Perkutut 010 Mabes Polri membawa / ADHock Kapal KMN AL AMIN kepangkalan Dit Pol Air Polda Jatim;e Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan

No. 640 K/Pdt.Sus/20093.Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini agar Majelis Hakim AdHock berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom ) terhadap Penggugat apabila Tergugat lalai membayarnyasetelah perkara ini memperolah putusan yang berkekuatan huklum tetapdengan nilai nominalnya setiap hari Rp. 450.000,00 ( empat ratus limapuluh ribu rupiah ;DALAM POKOK PERKARA:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugattentang

Secanggang Kab.Langkat Sumatera Utara, setalah dilakukan pengejaran danpenghentian serta dilakukan pemeriksaan Dokumen kapal ternyatakapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuaialat tangkap yang digunakan dan dengan menggunakan alatpenangkapan ikan berupa Pukat Hela berpapan ( Otter Trawls) yangdilarang di jalur WPP RI 571 disesuai dengan Permen Kelautan danPerikanan nomor 18 tahun 2013 , selanjutnya kapal ikan tersebut di ADHOCK ke Pos Polair PR.

(Hakim Adhock), masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Plh.

,Sebagai Hakim Adhock berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiMataram tanggal 23 Maret 2020 Nomor : 4/PID.TPK././2020/PT.MTR. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal28 April 2020 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakimanggota, serta dibantu oleh RIANTO, S.H., M.H.., Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Hakim AdHock yang memutus,nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnyapara pihak;2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan HubunganIndustrial;Tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanHal. 28 dari 36 hal. Put.

TAR BinSYABUDIN selaku yang bertanggungjawab dalam pelayaran, maupun kepadaterdakwa I dan terdakwa II selaku pemilik kayu olahan itu, ternyata diketahui kayukayu olahan tersebut diangkut dan dimiliki tanpa dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);Oleh karena muatan kayu olahan yang dimiliki dan diangkut terdakwa I danterdakwa II tanpa dilengkapi dokumen yang sah, maka terhadap KM.TANPA NAMAdi ADHOCK ke Pos Sandar Polair Bantar diSelat

Oen Ijo 02 saksi adHock ke dermaga PPILampulo Banda Aceh;e Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kabaroe Oen Ijoeditemukan barang bukti berupa : Jaring untuk menangkap ikan pada kapalKM. Kabaro Oen Ijoe, Fiber untuk menampung hasil tangkapan ikan padakapal KM. Kabaro Oen Ijoe, dan ikan Sebanyak lebih kurang 5 (lima) Tonpada kapal KM. Kabaro Oen Ijoe;eBahwa yang menjadi Nakhoda KM.

., M.H sebagai Hakim AdHock, putusan mana pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebutdengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu oleh Musinah,S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Painan, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;Hakim Anggota,Gt 0aneneseeenenerseeSapta Diharja S.H., M.HumHakim Ketua Sidang,ne dtoFahmiron, S.H., M.Hum.Hakim AdHock,eeceeentncmece dtoEmria

Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI BinIBRAHIM selaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKUSelatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber DanaAPBD, DAK & Adhock

OKU SelatanNomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitia Pengadaan sesuaidengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & Adhock

Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIMselaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/PanitiaPengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SumberDana APBD, DAK & Adhock

rangka penguasaan kembali kepemilikan Helikopter Pemohon olehPemohon.Menimbang, bahwa tentang permintaan Pemohon pada Petitum (point 3)dan (point 5) menurut hemat Pengadilan, dikabulkan tidaknya harus denganinstrumen gugatan contentiosa atau gugatan perdata ke Pengadilan atau jikadisebutkan dalam Perjanjian bilamana terjadi sengketa akan diselesaikanHalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Nabmelalui Arbitrase, karena itu para pihak dapat memilih penyelesaian melaluiArbitrase permanen atau adhock

KARYA MITRA UTAMA (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Woloan 1,2,3 CV. MANDALA (AD HOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan BPP Spt. POLRES CV. BUNGA BAKUNG (AD HOCK) Tahun2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Objek Wisata Gunung Lokon CV. ORA ET LABORA (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Objek Wisata Gunung Mahawu CV.

