, dan/atau Walikota dan Walikota berbunyi :Dalam mendaftarkan bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) Partai Politik atau gabungan partai politikwajib memenuhi persyaratan :halaman 18 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.(6) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuanPasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat;(c) dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimanadimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan PasanganCalon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yangmemperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilankeputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;(d) menyertakan Keputusan

,M.Hum yang berupa mandat dari DPP Partai Hanurahalaman 21 dari 30 halaman.

yang berbunyi :Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politiktingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota,pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat;Pasal 39 ayat (2) PKPU No. 3 tahun 2017 jelas menjelaskan bahwa DPPHanura hanya dapat melakukan pendaftaran bakal

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor35/BA/B15//2018 tentang Penolakan Berkas Pendaftaran BakalPasangan Calon Drs.Bartholomeus J.Paragaye dan RonnyElopere,S.lp.M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura;3.

No. 207K/TUN/2011dukungan suara sah dari Gabungan Partai PendukungPenggugat adalah sebanyak 17.237 (15,57%) yaitu yangberasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 93686suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) : 1046suara Partai Kedaulatan : 1572suara Partai Buruh : 1984suara Partai Pelopor : 837 suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia =: 987suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 1476suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) : 865suara Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) : 2038suara

Partai Bintang Reformasi (PBR) : 2746suara.

Karenanya,bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik PenyelenggaraPemilihan Umum;Id; Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Tergugatmengundang Para Penggugat bertempat di Hotel Matoa,dan dalam undangan, diminta kepada Pengurus Partaiagar membawa SK Pengurus maupun AD/ART Partai untukdiverifikasi namun dalam pertemuan tersebut Tergugattidak membaca/mempelajari AD/ART Partai Politiktentang siapa yang berhak menetapkan susunan PengurusPartai Politilk pengusung

Sebaliknya Tergugat' tetapmelanjutkan Verifikasi terhadap dukungan PartaiPendukung yang mengusung Para Penggugat denganmemindahkan empat Partai masingmasing Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, PartaiPelopor dan Partai PPRN kepada pasangan ThobiasSolossa dan Haryanto, SH. tanpa mempelajari ataumembaca AD/ART partai yang diminta waktu itu. Hal inibertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik PenyelenggaraPemilihan Umum;19.

Sehingga Tergugatmenjalankan sesuai amar Putusan dengan melakukanVerifikasi Ulang terhadap dukungan Partai yangmengusung Para Penggugat adalah tindakan melawan hukumkarena dalam amar Putusan Perkara Nomor25/G/2010/PTUN JPR tanggal 29 ~~ Juli 2010. Tidakmemerintahkan Tergugat untuk melakukan Verifikasiulang;27.

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

(PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

/Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.

Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju

ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.

Partai Hanura No.

Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:

Tebet Barat IX No.17, Jakarta 12810 selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Tergugat III/Terbanding;4. H. ASRUL SANI, S.H., Jl. Diponegoro No.60 Jakarta 10310 atau Jl. Tebet Barat IX No.17, Jakarta 12810 selaku Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Tergugat IV/Terbanding;Para Tergugat I sd IV/Terbanding tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M.

., dkk,Advokat/Pengacara pada Bidang Hukum Dewan PengurusPusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamatdi JI. Diponegoro No.60 atau JI.

Bahwa PENGGUGAT adalah Kader Partai Persatuan PembangunanDewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ProvinsiJambi dengan Nomor Anggota :05.12.070.2.00010.50 ;. Bahwa saat ini Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,dengan masa periode 20142019 ;Hal. 2 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB.

H.Hasan Ibrahim SpdlDari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H maka Tergugat Ill selaku KetuaUmum Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan PusatPartai Persatuan Pembangunan dan Tergugat IV selaku SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunanmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ W/ 2017Tentang : Pemberhentian Sdr.

Selainbertentangan dengan semangat partai yang tunduk kepada AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga juga bertentangan danmengganggu sikap partai yang teduh memberikan pelayanan kepadakader dan anggota partai ;16.Bahwa melihat selurun penjelasan dan menjabaran pasalpasal yangmenjadi dasar Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ IlV 2017 TentangPemberhentian Sementara Sdr.

