Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdra. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak memperhatikanPenggugat dan keluarga;4.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrTelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :e Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sejak akhir 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugattidak dapat mememnuhi kebutuhan rumah tangganya dan telah pulang kerumahorang

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrMenimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo.

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapatdalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatanPenggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah ( brokenmarriage ), sulit untuk disatukan

Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.KdrRincian biaya perkara:iL,2s3.Biaya kepaniteraanBiaya ProsesBiaya MeteraiJumlah1. Drs. FAIQ, Drs. MISBACHUL MUNIR, MH.MH.Ttd.2. Drs. NURROHMAN,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Ttd.ISMAIL, SH.Rp. 35.000,Rp. 295000,Rp. 6.000,Rp. 336.000,Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPanitera Pengadilan Agama Kab. KediriDrs. ANURUL MUJAHIDINHal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor :057/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21Desember 2015; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Februari 2015 Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015 Masa Pajak November2014, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 14 ayat (4) UU KUP : Rp59.309.945,00Jumlah yang masih harus dibayar : Rp59.309.945,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal

Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor. 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, sehinggaperhitungannya menjadi sebagai berikut: N Wraian Semula Dibatalkan MenjadiO.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017, Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014,Nomor 00662/107/14/057

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd Binti MASDUKI WIJAYA ; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadi Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA; ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

MUHAMMAD AZWAN RASYA RAMADHAN umur 6 tahun;Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malangdengan nomor : 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;.

untuk mengurus akte kelahiran anak;Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1170/057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 5426/Dsp/1992tanggal 01091991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimanabukti P.4;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon Il : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA;Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3.

Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.PdBinti MASDUKI WIJAYA ; yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadiNama Pemohon II: ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA;Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan SingosariKabupaten Malang;4.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP02158/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli 2015 Nomor 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017, dengansegala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02158/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli 2015 Nomor: 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017; dan3.

Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Juli 2015 Nomor00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 Masa Pajak Juli 2015,menjadi sebagai berikut:e Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHILe Jumlah yang masih harus dibayar: NIHILMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan surat tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115632.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 25 April 2018, yangtelah berkekuatan

Putusan Nomor 507/B/PK/Pjk/2019Pajak Juli 2015, Nomor 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 atasnama: PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02158/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Juli2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015, Nomor00002/167/15/057/17 Tanggal 12 Januari 2017 atas nama: PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya bertempattinggal di XXXX Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istridan namun belumdikaruniai keturunanBahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya,dengan Nomor: 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama: XXXX,Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya

,dengan Nomor: 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama: XXXX,Hal. 1 dari 7 Pen.

Bahwadengan hal hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenanmerobah nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Nomor0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan Akte kelahiran danljazah Pemohon.7. BahwaPemohon sanggup membayar biaya perkara.Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut, Pemohon mohon kepadaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksaPemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon .2.

Menetapkan Nama XXXX yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor :0475/057/V/2015 , tanggal 13 Mei 2015, nama yang sebenarnya adalahXXXX.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.4.

Menetapkan nama Pemohon XXXX yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015 adalah salah, yangbenara3. dalah XXXX (alm);4. Memerintahkan kepada Pemohon dan pemohon II untuk mencatatkanperubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari,Kota Surabaya;5.

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2014/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara:Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diKabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,bertempat tinggal

di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan;Telah memperhatikan bukti lainnya;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi denganregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 26 Februari 2014,mengajukan halhal sebagai

Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi4. Bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:1. Bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal di Sulawesi;2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokn lagidalam berumah tangga;3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;5.

Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.PrgiSaksiBahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumahPemohon sampai berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istrinamun belum dikaruniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksiketahui adalah Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapurasementara

Putusan No. 057/Pdt.G/201 4/PA.PrgiKetua Majelis,Muwafigoh, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaLukmin, S. Ag. Muhammad Husni, Lc.PaniteraDra. ErnawatiPerincian Biaya Perkara:1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,2. Biaya Proses Rp 50.000,3. Biaya Panggilan Rp 720.000,4. Biaya Redaksi Rp 5.000.5. Biaya Meterai Rp 6.000.Jumlanh Rp. 811.000,(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan

Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016

Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin

Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.

Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatanini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan padatanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman,di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamatPenggugat yang lama tidak lagi dipakai

karena perusahaan sudah tidakberoperasi.Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugatdikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebuttidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman,faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam suratpemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan

Salinan SKPKB tersebutkemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4(Lampiran4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugatberkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 danmengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016.

Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya NegaraNo. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan

Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/20183. 2.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/ PA JTBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur telah memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelistelah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara yang diajukan oleh :1.

