Ditemukan 5474 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Penelusuran terkait : Benny alamsyah Sh. Mh vs kepala kepolisian republik indonesia (kapolri);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — ,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
130 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 12-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 373/PDT/2013/PT-MDN
HERMANSYAH X KAPOLRI
24 — 7
  • HERMANSYAH X KAPOLRI
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 19 Oktober 2021 — Pemohon:
NURLELI
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
36 — 0
  • Pemohon:
    NURLELI
    Termohon:
    1.KAPOLRI
    2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2016 — ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
73 — 52
  • ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
    Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidakmemenuhi dan/ atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan padaSurat Keputusan Kapolri No.
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 pejabat yang menandatangani adalah ASSDM dan Bukan De SDM Kapolri.
    Hal mana dalam KeputusanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/Ix/2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM Dan bukan DeSDM Kapolri, padahal yang berwenang untuk MenandatanganiKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/ 05/ IX/ 20 14 adalah De SDM Kapolri sebagaimana dinyatakanDalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan KapolriNo.
    Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an.
    Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia;Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Surat Keputusan kapolri No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID/2010
Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
107 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
102 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat lawan Tergugat
111 — 29
  • didepan anakanak, sehingga menjadi trauma ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti print out fotoPenggugat (bukti P.4) di persidangan juga terungkap jika pihakPenggugat sebagai seorang isteri anggota XXXXX tidak melaporkan keadaanrumah tangganya kepada atasan/komandan suami dan rencana gugatanperceraiannya tersebut sampai kemudian mengajukan gugatan perkara ini diPengadilan Negeri Pati ;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Padt.G/2021/PN PtiMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri
    maka Tergugat yang telah dipanggilsecara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan danHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pat.G/2021/PN Ptitidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnyasebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-06-2009 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 580/Pdt.G/2008/PN.Sby
Tanggal 16 Juni 2009 — Suto melawan Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jawa Timur
61 — 0
  • Sutomelawan Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jawa Timur
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-02-2014 — Putus : 15-09-2004 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 September 2004 — PRESIDEN RI Cq KAPOLRI. 2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRES BALANGAN.
49 — 17
  • PRESIDEN RI Cq KAPOLRI.2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRES BALANGAN.
    PRESIDEN RI Cq KAPOLRI, beralamat kantor di JI. Trunojoyo No.3Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRESBALANGAN, beralamat kantor di JI.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 01-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
48 — 15
  • Pemohon:
    Lina Wati Binti Nang Jahri
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 23-12-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 15 Desember 2022 — Pemohon:
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
109 — 14
  • Pemohon:
    ANDI YUFIAN RIJAYA
    Termohon:
    1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
96 — 38
  • Pemohon:
    Toha Muhammad
    Termohon:
    1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
    2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
    KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikanadalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk itu maka selanjutnyauntuk melihat tahapan tahapan atau tata urut dari Penyidikan Hakim akanmengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana, karena didalam Peraturan Kapolri inilah yang telahdijadikan pegangan oleh para Penyidik didalam melakukan tindakanPenyidikannya yang mana didalam Pasal 15 telah menyebutkan bahwa tahaptahap penyidikan diawali dari Penyelidikan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 06-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 2 Nopember 2018 — Pemohon:
FITRI YANI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
13 — 5
  • Pemohon:
    FITRI YANI
    Termohon:
    1.KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
    2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 24-09-2023
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl
Tanggal 17 Januari 2022 — Pemohon:
SUPAR
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
97 — 39
  • Pemohon:
    SUPAR
    Termohon:
    1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
    2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
    3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 129
  • yaitu sebagai anggota POLRI yang otomatissebagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) mempunyai gaji bahkan tunjangankhusus untuk istri dan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan juga terungkap jika pihak Penggugat sebagai seorang isterianggota POLRI tidak melaporkan keadaan rumah tangganya kepadaatasan/komandan suami dan rencana gugatan perceraiannya tersebut sampaikemudian mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri
    gugatantersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telahdipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
ANITA ALIUDDIN
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
4.KAPOLRI Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN Cq. PENYIDIK PEMBANTU AN. BRIGADIR M. SITOMPUL
38 — 12
  • Pemohon:
    ANITA ALIUDDIN
    Termohon:
    1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT
    2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN
    3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
    4.KAPOLRI Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN Cq. PENYIDIK PEMBANTU AN. BRIGADIR M. SITOMPUL
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT, beralamat di Ji.Sisingamangaraja XII Km. 10,5 No 60 Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagaTermohon ;2. KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT Cq KAPOLRESTABES MEDAN,beralamat di JI. HM. Said No.1 Sidorame Bar. Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumut.Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;3. KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT Cq KAPOLRESTABES MEDANCq KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN, beralamat di Jl.
