Ketua Majelis Tinggi Partai.

oleh KetuaMajelis Tinggi Partai.

Pasal 32 UU Parpol:(1) Perselisinan Partai Politik oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

Lebih lanjut dalamBab Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat (4) UU Parpolmemberikan batasan minimal halhal apa saja yang termuat dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yaitu:AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:a. asas dan ciri Partai Politik;b. visi dan misi Partai Politik;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik;g.

mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;Halaman 84 dari 101 halaman.

Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkanoleh partai politik, gabungan partai politik, atauperseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KomisiPemilihan Umum Provinsi.4.

oleh PartaiPolitik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten /Kota.(6) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota.(7) Pendaftaran ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA= 37 (7) Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yangbersangkutan.Pasal 43(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik calonnya dan/atau calonnya dilarangmengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagaicalon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikmenarik calonnya atau calonnya mengundurkan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik ataugabungan Partai Politik yang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 40 Pasal 47(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangbersangkutan dilarang mengajukan calon pada periodeberikutnya di daerah yang sama.(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerimaimbalan

Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan palinglambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberikesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaikipersyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUProvinsi.Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politikatau gabungan Partai

Memerintahkan agar barang bukti berupa :o 1 (satu) keping DVD rekaman pertemuan para Kepala Sekolah SD,SMP,SMA/SMK dan KCDK se Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Februari 2014 di aula Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara ;o Daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilihan umum DPR,DPD,DPRD tahun 2014 Kabupaten Konawe Utara ;Dikembalikan kepada HAMIRUDDIN UDU, S.Pd, M.Hum Ketua Bawaslu ProvinsiSulawesi Tenggara ;o 1 (satu) fotokopi Eksamplar surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai

Demokrat Pemilu DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 (model B) yang telah disahkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Utara ;o 1 (satu) fotokopi Eksamplar Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Demokrat (Model BA) yang telah disahkan KPUD Kabupaten Konawe Utara ;Dikembalikan kepada PERDIN.SP Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara ;o 1 (satu) Eksamplar daftar hadir kegiatan rapat koordinasi/pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Konawe Utara pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri

ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA,PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi :Halaman 7 dari65 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2014./PN.Unh.Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;e Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat danmodern pada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;e Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA,PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi :Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;1.b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat danmodern pada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

,M.SC dan Sekretaris JenderalEDHIE BASKORO YUDHONO, M.Sc dengan visi misi sebagai berikut :VisiTerwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modern sertamemenangi Pemilu 2014 ;Misi:a. Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokrat secaraterarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunan nasionaldiseluruh tanah air ;d.

Bahwa disamping itu, PENGGUGAT juga merupakan seseorang yangdiusulkan oleh Partai Golongan Karya Provinsi Lampung dalam prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu untuk menggantikan AnggotaDPRD Provinsi Lampung terpilin dari Partai Golongan Karya periode 20142019 atas nama MIRZALIE,SS,SH,MK.n (TURUT TERGUGAT IV)berdasarkan Surat Nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 Perihal UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016

Diusulkan oleh partai politiknya sesual dengan ketentuan peraturanperundang undangan,Hal8 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TUK18.h.

Partai Gokar atas nama:2.

Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/GOLKAR/V 2015 tertanggal 15 Juni 2015, dan saat ini bukan lagisebagai anggota Partai Golongan Karya Provinsi Lampung, maka DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung mengajukanusulan pemberhentian dan penggantian antar waktu kepada TERGUGATterhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karyayang bernama MIRZALIE,SS,SH,MK.n (TURUT TERGUGAT IV) untukdigantikan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor

Bahwa Partai Golongan Karya Provinsi Lampung telah mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktu TURUT TERGUGAT IVsebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung kepada TERGUGAT, denganHal 15 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TJK16mendasar pada fakta hukum mengenai kedudukan TURUT TERGUGATIV yang telah diberhentikan keanggotaanya dari Partai Golongan KaryaProvinsi Lampung, vide Pasal 12 huruf g dan huruf h UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Jo.

