Ditemukan 113 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-11-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 221/Pid.B/2013/PN.Stg Tanggal 23 Januari 2014 — ZULYANDA alias JUL bin SUHIYANTO
29 — 5
29 — 5
Harus mempunyai Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu ((UPHHK), atau ;b. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Kayu (IPK), atau ;c. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu PHHK), ataud.
Register : 28-11-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 216/Pid.B/2013/PN.Stg Tanggal 23 Januari 2014 — SUDARMONO als WIN bin JUNI (alm)
23 — 3
23 — 3
Harus mempunyai Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), atau ;b. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Kayu (IPK), atau ;c. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu TPHHK), ataud.
Register : 28-11-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 218/Pid.B/2013/PN.Stg Tanggal 23 Januari 2014 — FIRMANSYAH als MAN bin RUDI OESMAN (alm)
27 — 4
27 — 4
Harus mempunyai Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu ((UPHHK), atau ;b. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Kayu (IPK), atau ;c. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu TPHHK), ataud.
Putus : 13-08-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pid/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — ADY SURYA bin H. SYAHRANI
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra Buana Indonesia WoodIndustry yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak KM 9,6 untukmelakukan pertemuan terkait penawaran jual beli kayu dan selanjutnyaterjadi pertemuan yang dihadiri olen Terdakwa, Saksi Hairil Anwar, SaksiRendi, Saksi Maulana, Saksi Yovita dan Saksi Soediono;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan/mengatakanbahwa PT SKW memiliki lahan IPK (ijin pemanfaatn kayu) yang berada didalam lokasi tambang di PT.
Raya Semarang Demak untuk melakukan pertemuanterkait penawaran jual beli kayu dan selanjutnya terjadi pertemuan yangdihadiri oleh Terdakwa, Saksi Hairil Anwar, Saksi Rendi, Saksi Maulana,Saksi Yovita dan Saksi Soediono;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan/ mengatakanbahwa PT SKW memiliki lahan IPK (ijin pemanfaatn kayu) yang berada didalam lokasi tambang di PT Trubaindo Coal Mining site Muara BunyutKabupaten Kutai Barat dimana kayu ditempat tersebut masih banyak danberdiameter besar
Register : 02-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean;.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1248 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1242/B /PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
162 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerahPabean di dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; atauf.
Register : 07-06-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls Tanggal 15 Juni 2017 — - SUHUD Bin H. MARJUKI
- ISMAIL Bin SAHAD
87 — 13
87 — 13
Ikan (SIPI); Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membernarkannya dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukansaksi ahli sebagai berikut:Saksi JHONNY HANDOKO, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi merupakan ahli dibagian Perikanan;Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan Perikanan adalah semuakegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatn
Tentang unsur Yang memiliki dan ataumengoperasikan KapalPenangkapan Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan diZEEI Yang Tidak Memiliki SIPI;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perikanan adalah semuakegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatn sumber dayaikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi pengelolaan sampaidengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan, danpenangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yangtidak dalam
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498/B/PK/PJK/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — PD. TIRTA MUSI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf.
Register : 28-11-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 220/Pid.B/2013/PN.Stg Tanggal 23 Januari 2014 — YERMANTO alias IYEK bin TAKMURUN
29 — 4
29 — 4
Harus mempunyai Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), atau ;b. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Kayu (IPK), atau ;c. Harus memiliki Izin Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu (IPHHK), ataud.
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PN Mtw Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY KOSASIH WIJAYA, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIN Alias YASIN Bin SUMAIN
378 — 7
LUCKY KOSASIH WIJAYA, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIN Alias YASIN Bin SUMAIN
378 — 7
mengetahui siapa pemilik dari kayu gergajianyang saksi hitung dan ukur tersebut, kayu gergajian tersebut tidakdilengkapi dengan surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang ;Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2018/PNMtwBahwa Kayu gergajian yang dinyatakan sah atau legal olehUndangUndang adalah kayu gergajian yang berasal dari perijinan yangsah dan terdaftar, untuk mengetahui legalitas kayu gergajian tersebutdengan cara memeriksa keseluruhan dokumen perijinan IOPHHK (IzinUsaha Pemanfaatn
SKSHHK, Nota Angkutan atau NotaPerusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki perijinanyang sah, sedangkan untuk SAL dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ;Bahwa Tidak ada instansi yang bisa mengeluarkan jjin tentangkayu gergajian yang dikuasai dan diangkut oleh terdakwa denganmenggunakan 1 (satu) unit truck warna putih dengan No.Pol. : KH9015EM tersebut ;Bahwa Caranya Pemohon mengajukan permohonan ke DinasKehutanan untuk mengajukan perizinan, izin Pemanfaatan Kayu atauIUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatn
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PD. TIRTA MUSI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerahPabean di dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; atauHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 709 B/PK/PJK/2016f.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf.
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf.
Register : 02-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerahPabean di dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; atauf.
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 B/PK/PJK/2017 Tanggal 2 Maret 2017 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerahPabean di dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; atauf. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajakbahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding sertaHalaman 7 dari 11 halaman.
Register : 02-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 107/Pid.B/LH/2018/PN Mtw Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
M. REZEKI KURNIAWAN,SH
Terdakwa:
ALPIAN Alias AAL Bin HADARIAN
339 — 8
M. REZEKI KURNIAWAN,SH
Terdakwa:
ALPIAN Alias AAL Bin HADARIAN
339 — 8
siapa pemilik dari kayu gergajianyang saksi hitung dan ukur tersebut, kayu gergajian tersebut tidakHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2018/PN Mtwdilengkapi dengan surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang ; Bahwa Kayu gergajian yang dinyatakan sah atau legal olehUndangUndang adalah kayu gergajian yang berasal dari perijinan yangsah dan terdaftar, untuk mengetahui legalitas kayu gergajian tersebutdengan cara memeriksa keselurunhan dokumen perijinan IUPHHK (lzinUsaha Pemanfaatn
SKSHHK, Nota Angkutan atau NotaPerusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki perijinanyang sah, sedangkan untuk SAL dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ; Bahwa Tidak ada instansi yang bisa mengeluarkan jin tentangkayu gergajian yang dikuasai dan diangkut oleh terdakwa denganmenggunakan 1 (satu) unit truck warna putin dengan No.Pol. : KH9015EM tersebut ; Bahwa Caranya Pemohon mengajukan permohonan ke DinasKehutanan untuk mengajukan perizinan, izin Pemanfaatan Kayu atauIUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatn
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2017 Tanggal 2 Maret 2017 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerahPabean di dalam Daerah Pabean;Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/B/PK/PJK/2017e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; atauf.
Putus : 30-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PD. TIRTA MUSI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — PD TIRTA MUSI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean;e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf.