PAMAPERSADA NUSANTARA

PAMAPERSADA NUSANTARA;

PAMAPERSADA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PAMAPERSADA NUSANTARA;

., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KotaBalikpapan, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 368/600.014/64.71/III/2019, tanggal 18Maret 2019;Pemohon Kasasi I, Il, Ill, IV;LawanPT PAMAPERSADA NUSANTARA, tempat kedudukan diJalan Rawagelam , Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta Timur13930, yang diwakili oleh Frans Kesuma,jabatan Presiden Direktur dan Ari Sutrisno, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wowo Wibowo

PAMAPERSADA NUSANTARA

PAMAPERSADA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan.Rawagelam 1/9 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, dalam hallini memberikan kuasanya kepada FIRMANSYAH, S.H., M.H., dankawankawan, para Advokat pada Kantor Law Firm Fraz &Associates, yang berkedudukan di Jalan Dr.Ak.

Pamapersada Nusantaraperusahaan milik Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2000 denganstatus Pekerja Magang ;Bahwa, terhitung sejak tanggal 16 September 2001 Penggugat menjadi karyawantetao di PT. Pamapersada Nusantara dengan jabatan sebagai Paramedik ;Bahwa, selama bekerja, Penggugat mendapat upah dari Tergugat dengan upahterakhir sebesar Rp.1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu Rupiah) perbouan ;Hal. 1 dari 8 hal. Put.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMAPERSADA NUSANTARA

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4932/PJ/2018, tanggal 28 November 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

Putusan Nomor 199/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00796/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 24November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00093/207/13/091/15, tanggal 14 September2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam , Nomor 9, Kawasan IndustriPulogadung, Cakung,

PT PAMAPERSADA NUSANTARA,

Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4937/PJ/2018, tanggal 28 November 2018:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 11 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

NUSANTARA, beralamat di JalanRawagelam , Nomor9, Kawasan Industri Pulogadung,Cakung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh ChinthyaTheresa, jabatan Direktur PT Pamapersada Nusantara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110651.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00799/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00088/207/13/091/15 tanggal 14 September 2015,atas nama PT Pamapersada

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00799/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00088/207/13/091/15 tanggal 14September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam , Nomor 9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930 terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4810/PJ/2018, tanggal 26 November 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 3 Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

NUSANTARA, beralamat di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung,Cakung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh ChintyaTheresa, jabatan Direktur PT Pamapersada Nusantara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110646.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00779/KEB/WPJ.19/2016tanggal 14 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2010 Nomor 00015/206/10/091/15 tanggal 15 September 2015, atasnama PT Pamapersada

Putusan Nomor 100/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010 Nomor 00015/206/10/091/15 tanggal 15September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam Nomor 9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1617/PJ/2018, tanggal 27 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

Pengadilan Pajak NomorPut103538.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00018/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24Februari 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor: 00006/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014, atas namaPT Pamapersada

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP0001 8/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24 Februari 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor: 00006/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014,atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di JI. Rawagelam No.9 Kawasan Industri,Pulogadung Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1615/PJ/2018 tanggal 27 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut103537.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.19/2016tanggal 24 Februari 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2013 Nomor 00005/207/13/091/14 tanggal 17Desember 2014, atas nama PTI Pamapersada

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00017/KEB/WPJ. 19/2016 tanggal 24 Februari 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00005/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014,atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Timur 13930, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

PT PAMAPERSADA NUSANTARA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

PUTUSANNomor 148/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4931/PJ/2018, tanggal 28 November 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

Pengadilan Pajak Nomor PUT110655.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00795/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00092/207/13/091/15 tanggal 14 September2015, atas nama PT Pamapersada

Putusan Nomor 148/B/PK/Pjk/202014 September 2015, atas nama PT Pamapersada Nusantara,NPWP 01.338.618.0091.000, alamat: JI. Rawagelam No.9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PAMAPERSADA NUSANTARA

./2011tanggal 21 Maret 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PAMAPERSADA NUSANTARA, tempat kedudukan di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, JakartaTimur 13930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor2

Pamapersada Nusantara, NPWP:Halaman 49 dari 51 halaman.

PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk

PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakartamelalui kantor cabangnya pada District Indominco Bontang, beralamatdi Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Presiden Direktur danWakil Presiden Direktur Frans Kesuma dan Dwi Priyadi, berkedudukandi Jalan Rawagelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoseph Sk.

Pamapersada Nusantara non produksi dimutasi ke Departemen produksiupah pokok harus distandarkan dari Jakarta, kebijakan mana pada waktu itudiambil ketika Bapak Muhammad Murfian selaku Kabag HRGA;Bahwa atas kebijakan tersebut diatas Penggugat bersama dengan karyawanlainnya tidak menerima serta menolak dengan tegas kebijakan penurunan upahpokok dan golongan, bahkan sebelumnya Penggugat dan karyawan lainnyaberkalikali dikumpulkan di ruang meeting untuk membahas dan diajakmenandatangani pernyataan penurunan

Pamapersada Nusatara kepada PT. Jamsostekselama 16 Tahun hanya berdasarkan upah pokok bukan berdasarkan upahsebulan;Adapun pembayaran iuran yang dilaksakan PT. Pamapersada Nusatara selama initerdiri dari 2 kategori yaitu:1 Kategori pertama:Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2007 : Iuran yang disetorkan PengusahaPT. Pamapersada Nusantara ke Pihak PT.

