Ditemukan 1217835 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 30 Juni 2014 — DOLFULTON NENAT Als. FULTON
388 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
388 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
limapuluh delapan) kubik (daftar Pengukuran Hasil Hutan dan Berita AcaraPengukuran Hasil Hutan (terlampir dalam berkas perkara), di Meubel di PasarBaru, kemudian saksi Samuel Simanjuntak (Kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU)menghampirinya dan bertanya kepada saksi Rafael Taena (sopir truk) apakahsaudara melakukan pengangkutan kayu jati gelondongan tersebut dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian saksiHal. 1 dari 14 hal.
Izin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan atau IzinPengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBkK) dberikan untukkegiatan penebangan, pengumpulan, penampuangan danpengangkutan;2. Huruf "c"Penebangan kayu untuk pembangunan rumah tinggal palingbanyak 5 (lima) meter kubik. Bukti ini dapat kami lampirkansebagai Novum yang ditandai PK.IV;5.
Dokumen angkutan dengan menggunakan "SKSHH mengambil danmengangkut hasil dari hutan Negara;b.
Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014P.51/Menhut11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasaldari Hutan Hak;e Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur tentangIjin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu padaHutan Hak dan Lahan Masyarakat sebagai Penjabaran dariPermenhut Nomor : P.383/menhutll/2007;c. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 10a ayat (2) Permenhut No.
Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 semua hasil hutandari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalattermasuk alat angkutannya yang dipergunakan untukHal. 11 dari 14 hal. Put.
Putus : 21-02-2008 — Upload : 29-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590K/PID/2006 Tanggal 21 Februari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. BUSRIZAL bin M. TAJUDIN
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 24-06-2005 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801K/PID/2004 Tanggal 24 Juni 2005 — Utomo bin Kabul Wiyono; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan
358 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
358 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 17-10-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 94_PID_B_2011_PNBT_HUKUM_17102011_Lingkungan Tanggal 17 Oktober 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa SYAFRIZAL
363 — 7
363 — 7
Agam atau setidak tidaknya pada suatutempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat 2KUHAP, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnyahasil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikutwere cece Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatassaksi JPL Tobing didatangi oleh saksi Muhammad Nasar Pgl Candan saksi Syafrizal Pgl Zal
oleh pemilik kayu = apabilakayunya berasal dari hutan hak adalah SKAU sesuai dengan10Peraturan Menteri Kehutanan No. 33 tahun 2007 untuk kayuyang 21 jenis.Bahwa setelah dilakukan pengukuran kayu yang ~ dibawaterdakwa berjenis medang yang termasuk dalam jenis kayuyang terdaftar dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 33tahun 2007 yang apabila diambil dari hutan hak dokumenyang harus dimiliki adalah SKAU.Bahwa sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanansetiap mengangkut, menguasai, memiliki hasil
hutan harusdilengkapi bersama dengan dokumen atau SKSHH, apabilapada saat mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutantidak dilengkapi dengan SKSHH maka hasil hutan yangdiangkut tersebut illegal.Bahwa untuk mengangkut kayu yang berasal dari ladangmasyarakat/hutan hak maka surat yang diperlukan untukpengangkutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 33tahun 2007 untuk kayu yang 21 jenis adalah SKAU yangditerbitkan oleh wali nagari setempat sesuai dengan SKBupati namun diluar dari yang 21 jenis dalam
Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.3. Yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangansahnya hasil hutan.Ad.1.
HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURATSAHNYA HASIL HUTAN ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwatersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6(Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (Limajuta rupiah), dengan ketentuan~ apabila denda tidakdibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua)Bulan;213.
Register : 02-07-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 19-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 127 /Pid.Sus/2012/PN.SGT Tanggal 10 September 2012 — -ANTON BIN SAHRUL
-SYAMSUL BIN SARMIN
376 — 28
376 — 28
ANTON BIN SAHRUL dan terdakwa II SYAMSUL BIN SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 11 (sebelas) hari;3.
