Ditemukan 2575765 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (spb) yang dikeluarkan oleh syahbandar Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Surat direktur akademi keperawatan blora no. 436/kur/ix/2000 tentang dikeluarkan dari pendidikan Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.. - dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (spb) yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1 Dengan sengaja turut serta bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang “berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (spb) yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1)”
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum
Register : 23-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 116/Pid.B/2017/PN-Tjb
Tanggal 12 April 2017 — - RUSDI AZMI
71 — 42
  • Menyatakan Terdakwa Rusdi Azmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
    Sejati GT. 6 No.8424/PHB/S7 yang ditangkap tersebut adalah Pas Kecil dan SertifikatKeselamatan kapal barang;Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008 tentangpelayaran, maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana surat tersebutdipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal, hinggatiba ke pelabuhan tujuan;Bahwa menurut ahli kapal KM.
    Sejati GT. 6 No. 2484/PHB/S7 yang terdakwa Nakhodaidiberhentikan oleh oleh Anggota TNI AL yang sedang patrol lalu melakukanpemeriksaan diatas kapal tersebut dimana terdakwa dalam melaksanakan pelayarandari Tanjungbalai asahan ke Malaysia dan kembali ke Tanjungbalai Asahan tanpadilengkapi Surat Pertujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarmaupun dokumen lainnya dan didapati membawa 90 (Sembilan puluh) orangpenumpang TKI llegal.
    Sejati GT. 6 No. 8 No.2484/PHB/S7 yang ditangkap tersebut adalah Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatankapal barang; Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaranmaka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana surat tersebut dipergunakan semenjakkeberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan; Bahwa menurut ahli kapal KM.
    Berlayar tanoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa Rusdi Azmi tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dalamdakwaan Alternatif Kesatu;2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Pelayaran
Register : 12-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 425/Pid.B/2016/PN-Tjb.
Tanggal 12 Oktober 2016 — - HENDRIK PANJAITAN
131 — 22
  • Menyatakan Terdakwa HENDRIK PANJAITAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
    Menyatakan Terdakwa HENDRIK PANJAITAN, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;2.
    Boat di Perairan Kuala Bagan Asahan dan sekira pukul 02.30 WIBpada posisi 03 01 20 U 099 51 50 T, kapal Km. 88 Il GT. 7 No.4544/PHB/S7 anggota TNI melihat kapal Km. 88 Il GT. 7 No. 4544/PHB/S7melintas, kKemudian kapal patroli diarahkan menuju kapal motor tersebut dansetelah berhasil menghentikan kapal tersebut, kemudian anggota TNI ALmelakukan pemeriksaan di atas kapal, dimana dalam melaksanakanpelayaran dari laut menuju Tanjungbalai Asahan tanpa dilengkapi SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan
    keselamatan) dibawa ke dermaga Posal Bagan Asahan untukdapat diproses sesuai hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mustafa Edy dari StafKesyahbandaran dan Obtoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dokumenkapal barang yang harus dimiliki oleh Km. 88 Il GT. 7 No. 4544/PHB/S7adalah Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008 tentangPelayaran, maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan
    ketika saksi selakuKomandan Patroli dengan sarana Patkamla Combat Boat di PerairanKuala Bagan Asahan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul02.30 WIB saksi dan rekan saksi mencurigai sebuah kapal motor yangsedang melintas dan sekira pukul 03.00 WIB, saksi dan rekan saksiberhasil menghentikan kapal tersebut, kemudian saksi dan rekan saksimelakukan pemeriksaan di atas kapal dan didapati membawa 21 (duapuluh satu) orang penumpang TKI tanpa dilengkapi Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan
    olehSyahbandar maupun dokumen lainnya; Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh kapal KM. 88 GT. 7 No.4544/PHB/S7 yang ditangkap tersebut adalah Pas Kecil dan SertifikatKeselamatan kapal barang; Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008 tentangpelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimanasurat tersebut dipergunakan semenjak keberangkatan daritangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-08-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 320/Pid.Sus/2014/PN Mtr
Tanggal 1 September 2014 — - SENEDI
32 — 66
  • Menyatakan Terdakwa SENEDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENEDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ; 3.
    Menyatakan terdakwa SENEDI secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat ( 1 ) huruf bUndang undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Kami2.