No. 057/Pdt.P/2012/PAJTTelah membaca suratsurat dalam berkas perkara.Telah mendengar keterangan pihakpihak berperkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 7 Mei 2012 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 057/Pdt.P/2012/PAUJT telahmengemukakan halhal Sebagai berikut :1.Bahwa semasa hidupnya almarhum Termohon pernah menikahdengan seorang wanita bernama Pemohon pada hari Selasa tanggal10 April 1973, sebagaimana

No. 057/Pdt.P/2012/PAJTtentang peradilan Agama, maka menjadi kewenangan PengadilanAgama untuk menetapkan atas harta peninggalan.11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agardibebankan menurut peraturan perundangundangan;Berdasarkan halhal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohondengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan AgamaJakarta Timur, berkenan kiranya mempertimbangkan dalildalil Pemohon inidan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :1.

No. 057/Pdt.P/2012/PAJTDibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon.Bahwa, saksi adalah tetangga dari para Pemohon.Bahwa saksi kenal dengan almarhum Termohon bin Ayahkandung termohon.Bahwa, benar almarhum Termohondengan Pemohon adalahsuami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernamaAnak , Anak II dan Anak III.Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka, waktu merekamenikah saksi masih kecil.Bahwa saksi mengetahui almarhum Termohonmeninggal

No. 057/Pdt.P/2012/PAJT Hj. Shafwah, SH.,MH Zulhemi, BA Perincian biaya perkara : 1. Pendaftaran HHK Rp. 30.000,2. Biaya Panggilan Rp. 400.000,3. ATK Proses RP. 75.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 516.000,(lima ratus enam belas ribu rupiah)

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA ArsotsBSS NASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempattinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.menggugatTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggaldi Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.Pengadilan

Agama tersebut.telah membaca dan mempelajari berkas perkara.telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 057/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal15 September 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama :1. Anak 1 umur 23 tahun2. Anak 2, umur 21 tahun, keduanya berada dalam pemeliharaanPenggugat..

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentangMediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidakpernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwaperkara ini tidak layak dimediasi.Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelismembacakan surat gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaiberikut:e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun2009 dan sejak awal tahun 2012 telah berpisah

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars. Hakim Anggota Ketua MajelisTtdTtdKhairil, S. Ag. Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. Hakim AnggotaTtdAdam, S. Ag. Panitera Pengganti Ttd Hasmawati, S.H. Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 375.000,004. Redaksi :Rp 5.000,005. Meterai : Ro 6.000.00Jumlah Rp 466.000,00Terbilang: empat ratus enam puluh enam ribu RUPIAH

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01379/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006158.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016 karena Permohonan Wajib Pajak karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00606/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Juni 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Pada tanggal 18 Juli 2003, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sepulu, kabupatenBangkalan, Kutipan Akta nikah Nomor 155/18/VIV/2003 tanggal 18 putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057 1/Pdt.G/20 15/pa.bkl,Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat pada tahun 2013 Termohon minta kepada Pemohonuntuk tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat dan akhirnyaPemohon mengantarkan ke Singkawang

mau merubah sikapnya tersebut namunTermohon tetap tidak bisa berubah, pihak keluarga telahberusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebutdiatas, maka keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan ;Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/18/V1IV/2003 tanggal 18Juli 2003, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sepulu, kabupatenBangkalan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya (bukti P.1) ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057 1/Pdt.G/20 15/pa.bkl,2.Fotocopy katu) tanda Penduduk NIK 3526082008520002tertanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon, bermeteraicukup dan dicocokan dengan aslinya (bukti P.2) ;Menimbang, bahwa

sekarang sudah tiga (3) bulan ;Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohontidak pernah lagi berhubungan suami isteri ; Bahwa selama pisah tersebut Pemohon danTermohon tidaksaling berusaha untuk rukun kembali ;Bahwa keluarga dan saksi berharap Pemohon dan Termohondapat rukun kembali namun tetap tidak berhasil ;Saksi 2 Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi keponakan Pemohon ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057

Put.No.057 1/Pdt.G/2020/PA.KrsBahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohonyang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencanapernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LecesKabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B441/Kua.15.8.02/PW.01/08/2020;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenaanak

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.KrsBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal halyang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan HakimTunggal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 masehi. bertepatandengan tanggal 22 Muharram 1442 hijriyah, yang dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH.

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs

PENETAPANNomor 691/Pdt.P/2021/PA.BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/PenetapanAhli Waris yang diajukan oleh:Hj.Munaji Binti Samuji, tempat dan tanggal lahir Sinjai, O07 Agustus 1955,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diJalan Sulawesi, Rt 057, No. 04Kelurahan

Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapansebagai Pemohon IVSudirman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14September 1982, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Jalan Sulawesi, Rt 57, No. 04Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan BalikpapanTengah, Kota Balikpapan sebagai Pemohon VSulaiman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Juli1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di JalanSulawesi, Rt 057

PA.Bpp 2 dari 14Bahwa para Pemohon adalah istri dan anakanak almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO;Bahwa pada tanggal 5 Maret 1975 Pemohon menikah denganalmarhum SYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor32//111/1975 C No.28193/69A tanggal 5 Maret 1975,Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnyabertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057

MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.3); Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 5 dari 14A. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum almarhumSYAMSUDDIN dengan HJ. MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan,, Sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.4);5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN denganHJ.

Samuji, umur 57 tahun, agama islam, adikPemohon , dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tahun 1975 Pemohon menikah dengan almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai; Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnya Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 6 dari 14bertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057

No 057/Pdt.G/2012/PA.BkoBahwa pada tanggal 21 Januari 1985, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Sarko (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XX tanggal 23 Oktober 1985);Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon dengan Termohon di KabuptenMerangin;Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri

No 057/Pdt.G/2012/PA.

No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.dilakukan oleh saksi namunPemohon menyatakan tidak sabarlagi menunggu Termohon;Il. SAKSI If!

No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14Drs. AIDIL MUJAHIDPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Meterai :Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Terbanding telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19957/PP/M.XV16/2009 tanggal 15 September 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2004 Nomor:Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor450 B/PK/PJK/201000179/207/04/057

Jumlah sanksi administrasi 66.292.4728 Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d) 132.584.944 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan JasaMasaPajak2004 Nomor:00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007 tersebut, PemohonBandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 070/PT.JICM/FN/X/2007 tanggal29 Oktober 2007; dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP873/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 keberatan Pemohon Bandingtersebut ditolak sehingga Pemohon Banding

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajakyangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Juni2004 danKeputusan Terbanding NomorKEP873/WPUJ.07/BD

.05/2008tanggal 27 Juni2008 sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP873/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentangPenolakanPermohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPPNNomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa PajakJuni2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

Sesuai dengan Pasal 17BUUKUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat12 bulan sejaksurat permohonan diterima, atau paling lambatditerbitkan tanggal 18 Juli 2006.Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juni 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejaksurat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007.

Putusan Nomor 4382/B/PK/Pjk/2019Bahwa Penggugat mohon agar Majelis menghapuskan Sanksi KenaikanPasal 13 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 201 2;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52889/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap

Surat Keputusan KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor 00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010, atas nama : PT Lumbung NasionalFlour Mill, NPWP 02.193.193.6.057.000, beralamat di Jalan Ir.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan TergugatNomor KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatanatas Permohonan Penghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPNNomor 00106/207/10/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP1731/WPJ.07/2013tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010 oleh Majelis HakimHalaman 3 dari 7 halaman.

tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 2012 nyatanyata telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005616.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak April2016, karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00599/207/16/057

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak April 2016, karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057

Rapat Umum Pemegang Saham telahmemutuskan untuk tahun 2006 tidak diberikan deviden;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding denganBapak Frananto Hidayat Nomor: 057/MGW/XII/1997 pada tanggai 1 November 1997Pasal 3 ayat (2) harga sewa Golf Cartt Rp.50.000,00/per unit belum termasuk PPN;Bahwa perubahan harga sewa Golf Cartt ditentukan bersama, denganmemperhatikan kenaikan harga sewa Golf Cartt dilapangan lain;Bahwa adapun harga sewa Golf Cartt pada tahun 2006 lapangan golf lainsebagai

tetap, dipotongpajak oleh pihak yang wajib membayarkan...............7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sarana olah raga golf.8 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35828/PP/M.I/12/2011 Tanggal 21Desember 2011 adalah atas tarif pajak, yaitu mengenai selisih pembayaran sewagolf cart sebesar Rp701.287.675,00.9 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 057

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasobjek PPh Pasal 23 atas sewa dan dividen yang dihitung oleh Pemeriksa Pajak,berdasarkan perkiraan Pendapatan Golf Cart dan perkiraan Biaya PengelolaanGolf Cart, adalah sebagai berikut :a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan KoreksiNegatif terhadap pembayaran sewa golf cart sebesar Rp701.287.675,00 danmenetapkan pembayaran tersebut sebagai pemberian dividen kepadaPemegang Saham.b Sesuai perjanjian kerja sama Nomor: 057

demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Sewa Golf Cart menjadiDividen sebesar Rp701.287.675,00 dengan alasan sebagai berikut :1 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangan adanya kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor:057

/MGW/XII/1997 tanggal 1 Nopember 1997,untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, dan agar sah di matahukum.Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam mengambil keputusan tidak didasari buktibukti dalam persidangan, yang telah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan lawan transaksinya setujuibersama) berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/MGW/XII/1997 tanggal 1 November 1997.Halaman 11 dari

Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama SUKIRMAN adalah sah menurut hukum;4.

Bukti P5: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016,tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Sukirman; (fotokopi sesuai denganaslinya);: Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21 September 2015, Nomor: 814.2/057/BKD/2015 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober2016 atas nama Sukirman;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukanPenggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;5.