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Barat;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA, PROVINS!

/20176.2 Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014 NomorXIV/MUNASIX/Golkar/2014, tanggal 3 Desember 2014 tentangProgram Umum Partai Golongan Karya 20142019.6.3.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik danAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Serta PeraturanOrganisasi Partai Golkar.

Dalam Pasal 32 mengatur bahwa:1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan partai politikkepada Kementerian.4) Penyeleseaian perselisinan internal

Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP6/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTBserta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GolkarProvinsi NTB.6.8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP7/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB sertaPenunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai GolkarProvinsi NTB.7.

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :a.

Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkansusunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkatKabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya.b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisirPejabat yang berwenang.hal42 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgc.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

dana atau uang bantuan Partai PersatuanPembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksiMalik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untukmemenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.

diuji dandiperiksa dan diadili oleh Persidangan Yang Mulia ini, tetapi menjadipokok sengketa di Mahkamah Partai Demokrat atau setidaktidaknyasebutan lain secara konstitusi Partai Demokrat itu sendiri, sehinggapokok dan alasan Penggugat diberhentikan karena telah melakukantindak pidana walaupun berdasarkan salinan Putusan tingkat Pertamamenjadi ranah untuk diperiksa dan diadili dalam Partai Demokrat itusendiri karena itu merupakan keputusan DPP Partai Demokrat.

Bahwa mekanisme internal partai harus ditempuh oleh Penggugat untukmembela diri bahwa secara hukum dan konstitusi Partai DemokratPenggugat belum secara patut dan sah menurut hukum diusulkan untukdiberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Dayadan wajib menjadi agenda Partai Demokrat untuk dilakukan mekanismePartai Demokrat Sendiri.

Oleh Pimpinan Partai PolitikKepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Dengan Tembusan KepadaGubernur .

dalamKonstitusi Partai itu sendiri.

Untuk Kedudukan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Barat Daya yang notabene berasal dari PartaiHalaman 13 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABNDemokrat memiliki kewajiban hukum secara internal partai sesualmekanisme Partal. 222 n enn nnn nnn nnn n nnn nnn nnnnnne nenBahwa yang bertanggung jawab secara organisasi dan berhakmengeluarkan Keputusan secara Institusi Partai adalah Ketua UmumPartai tu S@ndit.s==

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat,6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur,11.

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.Bahwa

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 2010;Hal 14 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.aD).23.24.25.26.4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2010;5.

kepengurusan Partai Politik;g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; danm. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.an:30.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila

2 Tahun 2008 tentang Partai Politikjo.

Periode 2014 2019 memahami dan mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai politik sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik serta AD/ART Partai Politik bersangkutan, yakni permasalahan internal partai politik adalah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang bersangkutan (Mahkamah Partai Politik bersangkutan), tidak melalui jalur lembaga peradilan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat

DUDU SUTISNA,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Pada tahun 2018 partai Gerindra Kab.

2019 dari partai GERINDRA Nomor Urut 2 daerahPemilihan 2(dua);Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr.

/PN Cjr.Kabupaten Cianjur dari partai Gerinda, yaitu cerita dari BAPILU (BadanPemenangan Pemilu ) Partai Gerindra, yaitu dari SMA.(SekolahMenengah Atas)Bahwa Untuk tugas pokok saksi sebagai Sekretaris DPC Partai GerindraKabupetan Cianjur, untuk membantu Ketua dalam menjalankanorganisasi Partai Gerindra.Bahwa Saksi mengetahui untuk ijazah atas nama Sdr. H.

DEDI SUHERDI aliasBULE (sebagai penasehat Partai Gerindra) untuk melaporkan kepadaKPU kabupaten Cianjur, dan karena saksi tugas pungsinya sehariharinya di partai membantu ketua DPC Partai Gerindra, saksimenyampaikan kepada Ketua DPC (H. DEDI KOSIM,SH) mengenaipermasalahan temuan Sdr. AJDEDI SUHERDI alias BULE yaitu lIjazahatas nam calon legislative Sdr. H. DIAN FATONI, mengintruksikankepada LO (Laisson Oficer) Sdr.