    Lombok Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa awalnya saksi SAHWAN dan saksi GEDE MERTAYASA mendapatinformasi bahwa terdakwa SENEDI telah memiliki dan menyimpan kayu hasil hutantanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bahwa pada waktu
    Setiap orang;12Zs. dengan sengaja melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan,3. tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,Ad.1. Unsur Seti rangMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalahorang perseorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintaipertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalamsurat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu SENEDI.
    Unsur Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh13Menimbang, bahwa Berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwa terdakwaSENEDI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat didalam kawasan hutan Tuwi RTK I Rinjani Dsn. Pawang Busur Timur Ds. RempekKec, Gangga Kab.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN SUMENEP Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Smp
Tanggal 9 Juli 2015 — - MISNALI Bin MADRA’I
130 — 30
  • Menyatakan terdakwa MISNALI Bin MADRAI tersebut, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.3.
    dakwaan sebagaimanatersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM103/SUMEN/Eul.2/0V12015tanggal 7 Juli 2015 sebagaimana berikut :Bahwa terdakwa MISNALI Bin MADRA'I, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitarpukul 12.00 Wib atau setidaktidak pada bulan Mei pada tahun 2015, bertempat diperairan Sapudi menuju Kalianget Sumenep, atau setidaktidaknya disuatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, Nahkodayang berlayar tanoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan
    Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Smpe Bahwa pada saat saksi Sugeng Prayitno bersama dengan petugas PolairBaharkam Polri lainnya yaitu Bharada Danang S dengan dasar surat PerintahPemeriksaan Kapal Nomor :SPPK/33/V/2015/Pol4007, tanggal 19 Mei 2015melakukan pemeriksaan terhadap kapal KLM Kantor Sapudi yang sedangberlayar di Alur Pelayaran kalianget yang dinahkodai oleh terdakwa maka padasaat dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut terdakwa tidak bisamemperlihatkan/menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan
    Srigunting4007 MabesPolri karena telah melakukan pelayaran tanpa disertai Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;e Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan KLM Kantor Sapudi dari pelabuhanNonggunong dengan tujuan pelabuhan Gersik Putih Kalianget akanmengambil muatan raskin di Gersik Putih Kalianget;Bahwa wakiu itu terdakwa berangkatnya terburuterburu dari Nonggunongwaktu subuh, dan di Nonggunong tidak ada perwakilan Syahbandar yangada di Gayam;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti
    Srigunting4007Mabes Polri karena telah melakukan pelayaran tanpa disertai SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ;Bahwa benar saat itu terdakwa mengemudikan KLM Kantor Sapudi daripelabuhan Nonggunong dengan tujuan pelabuhan Gersik Putih Kaliangetakan mengambil muatan raskin di Gersik Putih Kalianget;Bahwa benar waktu itu terdakwa berangkatnya terburuteroburu dariNonggunong waktu subuh, dan di Nonggunong tidak ada perwakilanSyahbandar yang ada di Gayam;Bahwa benar terdakwa membenarkan
    Menyatakan terdakwa MISNALI Bin MADRAI tersebut, telah terbukti sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Nahkoda yang berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344K/TUN/2005
Tanggal 13 Maret 2007 — WALIKOTA MEDAN ; vs. TJEN TEK YUNG ; LIE HOA ; HERMAN ; Dkk
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 22-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Pml
Tanggal 21 Januari 2016 — ABDUL SYUKUR bin IDRIS
37 — 0
  • Menyatakan terdakwa ABDUL SYUKUR bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 13-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Pml
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMADI Bin KOMARI
91 — 0
  • Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin KOMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;2.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-08-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN Slw.
Tanggal 25 Agustus 2014 — Jaenudin bin Wajad
78 — 17
  • Perk:PDM36/Slawi/Ep.2/07/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknyaPenuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa Jaenudin bin Wajad telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo.
    berikut:DAKWAANKESATU:Bahwa Terdakwa Jaenudin bin Wajad pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun2014 bertempat di dalam kawasan hutan negara petak M RPH Kalibakung turutwilayah Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyapada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSlawi, Terdakwa tersebut telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki ijin yang dikeluarkan
    Pasal 12 huruf b UndangundangNomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:orang perseorangan; dengan sengaja; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan; tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu;20 Unsur orang perseorangan;Menimbang, bahwa orang perseorangan dalam hal ini adalah
    menggunakankapak milik Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lokasitempat Terdakwa menebang pohon pinus termasuk dalam kawasan hutan produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menebang pohon pinusdalam kawasan hutan produksi sehingga dengan demikian unsur melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Unsur "tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan
    Menyatakan Terdakwa Jaenudin bin Wajad telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohonHalaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN Slw.2828dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-11-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 22-01-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 472/Pid.Sus/2014/PN Mtr
Tanggal 8 Desember 2014 — - WARTI
35 — 1
  • Menyatakan Terdakwa M A R T I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;2.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 22-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Pml
Tanggal 17 Februari 2015 — SAHURI ALIAS SALIM BIN TASMI
32 — 3
  • Menyatakan terdakwa SAHURI ALIAS SALIM BIN TASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang.2.
    2015 tertanggal 22 Januari 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa SAHURI ALIAS SALIM BIN TASMI Pada hari Minggutanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat dikawasan hutan, Desa Jatingarang,Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan
    Tarjo tersebutberjumlah 62 (enam puluh dua) batang tanpa adanya SKSHH.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa SAHURI ALIAS SALIM BIN TASMI pada hari Minggutanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dikawasanhutan, Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang,melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan
    Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, menurut Pasal ke21 UU No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah orangperseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah
    Dengan demikianunsur setiap orang dalam perkara ini sudah terpenuhi.Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja menurut S.R Sianturi, (AsasasasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 1996:165) mengemukakan bahwakesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakanyang didorong oleh pemenuhan nafsu.
    Menyatakan terdakwa SAHURI ALIAS SALIM BIN TASMI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa MemilikiIzin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama ( satu ) tahun dan 5 ( lima ) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,17(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama ( satu ) bulan.3.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Pelayaran
Register : 23-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 117/Pid.B/2017/PN-Tjb
Tanggal 12 April 2017 — - DTM. ASMAUL HUSNA ALIAS MAUL
155 — 30
  • ASMAUL HUSNA ALIAS MAUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
    ASMAUL HUSNA alias MAUL, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayartanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa DTM.
    HUSNA alias MAUL pada hariJumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 07.10 WIB atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di PerairanTanjung Siapiapi Asahan pada posisi 02 55 09 U 100 08 23 T atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksaHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PNTjbdan mengadilinya, yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuanberlayar yang dikeluarkan
    Berkah GT.10 No. 278/PPb adalah pas kecil dan sertifikat keselamatan kapal barang;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PNTjbBahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008 tentangpelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimanaSPB tersebut dipergunakan semenjak keberangkatan daritangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan;Bahwa kesalahan Terdakwa selaku nakhoda melakukan pelayaran
    Berkah GT. 10 No. 278/PPb yang Terdakwa nakhodaididatangi oleh anggota TNI AL yakni saksi Suprojo dan saksi Ade Fatahilalalu melakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut dimana Terdakwa dalammelaksanakan pelayaran dari Asahan menuju Malaysia dan kembali lagi keTanjungbalai Asahan tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar maupun dokumen lainnya dan didapatimembawa 54 (lima puluh empat) orang penumpang TKI ilegal;Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti
    ASMAUL HUSNA alias MAUL tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Pelayaran
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 309/Pid.B/2017/PN Tjb
Tanggal 6 September 2017 — - ALWINSYAH
113 — 21
  • Menyatakan Terdakwa Alwinsyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
    Menyatakan terdakwa ALWINSYAH,telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana"Berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat(1)" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RINo.17Tahun 2008 tentang Pelayaran;2.
    (kapal tidak ada nama) adalah Pas Kecil danSertifikasi Keselamatan Kapal Barang; Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan daritangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunyaKM.
    (kapal tidak ada nama) adalah Pas Kecildan Sertifikasi Keselamatan Kapal Barang; Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimanaSurat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjakkeberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhantujuan, maka tentunya KM.
    (kapal tidak ada nama) wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar; Selanjutnya TNI AL membawa Terdakwa serta menyita barang buktiberupa 1 (satu) buah KM.
