAS memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai PemudaIndonesia (PPI) memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kaupaten

  Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan PimpinanPusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masingmasing hadir padaruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahanseluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat PenegasanPartai ulang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku serta para Penggugat telah memenuhi Permintaan dari Tergugat;9 Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BarisanNasional

  Keiya adalah Ketua DPC Partai BARNASKabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaantugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai Tahun 2012;Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HenkyKayame, SH., MH.

  Dan Yohanes You tidak dicalonkan dari Partai BarisanNasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Suratrekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPPPPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP PartaiPPI pada tanggal 20 April 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai;Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadapseluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaiCalon Bupati

  keabsahan dukungan Partai politik terhadapCalon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPUKabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadapkeabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan WakilBupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai PemudaIndonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalamperkara ini;Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut

• Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarikdukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

  atau Bakal Pasangan Calonpengganti.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partaihalaman 6 dari 30 halaman.

  Partai Politik atau = gabungan Partai Politikhanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yangdiserahkan sah dan benar secara hukum..

  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapatmenarik dukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

  atau Bakal Pasangan Calonpenggantii.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratanpencalonan dan/atau syarat Calon.c.

• Bahwa Para Penggugat adalah Kader Partai Demokrat yang sahdidaerahnya masih masing;2. Bahwa selaku kader yang sah sebagaimana dimaksud dalam point 1,maka Para Penggugat melalui mekanisme yang diatur didalam ketentuan partai,masing masing telah terpilin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat di daerahnya masing masing;3.

  Bahwa dalam Bagian Menimbang dari SK Pemberhentian tersebut, baikDPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan, DPC Partai Demokrat KabupatenNganjuk, dan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, masingmasing tertuangyang pada pokoknya :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTa. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur,tentang usulan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat;b.

  tanpadasar alasan yang dapat dibenarkan sesuai AD/ART Partai (Pasal77 ayat a, angka (1), (2), dan (8) Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat);Bahwa Proses PLT tidak melalui prosedur yang baku menurut AD/ART Partai.

  DPP Partai Demokrat tidak pernah melakukanHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTverifikasi terhadap laporan DPD Partai Demokrat Provinsi JawaTimur yang telah membuat keputusan subjektif. Para Penggugattidak pernah dimintai pendapat dan tidak diberikan kesempatanmembela diri (Sesuai Pasal 7 ART Partai Demokrat).

  ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal