, makaberdasarkan Pasal 200 (10) dan (11) HIR apabila terlelang tidak bersedia untukmenyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang besertakeluarganya akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu dengan bantuan yangberwajib dar tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukanoleh pemenang lelang, Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelang yangdilakukan oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 11 (11) UndangUndang No.49 tahun 1960 No.156, TLN

No.2014 jo TLN No.2104), sebagaimanayang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (Terbantah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim,Penetapan Ketua Pengadilan Karawang Nomor : 18/Pen/2009/39/Pdt.G/1998/PN.Krw., tanggal 15 Juli 2009 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangandengan ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya tentang Eksekusi;Menimbang, bahwa dalil Pembantah bahwa Segel Jual Beli antara AbdulSomad kepada Entjim bin Lasam yang dijadikan bukti T II5 dan menjadi bahanPertimbangan

, maka jelas Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar, makabantahan Para Pembantah harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat adanya bantahantersebut harus dibebankan kepada Para Pembantah secara tanggung renteng;Memperhatikan, semua ketentuan perundangundangan yang berhubungandengan perkara ini, termasuk Undang Undang No.49 tahun 1960 No.156, TLNNo.2014 jo TLN

No. 49Prp tahun 1960 (TLN. No.2104 Lembaga Negara No. 156 Tahun 1960).Bahwa dengan demikian Tergugat telah tidak melaksanakan prosedurundangundang dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2003 Tergugat telahmenerbitkan surat keputusan/surat perintah penjualan barang sitaan Nomor:SPPBS32/PUPNC.18.01/2003 atas nama debitur H.

diatasnya teruraidalam SHM No. 201 atas nama Djamaludin Malik, terletak di Desa Perak,Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena mengesampingkan prosedur hukumyaitu:Para Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi.Para Penggugat mendengar adanya lelang justru dari pembeli lelang(Tergugat IV) dengan harga Rp 311.000.000,Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.49 Prp tahun 1960dan pasal 11 ayat 6 ke1 UU no. 49 Prp tahun 1960 (TLN

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 5258/Pdt.G/2018/PA.Sby dicabut3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Penetapan Nomor 5258/Pat.G/2018/PA.

muka.Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bermaksudmengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim terlebin dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan permohonancerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon terikat olehketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 1983 No. 13 TLN

rekonvensi harus dinyatakan tidak beralasanmenurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum Syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:DALAM KONVENSI :Hal 42 dari 44 Putusan

Bertentangan dengan undangundang agraria(pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian untuk orang asing yangberkedudukan di Indonesia) PP 41/1996, LN 199659, TLN 1644, Pasal5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), jangka waktu sewa tertentu yang diaturdengan tegas dan jelas;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Gianyar tidak

Pada 10 Maret 2008 pemerintah menetapkan KELsebagai Kawasan Strategis Nasional (selanjutnyadisingkat KSN) yaitu Lampiran X angka 4 PP Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833)sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor68 dan TLN 4725), khusus Pasal 1 angka 17 junctoPasal 6 huruf c juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a junctoPasal 9 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2008 juncto Pasal1 angka 28 juncto Pasal

pemerintah kabupaten/kota bertugas danberwenang:a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;b. ..5n. memberikan pendidikan, pelatinan, pembinaan, dan penghargaan;0. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; danBahwa Urusan lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana maksud UU P/PLingkungan Hidup, dalam kerangka urusan pemerintahan adalahmengacu pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN

Tenaga kerja;b. ..5c. pertanahan;d. lingkungan hidup;Qe...Bahwa akan tetapi kekhususan bagi Pemerintahan Aceh diatur dalamUndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633, selanjutnya disingkat UUPemerintahan Aceh), termasuk di dalamnya Kabupaten Aceh Tamiangadalah bagian dan terintegrasi dalam wilayah dan pemerintahan diHalaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 498 K/TUN/2017Provinsi Aceh.

Penguaasaan Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 64/KTM/V/2006 Tanggal 24 Mei2006 menerangkan riwayat tanah dikuasai sejak tahun 1992 yang disaksikan olehKetua RT dan Ketua RW setempat yang ditandatangani oleh Lurah Tamarunangdan diketahui oleh Camat Mariso ;Bahwa dari keterangan uraianuraian di atas Tergugat terbukti telah melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranyanya : Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No. 5 Tahun 1960;LN 1960104 TLN

Penguaasaan Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 64/KTM/V/2006 Tanggal 24 Mei2006 menerangkan riwayat tanah dikuasai sejak tahun 1992 yang disaksikan olehKetua RT dan Ketua RW setempat yang ditandatangani oleh Lurah Tamarunangdan diketahui oleh Camat Mariso ;Bahwa dari keterangan uraianuraian di atas Tergugat terbukti telah melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranyanya :e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No. 5 Tahun 1960;LN 1960104 TLN