Persatuan Pembangunan,yang penyelesainnya telah diatur dalam Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, harus diselesaikanlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik in casu Partai Persatuan Pembangunan,maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan PartaiPolitik antara Penggugat dengan Para Tergugat.Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelahmempelajari

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Neon Box, Plank Kantor DPD,Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdem tersebut sehingga dapatdipergunakan lagi.e Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama merusak Neon Box,Plank Kantor DPD, Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdemtersebut sehingga dapat dipergunakan lagi.

plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem Kabupaten Bengkalismengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapanratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkansemua keterangan saks1;2 KASRIADI Bin ABU KASIM

sebagaiyang menhentakhentakkan plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem KabupatenBengkalis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enamjuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

Nasdemyang sudah dalam keadaan rusak; (satu) buah tiang kayu baleho yang sudah dalamkeadaan rusak; 2 (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak; 2 (dua)helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari DPD Partai Nasdem Bengkalis maka sudah sepatutnyaterhadap barangbarang bukti ini dikembalikan kepada DPD Partai Nasdem Bengkalismelalui saksi Syarifuddin, SH Bin M.

(dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak.e 2 (dua) helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak.

Belitung di Partai Perindo dan juga selaku CalonAnggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan iaTerdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik danSMP Negeri Selat Nasik atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum

BBLMUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) danNomor Urut Caleg 2 (dua);Terdakwa Il MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikanbeberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus denganplastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masingmasing rangkap berisi : 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang KARTU WAKIL RAKYATPEDULI, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9(Sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL BabelNomor

Ketua Dewan Pendidikan dan KomiteSekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;e 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang KARTU WAKIL RAKYATPEDULI, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR,S.AP dengan Nomor Partai: 9 (Sembilan) Partai PERINDO, Nomor UrutHalaman 7 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.

Belitung di Partai Perindo dan juga selaku CalonAnggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan iaTerdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik danHalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.

menuju ke Kantor DPW Partai Aceh KabupatenAceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M.

kaitannya dengan Partai Aceh;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;3.

Bahwa benar pada saat terjadi pengerusakan Kantor DPW Partai Aceh wilayahKabupaten Aceh Tengah serta pemukulan terhadap saksi Chalidin Gayo terdakwaAmri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin berada dilokasi kejadian dan ikut sertamasuk kedalam Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;5.

Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008, yang berbunyi : Partai Politik berhakmengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Secara mandiri;2. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD danART;3.

Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Halaman 29 Putusan Nomor : 157/G/2018/PTUNMDNdilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;4.

Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4).

DewanHalaman 33 Putusan Nomor : 157/G/2018/PTUNMDNPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta Cq.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara(DPW PPP) Cq.

Maruli Malau dari keanggotaanPartai Persatuan Pembangunan, tanggal 31 Mei 2017;Fotokopi Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan hasil ketetapanMuktamar VIII Partai Pembangunan2016;Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kota Binjai, Nomor 206/EXT/B/VIII/2017, halusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota BinjaiHalaman 39 Putusan Nomor : 157/G/2018/PTUNMDNPeriode 20142019 dari Partai Persatuan Pembangunan, tanggal2 Agustus 2017

bahwa :Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 52 ART PartaiGolkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan

Hukum dan PeraturanOrganisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/ VII/2017 tentangPERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAMPERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 dijelaskan bahwa terhadap Kebijakan Partaitersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisinan tersebutkepada Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan Surat yang ditujukan kepadaKetua

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ART PartaiGolkar yang mengatur tentang Penyelesaian

Perselisinan Hukum dan PeraturanOrganisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/ VII/2017 tentangPERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKARIV/2014.

Partai GOLKAR.

JAMAL ADI SUSANTO,Melawan :Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang,Walikota Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tanjung Pinang,

diatas, maka Caleg lainnya Dapil II Kota Tanjung Pinang dari Partai AmanatNasional, termasuk Sdri.

internal Partai Politik,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor192 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagaiberikut :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;3.

Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikatsecara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;Pasal 33 :1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam

Tanjung Pinang Periode 20092014 Daerah Pemilihan IIDari Partai Amanat Nasional ;2 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/KWSJ/041/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, tentang Penetapan PenggantianAntarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 20092014, Dapil IIdari Partai Amanat Nasional ;3 Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang, Nomor:PAN/033.01/A/KS/024/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009 TentangPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung

No.2 tahun 2008 tentang Partai politik ;Menimbang, bahwa pasal 32 Undangundang Partai Politik menentukan :1 Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diaturdalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik ;Hal. 47 dari 51 hal.