Pamapersada Nusantara, Tbk (Termohon Kasasi/Tergugat)periode tahun 20042006.

Pamapersada Nusantara periode2012 2014;Bahwa dalam penerapan hukum dari kedua sumber hukum tersebut tidak konsisten,dimana uang lapangan (ulap) dalam interpretasi Judex Facti dianggap sebagaiTunjangan Tidak Tetap, pada hal dalam penerapannya dilapangan uang lapangankhususnya pekerja job site dimana Pemohon Kasasi/Penggugat ditempatkan adalahmerupakan tunjangan tetap dan hal tersebut dipertegas dalam PKB PT.

PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk

PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk. Berkedudukan di Jakarta melaluikantor cabangnya pada District Indominco Bontang, alamat Desa SukaRahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu : 1. YosephSk.Sabon, SH.,MH. 2.Surtini, SE, SH.

Pamapersada Nusatara kepada PT. Jamsostek selama16 Tahun hanya berdasarkan upah pokok bukan berdasarkan upah sebulan.Adapun pembayaran iuran yang dilaksakan PT. Pamapersada Nusatara selama initerdiri dari 2 kategori yaitu :1. Kategori pertama :Tahun 1997 s/d Tahun 2007 : luran yang disetorkan Pengusaha PT. PamapersadaNusantara ke Pihak PT. Jamsostek adalah : 2,04 % x upah pokok2. Kategori ke dua:Tahun 2008 sampai sekarang : luran yang disetorkan Pengusaha PT. PamapersadaNusantara ke Pihak PT.

PAMAPERSADA NUSANTARA periode 20122014 tidakdirealisasaikan oleh Tergugat yakni :a. Uang tanda terima kasih:6 x upah pokok = 6 x Rp 3.214.000= Rp 19.284.000b.

Pamapersada Nusantara Tandung Mayang hanyamemberikan 2 x upah pokok.Perlu Penggugat jelaskan bahwa Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah 6 (enam)bulan sebelum usia pensiun 55 Tahun, dimulai dari bulan April s/d September 20131. Bulan April, Mei dan Juni 2013 diberikan hanya 2 (dua) kali upah pokok.2. Bulan Juli dan Agustus 2013 diberikan 3 (tiga) kali upah pokok, namundipotong kembali pada bulan Oktober 2013 sebesar 2 (dua) kali upah pokok;3.

Pamapersada Nusantara periode 20122014 yakni ;a. Uang tanda terima kasih:6 x upah pokok = 6x Rp 3.214.000= Rp 19.284.000b. Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan15% x uang tanda terima kasih15% x Rp. 19.284.000Rp 2.892.600,Total 1 +2Rp 19.284.000 + Rp 2.982.600,Rp 22.176.600,(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah;8.

PAMAPERSADA NUSANTARA tersebut ;

PAMAPERSADA NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PAMAPERSADA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Rawagelam No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal inidiwakili oleh Kumaraguru Nadaysen, Direktur, selanjutnya dalam hal inimemberi kuasa kepada : Agus Supandiyono, Tax Section Head,beralamat di Jalan Rawagelam No. 9, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta Timur 13930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorJIEP/FIN/11/033/SK tanggal 31 Oktober 2011 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL

PAMAPERSADA NUSANTARA tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangHalaman 14 dari 15 halaman.

PAMAPERSADA NUSANTARA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Yulius, S.H.

PAMAPERSADA NUSANTARA;

PAMAPERSADA NUSANTARA, beralamat di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta13930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.38092/PP/M.1I/15/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam

Pamapersada Nusantara, NPWP:01.338.618.0091.000 beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, KawasanIndustri Pulogadung, Jakarta 13930, sehingga penghitungan pajak menjadisebagai berikut : Penghasilan neto Rp 523.795.924.712,00Kompensasi kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 523.795.924.712,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 157.121.277.414,00Kredit Pajak Rp 201.761.846.952,00 Jumlah yang kurang(lebih dibayar) (Rp 44.640.569.538,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Pamapersada Nusantara, NPWP:01.338.618.0091.000, sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

PAMAPERSADA NUSANTARA, tersebut;

PAMAPERSADA NUSANTARA VS FIRMAN SYAHRI,

PAMAPERSADA NUSANTARA, berkedudukan diJalan Hauling Road PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMAPERSADA NUSANTARA

PT PAMAPERSADA NUSANTARA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1616/PJ/2018, tanggal 27 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMAPERSADA

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut103536.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.19/2016tanggal 24 Februari 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2013 Nomor 00004/207/13/091/14 tanggal 17Desember 2014, atas nama PT Pamapersada

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00016/KEB/WP4J.19/2016 tanggal 24 Februari 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor 00004/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014,atas nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Timur 13930, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan