Ditemukan 3342 data
30 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
MONDELEZ INDONESIA TRADING;;
28 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DOREMI INDONESIA TRADING
6 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT 4LIFE INDONESIA TRADING;;
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Metro Corp Indonusa ; PT Truba Raya Trading
9 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DOREMI INDONESIA TRADING
9 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DOREMI INDONESIA TRADING;;
108 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA tersebut;
KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA dan DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kyungseung Trading Indonesiamerupakan jasa yang dikenakan pajak (jasa maklon);b Penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan di DalamDaerah Pabean. Dalam hal ini fiskus berpendapat bahwa jasa tersebuttelah diserahkan sejak barang selesai dikerjakan sehingga dengandemikian jasa telah diserahkan di Dalam Daerah Pabean;c Penyerahan dilakukan dalam kegiatan atau pekerjaannya yaitupenyerahan jasa jahit/maklon;e.
KYUNGSEUNG TRADING INDONESIASkema BEkspor Pakaian Jadi Pabean Ind.Penerima JasaKyungseung Trading Co. Ltd.(KTCL)4ABahan PakaianMilik KTCLLuar ' Pabean Ind.Bahan PakaianOQ OCs ==O TH RM Jual = 1.000Profit = 1.000(Value Added) VvPemberi JasaPT Kyungseung Trading Ind. Jasa = 1.000Milik KTCL Value Added = 1.000 Kyungseung Trading Co. Ltd.
(KTCL)4Bahan PakaianJual = 10.000IE"kVvLuar oO sInd. as:Pabean Ind i pGOPabean Ind. erI Jual = 11.000m Cost = (10.000)Profit= 1.000p (Value Added)Oorv PT Kyungseung Trading Ind.CsTT) Jasa = 1.000Value Added = 1.000Bahan PakaianCost = 10.000 halaman 12 dari 22FACTORY :JL.
Kyungseung Trading Indonesia27Adapun rincian tanggapan Pemohon Banding atas argumentasi yuridis DirekturJenderal Pajak adalah sebagai berikut:1 Argumentasi yuridis Pasal 12 ayat (1) UU PPN 1984 tidak tepat karena Pasal12 tersebut mengatur tempat terutang. Pasal ini baru bisa dipakai apabilajasa tersebut memang terutang (memenuhi syaratsyarat tersebut di atasdan lihat juga penjelasan kami dalam poin 2.2.2).
KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA tersebut;Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/201130Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jum/at, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SHARP TRADING INDONESIA;
PT SHARP TRADING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 26
RUDIANTO TOBING, DKK VS PT MULTI TRADING PRATAMA
Siak Propinsi Riau, Agama:Islam, Pekerjaan: Sopir di PTMULTI TRADING PRATAMA,selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT4;RICO SAPUTRA, Umur: 26 tahun, Alamat: Jl. Raya Bunut RT/RW001/001 Desa Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang Kab.Siak PropinsiRiau, Agama : Islam, Pekerjaan: Sopir di PT MULTI TRADINGPRATAMA, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;Halaman dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat. SusPHI/2014/PN.Pbr6.
Siak Propinsi Riau, Agama: Islam,Pekerjaan: Sopir di PT MULTI TRADING PRATAMA, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 6;7. BUYUNG HARIANTO, Alamat: Bunut Gang Pepaya RT/RW 002/001Desa Pinang Sebatang Timur Kec.Tualang, Kab.
., yang masingmasing merupakan Advokat dan Penguruspada Lembaga Bantuan Hukum SBSI, beralamat di Jl.Rusa No.18 SukajadiPekanbaru, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya disebut:PARAPENGGUGAT;PT MULTI TRADING PRATAMA berkedudukan di JI.Pertiwi Kompleks Pelindo Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang (PT BITUMEN)Perawan Kab.Siak Sri Indrapura, yang diwakili olenDirektur UtamaABDUL GAFFAR, S.E., M.M., dalam hal ini memberikan
MULTI TRADING PRATAMA) UNTUKMELAKUKAN GUGATAN TERHADAP PT. MULTI TRADINGPRATAMA...... dan seterusnya.Oleh karena itu, surat kuasa tertanggal 20 Desember 2013 adalah tidaksah dipergunakan di depan Pengadilan. Hal tersebut Sesuai PutusanMahkamah Agung No. 531 K/Sip/1973/2571974;Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang digariskanPasal 147 RBG dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun1994;e Bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 RBG dan SEMA No. 1 tahun 1971jo.
tidak sah dan tidak mengikat, dangugatan yang diajukan tidak dapat diterima.e Bahwa jika dilinat surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 20Desember 2013,jelas surat kuasa tersebut tidak memenuhi syaratformil sebuah surat kuasa khusus, karena tidak menyebutkan secararingkas dan kongkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan,halmana dapat dibuktikan dari kalimat dalam Surat Kuasa ParaPenggugat tersebut yang menyebutkan:Mewakili dan Membela Kepentingan Hukum Para Pemberi Kuasa(Para Pekerja PTMULTI TRADING
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DOREMI INDONESIA TRADING
6 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT 4LIFE INDONESIA TRADING;;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SHARP TRADING INDONESIA;
PT SHARP TRADING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT 4LIFE INDONESIA TRADING;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT 4LIFE INDONESIA TRADING;;
3 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DOREMI INDONESIA TRADING
5 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT 4LIFE INDONESIA TRADING;;
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT 4LIFE INDONESIA TRADING;;
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT 4LIFE INDONESIA TRADING
4 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT 4 LIFE INDONESIA TRADING;;
410 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY tersebut;
PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY VS STARBUCKS CORPORATION, DK