Muaro Jambi paraterdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek sungai gelam dan dari mobilmobil dump truk merk Toyota dyna Nopol BG 8100 BA yang diangkut oleh terdakwaI dan terdakwa II ditemukan kayu gergajian dan para terdakwa tidak dapatmenunjukkan dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan suratsurat keterangansahnya hasil hutan (SKSHH) dalam pengangkutan kayu tersebut.e Bahwa akibat terdakwa membawa kayu gergajian tanpa dilengkapi dengan IZINPEMANFAATAN HASIL HUTAN, DAFTAR KAYU OLAHAN
Muaro Jambi para terdakwa diberhentikan olehpihak kepolisian dari Polsek sungai gelam dan dari mobil dump trukmerk Toyota dyna Nopol BG 8100 BA yang diangkut oleh terdakwaI dan terdakwa II ditemukan kayu gergajian dan para terdakwa tidakdapat menunjukkan dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan suratsurat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam pengangkutankayu tersebut.Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke PolresMuaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.1.
Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterngan sahnya hasil hutan;Ad. I.
SYAMSUL BIN SARMIN telah mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnyahasil hutan berupa kayu gergajian jenis meranti sebanyak 406 keping atau 5,53 m3 yangseharusnya kayu gergajian yang diangkut oleh para terdakwa harus dilengkapi dan disertaidengan dokumen berupa IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN, DAFTAR KAYUOLAHAN, FAKTUR KAYU OLAHAN (FAKO) dan SKKB.
ANTON BIN SAHRUL dan terdakwa IT SYAMSULBIN SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan;2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masingmasing denganpidana penjara selama (satu) Bulan dan 11 (sebelas) hari;3.
Register : 24-07-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 19-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 139/Pid. Sus/2012/PN. Sgt Tanggal 19 September 2012 — -JAMILUS Bin LATIF
380 — 13
380 — 13
Menyatakan Terdakwa JAMILUS Bin LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;---------2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa JAMILUS Bin LATIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----------------------------------------------3.
hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut diatassebagai berikut :~~==Ad. 1 Setiap Orang; 22222 2n nnn nn nen nen nn nen n nee neeMenimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah menunjukkepada orang pribadai maupun Badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggapmampu dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;Menimbang
hutan berdasarkan UU no 41 tahun1999 tentang kehutanan adalah bendabenda hayati, non hayati dan turunannya, sertajasa yang berasal dari hutan;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999tentang kehutanan tidak menjelaskan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,namun diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUTII/200612tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pada pasal 1angka 49.
Dalam pasal angka 49 tersebut yang dimaskud dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasilMenimbang, bahwa dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri KehutananNomor : P.55/MENHUTII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal DariHutan Negara disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalampengangkutan Hasil hutan terdiri dari :a.
Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK));d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO));Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwapada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkatmenuju daerah Jambi dengan membawa kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak5 M3 (lima meter kubik) dengan mengendarai (satu) unit mobil truck PS 120 No.
Putus : 16-04-2013 — Upload : 17-06-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 82 / Pid.Sus / 2013 / PN.BGL. Tanggal 16 April 2013 — PANJIONO Bin WAGIMAN
28 — 13
28 — 13
Menyatakan terdakwa PANJIONO Bin WAGIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJIONO Bin WAGIMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;3.
Saksi: AGUS SUPRIYANTO (saksi ahli) ;bahwa hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebanihak atas tanah, dikelola Perhutani, sedangkan Hutan Hak/Hutan Rakyat adalahhutan yang berada pada tanah yang dibebanihak atas tanah, dikelola rakyat ;bahwa hutan lindung atau hutan sekunder kayunya tidak boleh ditebang olehsiapapun, sedangkan hutan yang lain boleh diambil hasil hutannya dengan izindari pihak yang berwenang ;bahwa hasil hutan adalah semua bendabenda hayati, non hayati dan
Nomor : P.30/ MenhutII/2012, bahwaPengangkutan kayu bulat, kayu hasil olahan hasil hutan hak,menggunakan Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan yang berasal darihutan berupa : Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atauSKAU (surat keterangan asalusul) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutankayu tersebut akan diangkut;bahwa pohon yang tumbang, kering atau mati didalam Hutan Alam Sekunder/Hutan Lindung kayunya tetap tidak
Pasal 78 ayat (7)Undangundang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dalam dakwaan PenuntutUmum dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1Menyatakan terdakwa PANJIONO Bin WAGIMAN, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 50 ayat (3) hurufh Jo.
