1. Menyatakan permohonan Pemohon I danPemohon II Nomor: 057/Pdt.P/2016/PA. FF. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000 ( Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

PUTUSANNomor : 057/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana secarabiasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Namalengkap : WISNU HADIalias WISNU.Tempat lahir : TangerangUmur/Tgl lahir : 20 Tahun / 25 April 1995.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kp. Rawa Jati, Rt.001/Rw.015, Kel. Rawa Rengas,Kec. Kosambi, Kab.

Putusan No. 057/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.PERTAMA :Bahwaia terdakwa WISNU HADlalias Wisnu, pada hari Minggu tanggal 08Nopember 2015 sekiiar pukul 01.00 WIB atau dalam tahun 2015, bertempat dijalan Kyai Haji Hasyim Ashari kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehinggaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, dengan tanpahak atau melawan hukum, memiliki, mMenyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan

Putusan No. 057/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.1. Saksi JONTER KELIN2.

Putusan No. 057/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsurbarang siapa ;2.

Putusan No. 057/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.

dengan rekan saski selakupetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T denganmenggunakan kapal patroli RHIP R610 melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) unit kapal motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahuibahwa kapal tersebut adalah KM.

Jafar, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah ABK pada kapal KM.

Lestari Perkasa GT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T petugasBadan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan pemeriksaanterhadap KM. Lestari Perkasa GT.34 dan dinahkodai oleh TerdakwaIKHSYAN BIN USMAN LATIF serta mengangkut BBM jenis solar sebanyak+ 7.000 L (tujuh ribu liter) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; Bahwa KM.

Gordon Ambarita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah adalah pemilik kapal KM. Lestari Perkasa GT.34; Bahwa Terdakwa menyewa kapal KM. Lestari Perkasa GT.34 dari saksi Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa KM.

Lestari PerkasaGT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN BtmRiau atau pada posisi koordinat 000 057 086 U 1040 00 953 Tpetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukanpemeriksaan terhadap KM.

Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/2014.perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor : KEP393/WPJ.07/212 tanggal 27 Februari 2012 yang Penggugat terima padatanggal 02 Maret 2012 mengenai Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak (STP) PPN Nomor : 00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 MasaPajak : April s.d.

suratnya :1 Nomor : S97/WBC.09/KPP.MP.02/2011 tanggal 14 Januari 2011.2 Nomor : S483/WBC.09/KPP.MP.01/2011 tanggal 17 Maret 2011.Bahwa sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuat FakturPajak sesuai Pasal 13 Ayat (1) UU PPN, demikian juga dengan Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP.Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena :1 Permohonan kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Nomor : 00048/107/09/057

/11tanggal 04 April 2011 telah ditolak oleh Tergugat.2 Pemeriksa dalam menetapkan Produk Hukum Hasil Pemeriksaan berupa STPPPN Nomor : 00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 sejumlah Rp.2.811.634.503,00 tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.

Didalam SuratKetetapan Pajak:e Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa Nomor : 00110/507/09/057/1 1tanggal 04 April 2011 Masa Pajak April s.d. Juni 2009e Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00154/207/09/057/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Juli s.d. November 2009Tidak terdapat koreksi pemeriksa dari Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahanyang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggungpemerintah.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49243/PP/M.XI/99/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP393/WPJ.07/2012 tanggal 27 Februari2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang TidakBenar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Aprilsampai dengan Agustus 2009 Nomor : 00048/107/09/057

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus2015, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan selurun permohonan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus2015; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Juni 2014 Nomor00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus 2015 Masa Pajak Juni 2014,menjadi sebagai berikut:Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP: NIHILJumlah yang masih harus dibayar : NIHILBahwa demikian surat gugatan ini Penggugat sampaikan kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 3970/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 00484/107/14/057/15 tanggal 21Agustus 2015 Tahun/Masa Pajak Juni 2014, atas nama : PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus 2015Tahun/Masa Pajak Juni 2014

No. 057/Pat.G/2015/PTA.Smg1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang PengadilanAgama Salatiga;3.

No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgMembaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Senintanggal 2 Pebruari 2015 Termohon, telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut, permohonanbanding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;Membaca Akta pencabutan permohonan Banding yang dibuat olehWakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa padahari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Termohon/Pembanding

No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgMengingat, segala ketentuan perundangundangan dan peraturanperaturan yang bersangkutan;MENETAPKANMenyatakan, mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untukmencabut permohonan banding.

No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangbette TTD.H. TRI HARYONO, SHHal. 5 dari 5 hal Tap. No. 057/Pat.G/2015/PTA.Smg

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di DesaTanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan padatanggal 5 Juni 2010 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULUHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon Il), dan pernikahantersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH danSAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 55.000,00 (limapuluh lima ribu rupiah);2.

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untukpersidangan perkara ini, Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangandan Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap akan melanjutkanHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

SAKSI Il, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 05, Desa Binai,Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

Oleh sebab itu,pengakuan Pemohon dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secaraIslam pada tanggal 5 Juni 2010 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan TanjungPalas Timur, Kabupaten Bulungan, dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II telahdapat membuktikan dalildalil permohonannya, sehingga permohonannyaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA.

H.TUBAGUS MASRUR, S.H.Panitera PenggantitidMOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.Perincian biaya perkara:1.oF PfBiaya PendaftaranBiaya PanggilanBiaya ProsesBiaya RedaksiBiaya MateraiIWAN ARIYANTO, S.H.Rp 30.000,00Rp 200.000,00Rp 50.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 JumlahRp 291.000,00Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 057/Pat.P/2017/PA. Tse.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:A.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah pada27 Juni 1997 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, KabupatenBulukumba.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukankeberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak melanggarlarangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8s.d. 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Blk.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;4.

No. 057/Pdt.P/2017/PA Bik.

Ball Valve Buah 8.00 148.500,00 1.188.000,005 Bear Box Oil Buah 30.00 14.000,00 420.000,006 Liner Sleeve Buah 2.00 253.500,00 507.000,00JUMLAH 44.515.000.00PPN 10 % 4. 451.000,00TOTAL 48.966.500,00DIBULATKAN 48.966.000,00Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1409/2003 tanggal 15September 2003 CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A.Rachmin Hasbullah)dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part truk Crane dengan jenis Kegiatan :No. URAIAN SATUAN VOLUME1. Engine Oil Liter 20.002. Hydraulic Oil Liter 95.003: Baterray 12 V120A Buah 2.004. Piston Ring Set 6.005. Norzle Buah 6.006.

Engine Compressor Unit 1.00 3.000.000,00 3.000.000,00JUMLAH 12.061.900,00PPN 10 % 1. 206.190,00TOTAL 13.268.200,00DIBULATKAN 13.268.000,00Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah 10.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) denganPekerjaan : Pengadaan Spare Mup Pump dengan jenis Kegiatan : No. URAIAN SATUAN VOLUME1. MUD Pump Liner Buah 4.002. MUD Pump Piston Buah 4.003. Valve Sealt Buah 8.004. Ball Valve Buah 8.005. Bear Box Oil Buah 30.006. Liner Sleeve Buah 2.00 7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr.

Nota faktur tanggal 6 Nopember 2003;10.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 057/DP.WIL/1399/2003, tanggal15 September 2003 pekerjaan: Pengadaan SparePart MUD PUMPPelaksana CV.SAKTI;11.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9690/BT/2003 tanggal 10Nopember 2003;Hal. 36 dari 49 hal. Put.

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/ TAP-GKM /LGL/ XII/ 09 tertanggal 17 Desember 2009 telah berakhir demi hukum pada tanggal 17 Desember 2019 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4.

Menyatakan klausula Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/TAP-GKM/LGL/XII/ 09 tertanggal 17 Desember 2009 mengenai Fasilitas Khusus dan Jaminan dari Pemilik Gedung angka1 Pihak Penyewa diberikan hak untuk memperpanjang sewa untuk periode 10 Tahun berikutnya setelah masa sewa berakhir dengan syarat dan kondisi yang sama serta pembayaran secara bulanan tanpa uang muka atau pun jaminan tanpa adanya persetujuan (kesepakatan) dari Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi

Menyatakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak untuk menguasai dan menempati ruangan:r uangan toko dengan luas 750 m2 yang terletak di Megatop TradeCenter Palangka Raya yang saat Ini dikenal sebagai Mega Town Square dengan nomor unitLT 1-B-002sejak Perjanjian sewa menyewa Nomor 057/ TAP-GKM / LGL /XII/09 berakhir demi hukum pada tanggal 17 Desember 2019;

7.

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/TAPGKM/LGL/XII/09tertanggal 17 Desember 2009 telah berakhir demi hukum pada tanggal 17Desember 2019 sehingga tidak memiliki kKekuatan hukum mengikat;4.

yang terletak di Megatop TradeCenter Palangka Raya yang saat Ini dikenalsebagai Mega Town Square dengan nomor unitLT 1BO02sejak Perjanjiansewa menyewa Nomor 057/ TAPGKM / LGL /XII/09 berakhir demi hukumpada tanggal 17 Desember 2019;Menyatakan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berhak untukmenyewakan ruangan toko dengan luas 750m?

Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Desember2009 Nomor 057/TAPGKM/LGL/XII/O9 antara PEMBANDING/SemulaPenggugat dengan TURUT TERBANDING/Semula Turut Tergugat adalahsah dan mengikat juga bagi TERBANDING/Semula Tergugat.3.

