Partai Golkar sebesar Rp.165.750.000,00.

Pemilihan KepalaDaerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dengan demikianpenggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut tidak dapatdipertanggungajawabkan oleh terdakwa, yang semestinya bantuankeuangan partai politik tersebut dipergunakan sebagai danapenunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariatdewan pimpinan cabang partai politik dalam hal ini Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten MusiBanyuasin, serta penggunaan bantuan keuangan partai politik

Jumlah dana bantuan Keuangan untuk partai politik Rp. 69.990.700,00DPC Partai Gerindra Kabupaten Musi Banyuasintahun 2011 yang telah dibayarkan oleh PemerintahKabupaten Musi Banyuasinhim 20 dari 32 him Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGb. Realisasi dana bantuan Keuangan partai politikyang dimasukkan ke kas DPC Partai GerindraKabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 Rp. 0,00c.

PolitikTahun 2011 DPC Partai GERINDRA Kab.

DPC PARTAI GERINDRA;him 24 dari 32 hlm Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGDikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten MusiBanyuasin;7.

anggota dan pemberhentian antar waktuanggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangandengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnyabertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran DasarPartai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide :Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Hanura) bertentanganHal. 2 dari 10 hal.

SaudaraSudjono Budiono, khususnya mandat dari partai untuk memprosesmandat partai sesuai dengan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa disebabkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang mengaturtingkatan pemberian saksi kepada anggota partai dan bertentanganpula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (9) Anggaran Rumah TanggaPartai Hanura yang memberikan hak kepada anggota partai untukmembela diri apabila dikenai sanksi, maka sepatutnya yang muliaHal.

pelanggaran hukum dengan melakukan perjudiandan tertangkap tangan oleh Kapolres Bojonegoro, bahwa alasanTergugat menjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasarkeputusan partai merupakan tindakan yang sewenangwenang, danbertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura ;Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11disebutkan Partai (Hanura) berasaskan Pancasila, selanjutnya dalampasal 17 ayat (3) salah satu Misi Partai Hanura adalah menegakanhak dan kewajiban asasi manusia

No. 557 K/PDT.SUS/201 1Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapanhukum karena penyelesaian di Internal Partai Hanura tidak mungkindilaksanakan karena memang Termohon Kasasi (Partai Hanura) tidakberniat menyelesaikan sengketa partai tersebut di Internal Partai, hal ininampak jelas dan terlihat adanya Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Partai Hanura (Termohon Kasasi)atas Pemecatan Sudjono Budiono (Pemohon Kasasi) dari keanggotaanPartai Hanura tertanggal

26 April 2011 (Vide bukti P.5) sama sekali tidakmendapatkan tanggapan/jawaban dari Partai Hanura (Termohon Kasasi) ;Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai Hanura melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik adalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Partai Hanuratidak memiliki alat kKelengkapan Partai yaitu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk yang telah didaftarkan/disampaikan kepadaKementerian sebagaimana ketentuan

Kedaulatandan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai AnggotaDPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL)Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yangdiajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suaraterbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan danberdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang

Kedaulatanyang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadapkepengurusan Partai Kedaulatan.. dst.

Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internalantar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ; Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masingmasing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah,maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politiktersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papuamelalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yangmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuaiHalaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.440dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20

Juli 2011, tentang Pemberhentian danPencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atasnama Penggugat ; .3.

lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ----------------- 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); ---------Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); --------------------------------Dirampas untuk Negara;----------------------------------------------------------------------------------------- 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai

MAARUFyang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama /stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SEdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang saksi tidak tahuberapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartunama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMADNUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan bagikan kepada saksidan juga teman

yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi HADIR mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang

poliik PPP Sekitar dua tahun, saat ini saksi masihmenjabat sebagai bendahara partai PPP, dan pada tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) serta Terdakwa berpesankepada saksi Asing dan saksi Akbar agar nanti orang yang mendapatkan uang tersebut padatanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih partai dan wajah orang yang ada pada setiker terse but ma an a a a mn ae mee nnnBahwa benar Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Nur, S.E. yang saat ini sedangmencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai PPPdengan nomot urut 7; ssp ee eee eee Bahwa benar terdkawa mendapatkan

uang kepada saksi Asing dan saksi Akbar serta memberikan setiker berg ambarCalon Legislatif Anmad Nur dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, sertaberpesan kepada saksisaksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 pada saat pemungutanSuara pemilu agar memilih partai dan orang yang ada pada gambar setiker tersebut, dalamhal ini yang diminta oleh terdakwa adalah memilih Partai Persatuan Pembangunan dengancalon legislatif Anmad Nur, S.E nomor urut 7. ; mn ee a Menimbang, bahwa perbuatan

Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah bergabungdengan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) di Kota Malang; 2. Bahwa, pada Pemilihan Umum 2014 Penggugat bersamasama dengan R.Purwono Tjokro Darsono, Drs, dan Drs.

Hal ini telah diakui oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang,Ahmad Ilman Gama (ketika 2014, menjabat sebagai Sekretaris DPC PartaiHanura Kota Malang), dalam Rapat Gelar Perkara yang dilaksanakan olehKantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan dihadiri oleh unsur PartaiPutusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 7010.Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura, KPUD Kota Malang, KesbangpolKota Malang, dan Penggugat serta beberapa unsur lainnya.

Purwono Tjokro Darsono, Drs adalah kaderdan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Malang; Bahwa, pada bulan September 2018, Drs.

Purwono TjokroDarsono, Drs yang telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang(PBB) dan bahkan sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) KotaMalang haruslah tidak ditunjuk mewakili Partai Hanura karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa, merujuk pada status keanggotaan Partai Bulan Bintang dari R.Purwono Tjokro Darsono, Drs, maka secara sah menurut hukum dan normahukum yang berlaku, Keanggotaan Partai Hanura dari R.

PurwonoTjokro Darsono pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalahsepenuhnya menjadi urusan internal partai politik dan bukan menjadikewenangan Tergugat. Dalam hal ini, seandainya benar Sdr. Drs. R.Purwono Tjokro Darsono bukan lagi menjadi anggota Partai Hanura makatentu Partai Hanura akan menyampaikan hal tersebut kepada KPU KotaMalang sehingga KPU Kota Malang tidak akan dapat mengajukan Sadr.Drs. R.

,M.Si yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa,Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra dan Partai Nasdem;.

H.Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., yang telah menjadi Gubernur Defenitifmerupakan hak mutlak dari partai pengusung pasangan calon MuhammadSani dan Nurdin Basirun atau yang disingkat (SANUR) yaitu PartaiNasdem, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PersatuanPembangunan dan Partai Gerindra;.

Memutus pembubaran partai politik;d.

Memutus pembubaran partai politik; dan;d.

DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA(GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54,Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;11. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIARAYA (GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Keduanya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.

,dan kawankawan, Para Pengurus DPP Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) dan Para Advokat Lembaga AdvokasiHukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono Rm, Nomor54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Para Termohon Kasasi;Halaman 2 dari 9 hal. Put.

Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk menerbitkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untukmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Anggota Partai Gerindra danmengembalikan hakhak Pelawan sebagai Calon Terpilin Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilinan 2 dari Partai GerindraPeriode 20192024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019tanggal 13 Agustus 2019;.

Nomor 1327 K/Pdt.SusParpol/2020Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang UndangParpol), penyelesaian sengketa internal partai harus diselesaikan lebihdahulu oleh Mahkamah Partai karena termasuk kedalam penyelesaianberdasarkan yuridiksi knusus (specific jurisdiction) sebagai peradilan extrajudicial dalam perkara a quo oleh internal partai politik melalui MahkamahPartai

Politik GERINDRA disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA,apabila penyelesaian oleh Majelis Kehormatan Partai tidak tercapai makabarulah penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti sengketa a quodiajukan dan diselesaikan dalam internal partai melalui Majelis KehormatanPartai GERINDRA, maka gugatan perlawanan a quo prematur dankarenanya perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang

Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu~ kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati; (Bukti KL 86) Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

untuk Kebun Tanjung Jati; (Bukti KL 113)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Partai Besar Dan ImporNo. 01/GM/SSM/11/2013 tertanggal 06 Nopember 2013,atas 46.500 kg (empat puluh enam ribu lima ratuskilogram) pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 02/GM/SSM/11/2013 tertanggal 07 Nopember 2013,atas 31.100 kg (tiga puluh satu ribu seratus kilogram)pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 31/12/BA/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

GERINDRA, partai PDIP, Partai GOLKAR, dan PartaiHANURA di Desa Soagimalaha, serta Partai NASDEM di Desa Tewil dan DesaWailukum milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba dengan databerupa Salinan Form C1 yang dimiliki oleh saksi dari Partai Politik danPanwaslu, sehingga pada pleno tersebut tinggal hanya mencocokan data jadidan pada saat itu tidak ada masalah yang terjadi ;wonee Bahwa setelah selesai dilaksanakannya pleno Panitia PemilihanKecamatan (PPK) tersebut kKemudian mulai hari kamis

Pada saat Pleno terbuka KPU hari Senin tanggal, 29 April 2019sampai dengan hari minggu tanggal 05 Mei 2019 rapat berjalan lancar ;woneen === Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal O06 Mei 2019 saatdilaksanakan pleno DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Timur 1,pleno untuk kecamatan Kota Maba terjadi protes dari saksi partai karena adaperbedaan angka pada perolehan suara antara C1 KPPS dengan DAA1 PPKDPRD Kabupaten/Kota untuk Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai GOLKARdan Partai HANURA di

14 TPS Desa Soagimalah Kecamatan Kota Maba, KabHaltim serta Partai NASDEM di 2 TPS desa Tewil dan 3 TPS Desa Wailukumuntuk caleg DPRD Kab/Kota di Dapil Haltim 1 sehingga di rekomendasikanuntuk buka kontak untuk membaca surat Suara ulang di 30 TPS di kecamatankota Maba dan hasilnya di peroleh terjadi perbedaan angka untuk PartaiGERINDRA, partai PDIP, partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS diDesa Soagimlaha dan Partai Nasdem di Desa Tewil dan Desa Wailuku ; wonee Bahwa perubahan data jumlah suara

suara partai Gerindra, PDIP, Golkar dan Hanura.

SOAGIMALAHA SOAGIMALAHASUARA PARTAI/CALEG C1 DAA1 No SUARA PARTAI/CALEG C1 DAA9 KPP PPK KPPS 1Ss PPK2 PARTAI GERINDRA 8 8 3 PARTAI PDI PERJUANGAN 4 3 Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos 1 t = =NYOMAN ~~ MUNINJAYA 1 DJON NGORAITJI, SH5 4 23 20ANTARA, STM.

Nasdem Kabupaten Batu Bara yanglama dimana sekjennya adalah Amran,SH, bendaharanya terdakwa FerrySutrisno, kemudian karena ada sesuatu hal maka dirombak strukturorganisasi melalui rapat pleno dimana saat itu terdakwa Ferry Sutrisnoterpilin sebagai Sekjen yang baru, kemudian untuk mengesahkan strukturorganisasi kepengurusan Partai Nasdem tersebut harus ada keputusan dariDPD Partai Nasdem Pusat dan saat itu terdakwa Ferry Sutrisnomengatakan kepada korban Muhammad Rozali Ada kawan dekatku orangSurya

Dan setelan perubahan sitruktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kisdengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Batu Bara danmenjadi sekjen Partai Nasdem Kab.

Dan setelah perubahan struktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makadengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

Politik(Gabungan Partai) Non Seat yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNI Marchainisme,PNBKI, PSI, Partai Kedaulatan ditambah Partai Persatuan Nasional yang memperoleh 1(satu) seat di DPRD Nagekeo dilengkapi dengan SFC Kepengurusan Partai PolitikPengusung dan Surat Pencalonan Model BKWKKPU Partai Politik sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan dinyatakan memenuhisyarat oleh KPU Nagekeo.

