Ditemukan 17962 data
285 — 122
Bahwa pada tanggal17062017 tanah tersebut diwakafkan olehKetua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon kepada Yayasan BinaCendekia Utama Cirebon, dengan AIW Nomor : W.2/002/10/176/2017tanggal 17 06 2017 dan pengesahan Nadzir Badan Hukum No.W.5.a/002/10/176/2017 tanggal 17 06 2017, yang dibuat oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf H. Abdullah Musonif, S.Ag dengan tujuan untuk SaranaPendidikan.3.
Bahwa setelah keluar Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud,Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon mengajukan pembuatan Sertifikatwakaf Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan padatanggal 20 September 2017 BPN Kabupaten Cirebon mengeluarkanSertifikat Wakaf atas nama Yayasan Bina Cendekia Cirebon dengan Nomor1 Desa Mertapada Wetan / EA. 181442 Kantor Pertanahan KabupatenCirebon 10.20.10.04.8.000014.
Pihak Yayasanmempertimbangan untuk menukarkan Tanah Wakaf Yayasan tersebutdiatas dengan tanah milik Ibu Hj. Assin Rondasih.8. Bahwa tujuan pengajuan Pembatalan Ikrar Wakaf dan SertifikatTanah Wakaf Yayasan Bina Cendekian Utama Cirebon ini adalah agarstatus tanah tersebut yang tadinya tanah wakaf dikembalikan menjadi tanahmilik seperti semula. Sehingga dimungkinkan untuk dapat ditukar denganTanah milik Hj. Assin Rondasih yang selanjutnya akan dirubah statusnyamenjadi tanah wakaf.9.
Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat mengikutidan mengawal serta memenuhi kebutuhan Proses Pembatalan Ikrar Wakafdan Sertifikat Tanah Wakaf ini sampai tuntas dan keluar putusan sesuaidengan permohonan.Berdasarkan Alasan diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumber Cirebon, c.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarbunyinya sebagai berikut :1. Mengabulkan sepenuhnya Permohonan Penggugat2.
Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah wakaf No, 1 Desa MertapadaWetan atas Nama Nadzir Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebontidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat lagi.3. Menyatakan bahwa status tanah tersebut dikembalikan menjaditanah milik Dra. Hj. Sumiati yang dapat digunakan sesuai denganketentuan Hukum yang berlaku sebagai tanah milik.Hal. 3 dari 6 hal.4.
52 — 35
187 — 55
203 — 62
kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana
diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling
HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya
Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan
Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.
127 — 99
134 — 37
204 — 133
Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
181 — 70
288 — 69
PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.
Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.
Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.
112 — 79
188 — 39
292 — 45
128 — 13
257 — 128
ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;Dengan alasan dalildalil gugatan, sebagai berikut:.
Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaftersebut disembunyikan oleh Tergugat dan tanah wakaf dikuasaitotal oloeh Tergugat dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat li sebagai hak milik penuh;VIII. Upayaupaya persuasif telah ditempuh keluarga untukmengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namuntidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan II;IX.
Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengancara:a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan)pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batasoleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti,yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untukkeperluan pribadi siapa pun;2.
Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf AsShabawi yang sudahrusak kepada Penggugat untuk diajukan sertifikat pengganti yangsesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya olehH. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrarwakaf H. Mukti;3.
Ahmad Zainal Abidinselaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanahH. Mukti;4.
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin
428 — 131
Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Dalam Provisi
Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
Menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;Dalam Pokok Perkara
Dalam Konvensi
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Membatalkan wakaf atas tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan MalikulSaleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
Sebelah barat dengan tanah Zainun ;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan
Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
Mememerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:- Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : JalaluddinAkantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanahyang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat IIselaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf DesaLhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor PertanahanHal 6 dari 33 hal.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.(APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
Nomor 1 Tahun 1991) ;Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi Wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e.
Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?
95 — 0
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
240 — 84
SUPARDIYO
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWUWakaf.2.
Wakifhalaman 39 dari 95 halaman, Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PrwNazhir;Harta Benda Wakaf;Ikrar Wakaf;Peruntukan Harta Benda Wakaf;Jangka Waktu Wakaf;Dalam Pasal 6 huruf d tentang unsur Wakaf yaitu Ikrar Wakaf berdasarkanPasal 17 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakafdilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan ppaiw dengan disaksikan~ O29 5oleh 2 orang saksi dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Akta IkrarWakaf (AIW).5.
ketentuan pada UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf; Bahwa perbedaan tugas Direktorat Wakaf di Kementerian Agamadengan Badan Wakaf Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesiamerupakan Lembaga independent yang kewenangannya terkait denganpembinaan nazhir, sedangkan Direktorat Wakaf yang ada di KementerianAgama kewenangannya terkait dengan penerbitan aturanaturan terkaitpelaksanaan wakaf; Bahwa kementerian Agama harus aktif dalam mendata nazhiryang mengurus tanah wakaf, sebagaimana penjelasan Pasal
wakaf maka wakaf tersebutdikategorikan sebagai wakaf yang tidak memenuhi unsur; Bahwa terhadap wakaf yang tidak ada Akta Ikrar Wakafnya danwakaf tersebut tidak memenuhi unsurunsur wakaf, maka wakaf tersebutbatal demi hukum dan tanah yang sebelumnya sudah diwakafkankembali menjadi milik sepenuhnya dari wakif; Bahwa wakaf menurut Syariah itu adalah wakaf menurut hukumIslam tetapi tetap harus dicatatkan atau dituangkan dalam akta ikrarwakaf; Bahwa Wakaf yang dilakukan di bawah tangan selama memenuhiunsur
Wakaf, yang menyatakan hartabenda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakifsecara sah.
173 — 0
128 — 28
PUTUSANNomor 0064/Pdt.G/2016/PA.JSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara WAKAF antara:Abdul Hamid Bin H.
tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Setiabudi BaratNo. 8 K, Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DkiJakarta sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016telah mengajukan permohonan WAKAF
118 — 55
SalinanPENETAPANNomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ckr28 Vee :a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Pembatalan AktaIkrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir pada tingkat pertama, dalampersidangan Hakim Majelis telan menjatuhkan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara:Penggugat, , Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT , Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan,tinggal di, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat ;TERGUGAT, Umur 45
BahwasetelahPenggugat periksa berkas persyaratan permohonanAkta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir, maka pada tanggal 14Desember 2017, Penggugat memerintahkan kepada Pegawai pengelolaAdministrasi Wakaf Bapak Adri Surya Darmo, S.Ag untuk melakukanSurvey ke tanah yang akan di wakafkan tersebut;5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penggugat memintaTergugat dan Tergugat II untuk melaksanakan Ikrar Wakaf di KUAKecamatan Setu.
Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.
Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.
Bahwa karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalamkepemilikan Tanah Wakaf yang dimaksud pada point 2, maka Penggugatbermaksud membatalkan Akta Ikrar Wakaf NomorKUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 dan Pengesahan Nadzir (W.5) NomorKUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017 yang telah di keluarkan oleh Penggugatselaku PPAIW Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.