Pasal 78 ayat (7) Undangundang Nomor 41 Tahun1999, tentang Kehutanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :2 Unsur barang siapa ;3 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanAd. 1 Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orangsebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ruman;Menimbang, bahwa terdakwa telah kedapatan mengangkut kayu hasil hutan darihutan alam sekunder (hutan lindung) RPH Wonorejo dengan menggunakan truk No.
Putus : 02-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SRAGEN Nomor 174 /Pid.Sus/2014/PN.Sgn Tanggal 2 Februari 2015 — SURATNO alias ENTUK Bin KROMO SARIYO (Alm).
50 — 7
50 — 7
ENTUK Bin KROMO SARIYOtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT HASIL HUTANTANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ;---------------2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);--------------------------------------------------------------------3.
Bahwa berdasarkan peraturan UndangUndang seseorang yang akanmengangkut kayu jati hasil hutan harus dengan cara membeli terlebihdahulu dari Perum Perhutani dimana setelah membeli kayu jati hasil13hutan dari Perhutani tersebut akan mendapatkan Surat KeteranganSyahnya Hasil Hutan (GKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat(FAKB). Bahwa setelah memperoleh SKSHH dan FAKB. tersebut makaseseorang baru boleh mengangkut kayu jati hasil hutan.
Dalam undangUndang ini yang dimaksud dengan pengangkutan adalah proses yangdimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat alat angkut yang membawa hasil hutan bergerakke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasilhutan dari alat angkut; Bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupakayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan, sebagaimana penjelasan Pasal 15 UndangUndang
Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ,sedangkan yang dimaksud dengan dokumen angkutan hasil hutan kayuantara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat,daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayuolahan.
Gondang Kab.Sambungmacan tersebut, maka terdakwa telah melakukan pengangkutankayu jati hasil hutan dengan secara sengaja.
Bahwa berdasarkan keterangan24ahli dari Perhutani ,bahwa Perum Perhutani KPH Surakarta tidak pernahmengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SGKSHH) untuk kayujatu hasil hutan sebanyak 85 batang kayu jati hasil hutan tersebut danterdakwa juga mengakui bahwa dalam mengangkut 85 kayu jati hasil hutantersebut dengan menggunakan alat angkut berupa truk Mitsubishi warnakuning Nopol AD 1840 F tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnyaHasil Hutan (GKSHH) maupun faktur angkutan kayu bulat
Putus : 24-11-2011 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 903/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. Tanggal 24 Nopember 2011 — SULISTIONO BiN PONIDI
39 — 9
39 — 9
Menyatakan terdakwa : SULISTIONO bin PONIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak telah mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan . "2.
Putus : 28-02-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2756K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI vs. ANTONI alias AAN bin USMAN ; SUHERMAN bin H. WALUYO
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 31-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 90_Pid_B_2015_PN_Ktp_Hukum_15062015_Bersama_sama_Memungut_Hasil_hutan Tanggal 15 Juni 2015 — HARUN Alias Pak USU Bin IDRIS (Alm), Terdakwa II JUMADI Alias JUM Bin IDUN (Alm) dan Terdakwa III SUDIANTO Alias TAPO Bin HAMZAH,
103 — 40
103 — 40
Menyatakan Terdakwa I HARUN Alias Pak USU Bin IDRIS (Alm), Terdakwa II JUMADI Alias JUM Bin IDUN (Alm) dan Terdakwa III SUDIANTO Alias TAPO Bin HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA SECARA TIDAK SAH MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN ;2.
Ketapang Kalimantaan Barat, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang, Mereka Yang Melakukan, MenyuruhMelakukan Dan Turut Serta Melakukan Secara Tidak SahMemanen dan atau Memungut Hasil Perkebunan, yang dilakukanoleh para terdakwa dengan cara atau setidaktidaknya dengan caraantara lain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,bermula ketika terdakwa Harun Als Pak Usu Bin Idris (Alm) mengajakterdakwa II
No.: 90/Pid.B/2015/PN.KTPBahwa Para Terdakwa bukan karyawan perusahaan yang diberitugas untuk memanen ataupun mengangkut hasil panen buahkelapa sawit milik PT. LAB;Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai lahan di areal perkebunanPT. LAB;Bahwa lahan milik terdakwa I. HARUN telah diganti rugi oleh pihakperusahaan;Bahwa terdakwa I.
