Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Putusan Nomor 527/B/PK/PJK/2016pencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1)Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamputusannya halaman 131 angka 1317, yang keliru mengartikanpertimbangan

Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/201516.17.18.pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

20) 1 (satu) buah kipas angin dinding Maspion

21) 1 (satu) buah kipas angin pakai remote Maspion

22) 1 (satu) buah setrika Philips

23) 10 (sepuluh) lusin piring makan Indokeramik (tinggal 4 lusin saat PS)

24) 3 (tiga) lusin sendok makan Dall (tinggal 1 lusin saat PS)

25) 1 (satu) lusin garpu Dall

26) 1 (satu) buah kompor gas Rinnai

27) 1 (satu) buah Sumo Therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidangperpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetairfunction

Dari hasil diagnosa dokter tersebut maka Penggugatdianjurkan untuk menjalankan pengobatan dan therapy secara teratur danmengkonsumsi berbagai macam obat untuk mengurangi gangguan psikistersebut salah satu obat yang wajib dikonsumsi Penggugat adalahSertraline dan obat ini harus dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu9 bulan.

adanya sifat Preventif (pencegahan) agar calon calon pelaku tindakpidana korupsi lainnya berpikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana korupsisehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi, oleh karenanya sehubungan denganhal tersebut perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum denganmenjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakatsehingga hal ini merupakan Shock Therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Halaman 125 dari 137 halaman. Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/201616.1?

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair tunction

dasarnya Tergugat menyadari bahwa dua (2) orang anakTergugat dan Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat, sebelummereka berusia baligh berdasarkan hukum Islam, sehingga dengandemikian Tergugat akan tetap memberikan nafkah untuk anak Tergugat danPengugat sebesar Rp.5.000.000(Lima Juta Rupiah) per bulannya / sesuaiberdasarkan kemampuan keuangan Tergugat yang sifatnya sebagaiKaryawan Kontrak Perusahaan yang di perpanjang 2 tahun sekali dan akanhabis kontak bulan Oktober tahun 2020, adapun terkait biaya therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

No. 3259/Pdt.G/2014/PAJS10.11.Pemohon tidak sesuai dengan sakit yang diderita, akhirnya Pemohon minta izin untukberobat dengan cara herbal di Bandung . tempat berobat therapy herbal langgananPemohon dan keluarganya ;Bahwa setelah pulang berobat dari Bandung, Pemohon mendapatkan obatherbal yangdiberikan oleh terapis, yang berupa racikan disertai petunjuk dan cara caramengkomsumsinya ;Bahwa Pemohon sebagai suami pernah meminta Termohon untuk dibuatkan/racikanobat yang sudah dibawa dengan caracara meracik

pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarangkarena tidak sebanding dengan tuntutanpidana yangdijatuhkan ; 3 Bahwa putusan Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarangterlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa49keadilan masyarakat karena seharusnyakeadilan tidak memihak akan tetapi berdiriditengahtengah dari setiap aspek kehidupanmasyarakat ;4 Bahwa amar putusan yang baik seharusnyamampu memberi efek pencegahan,perlindungan dan schock therapy

Ptk Gemilang Combination Therapy Zimmer USA PT Portune Medika Nusantara 2. Bahwa saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADImeminta informasi harga kepada 12 Distributor sebagai dasaruntuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dariPT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. MitraInti Medika, PT. Fresenius Medikal Care , PT. Prima AlatKedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk,PT. Merk Diasnotic, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia,PT.

MakmurGemilangCombination Therapy Zimmer USA PT Portune MedikaNusantara 2. Bahwa saksiMARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI meminta informasi harga kepada 12 Distributor sebagai dasaruntuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dariPT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. MitraMedika, PT. Fresenius Medikal Care , PT. Prima AlatKedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk,IntiPT. Mrk Diasnotic, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia,PT.

Cosmogama, suplier salah satubarang dalam proyek pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUDSanggau Tahun 2014 yaitu Combination Therapy(alat fisioterapi)buatan Italia, dimana PT.Cosmogama menjual alat tersebut melaluisub distributor di Jawa Tengah (PT.

sehargasekitar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dantermasuk pajakBahwa sesuai ketentuan perusahaan, apabila pembayaran downpayment (uang muka) sudah dilakukan, barang boleh dikirim kealamat pembeli;Bahwa biasanya penjualan dilakukan dengan melalui pesanan ataukontrak dengan distributor sehingga PO (purchase order ) adalahdari distributor bukan dari pembeli langsung (end user) dalamkaitannya dengan perkara ini purchase order dari PT.Visio Medikasedangkan apakah perakitan alat Combination Therapy

Putra Medika Nusantara;Bahwa yang membeli alat combination therapy adalah PT. GlobalMedika Farma;Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran Alat Kedokteran yangdilakukan antara PT. Fisio Medikakepada PT. CosmogammaIndonesia awalnya PT.Fisio Medika ada mengirim purchasing order(PO), surat pesanan kepada PT. Cosmogamma lndonesia,selanjutnya PT. Cosmogamma Indonesia mengirim invoice (tagihan)untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) danPT.

Hal itu dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy;Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapanak korban sebagai seorang anak di bawah umur akan berdampak padapsikologis maupun perkembangan lainnya yang mana dampak psikologistersebut akan melahirkan trauma dan kemungkinan dapat menjadi suatukenangan buruk bagi anak korban.

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Sebagai shock therapy bagi masyarakat agar menimbulkan efek Jjera,sehingga diharapkan debitur yang sebelumnya sering melalaikankewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi kewajibankewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagaipelunasan hutanghutangnya;Halaman 16 Putusan Nomor 412/PDT/2018/PT DKI38.39.Bahwa pada urauian diatas TERGUGAT IV harusnya memberikankesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukansanggahan dan pada faktanya pada taggal pada

Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syaratsyarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab PerawatanTahanan karena didalam surat yang diajukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negera KelasIIB Sumenep tidak menyertakan surat rekomendasi dari dokter atau tenaga kesehatan dariRumah Tahanan Negera Kelas IIB Sumenep, yang ada hanya berupa lampiran suratberobat, yang didalamnya hanya menyebut tentang tandatanda atau keluhan kesehatanyang dialami oleh Terdakwa dan telah pula ada penangannya berupa therapy

Setelah dilakukan pemeriksaandan pemberian therapy pasien dinyatakan meninggal dunia;Nomor 645/BVISUM/RSMHTP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas namaDimas Budi Luhur Wicaksono, dengan kesimpulan cedera pada pasienkemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul dan beberapakarena benda tajam;Nomor 648/BVISUM/RSMHTP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas namaSupriadi bin Slamet, dengan kesimpulan luka ataucedera pada pasienkemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;Nomor 643/BVISUM/RSMHTP/V/2016 tanggal

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy