Bahwa Para Penggugat merupakan Calon KepalaDaerah Dan ~~ Wakil Kepala Daerah KabupatenMamberamo Raya Periode Tahun 2010 2015 yangdiusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGarakan Indonesia Raya, Partai Nasional BantengKerakyatan Indonesia, Partai Peduli RakyatNasional, Partai Persatuan Daerah, Partai PemudaIndonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengaKoalisi SENTUHAN KASIH ;.

Partai Gerakan Indonesia Raya : 2992. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia : 9403. Partai Peduli Rakyat Nasional : 1104. Partai Persatuam Daerah : 1825.

Doom, Amd bahkan tandatangansekretaris partai sdr. Melkianus L. Doom, Amd telahdipalsukan oleh ketua partai sdr.

Partai Politik yaitu.

Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, PartaiHal. 45 dari 61 Hal.

FOMBAGIDODO MANAO, M.Si tanggal 10Oktober 2018 tersebut yang menurut hukum bertentangan dengan pasal16 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yangmenyebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan dari Partai Politikapabila:a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri secara tertulis;c. Menjadi anggota Partai Politik Lain;d. Melanggar AD/ART5.

Partai Politik sebagaimana telahdiubah dengan UU No, 2 Tahun 2011 beserta penjelasannya dengantegas dinyatakan bahwa perselisihnan yang berkaitan dengan pemecatandan / atau keberatan terhadap keputusan partai politik merupakanPerselisihan Partai Politik, dengan demikian gugatan ini termasuk dalamkategori Perselisinan Internal Partai Politik;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MATahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UU No, 2 Tahun 2011 dan telah sesuaipula dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokratpada Pasal 17 tentang Pemberhentian Anggota;Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT MDN3.

Nias SelatanProvinsi Sumatera Utara atas nama Drs.FOMBAGIDODO MANAO,M.Sitanggal 10 Oktober 2018 dengan pertimbangan yang berdasar padaketentuan perundangundangan, Anggaran Dasar Partai Demokrat danketentuan lainnya yang berkaitan dengan proses PemberhentianAnggota/kader Partai dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.karena Penggugat telah menjadianggota/kader dari partai politik lain dalam hal ini yaitu Partai Nasdem, yangdapat dibuktikan dengan :a.

PENETAPANNomor 119 / Pdt.SusParpol / 2015 / PN.JKT.BRT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilantingkat pertama,telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Partai Golkar) baikyang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) PartaiGolkar di Pekanbaru tanggal 5 s/d 8 Oktober tahun 2009, maupunyang dihasilkan oleh Munas Partai Golkar di Bali tanggal 30November

s/d 4 Desember tahun 2014 yang dalam hal ini diwakilioleh :1 Nama: ABURIZAL BAKRIE;Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode20092014 maupun Ketua Umum DPP PartaiGolkar Periode 20142019;2 Nama: IDRUS MARHAM;Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar20092014 maupun Sekretaris Jenderal DPPPartai Golkar Periode 20142019;Keduanya beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan AnggrekNeli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat;Masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDPP Partai

Casablanca Kav. 88 Kuningan,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2015,selanjutnya disebut sebagaiwon anna nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nena ee Penggugat;I Apa yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai GolonganKarya atau Tim Penyelamat Partai Golongan Karya yang terdiriatas:1 H.R. AGUNG LAKSONO;2 PRIYO BUDISANTOSO;3 AGUS GUMIWANG KARTASASMITA;4 LAWRENCE T.P.

SIBURIAN;5 ZAINUDDIN AMALT;6 YORRYS RAWEYAIT;7 AGUN GUNANJAR SUDARISA;8 IBNU MUNZIR;Yang secara de fakto menduduki dan menguasai Kantor DPP Golkar yangberalamat di Jalan Anggrek Neli Murni No. 11, Slipi, Jakarta Barat,selanjutnya secara bersama disebut sebagai Tergugat I;DanII Kepengurusan DPP Partai Golkar yang dihasilkan oleh Munas di Ancoltanggal 6 s/d 8 Desember 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yangdipimpin oleh:1 Nama : H.R.

Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ;3.

Sisa suaraAli Jayadi, SH23 Partai Golkar 17.187 2 1.341 Drs. Suparno Budi S.M.SiSetijono,SH Kategori sisa suara31 Partai Demokrat 12.262 1 4.339 1 H.

G.Riyanto Sisa suara23 Partai Golkar 10.168 1 2.254 Ir. Prita Savitri Kategoti sisa suara1 Suharno, SH Kategori sisa suara28 Partai Demokrat 6.202 1 Suhartono,S.Ag Kategori sisa suara34 PKNU 4.634 1 H.

Memutus pembubaran partai politik ; d.

Bagi partai politk yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ; adMenetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota,dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota Kabupaten/52Kota satu demi satu berturutturut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisasuara terbanyak yang dimiliki oleh partai politik ; Bahwa berdasarkan uraian

Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRDHalaman 7 dari 29 halaman.

EVEREADY SITORUS sertaPutusan Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Tanggal 27Agustus 2015 ~~ Tentang Persetujuan PemberhentianKeanggotaan Partai Gerindra atas nama Sdr EVEREADYSITUROS;8.6.

Bahwa memperhatikan secara cermat alasan tersebut, ternyata8.7.proses yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan DPDPartai Gerindra Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan sesuaidengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, yaitu:(1) Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilanselama Proses Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindraoleh DPP Partai Gerindra dan DPD Partai GerindraProvinsi Sumatera Utara;(2) Bahwa Penggugat selama Keanggotaan Partai Gerindatidak pernah mendapat surat

peringatan baik lisan maupuntulisan dari DPP Partai Gerinda dan DPD Partai GerindraProvinsi Sumatera Utara maupun dari DPRD ProvinsiSumatera Utara selama ini;(3) Bahwa Proses Hukum yang. dialami Penggugatsebagaimana dimaksud DPP Partai Gerindra bukanlahterkait atas Partai Gerindra dan terjadi jaunh sebelumPenggugat diangkat menjadi Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara;(4) Bahwa ancaman Hukuman maksimal yang diajukan dalamProses Hukum pada Penggugat bukan merupakan TindakPidana dengan ancaman Hukuman

5 (lima) Tahun penjaraatau lebih, sehingga alasan Pemberhentian KeanggotaanPenggugat dari Partai Gerindra bukan merupakan alasanyang dapat di berlakukan kepada Penggugat:Bahwa berdasarkan alasan Hukum di atas, maka perbuatanDPP Partai Gerindra yang menerbitkan Surat KepurtusanDewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA) Nomor 080132/Kpts/DPPGERINDRA/2015Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian KeanggotaanEVEREADY SITORUS adalah tidak sah dan tidak BerkekuatanHukum,;Halaman 8

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkanHalaman 3 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor:SKEP/056/DPPHANURA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang SusunanPengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi NusaTenggara Timur Masa Bakti Tahun 20152020 (Bukti P1) dan

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

terhadap keputusan partai politik;3.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan 01 eh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Ayat (2):Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (4):Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan

Fuad Zakaria, dkk
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Bulan Bintang (DPP PBB)

Bahwa seharusnya Tergugat menetapkan dan mengajukanPenggugat dari Partai Golongan Karya, untuk diresmikankeanggotaannya oleh fTergugat II sabagai anggota DPRDKabupaten Deiyai terpilih, namun yang ditetapkan dandiajukan oleh Tergugat dari Partai Golongan Karyaadalah SIMON ~~ TAKIMAI dan sudah di resmikankaanggotaannya oleh Tergugat (Il berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor. 94 Tahun 2010, tentangperesmian keaggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Deiyai periode tahun 2009 2014;9

Nomor urut 15 (lima belas) atas nama SIMONTAKIMAI dari Partai Golongan Karya, adalah benardikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai3.

(hasil rekapan fakta Tahun 2009akan diajukan Tergugat dalam persidangan sebagaibukt1) ;10.Bahwa Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Paniai, telahmelakukan kebijakan sesuai dengan rekapan rincianperolehan suara partai politik dari calon anggota DPRDdan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai Tahun 2010,untuk mengisi kekosongan anggota DPRD Kabupaten Deiyai,khususnya Partai Golongan Karya atas nama SIMONTAKIMAI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telahmengambil kebijakan dengan memberikan 467 (empat

Pembentukan dan pengisian keanggotaan LembagaLegisiatif DPRD Kabupaten Deiyai merupakan prosespolitik yang dilaksanakan melalui tahapanPendaftaran peserta Pemilu oleh partai partai ;Pengajuan namanama calon Anggota DPRD dari pesertaPemilu (dari partai partai);Penyelenggaraan Pemilu (serentak di seluruh Indonesia)tanggai 9 April 2009;Penetapan hasil Pemilu).

) perselisihan yang berkenaan dengan34kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota PartaiPolitik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraianketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UndangUndang tersebut,perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan olehinternal Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tidaktercapai maka penyelesaian

Bintang Reformasi. (2) kondisiobyektif Sdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.I saat ini kurang optimal menjalankantugas partai serta sudah menjadi anggota partai politik lain dan telah terdaftarsebagai calon anggota legislatif dari partai politik lain tersebut sehingga sesuaiketentuan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang bersangkutantidak berhak lagi mengatasnamakan diri sebagai anggota Partai BintangReformasi Kabupaten Pinrang. (3) karena Sdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.Idinilai berkinerja buruk serta

Peraturan KPU No.13 Tahun 2013. olehkarena Penggugat pindah ke Partai Politik lain dengan alasan yang sangatrasional, masuk akal dan logis serta sesuai dengan Hukum dan ketentuanUndangUndang yang berlaku, sebab Partai Bintang Reformasi (PBR) sudahtidak lagi menjadi peserta pemilu tahun 2014, sedangkan Anggota danPengurus Partai Bintang Reformasi sudah hampir pada pindah ke Partai Politiklain seperti halnya Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Pinrangsudah pindah ke Partai Glindra. dengan

:1 Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh PartaiPolitik ;50 222 250005Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai BintangReformasi (PBR) menjelaskan ( vide T.5.10 ):1Pergantian antar waktu (PAW) dapat dilakukan oleh Partai Bintang Reformasiapabila Anggota Legislatif

partai politik lain ;g Ditarik keanggotaannya sebagai anggota legislatif Partai BintangReformasi ;Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No. 21/PDT.G/2013/PN.

Partai setingkat diatasnya ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Bintang Reformasi(PBR) telah mengatur mengenai Dewan Syura yang dalam ayat 2 menjelaskan DewanSyura juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase Partai.

Gerindra KotaPekanbaru daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru;Bahwa Penggugat adalah pemenang pertama dengan jumlah suaraterbanyak dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) II KotaPekanbaru, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pekanbaru;Bahwa sebelumnya hasil Penghitungan suara di Kecamatan TenayanRaya Nomor tertanggal.. tentang hasil perolehan suara Partai GerindraDapil II ternyata terdapat kesalahan dimana telah terjadipenggelembungan suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs.Esweli, dan

Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr.Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerahpemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahanpenghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehinggaMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setujudengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnyamelihat dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda organisasi di DPC GerindraKota Pekanbaru

Gerindra pada saatitu;Bahwa tertanggal 15 November 2011 Turut Tergugat I menerima suratdari Tergugat I yang bernomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, dengan menunjuk Surat Nomor090123/A/DPPGERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 dariTergugat II dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk perjanjianNomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa surat dengan Nomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, tertanggal 15 November 2011 denganmenunjuk

Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik maka perselisihan partai politik sebelum diselesaikan melaluiPengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atausebutan lain yang berlaku dalam internal partai politik;Bahwa sesuai dengan buktibukti yang diajukan dalam

pemilu secara terbuka bertindak sebagai orang yangmenyampaikan visi, misi serta program Partai Kebangkitan Bangsa (orator)kepada peserta kampanye / masa kampanye yang saat itu menghadiri ataumenyaksikan kampanye pemilu terobuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Selanjutnya ia terdakwa diselasela menyampaikan visi, misi serta programpeserta pemilu telah menuduh Harsono Bereki, S.Sos yang merupakan calonanggota legislative DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2014 s.d.2019 dengan nomor urut 4

Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.BulProvinsi Sulawesi Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bereki adalah calon legislatif untuk DPRD ProvinsiSulawesi Tengah dari Partai Hanura ;Hal. 9 dari 25 hal.

Buol ;Bahwa juru kampanye dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah Yersi Tandisru(caleg DPR RI dapil Sulteng), Drs. Zainal Daud (caleg DPRD Provinsi Sultengdapil Kab. Buol dan Kab. Tolitoli), dan saya sendiri beserta para calonlegislatif Partai Kebangkitan Bangsa dapil 2 Kab. Buol ;Bahwa saat Drs. Zainal Daud melakukan orasi atau menyampaikan visimisinya sebagai calon legislatif saya tepat berada dibelakangnya dengan jaraksekitar 6 (enam) meter ;Hal. 17 dari 25 hal.

tentang Harsono Bereki yang menjelekanterdakwa di Desa Pionoto ;Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Partai Hanura ke PanitiaPengawas Pemilu Kabupaten Buol ;Hal. 19 dari 25 hal.

Apabila ada keberatan Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikanpermasalahan yang ada dalam urusan internal Partai Politik itu sendiri, dan Tergugattidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan menilainya. Dengandemikian apabila terjadi konflik internal di dalam tubuh Partai Politik, maka dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut,sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008PAGEtentang Partai Politik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. maka perselisihan internal yang terjadi didalam Partai Politik wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai yangdilakukan oleh Mahkamah Partai yang tugas dan fungsinya dapat dipergunakansebagai saluran untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik bagi anggotadan pengurus partai ;14.

Surat tersebut diketahui dan disahkan oleh Ketua KPU Provinsi NTB sertadiketahui pula oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang ProvinsiUntuk diketahui bahwa Penggugat telah berhenti/diberhentikan sebagai kader/anggotaPartai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) karena Penggugat telah masuk sebagaikader/anggota Partai Bulan Bintang ;Bahwa pada Pemilu 20092014 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB,Penggugat memperoleh suara terbanyak dari Partai Pekerja dan Pengusaha IndonesiaHalaman

Bahwa secara ringkas akan Tergugat II Intervensi uraikan proses terbitnya suratkeputusan obyek sengketa dan juga surat keputusan pengangkatan Tergugat IIIntervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB ;Bahwa proses tersebut diawali dengan berpindahnya Penggugat dari kenaanggotaanPartai Pekerja dan Pengusaha Indonesia ke Partai lain case quo Partai Bulan Bintangdan mendaftar untuk ikut sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB padaPemilu 20142019 dari Partai Bulan Bintangtersebut ; Tindakan Penggugat

Adnan Kasogi, SH yang ditujukan kepadaPengurus DPP Partai Pekerja dan PengusahaIndonesia ;Kemudian atas usulan DPD Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Provinsi NTBtersebut, pengurus DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia mengirim surat No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang isinya : 1. Mencabutstatus keanggotaan Penggugat dari anggota/kader Partai Pekerja dan PengusahaIndonesia, 2. Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari anggota DPRD ProvinsiPAGENTB Jo.

, adalahpembangkangan terhadap keputusan dan gads kebijakan Partai yangmerupakan Pelanggaran kode Etik dan Disiplin Partai, dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat" ;.

Hak untukmembela diri.; Pasal 26 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 23Tahun 2015 menyebutkan :"DPP Partai menetapkan Sanksi pemecatan berdasarkanRekomendasi Komite Disiplin dan Kehormatan Partai" ; Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan :"Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; Pasal 1 angka 1 Peraturan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganselanjutnya disebut Mahkamah Partai adalah Pengadilan InternalPartai yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Pasal 6 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai mengatur Perselisihan Internal Partai, meliputi :a.

mengajukan Keberatan mengenaiPemberhentian dari Keanggotaan Partai yakni melalui Mahkamah Partai danPenggugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian PerselisihanInternal Partai atas "Pemecatan/Pemberhentian" Penggugat dariKeanggotaan Partai pada tanggal 7 Februari 2017 ke Mahkamah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan dan sampai sekarang belum disidangkantanpa alasan yang jelas (Vide Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Jo.Pasal 6huruf c dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan

Selain itu berdasarkan Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPPPDIPerjuangan) Nomor : 213/KPTS/DPP/I/2017 Tentang PemecatanBudi Matheus Dan Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, bahwa Penggugat sudah tidak berkedudukan lagisebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehinggaharus digantikan dengan anggota partai yang lainnya.

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :A.

RISKI selaku Bendahara DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dan H.

Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang danberkelanjutan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,Bab VIL Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;e Pasal 22;Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;e Pasal

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Ro6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Tergugat:
1.Anjar Krisniawan
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Rembang
Turut Tergugat:
1.Kasnuri
2.Fajri Damayanti
3.Ludfi Saiful Anas
4.Yan Arie Wibowo

Penggugat:
Sulistyo Weti Ariani
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat (dpp) partai persatuan pembangunan
2.dewan pimpinan cabang (dpc) partai persatuan pembangunan kabupaten rembang
3.ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rembang
Turut Tergugat:
3.bupati rembang
4.ketua komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rembang
5.pj gubernur jawa tengah

MARULI MALAU, sebagai PEMOHON KASASI, dahulu sebagai PENGGUGAT;Lawan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dpp Ppp Di Jakarta, Dkk, sebagai Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat;

Maruli Malau Anggota DPRD FPPP KotaBinjai;19.Bahwa upaya hukum peninjauan kembali Penggugat tersebut sesuai denganmaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AnggaranRumah Tangga PPP dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penjelasan : Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi

Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (8)Susunanmahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(3) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat

Sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada angka 18 Posita gugatannyabahwa perkara a quo telah terdaftar pada Mahkamah Partai pada Partai PersatuanPembangunan dengan Nomor : 06/MPDPPPPP dan sesuai juga dengan hasilcross cek Tergugat pada Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunanyang ternyata memang benar perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan danbelum diputus olen Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan ;e.

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 yang diubah denganUU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa :Penyelesaianperselisihan iternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik, dan sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 yang diubahdengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:Dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UUNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.4.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar)Kabupaten Kebumen, alamat J1. Jendral Achmad Yani Nomor 33, Kebumen,Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FPGDPRD) Kabupaten Kebumen, alamat J1. Veteran Nomor 2, Kebumen, provinsiJawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT;3.

Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(FPG DPRD) Kabupaten Kebumen, alamat JI.

Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kebumen memperoleh 7 (tujuh)kursi, sehingga dengan 7 orang anggota DPRD Kabupaten Kebumen tersebut, PartaiGolkar dapat membentuk Fraksi Partai Golkar..

M Kiki Wahid Purnomo, S.IP.Bahwa benar sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, PKNU KabupatenKebumen yang hanya memiliki 3 (tiga) orang anggotanya di DPRD tidak dapatmembentuk fraksi sendiri, dan harus bergabung dengan fraksi lain ataumembentuk fraksi gabungan bersama partai politik lain;Bahwa benar Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kabupaten Kebumenmemperoleh 7 (tujuh) kursi yaitu atas nama anggota Partai Golkar:1. H. Suprapto HS.2. Dra. Halimah Nurhayati.3. Purwanto.4. Drs. H.