Tentang Partai BARNAS; DPD Partai BARNAS Prop. NTT telahmemberikan surat Penegasan Nomor : 10/DPD.BARNAS/NTT/VI/2013 tanggal 3 Juni2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

SK Kepengurusan DPC Partai BARNAS yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua Umum Partai Barnas dan Wakil Sekjen PartaiBarnas, karena hal itu adalah kewenangan Partai.

TIMOTIUS DAPATALUsebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov.

/SK.SPH/DPD dst. adalah salah, yangbenar adalah 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst;e SK palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) adalahsalah, yang benar tidak ada dalam kurung (partai Barnas);e SK palsu pakai cap segi empat (logo kop surat BARNAS) adalah salah, yangbenar dan biasanya digunakan oleh Partai Barnas cap bentuk bulat;e SK setiap surat dari Partai Barnas bagian bawah selalu tercatat alamatSekretariat, sedangkan pada SK palsu bagian bawah surat tidak terdapat alamatSekretariat

2013 kantor DPC Partai Gerindra Kab.

bantuanyang diterima oleh Partai Gerindra yang dimotori' oleh saksiJulius dan sdr.

saksi yang membawa dan Terdakwaselaku Ketua Partai mengetahui hal tersebut; Bahwa, saksi memegang buku Tabungan Partai Gerindra sejak tahun 2012;Bahwa, saksi memegang buku tabungan karena kebiasaan dari pengurussebelumnya dan hal ini tidak diatur dalam AD/ART Partai Gerindra; Bahwa, Partai Gerindra membuka rekening di Bank Jateng hanya untuk menerimadana bantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan; Bahwa, dana bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan partai semisal rapatrapatdan pembelian ATK; Bahwa

Rokhmat sebagai karyawan yang bekerja di Partai Gerindra sebagaioperator komputer; Bahwa, setiap tahun Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan mendapatkan danabantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya dan dana bantuantersebut diterimakan oleh partai pada akhir tahun yang diterimakan melaluirekening masingmasing partai di Bank Jateng; Bahwa, pada bulan Nopember 2013 DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalonganmenerima dana bantuan tersebut dan dilakukan penarikan terhadap dana bantuantersebut

Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan dilakukan scan tandatangan Saksi Slamet Rochmanto sebagai Sekretaris Partai DPC. Partai GerindraKabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan dalam internal perbankan, dalamhal ini Bank Jateng dimana DPC.

Waropenatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yangberlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab.Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebutmasih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbukayang diselenggarakan partai demokrat

BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon AnggotaLegislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOFRAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara,kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut sertamenyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depanratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanyetersebut selama kurang lebih 510 menit dengan berkata .....saya bicaradisini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok

Waropen, ingat ketua demokrat waropenmemegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalausalah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, danpengaspalan rencana akan gagal serta terdakwa juga berkata ...... jJangansuka tiputipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik secara langsung dan tidaklangsung merugikan peserta pemilu yang mendukung partai lain, danmenguntungkan Pihak Partai Demokrat

/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam WilayahKecamatan pemilihnan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD) DistrikWapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5Panitia Pemilinan Kecamatan yang mana mendapat hasil: Jumlah Seluruh Suara Sah 2.391 suara; Suara Partai Demokrat berjumlah 1.512 suara; Suara Caleg Partai Demokrat an.

gabungan yang meliputi 18 (delapan belas)partai, yaitu :e Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika

Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKIJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor

Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Peduli Rakyat nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Propinsi Sulawesi Utara;Demikian diputuskan dalam

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

Perlu Penggugat tegaskan terhadap pergantian antar waktutersebut Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan suratkeberatan kepada DPP Partai Golongan Karya di Jakarta dan DPDPartai Golkar Provinsi Riau dengan surat Nomor: 082/PPAR/III/2014tanggal 20 Maret 2014 untuk menyampaikan klarifikasi terhadappermasalahan yang terjadi ; Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti,memeriksa datadata dan buktibukti yang disampaikan Surat DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau Nomor

:B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota

TAUFIQURRAHMAN telah memenuhi syarat sebagai PenggantiAntar Waktu sehingga kedua surat tersebut punya kekuatan hukumyang sama belum ada pencabutan salah satunya dengan demikiankedua surat tersebut adalah cacat hukum yang telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor

100/TAPEN/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi riau tersebut terlebihdahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membeladiri menyampaikan dan / atau menjelaskan duduk persoalan yangterjadi sehingga sesuai dengan aturan dan mekanisme yang masihberlaku pada Partai Golongan Karya ; Bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanTentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar

BinSUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga,NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga,serta SRI DANUDJO, SE. (Kepala Kesbangpol).Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yangditerima oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH.

politiktahun 2010 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada WalikotaSalatiga dengan surat No. : B.13/Golkar Il 21/6/2010 tanggal 19 Juni2010 ;FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politiktahun 2011 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada WalikotaHal. 25 dari 106 hal.

Bendahara DPD Partai Golkar KotaSalatiga, namun di sisi lain saksi NY UGIANTO SAPUTRO jugatidak dapat menolak perintah dari Terdakwa yang merupakanKetua DPD Partai Golkar Kota Salatiga.d.

Sebagairnana Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor24 Tahun 2009 menyatakan "Partai Politik yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratifberupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalamtahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Pemenntahuntuk partai politik tingkat pusat, Gubernur untuk partai politik tingkatpropinsi, dan Bupati/Walikota untuk Partai politik tingkatkabupaten/kota", sedangkan Pasal 27 menyatakan "Partai Politikwajidb

Dana sebesar Rp. 463.267.380, (empat ratus enam puluhtiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluhrupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada 9 (sembilan) partaipolitik penerima bantuan keuangan partai politik. Bantuankeuangan partai politik untuk DPD Partai Golkar Kota Salatigadiserahkan secara tunai kepada Ketua DPD Partai Golkar KotaSalatiga pada tanggal 06 September 2012.

Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGKetua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga,periode 2014 2019 sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 04 0076/ Kpts/ DPP GERINDRA/ 2013 tanggal 9 April 2013, Tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan IndonesiaRaya Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;Bahwa, terpilinnya Penggugat sebagai anggota DPRD KotaSalatiga periode 2014 2019 adalah melalui proses

sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Salatiga periode 2014 2019 dan Partai Gerindramemiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Salatiga;Bahwa, semua kebijakan DPC Partai Gerindra dibawahkepemimpinan Pemohon selalu mendasarkan dan berpedomandengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, segalaPeraturan yang ada di Partai Gerindra maupun mendasarkanpula pada segala arah kebijakan DPP Partai Gerindra, dengandemikian secara fakta kepengurusan DPC Partai Gerindra KotaSalatiga dibawah Kepengurusan Pemohon tidak pernahmelanggar

Partai GERINDRA tanggal 28 pebruari 2018Hal. 36 dari 72 hal.

yang dalam hal ini adalah partai Gerindra di DPC Kota Salatiga;Hal. 56 dari 72 hal.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 Perselisihnan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Ayat 5 Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lainbersifat

Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang bertuliskan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA pada sebelah kiri kertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda, dan terdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka 9 (sembilan) tertulis OKY IQBAL FRIMA, SE.b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJG212812. Masing-masing dikembalikan kepada yang saksi Prapto Hartoyo ;5.

SeiSuka memilih Oky Iqbal Frima, SE Caleg DPRD Kab.Batu Bara dari Partai Gerindra No. Urut 9 Dapil Kab.Batu Bara.Bahwa cara terdakwa membagikan uang kepadaSurtini adalah dengan mendatangi ke rumah Surtinidengan mengatakan : Uda ada pilihan Ibu? Ini adadari Partai Gerindra No.

Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE.dari Partai Gerindra No.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilutertentu; d. Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRDKabupaten/Kota tertentu, atau; e.

Memilih Partai PolitikPeserta Pemilu tertentu, d. Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi,DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau e.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, d. MemilihCalon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, ataue.