ASEP RUHYAT, Partai Gerindra untukberkoordinasi dengan KPU mengenai masalah permasalahan ljazahcalon Legislatif atas nama Sdr. H. DIAN FATONI tersebut, memintabagian Hukum DPC partai gerindra kabupaten Cianjur Sdr. ASEPANWAR, SH dan Wakil ketua Bidang OKK (Organisasi KeanggotaanHalaman 18 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019./PN Cjr.Kaderisasi) partai Gerindra kabupaten Cianjur yaitu Sdr.

Bintang Reformasi. (2) kondisiobyektif Sdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.I saat ini kurang optimal menjalankantugas partai serta sudah menjadi anggota partai politik lain dan telah terdaftarsebagai calon anggota legislatif dari partai politik lain tersebut sehingga sesuaiketentuan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang bersangkutantidak berhak lagi mengatasnamakan diri sebagai anggota Partai BintangReformasi Kabupaten Pinrang. (3) karena Sdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.Idinilai berkinerja buruk serta

Peraturan KPU No.13 Tahun 2013. olehkarena Penggugat pindah ke Partai Politik lain dengan alasan yang sangatrasional, masuk akal dan logis serta sesuai dengan Hukum dan ketentuanUndangUndang yang berlaku, sebab Partai Bintang Reformasi (PBR) sudahtidak lagi menjadi peserta pemilu tahun 2014, sedangkan Anggota danPengurus Partai Bintang Reformasi sudah hampir pada pindah ke Partai Politiklain seperti halnya Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Pinrangsudah pindah ke Partai Glindra. dengan

:1 Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh PartaiPolitik ;50 222 250005Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai BintangReformasi (PBR) menjelaskan ( vide T.5.10 ):1Pergantian antar waktu (PAW) dapat dilakukan oleh Partai Bintang Reformasiapabila Anggota Legislatif

partai politik lain ;g Ditarik keanggotaannya sebagai anggota legislatif Partai BintangReformasi ;Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No. 21/PDT.G/2013/PN.

Partai setingkat diatasnya ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Bintang Reformasi(PBR) telah mengatur mengenai Dewan Syura yang dalam ayat 2 menjelaskan DewanSyura juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase Partai.

Dan dalam Bukti PS5, Andi Ansar Chalid, SEmempergunakan Kop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atauStempel Partai Patriot Pancasila Bintan.

Padahal Partai Patriotdan Partai Patriot Pancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, dan Partai PatriotPancasila, bukan sebagai partai peserta pemilu utuk TahunBahwa surat DPC Partai Patriot, 03 Juni 2013 No. 013/EL/ DPCPatriot/B/VII/2013 (Bukti P5) ditujukan kepada Ketua DPRDBintan, termbusannya disampaikan pada Tergugat.

Padahal yang bersangkutanHalaman 13 dari 51 halaman Putusan No. 15/G/2013/PTUNTPIbukanlah sebagai ketua, melainkan menjabatsebagai sekretaris DPC Partai PatriotBintan; b Kop Surat Partai Patriot Bintan, dengan Capatau Stempel Partai Patriot Pancasila Bintan.Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, danPartai Patriot Pancasila, bukan sebagai partaipeserta pemilu Tahun 2009.c Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yangberwenang

Patriot), baik terhadap Partai Patriot Bintanmaupun terhadap DPP Partai Patriot.

lain (Pertai Demokrat) karena partai asalnya (Partai Patriot)tidak menjadi peserta pemilu 2014.

Ykub Lumbantobing secara lisan pernah mengusulkankepada suami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itumenjabat sebagai Bupato Tapanuli Utara dan merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD partai Golkar Tapanuli Utara untuk mencarikantanah pertapakan untuk pembangunan gedung kantor DPD Partai GolkarTapanuli Utara di Tarutung;Bahwa atas usul dari Drs.

