Mas Bonsar Hernayadi telah mangadakan aksipenguasaan fisik tanpa ijin ke pemilik tanah melalui pihakpihak lain dengancara kekerasan sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat danmenjadikan lokasi tidak lagi kKondusif ;15.Bahwa dari uraianuraian diatas Tergugat terbukti telah melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku diantaranya :Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UndangUndang Nomor 5Tahun 1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Bab.

Menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kelurahan Kebonsari tanggal 15 April1992 adalah perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndangNomor 5 Th. 1986 Pasal 53 (2) Sub a dan penjelasannya (TLN.3344)yaitu bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku yangbersifat prosudural/formal maupun materiil/Substansial;4.

Kebonsari tanggal 15 April 1992adalah perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Pasal 53 (2) Sub ayat (2) dan penjelasannya(TLN.3344) yaitu bertentangan dengan perundangundangan yangberlaku yang sifat prosedural/formal maupun maiteriil/substansial;4. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kel. Kebonsaritanggal 15 April 1992 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah IlJember;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat HakPakai Nomor 31/Kel.

Kebonsari tanggal 15 April 1992 adalahperbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Pasal 53 ayat (2) sub a dan penjelasannya (TLN 3344) yaitu"bertentangan dengan PerundangUndangan yang berlaku yang bersifatprocedural/formal maupun materiil/substansial";4. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kel. Kebonsari tanggal15 April 1992 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat11 Jember;5.

Nomor 348 PK/Pdt/2016I adalah layak batal demi hukum. sebagaimana penegasan: Undang Undang pokok Agraria Nomor 5 /1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, Pasal 1955KUHPer. Syarat memperoleh Hak,dan Pasal 1813 KUHPer: Tentanggugurnya Surat kuasa; Pasal 1955 KUHPer.

Tentang Syarat memperoleh Hak; untuk memperolehhak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya secara terusmenerus, tak terputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegassebagai pemilik; Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; Undang Undang Nomor5 /1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Pasal 35. (1) Hak guna bangunan adalah hak untukmendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukanmiliknya sendiri, dengan jangka waktu paling

Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria;Undang Undang Nomor 5/1960; LN 1960104 TLN 2043/ Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah:(1) Hak gunabangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyaibangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, denganjangka waktu paling lama 30 tahun;(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluanserta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dalamayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. (3)Hak gunabangunan

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2085/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

Penetapan No 210/Pdt.P/2015/PA TlN wwBahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yangbernama Moh.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.Hal 12 dari 14 Put No ...... /Pdt.G/2016/PA.SbyMENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4235/Pdt.G/2018/PA.Sby dicabut3.

ditentukan oleh kreditur yang sekaligus jugapenjual dan itu semua bertentangan dengan peraturan dan verdu Lelang danInstruksi Lelang :15.Bahwa Tergugat seharusnya mengetahui semua persoalan lelang bukanlahsekedar pemberitahuan tetapi merupakan suatu keputusan sebagaimanadisebutkan dalam pasal 5 Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908 alineaterakhir yang menyatakan semua putusan mengenai persoalan ketentuanlelang diputuskan oleh Kantor Lelang ;16.Bahwa apalagi biladiingat pada Tambahan Lembaran Negara (TLN

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) TentangPeradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4199/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4518/Pdt.G/2020/PA.Sbydicabut3.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

istrigugur apabila istri nusyuz, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkahlampau dan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul;Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN

alatalat bukti lagi dantelah memohon penetapan.Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang terlebin dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohontersebut ialah ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UndangUndang No. 7Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN

pemekaran dari Desa Cipancuh (Tergugat III) sebagai desa induk pada sekitartahun 1980an, terhadap objek sengketa berupa tanah titisara a quo telah lamadan terus menerus dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan sebagai sumberpendapatan dan kekayaan desa dengan cara dilakukan lelang sewa garapansesuai dengan dasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan pada saat masih berlakunya :a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahandi Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, TLN

No. 3037);b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, TLN No. 3153);c Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor Tahun 1982 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 2007.d Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 1984 Hak,Wewenang Dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan SebagaiPimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;Halaman 17 dari

padatingkatan yang tertinggi:a Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, danpemeliharaannya;b Menentukan dan mengatur hakhak yang dapat dipunyai atas (bagian dari)bumi, air, dan ruang angkasa itu;c Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orangorangdan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruangangkasa.Dimana pada saat masih berlakunya :a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan diDaerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, TLN

No. 3037);b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, TLN No. 3153);c Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor Tahun 1982 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 2007.d Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri Nomor 4 Tahun 1984 Hak,Wewenang Dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan SebagaiPimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;Telah ada regulasi

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 3588/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2D Menyatakan perkara nomor 0775/Pdt.G/2019/PA.Sbydicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANHal. 4 dari 34 dari hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2021/PA.Mks1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untukmencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor667/Pdt.G/2021/PA.Mks., dicabut;3.

RI Tahun 2009Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkanTalak Satu Raji terhadap Termohon, (TERMOHON), di depanpersidangan Pengadilan Agama Makassar;3.

Tahun 2009 No.157 TLN. No. 5076), maka Majelis Hakim tidak lagi menunda sidang untukmemanggil kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 148 RBg.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4256/Pdt.G/2018/PA.Sbydicabut2.

, makaberdasarkan Pasal 200 (10) dan (11) HIR apabila terlelang tidak bersedia untukmenyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang besertakeluarganya akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu dengan bantuan yangberwajib dar tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukanoleh pemenang lelang, Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelang yangdilakukan oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 11 (11) UndangUndang No.49 tahun 1960 No.156, TLN

No.2014 jo TLN No.2104), sebagaimanayang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (Terbantah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim,Penetapan Ketua Pengadilan Karawang Nomor : 18/Pen/2009/39/Pdt.G/1998/PN.Krw., tanggal 15 Juli 2009 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangandengan ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya tentang Eksekusi;Menimbang, bahwa dalil Pembantah bahwa Segel Jual Beli antara AbdulSomad kepada Entjim bin Lasam yang dijadikan bukti T II5 dan menjadi bahanPertimbangan

, maka jelas Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar, makabantahan Para Pembantah harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat adanya bantahantersebut harus dibebankan kepada Para Pembantah secara tanggung renteng;Memperhatikan, semua ketentuan perundangundangan yang berhubungandengan perkara ini, termasuk Undang Undang No.49 tahun 1960 No.156, TLNNo.2014 jo TLN

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara nomor 2698/Pdt.P/2020/PA.Sby dicabut;3.