• Nomor 19/2019 tanggal 30 Januari 2019;

adalah sah dan berharga;

• Menghukum para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya pemeriksaan perkara bantahan ini, yang sehingga kini telah dihitung sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

• Bintang Delapan Energi;

Agar tetap terlampir dengan berkas perkara;

• 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 18/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertipikat hak milik BAMBANG HARYANTO (asli);
• 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama BAMBANG HARIYANTO Nomor: 1105 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);
• 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 19/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertipikat

• Pokok Permohonan;1:Bahwa secara prinsip, UU 19/2019 mengatur jika Pegawai KPKmerupakan ASN, hal mana dapat kita lihat pada Pasal 24 ayat (2)UU 19/2019 yang mengatur:Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korpsprofesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa selanjutnya pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASNakan dialinkan menjadi ASN sebagaimana dapat kita lihat padaketentuan Pasal 69B UU 19/2019 mengatur:Pada

  /2019.

  Pengujian Pasal 69C UU 19/2019 terhadap UUD 1945 kepada MKHalaman 14 dari 52 halaman.

• Dalam KetentuanUmum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklaturPegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipilnegara.

  /2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaianpengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah adaberdasarkan undangundang yang lama terhadap yang baru, dimanatujuaan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untukmenghindari terjadinya kekosongan hukum, menjaminkepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihakyang terkena dampak perubahan ketentuan undangundang,mengatur halhal yang bersifat transisional atau bersifat sementara(vide angka 127 Lampiran II UU 19/2019).8.

  Sementara,bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karenaberlaku UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukanwaktu untuk dilakukan penyesuaian peralihan status kepegawaianKPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku.9. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumhalaman 340, menyebutkan:Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawal KPKmenjadi ASN yakni untuk memberi jaminan kepastian hukum sesualdengan kondisi faktual pegawai KPK.

  Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadiASN karena berlaku UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019ditentukan waktu untuk dilakukan penyesuaian peralilhan statuskepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku; Bahwa saksi mengatahui Putusan Mahkamah Konstitusi R.!

  Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadiASN karena berlaku UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019ditentukan waktu untuk dilakukan penyesuaian peralilhan statuskepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku;Bahwa saksi mengatahui Putusan Mahkamah Konstitusi R.!

• merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011351.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00801/NKEB/WPJ.19

  /2019, tanggal 17 September 2019,Halaman 1 dari 6 halaman.

  Dengan mengadili sendinri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00801/NKEB/WPUJ.19/2019, tanggal 17 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember2017, atas nama PI Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali BesarTimur

  /2019, tanggal 17 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember2017, atas nama Penggugat, NPWP 01.001.632.7051.000; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00801/NKEB/WPuJ.19/2019 tanggal17 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00166/207/17/051/19, tanggal 26 April 2019;b.

• yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011367.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00894/NKEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00063/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 7 halaman.

  0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 14 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011367.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00894/NKEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020,kemudian

  Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00894/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

• yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Pult011353.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00810/NKEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 23 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00156/207/17/051/19 , tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 7 halaman.

  Dibayar 55.297.370,00 0,00 0,00Sanksi 55.297.370,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 110.594.740,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put011353.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00810/NKEB/WPJ.19

  Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00810/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak PebruariHalaman 3 dari 7 halaman.

  /2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajid Pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Nomor00156/207/17/051/19, tanggal 26 April 2019 yang tidak disetujui olehPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat adalah tidak benar penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00810/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008249.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00686/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 2 Mei 2019Halaman 1 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00686/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 3 Mei 2019, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016Nomor 00020/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesar KurangBayar Rp. 4.908.068.667,. adalah batal demi hukum;c.

  /2019 tanggal 2 Mei 2019mengenai keberatan atas S Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak November 2016 Nomor 00020/287/16/051/18tanggal 19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.663.2051.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00686/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 2 Mei 2019 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak November 2016 Nomor 00020/287/16/051/18 tanggal 19 April2018

• dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011869.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib Penggugat mohonagar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00922/NKEB/WPJ.19

  /2019,tanggal 27 September 2019, dibatalkan dan Penggugat mohon juga agarHalaman 1 dari 7 halaman.