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/ TAPGKM /LGL/ XIl/ 09tertanggal 17 Desember 2009 telah berakhir demi hukum pada tanggal 17Desember 2019 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;4.Menyatakan klausula Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/TAPGKM/LGL/XII/ 09 tertanggal 17 Desember 2009 mengenai Fasilitas Khususdan Jaminan dari Pemilik Gedung angka1 Pihak Penyewa diberikan hakuntuk memperpanjang sewa untuk periode 10 Tahun berikutnya setelahmasa sewa berakhir dengan syarat dan kondisi

yang terletak di Megatop TradeCenter Palangka Raya yang saat IniHalaman 9 dari 11 Putusan Nomor 57/PDT/2020/PT PLKdikenal sebagai Mega Town Square dengan nomor unitLT 1B002sejakPerjanjian sewa menyewa Nomor 057/ TAPGKM / LGL /XII/09 berakhir demihukum pada tanggal 17 Desember 2019;7.Menyatakan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berhak untukmenyewakan ruangan toko dengan luas 750m?

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakFebruari 2015 Nomor 00001/167/15/057/16 tanggal 17 Maret 2016,dengan segala akibat hukumnya,2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24Oktober 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00001/167/15/057/16 tanggal 17Maret 2016; dan3.

Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015,Nomor 00001/167/15/057/16 tanggal 17 Maret 2016, atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00001/167/15/057/16tanggal 17 Maret 2016 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLt. 21 Jalan Jend.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat denganmembatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) HurufC Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015, Nomor:00001/167/15/057

Menyatakan perkara Nomor : 057/Pdt.G/2016/PA. Pmk. dicabut ;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tinggal diKABUPATEN PAMEKASAN, selanjutnya disebut*Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2016 telahmengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPamekasan dengan Nomor : 057

Menyatakan perkara Nomor : 057/Pdt.G/2016/PA. Pmk. dicabut ;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan pada hariKamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mudjahidin AR, M.Hum. selaku Ketua Majlis,Dra. Farhanah, MH. dan Dra. Hj.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22September 2016; dan;3.

Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016, atas nama: PT ChellJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16tanggal 22 September 2016 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21 Jalan Jend.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057

Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahunpajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telahdisampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggalstempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerimadikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karenaperusahaan sudah tidak beroperasi.Bahwa

Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakanSKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pospengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalamsurat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan timPemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkansalinan

Salinan SKPKB tersebut kemudian baruditerima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkanmelalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran 4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatanatas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016.

berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atasnama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan RayaNegara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/20183. 1.3. 2.Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

Putusan Put44863/PP/M.IV/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak PPh BadanTahun Pajak 2001Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20Terbanding

November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakPemohon Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib PajakBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut Majelis

tanggal 6 Februari 2013,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : 01/II/WP/BND/PPhO1/PT.TJ/2013 tanggal 6 Februari 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP2214/WPJ.07/2012tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057

serta kesimpulanMajelis tersebut di atas; mengingatUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; IMemutuskanMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057

Memerintahkan kepada fTergugat untuk mengurangkan ' ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Mei 2014 Nomor00362/107/14/057/ 16, tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = RPO,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116917.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02445/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00362/107/14/057/16, tanggal21 Juli 2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT CJ Feed Jombang, NPWP02.192.966.6057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 38, Kuningan

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Mei 2014:3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02445/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 29 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Mei2014, atas nama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan JenderalGatot Subroto Kavling 38

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT CJ Feed Jombang,NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (12710), adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.

Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal 12 April2016, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal 12April 2016; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal 12 April 2016 Masa Pajak Maret 2015, menjadisebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: nihil Jumlah yang masih harus dibayar: nihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Januari 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.

NomorPut.89079/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP08089/NKEB/IWPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015, Nomor00002/167/15/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00002/167/15/057/16 tanggal12 April 2016 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP:01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lt. 21Jalan Jend.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP06826/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai,Masa Pajak Agustus 2014, Nomor 00487/107/14/057/15, tanggal 21Agustus 2015, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP06826/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai,Masa Pajak Agustus 2014, Nomor 00487/107/14/057/15, tanggal 21Agustus 2015; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Nomor: Agustus 2014, Nomor00487/107/14/057/15, tanggal 21 Agustus 2015, Masa Pajak Agustus2014, menjadi sebagai berikut:Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP : NihilJumlah yang masih harus dibayar : NihilBahwa demikian surat gugatan ini Penggugat sampaikan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 4107/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP06826/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00487/107/14/057/15 tanggal 21Agustus 2015 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21,

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00284/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 23September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00487/107/14/057/15, tanggal 21 Agustus 2015, Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21,Jalan Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat

No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.dan jejaka sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1016/70/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;2. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai 1orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6tahun;3. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugatbertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih6 tahun 11 bulan;4.

No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dantidak pernah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat;Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahtempat kediaman selama kurang lebih sembilan bulan dan upayauntuk menyelesaikan kemelut rumah tangga keduanya sudah pernahdilakukan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil.2.

No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam danpernikahan keduanya berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai denganPasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan a/Quransurah arRum ayat 21 yang lafalnya sebagai berikut:Zam) 9 5290 aSiss Saag Ugall giSucil Lely 3) aSundil Cpe aS) olla Oy! AGL) GyeArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya talah, Dia menciptakanuntukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasankasih dan sayang........

No.057 1/Pdt.G/2019/PA Spg.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ataudata perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimanayang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.