No.: 90/Pid.B/2015/PN.KTPe Bahwa yang dimaksud dengan pencurianberdasarkan UndangUndang No. 39 Tahun 2014tentang perkebunan adalah setiap orang secaratidak sah yang memanen dan/atau memunguthasil perkebunan.e Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuksebagaimana dalam laporan Polisi tersebuttermasuk perbuatan memungut hasil perkebunansecara tidak sah sesuai dengan UU No. 39 Tahun2014 tentang perkebunan.e Bahwa setelah dicek ke lapangan, bahwa TBS yang diambil olehPara Terdakwa berada di Areal Perkebunan
Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memengut Hasil Perkebunan Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemenyang bersifat alternatif yakni Secara Tidak Sah Memanen dan/atauHalaman 29 dari 41 Put. Perk.
.: 90/Pid.B/2015/PN.KTPMemengut Hasil Perkebunan dimana dari semua elemen tersebuttidaklah harus terpenuhi kesemuanya, melainkan apabila salah satutelah terpenuhi maka telah cukup alasan untuk menyatakan unsur initerpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Tidak Sahadalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidakmempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undangundang dantanpa dilandasi suatu kewenangan dan
Putus : 07-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/PID.SUS/2015 Tanggal 7 Desember 2015 — ALI BADRUN
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014:Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa ALI BADRUN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Meimasih di tahun 2013 bertempat di kawasan Hutan Negara Perum PerhutaniPetak 31 RPH Sampang yang terletak di Dusun Buker, Desa Karang Anyar,Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, Terdakwa dilarang menebangpohon atau memanen atau memungut hasil
negara tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidanaPasal 78 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf eUndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSampang tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut :1.Menetapkan Terdakwa ALI BADRUN telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon,atau memanen atau memungut hasil
Register : 12-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN Tbk Tanggal 6 Oktober 2015 — MAULANA BIN ROZALI
57 — 17
57 — 17
Menyatakan Terdakwa MAULANA Bin ROZALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
Register : 09-07-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 15-01-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 203/Pid.Sus/2012/PN.Trk Tanggal 8 Agustus 2012 — -NASMAN DEWAYANA BIN NASIR
349 — 10
349 — 10
Menyatakan terdakwa NASMAN DEWAYANA BIN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT, MENGUASAI, MEMEILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ;2.
Menyatakan terdakwa NASMAN DEWAYANA BIN NASIR terbukti bersalahmelakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamsama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)atau Faktur angkutan kayu olahan (FAKO) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 (7) UU RI No.41 Tahun 1999 TentangKehutanan dalam surat dakwaan kami ;2.
Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atau Faktur angkutan kayu olahan(FAKO), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Mangasa Situmorangdan saksi Budi
Bulungandengan cara terdakwa mengambil kayu yang sudah dipotong yang berada beradadipinggir sungai kemudian dipotong sendiri sehingga berbentuk kayu olahan danterdakwa angkut dengan menggunakan sarana angkut (satu) perahu dompeng(daftar pencarian barang) ;Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengansurat keterangan sahnya hasil hutan berupa faktur kayu olahan (FAKO) atau notaperusahaan, yang berdasarkan pemeriksaan kayu olahan tersebut oleh terdakwarencananya sebagian
UNSUR TANPA HAK MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKIHASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGANSAHNYA HASIL HUTAN;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwamengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasil hutan dengan menggunakanperahu dompeng ;e Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekirapukul 06.00 wita di Beringin III RT.05 Kel. Selumit Pantai Kec.
Menyatakan terdakwa NASMAN DEWAYANA BIN NASIR telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT,MENGUASAI, MEMEILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPIBERSAMASAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASILHUTAN ;2.
Register : 24-07-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor No. 98/Pid.Sus/2014/PN.Tjg Tanggal 1 Juli 2014 —
23 — 5
23 — 5
ABDUL WAHID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. WAHDINOR Als H. WAHDI Bin H.
Putus : 03-03-2008 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607K/PID/2007 Tanggal 3 Maret 2008 — TAN KIAM SENG alias ASENG bin TAN SU WENG
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
N.GFeryantinidokter pemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 Nopember2007, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, denganhasil pemeriksaan sebagai berikut :7 Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktibersalah, hasil
Putus : 16-01-2008 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783K/PIDSUS/2007 Tanggal 16 Januari 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi ; YULIANA Binti SOFYAN
385 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
maupun secara bersamasama atas tanggungjawabnya masingmasing pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 sekitar pukul21.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2006 atausetidaktidaknya dalam tahun 2006, disekitar rumah dan bangsal kayu milikterdakwa di Jalan Lingkar Timur Tanjung Lumut No.25 Rt.03 Kel.Eka JayaKecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telahmengangkut, menguasai atau memiliki hasil
hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupakayu gergajian sebanyak 1.966 keping = 46,9454 M8 jenis kelompok RimbaCampuran, panjang antara 3 sampai dengan 5 M dan 4 sampai dengan 5 M,tebal antara lain 8 X 12 cm, 10 X 12 cm dan 3 X 4 cm, dengan cara sebagaiberikut :Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 sekitar pukul 19.30 wib melintas 2(dua) unit kendaraan Datsun mengangkut kayu dari arah Kumpeh llir KabupatenMuara Jambi di Jalan Umum Kumpeh Ulu,
Padasekitar pukul 21.00 wib tanggal 22 Mei 2006 tersebut Tim dari Polda Jambimelakukan pemeriksaan terhadap kayu gergajian milik terdakwa yang beradadisekitar halaman dan bangsal kayu milik terdakwa ditemukan kayu gergajiansebanyak 1.996 keping = 46,9454 M3, setelah ditanyakan dokumen dari kayugergajian tersebut ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SGKSHH) dan mengatakan bahwa kayutersebut dibeli dengan uang modal dari orang tua terdakwa yang bernamaSofyan
Menyatakan terdakwa Yuliana binti Sofyan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara bersamasama, berupa kayugergajian/olahan sebanyak 1.966 keping = 46,9454 M3 jenis kelompokrimba campuran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 tahun 1999 tentangKehutanan Jo.
tahunterhadap pelaku kejahatan dibidang kehutanan, maka jelas programpemerintah untuk membrantas pelaku kejahatan Kehutanan mustahiltercapai ;Bahwa kami menyadari dan memahami Penjatuhan pidana bukanlahsarana balas dendam, namun ditinjau dari satu aspek tujuan pemidanaanyaitu :Agar membuat jera pelaku dan diharapkan menjadi peringatan bagimasyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa, makapenjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa ini,tidak akan membuahkan hasil
Putus : 05-07-2007 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2155K/PID/2006 Tanggal 5 Juli 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKO ; JUPNI BIN H.SATIM
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
N.GFeryantinidokter pemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 Nopember2007, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, denganhasil pemeriksaan sebagai berikut :7 Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktibersalah, hasil
Putus : 10-10-2006 — Upload : 29-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2090K/PID/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERUI vs. SUPARLAN PASAMBUNA
25 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/PID/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — SRIHARDONO panggilan SRI alias
GEPENG
828 — 507 — Berkekuatan Hukum Tetap
828 — 507 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 607 K/PID/2015Memang ada baiknya pencurinya diketahui untuk mempermudah pembuktiandalam pemeriksaan di pengadilan walaupun hal tersebut tidak mutlak;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan keuntungan yangdiperoleh oleh Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG denganmembeli 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin hasil curian dengan harga sebesarRp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada keuntungankarena harga yang dibeli Terdakwa merupakan harga pasar/standar, sehinggaTerdakwa
Dari uraian di atas,Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG harusnya patut curigaterhadap sapi tersebut dari hasil kejahatan tersebut;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidakmengetahui barang tersebut berasal dari suatu kejahatan;Menurut kami Penuntut Umum bahwa dari pertimbangan tersebut di atas,sangatlah tidak masuk di akal karena Terdakwa GEPENG dan saksi TOTOpanggilan PAKDE ACEH adalah tetangga walaupun tidak bersebelahan tetapiTerdakwa GEPENG mengetahui pekerjaan
Dari hal tersebut, TerdakwaGEPENG patut curiga terhadap 1 (satu) ekor sapi berasal dari hasil kejahatanyang dilakukan oleh saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH. Bahwa berdasarkanketerangan saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH selama ini telah beberapa kalimencuri sapi milik orang lain dan dari hasil mencuri tersebut, saksi TOTOHal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015panggilan PAKDE ACEH menjual kembali kepada Terdakwa SRIHARDONOpanggilan SRI alias GEPENG sebanyak 4 (empat) kali.