Yuniarti Widayaningsih, SE.Bahwa karena memperoleh 7 (tujuh) kursi Partai Golkar dapat membentuk fraksisendiri yaitu Fraksi Partai Golkar dan juga dapat menerima permohonan /permintaan dari partai lain yang tidak dapat membentuk Fraksi sendiri untukbergabung dengan Fraksi Partai Golkar;Bahwa tidak benar Tergugat I meminta anggota DPRD dari PKNU untukbergabung ke Fraksi Partai Golkar dengan kesepakatan PKNU KabupatenKebumen akan diakomodir untuk posisi strategis;Yang benar bergabungnya anggota DPRD

Partai Amanat Nasional, Partai PNBK tidak melakukantindakantindakan hukum atas pencalonan Tardi sebagai calon legislatif dariPartai Amanat Nasional, namun Partai PNBK meminta Tardi untukmengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan melaluiSekretaris DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa karena amanah sebagai anggota DPRD dan adanya kasuskasusyang berkembang berkaitan dengan anggota DPRD suatu partai yangmencalonkan diri sebagai calon legislatif partai lain, serta masin dalamproses Daftar Calon

Tardi mendaftar di Partai Amanat Nasional harus disertaidengan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Groboganperiode 20092014 dari Partai PNBK;Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan "apabila pencalonandilakukan oleh anggota legislatif aktif dari suatu partai politik ke partalpolitik lain, karena tidak lolosnya suatu partai politik dari prosesverifikasi KPU, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaanlegislatif".

Partai Politik merupakan badan hukum;b. Partai Politik memiliki kewenangan melakukan rekruitmen danmenetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota;c.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi:huruf angka 2, berbunyi:Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagianggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukanPeserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaianggota partai politik asal (model BB5);huruf j, berbunyi:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka2 adalah anggota

calontetap dari partai yang mencalonkannya;2.

Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/201524.25.2G;dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni Dalam halPartai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkanPasangan Calon;Bahwa pengurus baru partai politik, tidak berarti dapat melaksanakankewenangan yang berlaku surut dan serta merta, kewenangan pengurusbaru. partai politik lebih pada kewenangan untuk bertindakmengatasnamakan atau mewakili partai politik

ABDUL GANI, M.Pd.I adalah PartaiHanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) ;Bahwa dalam satu dokumen pengusungan bersama Partai Hati NuraniRakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai KebangkitanBangsa (PKB), yang telah dilakukan perbaikan terhadap SuratKepengurusannya, seharusnya seluruh partai pengusung menandatanganibersama dalam satu dokumen pengusungan yang telah diperbaiki tersebutdan tidak dipisahpisah dalam bentuk dokumen khusus perbaikan PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), karena pengusungan

harus dilakukan secarabersamasama dan tidak terpisahpisah dan hal ini sebagai bukti bahwapengusungan tersebut dikehendaki oleh seluruh partai pengusung, karenasetiap Partai Politik memiliki ideologi dan garis perjuangan yang berbedadan belum tentu partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN)menyetujui kepengurusan baru dari Partai Kebangkitan Bangsa untuksecara bersamasama mengusung Pasangan Calon AJl SUMARNO,Halaman 13 dari 28 halaman.

pengusung dalam satu dokumen pengusunganyang sama oleh seluruh Partai Pengusung Pasangan Calon AudlSUMARNO, S.STP.

dokumen pengusungan perbaikan Kepengurusan Partai Politik PKB,dengan dokumen pengusungan partai pengusung lainnya yakni PartaiHanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan munculnya beragam versi inimembuktikan adanya upaya meloloskan Pasangan Calon AJl SUMARNO,S.STP.