Pasal 84UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassaratau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dalam sebuah daftaryang disediakan untuk itu.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara konvensi ini.DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksuddan

September 2004, LN RItahun 2004 Nomor 95 TLN RI tahun 2004 Nomor 4419), dan oleh karenaitu berkaitan dengan perkara a quo lebih tepat menggunakan dan ataumenerapkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut,mengingat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai ketentuan yangbersifat knusus (Lex Specialis) dan keberadaannnya relatif

baru,diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004, LN RI tahun2004 Nomor 95 TLN RI tahun 2004 Nomor 4419, (Posterion), telahmemenuhi syarat penerapan AsasL ex Spesialis D erogat LegiGeneralis maupun Asas Lex Posteriori Derogate Legi Prion; Bahwa dilinat dari aspek ancaman pidananya atau sanksi dalamUndangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 44 Ayat (3)maksimal 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkaraperempuan berhadapan dengan hukum bagi hakhak perempuan pascaperceraian, maka sesuai prinsip keadilan yang setara majelis menyatakanTermohon berhak menerima nafkah anak, yang perinciannya sebagaimana yangtelah disepakati;Menimbang, bahwa atas segala pertimbangan tersebut, Pasal 41 huruf (c)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (LN Tahun1974Nomor 1 dan TLN

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 3392/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut3.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 388/Pdt.G/2015/PA Mks2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, TERGUGATterhadap Penggugat, PENGGUGAT;3.

Bahwa Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(LN.Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756), dengan tegas menyatakan :Pasal 1 angka 5:"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang danbertangqungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar".Pasal 98 ayat (1) :"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan

(vide bukti posita gugatanPenggugat angka 8 dalam perkara aquo).Bahwa Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(LN.Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756), dengan tegas menyatakan :"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas penqurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan,Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT YYK.baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan

Bahwa, setelah diundangkanya Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LNNO.22/2006 dan TLN MO.4611) yang diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 2006,kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama semakin luas, termasuk sengketa hakmilik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi sariah (Pasal 49jo Pasal 50 beserta penjelasan undangundang Nomor. 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama perubahan atas undangundang Nomor 7 Tahun 1989

Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perkara di PengadailanNegeri Sidoarjo Nomor Perkara 160/Pdt.G/2007/PN.Sda; a quo adalah PerkaraPerbuatan Melawan Hukum, sedangkan gugatan Penggugat di Pengadilan AgamaSidoarjo ini adalah gugatan kewarisan;Bahwa, setelah diundangkanya Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LNNO.22/2006 dan TLN MO.4611) yang diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 2006,kewenangan (kompetensi) Pengadilan

Putusan Nomor 485 K/TUN/2017Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNTahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) juncto PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda);Bahwa akan tetapi kekhususan bagi Pemerintahan Aceh diaturdalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan

Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633,selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Aceh), termasukdidalamnya Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dan terintegrasidalam wilayah dan pemerintahan di Provinsi Aceh.

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 3610/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabutPenetapan Nomor 3610/Pat.G/2019/PA. Sby.hal. 13 dari 15 hal.3.

dan membiarkan proses penuntutandalam perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan kasasi :Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudahtepat dan benar ;Bahwa Terdakwa didakwa atas surat dakwaan yang telah dinyatakan dicabutdan dinyatakan tidak berlaku yaitu UndangUndang No. 22 Tahun 1997berdasarkan Pasal 153 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 LN Tahun 2009No. 143 TLN

No. 358 K/PID/2017karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undangundang);Bahwa dalam hal ini perlu dipersandingkan antara UndangundangNomor 1 Tahun 1946 yang dikenal sebagai KUHP berisikan Normanorma Hukum Pidana secara umum dan Undangundang No mor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(PKDRT), sebagai ketentuan yang bersifat knusus dankeberadaannnya relatif baru (diundangkan di Jakarta tanggal 22September 2004, LN RI tahun 2004 No. 95 TLN RI tahun 2004Nomor 4419), dan

itu berkaitan dengan perkara aquolebin tepat menggunakan dan atau menerapkan UndangundangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga (PKDRT) tersebut, mengingat beberapa alasan yangdapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa UndangundangNo mor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),sebagai ketentuan yang bersifat knusus (Lex specialis) dankeberadaannnya relatif baru, diundangkan di Jakarta tanggal 22September 2004, LN RI tahun 2004 No mor 95 TLN

RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara Nomor 2632/Pdt.G/2020/PA.Mks.