Ditemukan 34103 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengelolaan
Penelusuran terkait : Perkumpulan unit pengelola kegiatan negara kesatuan ri (asosiasi upk nkri) vs presiden ri; Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten lombok timur vs lalu sribawa Dkk;; Perkumpulan pengelola pendidikan praja mukti surabaya (p3pms) vs kepala dinas pendidikan pemerintah kota surabaya; Kuasa pengguna anggaran balai pengelola transportasi darat wilayah ii provinsi sumatera utara vs pt. putri mahakam lestari; Direktur umum dan hukum lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (lpdb-kumkm) vs sutan wijoyo;; Esti sri dewi vs i. kepala unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kecamatan pesanggrahan. Ii. tineke vita agustine riany S.e;; 1. harianto. 2. jalalludin. 3. abdul rasis vs i. gubernur bengkulu. Ii. lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission. Iii. pt. tenaga listrik bengkulu; Yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhai) - lembaga bantuan hukum pekanbaru vs pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) utama pemerintah provinsi riau / atasan ppid utama pemerintah provinsi riau; Perusahaan pembiayaan konsumen pt. sinar mas multifinance selaku kuasa dan pengelola channeling yang dalam hal ini berdasarkan kuasa bertindak untuk dan atas nama pt. bank sinarmas tbk Sebagai pemohon peninjauan kembali vs 1. dennie mamangkey Sebagai termohon peninjauan kembali; 2. hendro rony royke paat Sebagai turut termohon peninjauan kembali;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 28-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS LURAH Dr. SOETOMO;
87 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS LURAH Dr. SOETOMO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 08-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2020
Tanggal 14 September 2020 — PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) vs LURAH Dr. SOETOMO;
169 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) vs LURAH Dr. SOETOMO;
    PUTUSANNomor 399 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJAMUKTI SURABAYA (P3PMS), tempat kedudukan di JalanKupang Segunting III, Nomor 12C, Surabaya, yang diwakilioleh Dra.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 02-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/KI/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG vs PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
233 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG vs PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
    PUTUSANNomor 136 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 KabupatenEnrekang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa pada saat pembacaan Putusan Komisi InformasiProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Mei 2020 Nomor : 022, 023, 024, 025,026, 027, 028, 029, 030, 031, 032/IX/KIPSS/2018 secara elektronik dihadirioleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, dan menerima salinannya padatanggal 7 Juni 2020 Salinan Putusan dalam bentuk portable/pdf melaluisarana aplikasi WhatsApp kepada Pejabat Pengelola
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2020
Tanggal 14 April 2020 — ASOSIASI PENGELOLA PUSAT BELANJA INDONESIA/INDONESIAN SHOPPING CENTER ASSOCIATION VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
188 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASOSIASI PENGELOLA PUSAT BELANJA INDONESIA/INDONESIAN SHOPPING CENTER ASSOCIATION VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/C/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 April 2020 — KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
158 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PENGELOLAPENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-08-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2021
Tanggal 11 Oktober 2021 — PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
448 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 18-01-2023 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2023
Tanggal 4 April 2023 — KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS LALU SRIBAWA, DKK;;
168 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS LALU SRIBAWA, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 03-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
246 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
    PUTUSANNomor 72 PK/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJAMUKTI SURABAYA (P3PMS), tempat kedudukan di JalanKupang Segunting III, Nomor 12C, Surabaya, yang diwakilioleh Dra.
    Bari Saputra, SHI;Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);2.
    BariSaputra, SHI;Dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa:Perpanjangan jin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS),setelah diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;.
    Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya(P3PMS);Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/20213.
    BariSaputra, SHI;Dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa:Perpanjangan jin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS),setelah diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;4.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN KIP
Register : 29-06-2021 — Putus : 10-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.TPI
Tanggal 10 September 2021 — PEMOHON : SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG TERMOHON : SHOLIKIN
315 — 144
  • PEMOHON : SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANGTERMOHON : SHOLIKIN
    Daeng Marewa Nomor 1SenggarangTanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisilielektronik bakumhamsetdakotpi@yahoo.co.id;Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi KepulauanRiau, Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID) Kota Tanjungpinang juga memberikan kuasa khususberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/919/1.1.02/2021,tertanggal 28 Juni 2021, kepada:Nama : H. MOCHMAD FIRDAUS, S.H., M.H.
    TPI10.Tidak terpenuhinya data yang diminta dari Pejabat PPID KotaTanjungpinang.Tidak adanya tanggapan/Jawaban/Balasan atas surat keberatan dariAtasan PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang;Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 pada point2 tidak mempunyai landasan dasar hukum yang kuat denganmemasukkan kriteria kedalam pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008Tentang KIP.
    Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kKewajibanbukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi jugamemenuhi dan melindungi hak asasi dari pihakpihak yangberkepentingan dalam perkara ini;Jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota TanjungpinangNomor: 048/01/5.5.04/2020 tanggal 11 Desember 2020;Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 pada point2 tidak
    Selainitu, Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 tidakmempunyai landasan hukum yang kuat, penolakan dengan alasanmengenai informasi yang dikecualikan tidak dilakukan sesuai ketentuanyang seharusnya dengan melalui uji kKonsekuensi, sehingga tidaksepatutnya informasi yang dimintakan Termohon Keberatan masukdalam kategori pengecualian, selain itu. kelima informasi yangdimohonkan, pembiayaannya menggunakan uang negara, maka
    ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPemohon Keberatan serta berkas perkara Sengketa Informasi yangdiserahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Badan Publikyang menjadi pihak dalam sengketa a quo adalah Pemerintah KotaTanjungpinang, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah KotaTanjungpinang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Kota Tanjungpinang sebagai Pemohon Keberatan (semula sebagaiTermohon Informasi), yang merupakan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 05-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/LH/2022
Tanggal 24 Februari 2022 — LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)., III. PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU;
257 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)., III. PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/KI/2022
Tanggal 7 Februari 2022 — SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
116 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 10-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
203 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — DIREKTUR UMUM DAN HUKUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM) VS SUTAN WIJOYO;;
200 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR UMUM DAN HUKUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM) VS SUTAN WIJOYO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PESANGGRAHAN., II. TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, S.E;;
202 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PESANGGRAHAN., II. TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, S.E;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 01-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/LH/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION., III. PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU;
521 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION., III. PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU;
    LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARAONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS), tempatkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto, Nomor 44,RT 05, RW 04, Karet Semanggi, Setiabudi, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/A.1/2019,tanggal 18 Juli 2019;lll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/TF/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
118 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 18-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/TUN/KI/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
158 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor YLBHILembaga Bantuan Hukum(LBH) Pekanbaru, beralamat di Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT PENGELOLA INFORMASI!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 25-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 April 2019 — MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.HUM., bin TAUFIK
1234 — 1031 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hasil wawancara Terdakwa dengan beberapa media karenasudah diolah menjadi berita sehingga termasuk karya jurnalistik,maka pertanggungjawabannya ada pada pengelola media yangbersangkutan sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers;c.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 647/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 9 Desember 2014 — TN.HERMAN SUGANDY >< PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
47 — 21
  • TN.HERMAN SUGANDY >< PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 29-01-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — FERRY KURNIAWAN >< PENGELOLA TOKO BAN SERIKAT
82 — 35
  • FERRY KURNIAWAN >< PENGELOLA TOKO BAN SERIKAT
    Bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudan terjalinsejak tahun 1983 hingga Juli 2017, dimana pada awalnya PENGGUGAT dimintauntuk bekerja di Toko Ban Serikat oleh Lim Setiawan selaku pengelola,pekerjaan PENGGUGAT di Toko Ban Serikat adalah meliputi antar mengantarban baik ke toko maupun konsumen, penagihan, mencari banban bekas mobilbaru, dan terkadang juga merangkap sebagai assisten untuk melindungi LimSetiawan dari oknumoknum yang ingin mengganggunya.4.
    Lim Setiawan, Joppy Harjanto, dan Lim Suciadisebagai pengelola Toko Ban Serikat, karena selama PENGGUGAT bekerjatelah diperlakukan secara tidak manusiawi, dianiaya secara psikis, dihina secarakasar, ditekan, ditindas, dan diintimidasi, sehingga PENGGUGAT merasa tidakkuat lagi apabila harus diperlakukan seperti itu terusmenerus, yang manaperlakuan kasar tersebut saat ini juga telah berdampak kepada kesehatanPENGGUGAT seperti darah tinggi dan retina bocor apalagi saat iniPENGGUGAT juga sudah menginjak
    keluyuranpada saat bekerja yang padahal sebetulnya selama PENGGUGAT bekerjaselalu tekun dan pekerjaannya menguntungkan Toko Ban Serikat.Bahwa pernah juga suatu ketika teman istri PENGGUGAT mengantar makananke Toko Ban Serikat tempat PENGGUGAT bekerja, namun saat itu makananyang ditujukan kepada PENGGUGAT justru diminta untuk diletakkan di lantaioleh JOPPY HARJANTO yang mana sebetulnya perlakuan tersebut sangatlahtidak manusiawi, tidak berakhlak dan keji.Bahwa perlakuan Lim Setiawan, dkk selaku Pengelola
    Pstj 12.Bahwa dengan diajukannya permohonan PHK melalui gugatan ini, maka adabeberapa hak hak yang seharusnya PENGGUGAT terima dari Toko BanSerikat khususnya Lim Setiawan, dkk selaku pengelola, atau dengan kata lainkewajiban kewajiban yang seharusnya diberikan oleh Lim Setiawan, dkkselaku pemilik dan pengelola Toko Ban Serikat kepada PENGGUGAT, namunhingga saat gugatan ini diajukan hak hak atau kewajiban kewajiban tersebutbelum PENGGUGAT terima.Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan somasi melalui
    1.835.3i tertanggal 31 Desember 2018 maka PENGGUGAT menerima baikpertimbangannya maupun keputusannya, karena secara nyata Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalammengeluarkan anjuran tersebut sudah sesuai dengan Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga asas keadilan.Bahwa sangat disayangkan ternyata Surat Anjuran dengan Nomor: 3448/1.835.3 tertanggal 31 Desember 2018 justru tidak diindahkan oleh Toko BanSerikat yang dalam hal ini adalah pengelola