    Menyatakan Terdakwa Alwinsyah tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalamdakwaan alternatif Kesatu;Halaman 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN Tjb2.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 07-12-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 346/Pid.Sus/2015/PN.Rgt
Tanggal 7 Desember 2015 — Terdakwa I. JUMARDO PANDIANGAN Als MARDO BIN LARAT PANDIANGAN, Terdakwa II. SIMAN Als SIMAN BIN ABDUL dan Terdakwa III. EDI PAKPAHAN Als EDI BIN DARWIS PAKPAHAN
341 — 9
  • EDI PAKPAHAN Als EDI BIN DARWIS PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT SERTA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.;2.
    EDI PAKPAHAN Als EDI Bin DARWIS PAKPAHAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiyang melakukan dan turut serta dengan sengaja melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang , melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b UU Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaanpertama;. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1.
    RgtBahwalzin yang harus dilengkapi untuk membawa alatalat yang lazimdigunakan melakukan penebangan, memotong, atau membelah pohondalam kawasan hhutan secara sah yaitu :a. lIzin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk usahapemanfaatan hasil hutan kayu yang dikeluarkan oleh KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan.Bahwa yang dimaksud dengan :a. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutankayu secara tidak sah yang terorganisasi.b.
    Izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk usahapemanfaatan hasil hutan kayu yang dikeluarkan oleh KementrianLingkungan hidup dan Kehutanan.Bahwa Ahli jelaskan bahwa keseluruhan lokasi penebangan pohon yangdilakukan terdakwa tersebut berdasrkan ploting titik koordinat yangdilakukan pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 berada pada hutanproduksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil huan kayuhutan tanam (IUPHHKHT) pada PT.
    Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turutserta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanoa memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;Ad. 1.
    Pasal 193 ayat (2) huruf bKUHAP,dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, makaMajelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Pelayaran
Register : 08-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 519/Pid.Sus/2016/PN-Tjb.
Tanggal 7 Desember 2016 — - SOFYAN
122 — 15
  • Menyatakan Terdakwa SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
    Menyatakan Terdakwa SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanopa memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran;sebagaimana diatur dan diancam2.
    GT. 5 (kapal tidak ada nama) berbendera Indonesiadengan dinakhodai oleh Terdakwa dimana dalam melaksanakan pelayarandari Tanjungbalai Asahan menuju laut tanpa dilengkapi Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar maupun dokumenlainnya dan didapati membawa 20 (dua puluh) orang penumpang TKI ilegal(telah diserahkan ke Penyidik Imigrasi Berita Acara Serah Terima TKI llegalNo.
    GT. 5(kapal tidak ada nama) berbendera Indonesia dengan dinakhodai olehTerdakwa dimana dalam melaksanakan pelayaran dari TanjungbalaiAsahan menuju laut tanoa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar maupun dokumen lainnya dan didapatimembawa 20 (dua puluh) orang penumpang TKI ilegal (telah diserahkan kePenyidik Imigrasi, Berita Acara Serah Terima TKI llegal No.
    Unsur berlayar tanoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan airdengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan
    Menyatakan Terdakwa SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanoa memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalamdakwaan alternatif Kesatu;2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Pelayaran
Register : 31-08-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 330/Pid.B/2017/PN-Tjb
Tanggal 27 September 2017 — - MULKAN SIRAIT
110 — 16
  • Menyatakan Terdakwa MULKAN SIRAIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
    Menyatakan Terdakwa MULKAN SIRAIT terbukti secara syah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Berlayar tanoa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran;2.
    Rezeki GT. 10 Nomor 2821/PHB/S.7 wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.Bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Nibungtidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM.Rezeki GT. 10 Nomor 2821/PHB/S.7.Bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuaiPeraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah :a.
    Berlayar ranoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1): Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul10.00 Wib KM. Rezeki GT. 10 Nomor 2821/PHB/S.7 yang terdakwa nakhodaiberangkat dari tangkahan PT.
    Menyatakan Terdakwa MULKAN SIRAIT tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuaan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Pml
Tanggal 22 September 2015 — RASTAM alias KENDO bin CITRAWIRYA
421 — 20
  • Menyatakan terdakwa Rastam alias Kendo bin Citrawirya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;2.