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT Cq KAPOLRESTABES MEDANCq KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN Cq. PENYIDIKPEMBANTU an. BRIGADIR M. SITOMPUL, beralamat JI. HM. SaidNo. 1, Sidorame Bar. Kec. Medan PerjuanganKota Medan, Prov.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Putus : 16-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 40/PDT.G/2014/PN.Sit.
Tanggal 16 Oktober 2014 — Kapolri, dkk sebagai tergugat
36 — 4
  • Kapolri, dkk sebagai tergugat
    Kapolri, di Jl. Trunojoyo 3, Jakarta Selatan,Selanjutnya mohon di sebutSCDAGAIL ........00:ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;2. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Jatim, di Jl. Achmad Yani No.166 Wonocolo, Surabaya, Selanjutnya mohon di sebutsebagai .. TERGUGAT II;3. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cg. Kapolda Jatim, Cg. KapolresSitubondo, di JI. PB. Sudirman 34, Situbondo. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III;4. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cg.
    Kapolri, Cg. Kapolda Jatim, Cg. KapolresSitubondo, Cq. Kasat Reskrim Polres Situbondo, Cq. KBO. ReskrimPolres Situbondo Cq. INSPEKTUR POLIS DUA HADI SUKISMAN, diJl. PB. Sudirman 34 Situbondo, Selanjutnya mohon disebutSODAGAI ....eeeeeeeeees TERGUGAT V;6. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Jatim, Cg. KapolresSitubondo, Cq Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Situbondo, Cq. AIPTUGEDE SUKARMADIYASA, S.H. di Jl. PB. Sudirman 34 Situbondo,Selanjutnya mohon disebut Sebagal ................
    Kapolri, Cq. Kapolda Jatim, Cq Kapolres Situbondo,Cq. Penyidik Polres Situbondo, Cq. BRIPKA HERI PURWANTO, S.H.di Jl. PB. Sudirman 34, Situbondo, Selanjutnya mohon disebutsebagai TERGUGAT VII;Membaca :1. Keseluruhan berkas perkara perdata regester Nomor 40/PDT.G/2014/PN.Sit.atasperkara tersebut diatas.2.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
37 — 7
  • Pemohon:
    RATNA JUWITA
    Termohon:
    1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
    Pemerintah Republik Indonesia C.g Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatan,C.q Direskrimim Polda Sumatera selatanberalamat Di Jalan Jend SudirmanKM 4,5 Palembang, Selanjutnya disebut selaku Termohon I..
    Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012Tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana Pasal 26 yaitu upayapaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi :. Pemanggilan. Penangkapanabc. Penahanand. Penggeledahane. Penyitaan, danf.
    (21) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penangkapan.
    Pasal 1 Ayat (22) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penahanan.
    Dengan demikian secara yuridis normatifbahwa TERMOHON dan Il tidak melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / KUHAP danPerkap Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakHalaman 11 dari 16 Putusan Pra Peradilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.PqPidana.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2022 — Pemohon:
ZUBIR
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
42 — 16
  • Pemohon:
    ZUBIR
    Termohon:
    1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
    2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
    4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Trt
Tanggal 5 Desember 2017 — Pemohon Kuminser Situmorang, Termohon Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Kapolres Humbahas
323 — 193
  • Pemohon Kuminser Situmorang, Termohon Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Kapolres Humbahas
    (Peraturan Kapolri) Nomor 14 Tahun 201 2Tentang Manajemen Penyidikan sebagai berikut :Bahwa Pasal 55 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menentukan(1).
    Dengan cara demikian itulah perlakuanterhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindakpidana berada dalam tataran yang wajar.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara PidanaDi Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri Nomor 12Tahun 2009) menetukan bahwa :(1).
    Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menentukan :(1).
    Pasal 40 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 ;Penahanan Pemohon tidak sah karena ketika diminta tembusan surat perintahpenahanan oleh anak Pemohon (ic.
    Pemohon).Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan sewenangwenang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP danPasal 33 Jo Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012;4.