BENTARA PRIMA (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Tinoor RM. Selvie CV. CITRA JAYA SAKTI (AD HOCK)Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Tumatangtang Pangolombian CV. GEBU INOVASI (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Paku Amian Tara tara CV.

CHRYSANT (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran ProyekPembangunan Pasar TomohonPT. LIBRA EPAT MATUARI (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran ProyekPeningkatan Stadion Parasamya Walian PT. MITRA KARYAPERKASA (AD HOCK) Tahun 2008 .1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran ProyekPeningkatan Stadion Kakaskasen III CV. KABEL MAS UTAMA(AD HOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran ProyekPembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PT.

ORA ET LABORA (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Objek Wisata Gunung Mahawu CV. BENTARA PRIMA (ADHOCK) Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Tinoor RM. Selvie CV. CITRA JAYA SAKTI (AD HOCK)Tahun 2008.1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek PembangunanJalan Tumatangtang Pangolombian CV.

BV 92682 TS dibawa / di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan Natuna.

Pembayaran Biaya Makan dan Minum kepada Depot Remaja 1040 30/12/2013 Pembayaran Biaya Makan Pembubaran Panitia AdHock sebanyak 375 dos termasuk pajakRp.937.500,009.375.000,00 Total Biaya Makan dan Minum 531.040.530,00 > Bahwa di dalam pelaksanaan tugas, terdakwa selaku ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa barang/jaasa Pemerintah yang seharusnya melakukanpemeriksaan, menerima dan mencatat serta membuat Berita AcaraPemeriksaan terhadap barangbarang yang diadakan oleh PejabatPengadaan atau Sekretaris

merupakankewenangan Pengadilan Negeri, masih ada pengadilan lain yangmempunyai kewenangan khusus memeriksa dan mengadili perkarapidana dan perkara perdata yang bersifat knusus pula, yang sifatnyamerupakan pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undangundang,seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata UsahaNegara, Pengadilan Militer, Pengadilan Perikanan, Pengadilan HubunganIndustrial, dan peradilan yang berbentuk lembaga seperti BPSK, KPPU,dan lembaga peradilan lainnya yang bersifat adhock

,MH Hakim AdHock masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakanHalaman 42 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRpada hari Kamis tanggal 24 Mei 2017 pada persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YUSNIDAR, SHPanitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A, SYUKRI, SH.

BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Pegawai Negeriyang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKUSelatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan ( Procurement Unit ) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sumber DanaAPBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina ProgramDinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan dan selaku Pejabat

BURHAIDI Bin IBRAHIM dalam jabatannya selaku Ketua PanitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan ( Procurement Unit ) Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnyapelaksanaan pekerjaan pembangunan Sumber Dana APBD, DAK & ADHOCK BidangBina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum KabupatenOKU Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Pegawai Negeriyang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKUSelatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan ( Procurement Unit ) Pengadaan Barang / PekerjaanKonstruksi / Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sumber Dana APBD, DAKHalaman 35 dari 142Putusan Nomor 17/Pid.SusTP K/2014/PN.Plg& ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & Bina Program DinasPekerjaan

SUMBER SUKSES GT. 6 R.16 No.4938 di Adhock dandikalwal kapal patrol polisi XXXI2004 menuju sekupang batam guna pemeriksaanlebih lanjut.Diperlihatkan foto kapal KM. SUMBER SUKSES GT. 6 R.16 No.4938 yangterdapat dalam berkas perkara kepada saksi dan saksi membenarkan kapal KM.SUMBER SUKSES GT. 6 R.16 No.4938 tersebut.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.g.

,MH Hakim AdHock masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakanpada hari Kamis tanggal 24 Mei 2017 pada persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YUSNIDAR, SHPanitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A, SYUKRI, SH.,MH MULYANTO, SH.,MH2. H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.

/PN.Pdg.Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu,tanggal 6 Agustus 2014, oleh Asmar S.H,M.H, selaku Hakim Ketua, Zaleka HG, S.Hdan Emria Fitriani SH,M.H, Hakim Adhock masing masing sebagai Hakim anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Agustus2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengandibantu oleh Arifin S.H, Panitera Pengganti