PPRN KabupatenMinahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan oleh Partai PPRN,sehingga Partai PPRN wajib ditarik sebagai pihak.e DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan peresmianPemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten MinahasaUtara, yang menurut pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggawajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak.e

2 Tahun2011 Tentang Partai Politik, karena:a Sesuai fakta di persidangan sampai saat ini kepengurusan Partai PPRNmasih aktif dan tetap eksis, terbukti adanya bukti T.4 berupa pengajuanpemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/ Terbanding.b Sesuai fakta di persidangan Penggugat/Terbanding telah diberhentikanoleh Partai PPRN ( vide bukti T.2 ) dan telah menjadi anggota calonlegislatif dari Partai Politik Lain ( vide dalil gugatan angka 6 ).4 KEBERATAN KEEMPATBahwa judex factie telah keliru dan

PPRN sampai saatini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW( bukti T.4 ), Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai ( bukti T.2)Halaman 5 dari 14 hal.Put.30/B/2014/PT.TUN.MKSserta Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politiklain ( dalil gugatan angka 6 ), sehingga keliru apabila judex factie menilaiPenggugat /Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagaianggota lembaga perwakilan rakyat .e Partai pengusung mempunyai hak

Apakah Partai Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) menarik Penggugat /Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ?Apakah Penggugat/Terbanding masih terdaftar sebagai anggota Partai PeduliRakyat Nasional ( PPRN ) yang memenuhi syarat untuk tetap menjadi anggotaDPRD Kabupaten Minahasa Utara ?

Politiksebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan pulamengenai masalah penggantian / penarikan Penggugat / Terbanding sebagai anggotaDPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah tugas konstitusional yang menjadi hak mutlakinternal partai yang tidak dapat dicampuri oleh badan peradilan, apalagi dalam sengketaa quo telah terbukti Penggugat/Terbanding telah diberhentikan sebagai anggota PartaiPeduli Rakyat

sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam Pemilu 2014Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015.

Mahkamah Partai telahHalaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015.

Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015.

suara sendiridan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat;Bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Parpol di atas, makaPutusan Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan internal partaimemiliki sanksi sesuai dengan kode etik Partai Demokrat termasukdengan pemberhentian dari keanggotaan Partai Demokrat.Bahwa Pasal 8 angka 14 ART Partai Demokrat adalah tata carapemberhentian keanggotaan Partai Politik apabila anggota partai politiktersebut melakukan pelanggaran

berlaku dan tidakmemiliki kekuatan hukum;e Bahwa cara pembentukan Mahkamah partai dalam ketentuan undangundang diserahkan pada Partai Politik masingmasing;e Bahwa secara organisasi setiap Partai politik harus mempunyai AD/ART ;e Bahwa AD/ART adalah konstitusi Partai Politik, jadi ketentuanMahkamah Partai diserahkan kepada Partai Politik dengan ketentuantidak bertentangan dengan undangundang;e Bahwa Mahkamah partai tidak didaftarkan berarti tidak legal;e Secara Hukum Tata Negara produk yang dihasilkan

Fahrizal EfendiNasution, SH mengatakan "Masalah suara Partai Hanura bisa sayaamankan untuk wilayah Dapem dan Dapem IV ", sehingga saksi korbanyakin dan percaya mengingat yang datang dan mengatakan hal tersebutadalah Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku Ketua DPC Partai HanuraKabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa (selaku SekretarisDPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal) , namun saat itu belum,ada keputusan/kesepakatan antara saksi korban H.

Bahwa Terdakwa adalah sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Mandailing Natal yang saat ini sedang menduduki jabatansebagai anggota DPRD Tk.II Kabupaten Mandailing Natal ;11. Bahwa saksi H. Aswin Parinduri, SH adalah seseorang yang inginmencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kabupaten Mandailing Natalperiode 2010 , melalui partai Hanura ;.

Bahwa dalam internal Partai HANURA, saksi HAASWIN PARINDURI telahdiproses sebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai daritingkat Cabang Mandailing Natal, Wilayah Propinsi Sumatera Utara dansampai tingkat pusat (DPP) ;129.

Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkansaksi H.ASWIN PARINDURI sebagai calon Bupati Mandailing Natal dariPartai Hanura adalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura diJakarta saksi HAASWIN PARINDURI tidak dapat memenuhi syarat yangditetapbkan oleh DPP Partai Hanura yaitu memberikan uang kontribusikepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah );10.Bahwa pada akhirnya saksi HAASWIN PARINDURI dicalonkan oleh PartaiHanura melalui Wakil

menjadi calon legislatifpada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi Anggota PartaiPolitik yang lolos vertifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDIPerjuangan, untuk menjadi anggota Partai;Politik yang lolos verifikasi Penggugat harus mengundurkan diri dariPartai Patriot untuk menjadi Anggota Partai PDI Perjuangan, hal tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan pengunduran diripada tanggal 22 Juli 2013, dengan alasan bukan karena ingin berhentiatau tidak bersedia lagi

Cabang (DPC) Partai PatriotKota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atasnama: Ir.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015c.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dandalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya;2.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.