  0,00Pajak Yang Tidak / Kurang 0,00 0,00 0,00DibayarSanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus 0,00Dibayar 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011869.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00922/NKEB/WPuv.19

  Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00922/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,

  /2019, tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atas nama PT PelayaranBahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi NIHIL adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan: Bahwa pokok gugatan adalah penerbitan Keputusan Direktur JenderalPajak NomorKEP00922/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September2019

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008248.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00685/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 2 MeiHalaman 1 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00685/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 3 Mei 2019, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016Nomor 00021/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesar KurangBayar Rp. 4.844.936.406,. adalah batal demi hukum;c.

  /2019 tanggal 02 Mei 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00021/287/16/051/18tanggal 19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.663.2051.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00685/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 02 Mei 2019 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak Oktober 2016 Nomor 00021/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018oleh

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008246.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00653/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 23Halaman 1 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00653/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 23 April 2019, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor00016/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesar Kurang BayarRp. 8.759.105.698,. adalah batal demi hukum;c.

  /2019 tanggal 23 April 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00016/287/16/051/18 tanggal19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.663.2051.000;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00653/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakMasa Pajak Juli 2016 Nomor 00016/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018oleh

• dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011871.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib Penggugat mohonagar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00920/NKEB/WPuJ.19

  /2019,tanggal 27 September 2019, dibatalkan dan Penggugat mohon juga agarHalaman 1 dari 7 halaman.

  0,00Pajak Yang Tidak / Kurang 0,00 0,00 0,00DibayarSanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih HarusDibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011871.99/2019/PP/M.XBTahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00920/NKEB/WPuv.19

  Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00920/NKEB/WPUJ.19/2019, tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

  /2019, tanggal 27 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib PajakMasa Pajak Januari 2017 atas nama PT PelayaranBahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi NIHIL adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan: Bahwa pokok gugatan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00920/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September 2019

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008245.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00652/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 23Halaman 1 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00652/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 23 April 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2016 Nomor 00017/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018sebesar Kurang Bayar Rp. 6.174.411.182. adalah batal demihukum:;c.

  /2019 tanggal 23 April 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Juni 2016 Nomor 0001 7/287/16/051/18 tanggal19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.663.2051.000;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00652/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakMasa Pajak Juni 2016 Nomor 00017/287/16/051/18 tanggal 19 April2018

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008250.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00687/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 2 MeiHalaman 1 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00687/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 3 Mei 2019, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016No. 00019/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesar KurangBayar Rp. 9.692.901.191,. adalah batal demi hukum;c.

  /2019 tanggal 2 Mei 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/287/16/051/18tanggal 19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.663.2051.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00687/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 2 Mei 2019 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak Desember 2016 Nomor 00019/287/16/051/18 tanggal 19 April2018

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008247.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00654/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 23 April 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehHalaman 1 dari 7 halaman.

  KEP00654/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 23 April 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2016 No. 00015/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesarKurang Bayar Rp. 2.910.639.780,. adalah batal demi hukum;c. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 No.00015/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesar Kurang BayarRp. 2.910.639.780,; dand.

  /2019 tanggal 23 April 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Agustus 2016 Nomor: 00015/287/16/051/18tanggal 19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.663.2051.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00654/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakMasa Pajak Agustus 2016 Nomor : 00015/287/16/051/18 tanggal 19 April2018

• terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008244.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00651/KEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 23Halaman 1 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00651/KEB/WPJ.19/2019 Tanggal 23 April 2019, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor00018/287/16/051/18 Tanggal 19 April 2018 sebesar Kurang BayarRp. 10.120.271.711,. adalah batal demi hukum;c.

  /2019 tanggal 23 April 2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00018/287/16/051/18 tanggal19 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.663.2051.000;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00651/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 April 2019 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakMasa Pajak Mei 2016 Nomor 00018/287/16/051/18 tanggal 19 April 2018oleh

• bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011365.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00065/503/1 7/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 8 halaman.

  Putusan Nomor 1667/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011365.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak

  /PP/M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00065/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak November 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19

  penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor00065/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019; Bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalahpermohonan Penggugat terkait Permohonan pembatalan ketetapanpajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36

• yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Pult011366.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00895/NKEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00064/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 8 halaman.

  /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020,kemudian

  Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00895/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

  Putusan Nomor 1840/B/PK/Pjk/2021terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00895/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017; Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, menggunakan kuasaPasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat;Menimbang

• Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011872.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak,Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00823/NKEB/WPJ.19

  /2019 tanggal 25 September 2019 dibatalkan dan Penggugat mohonHalaman 1 dari 8 halaman.

  /2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian

  Dengan mengadili sendinri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00823/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 25 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman.

  , denganpertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00823/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaHalaman 4 dari 8 halaman.