3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pdt/2020/PT MDN10.Ba12.13.saja yang ikut memakai atau menguasai tanah milik Penggugat tanpa suatusyarat apapun;Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah miliknya kepadaDPD Partai Golkar Tapanuli Utara /Turut Tergugat untuk dipinjam pakaiguna peruntukan Pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Tapanuli Utaraadalah karena Penggugat merasa terpanggil untuk mewujudkankecintaannya demi kemajuan Partai Golkar Tapanuli Utara;Bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat

Yakub Lumbantobing selakuKetua DPP Fungsionaris Partai Goljar Pusat dan pastisipasi dari seluruhkaderkader Partai Golkar Tapanuli Utara dan termasuk contribusi darisuami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH, MA);Bahwa selain pembanginan fisik gedung kantor DPD Partai Golkar TapanulliUtara, diatas tanah tersebut juga ada dibuat prasasti yang ditandatanganiKetua DPP Partai Golkar (Drs.

Yakub Lumbantobing) akan tetapi prasastitersebut telah dibongkar oleh Tergugat dengan tujuan untukmenghilangkan sejarah pembangunan gedung DPD Partai Golkar TapanuliUtara diatas tanah milik Penggugat;Bahwa setelah pembangunan fisik gedung Kantor Partai Golkar danPrasasti selesai dibangun diatas tanah milik Penggugat maka DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara/Turut Tergugat secara resmi memakau gedungKantor Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara untukmenjalankan kegiatan rutinitas partai Golkar

rutinitas Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara yang sudah dibangun diatas tanah milik Penggugat,dan Tergugat pun merampas atau menyerobot tanah milik Penggugatsecara membabi buta dan membongkar prasasti Partai Golkar yang sudahdibangun dan mengklaim seolaholah tanah milik Penggugat yangdipinjamkan kepada DPD Partai Golkar Tapanuli Utara/Turut Tergugatseperti milik Tergugat sendiri.

Bahwa Para Penggugat adalah salah satu peserta pada PemilukadaBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2010 s.d.2015, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PartaiDamai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsadan Partai Peduli Rakyat Nasional (PDIP, PDS, PDP, PKPB, PKB, PPRN) ;3.

Politik pada tanggal 07 Juni 2010, PihakTergugat menetapkan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramulimemenuhi syarat dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura,PAN, dan PIB.

DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Parpol itu sendiridalam hal ini Partai Demokrat ;Hal. 6 dari 39 hal.

No.389 K/TUN/201 117.tidak ada pimpinan Partai PAN atau Kader Partai PAN yang hadir danmenandatangani formulir dukungan Partai Politik dihadapan KPUDMinahasa Utara terhadap pasangan tersebut. Jadi artinya PAN tidaklahikut dalam pendaftaran atau sama saja tidak mendukung Sompie Singaldan Yulisa Baramuli.

Politik memiliki 2 ataulebin kepengurusan yang masingmasing mengajukan bakalPasangan Calon, dilakukan Penelitian menyangkut KeabsahanKepengurusan Partai Politik tersebut ;(2) Dalam Penelitian Keabsahan Pengurus Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi dengan berpedoman pada AD/ART Partai Politikyang bersangkutan ;Bahwa demikian pula dengan Partai Hanura, awalnya Partai Hanura DPCKabupaten Minahasa Utara dengan kepengurusan ketua Roy

sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan seluruhpersyaratan tersebut telah terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi oleh Partaipengusung yakni DPC Partai democrat Kabupaten Nagan Raya.

Raya, yakni Surat Nomor: 003/PEM/DPC.PD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Klarifikasi, yangpada pokoknya meminta Penggugat untuk mengklarifikasi tentang KartuTanda Anggota (KTA) Partai Demokrat atas nama Penggugat.

Sesuai permintaan tertulis dari DPC Partai7Demokrat atas nama Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juki 2013, pukul10.30 WIB s/d selesai bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat ProvinsiAceh. JiIn. Tgk. Imuem Lueng Bata No. 9 Banda Aceh =;Bahwa dalam klarifikasi tentang KTA sesuai permintaan DPC PartaiDemokrat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dikemukakan pada posita 6di atas, Penggugat telah membuktian bahwa KTA Partai Demokrat atasnama Penggugat adalah Asli, bukan KTA palsu.

Surat Penggugat tersebut turutPenggugat tembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, KetaDPD Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, Ketua Bawaslu Aceh, danKetua KIP Kabupaten Nagan Raya ; Bahwa terhadap KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat, telah puladiterangkan dengan jelas oleh Mantan Plt. Sekretaris DPC Partai DemokratKabupaten Nagan Raya (Bapak H.

telah mengklarifikasitentang KTA pihak Penggugat sesuai dengan tanggapan masyarakat, ternyatahal tersebut menunjukkan bahwa pihak Penggugat telah melanggar kode etikPartai Demokrat Pasal 14 huruf h dan huruf i yaitu menjadi anggota partai laindan memiliki keanggotaan partai ganda.

., MSi,DKK;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

., MSi (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004RW.006 Kelurahan Duren Sawit, KecamatanDuren Sawit, Jakarta3. Hj.

EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagaiHalaman 1 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGEWakil Bendahara Partai Bintang ReformasiPeriode Tahun 20062011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta4. VENCE K.

MAMUAYA, S.E (dalam kapasitasnya sebagai WakilSekretaris Jenderal Partai BintangReformasi Periode Tahun 2006 2011),Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat i tinggal di JalanPotlot IJIIl/19 RT.001 RW.003 KelurahanDuren Ill, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan ; 5.

LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Swasta, Tempattinggal di Jalan Pejangkik No. 58Pajang, Mataram TimurMarea) gen cn eo eo re ee see weeKesemuanya dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada : Adi Mansar, S.H., M.Hum,Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, GunturPAGERambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan RusnantaS.

tahun 2011PAGE 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanahAnggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikianPara Penggugat secara hukum memiliki kualitas untukbertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkaraAQUO;

Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan

Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.

., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..

Bahwa kedua anggota PKB dimaksud, telah melanggar Pasal 7, pasal 9, pasal 10,Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni melawan pada pimpinanpartai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggikehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belahrasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatankegiatan resmi partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai ;7.

: 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ; 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; 4 Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Meskipun pada prinsipnya penyelesaianperselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai, akan tetapipenyelesaian yang berlarut larut yang tidak ada keputusan tentu akanmenimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat,sehingga menurut Majelis upaya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikanperselisihan partai politik di Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

Bukti TIM 11 :Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A. Effendy Choirie, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi Membela YangBenar tanggal 06 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKBPerihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.Dr. H.A.

Effendi Choiri telah diberhentikandari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ; 2 Bahwa dengan diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsasaudara Dr. H.A. Effendi Choiri dan saudari Hj.

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukanoleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuangdalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dariBakesbangpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan TahunAnggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Nomor 642 K/Pid.Sus/2017permohonan bantuan keuangan partai politik untuk DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dengan Nomor 013/ 3526/ DPCPD/ X/ 2012 tanggal13 Oktober 2012 kepada Bupati Bangkalan melalui Bakesbangpol denganpersyaratan/kelengkapan sebagai berikut sebagai berikut:e Fotocopy SK DPP Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan yangdilegalisir;e Data autensi perolehan suara/kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009dari KPUD;e NPWP atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB

Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyasebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 68 yaknimelaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baikdi dalam maupun luar cabang, termasuk juga dalam penerimaan BantuanKeuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Tahun 2012; Sehingga atas perbuatan Terdakwa H. Ismail Hasan dan saksi Ir.

antara Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;(digunakan dalam perkara an.

Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;Digunakan dalam perkara atas nama Ir.