    Menyatakan terdakwa Rastam alias Kendo bin Citrawirya terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dalamdakwaan kami;2.
    Dakwaan:Bahwa ia Terdakwa RASTAM Alias KENDO Bin CITRAWIRYA, pada hariSabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Petak108 RPH Kaliwadas BKPH Sokowati KPH Pemalang di Desa ParunggalihKecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang,dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dikeluarkan
    Orang perseorangan;2. dengan sengaja;3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Orang perseorangan; Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah untukmengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atauakan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telahdilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;e
    yang mungkin timbul oleh karenanya sertakesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atasperbuatannya, selain itu atas perbuatan Terdakwa sebagaimanadidakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanyapelaksanaan dan telah selesainya perbuatan Terdakwasebagaimana uraian perbuatan Terdakwa pada fakta dan keadaanhukum pada pertimbangan putusan a quo di atas;e Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan
    Menyatakan terdakwa Rastam alias Kendo bin Citrawirya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 13-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 34/Pid.Sus/2014/PN Pml
Tanggal 8 Juli 2014 — SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO
78 — 22
  • Menyatakan terdakwa SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang.2.
    Menyatakan terdakwa SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO telah terbukti6666bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b JoPasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu kami.2.
    Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur Setiap Orang.
    Dengan demikianunsur setiap orang dalam perkara ini sudah terpenuhi.17Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja menurut S.R Sianturi, (AsasasasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 1996:165) mengemukakan bahwakesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakanyang didorong oleh pemenuhan nafsu.
    Menyatakan terdakwa SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan HutanTanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1tahun dan bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204K/TUN/2008
Tanggal 27 Januari 2009 — DIREKTUR “ CV. ARINYZH UTAMA , yang diwakili oleh Ir. A. ABDULLAH ; Hj. ANDI CITRA DEWI ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MAKASSAR ; SALMAWATI MARHAM, SE.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-03-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 119/Pid.B/2016/PN-Tjb
Tanggal 9 Mei 2016 — - Bustami Nasution Alias Uwak Uteh
105 — 16
  • Menyatakan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;2.
    Menyatakan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayaryang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran;2.
    123275pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sekira pukul 16.25 WIB, atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat diPosisi 03 drt 00 mnt 10.584 dtk LU dan 99 drt 52 mnt 4.6344 dtk BT atau 500meter Selatan Lampu Putih Dalam Kwala Bagan Asahan Kabupaten Asahanatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenangmemeriksa dan mengadilinya, berlayar tanpa memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan
    drt 52 mnt 4.6344 dtk BT atau 500 meter SelatanLampu Putin Dalam Kwala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, selanjutnyaPetugas Kepolisian melihat kapal tanpa nama dan nomor mesin dompeng 30HP No. 123275 yang dinakhodai oleh Terdakwa melintas, lalu PetugasKepolisian memeriksa kapal tersebut ternyata kapal tanoa nama dan nomormesin dompeng 30 HP No. 123275 yang dinakhodai oleh Terdakwa berlayartanpa memiliki dokumen atau suratsurat kapal untuk kelengkapannya maupunSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan
    Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayarwajid memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal adalahkendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengantenaga
    olehSyahbandar, dimana surat tersebut dipergunakan semenjakHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PNTjbkeberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhantujuan, dan sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Air PoldaSumatera Utara, Terdakwa tidak dapat memperlinatkan atau tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar, dimana surat tersebut dipergunakan semenjakkeberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhantujuan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus
Register : 19-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 570/Pid.Sus/2015/PN Tjb
Tanggal 15 Desember 2015 — - LILIK SUPRIANTO
32 — 8
  • Menyatakan Terdakwa LILIK SUPRIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan primair;2.
    tanggal 19Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa LILIK SUPRIANTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang dikeluarkan
    Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.30 Wibatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat diPerairan Kuala Bagan Asahan pada posisi 03 00' 44" U 099 51' 57" T atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negerti Tanjung Balaiberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, atau sesuai Pasal 84 ayat (2)KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili danmemeriksa perkaranya, berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang dikeluarkan
    Berkah GT.25 No.288/PPo berbendera Indonesia tidak dapatmenunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar. Kemudian KM.
    Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran;Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa Lilik Suprianto tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayartanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan primair;2.