Ditemukan 4308 data
Terbanding/Terdakwa : IMAM TAUKED
139 — 108
Penerima dana PIP menemui teller. Teller mencocokkan dokumen persyaratan pencairan dengan menginputnomor virtual siswa pada portal aplikasi pencairan PIP. Jika sudah sesuai , teller membuku melalui portal aplikasi pencairan PIP. Teller mencetak nota pencairan dana PIP (rangkap 2). Teller menyerahkan nota pencairan dana PIP ke nasabah (rangkap ke 2).
Teller menatakerjakan nota pencairan (lembar ke 1) dan dokumenpencairan dana PIP.Untuk rekening Tabunganku : Penerima dana PIP datang ke unit kerja BRI dengan membawa dokumenpersyaratan. Penerima dana PIP menemui customer service.
Indonesia Pintar (PIP)Tahun 2015 kepada saksi ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO.
Penerima dana PIP menemui teller. Teller mencocokkan dokumen persyaratan pencairan dengan menginputnomor virtual siswa pada portal aplikasi pencairan PIP. Jika sudah sesuai , teller membuku melalui portal aplikasi pencairan PIP.
Teller mencetak nota pencairan dana PIP (rangkap 2).Halaman 23 dari 44 Putusan Tipikor Nomor: 24/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTeller menyerahkan nota pencairan dana PIP ke nasabah (rangkap ke 2).Teller menatakerjakan nota pencairan (lembar ke 1) dan dokumenpencairan dana PIP.Untuk rekening Tabunganku :Penerima dana PIP datang ke unit kerja BRI dengan membawa dokumenpersyaratan.Penerima dana PIP menemui customer service.Customer service mencocokkan syarat pencairan dana PIP dengandaftar rekening tabunganku
ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH
Terdakwa:
SOEPARDHY D. S. RAUF Alias UDA
340 — 331
) ;> Bahwa setahu saksi PIP (Program Indonesia Pintar) adalah program bantuanpemerintah pusat kepada para siswa tingkat SD.
piagam PIP(Program Indonesia Pintar) dan ditemukan bahwa benar adanya pembagian piagam PIP(Program Indonesia Pintar) disertai Stiker yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu stikerCaleg DPR RI atas nama Irine Yusiana Roba Putri dan Stiker milik terdakwa sebagaiCaleg DPRD Dapil II Kabupaten Halut Nomor urut2 dari partai PDIP ;Bahwa setahu saksi PIP (Program Indonesia Pintar) adalah program bantuanpemerintah pusat kepada para siswa tingkat SD.
Saksi JONES PASCALY:> Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah TindakPidana Pemilu sehubungan dengan pembagian Piagam Indonesia Pintar (PIP) ;> Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkatpenyidikan tersebut adalah benar ;> Bahwa yang melakukan masalah Tindak Pidana Pemilu sehubungan denganpembagian Piagam Indonesia Pintar (PIP)adalah terdakwa Soepardhy D. S.
InonesiaPintar (PIP) bertepatan dengan tahapan kampanye sehingga terdakwa selainmembagikan Piagam Program Indonesia Pintar (PIP) terdakwa secara nyata juga telahberkampanye ;Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalahbarang bukti yang diberikan oleh terdakwa kepada siswasiswi dirumah mereka ;Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa karena tidak hadirdipersidangan sehingga tidak menanggapinya ;5.
Saksi KAREL ZWINGLLY WATIMURI:>Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah TindakPidana Pemilu sehubungan dengan pembagian Piagam Indonesia Pintar (PIP) ;Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkatpenyidikan tersebut adalah benar ;Bahwa yang melakukan masalah Tindak Pidana Pemilu sehubungan denganpembagian Piagam Indonesia Pintar (PIP)adalah terdakwa Soepardhy D. S.
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adapun PIP Program yang diikuti oleh Tergugat adalah sebanyak4 (empat) kali, yang masingmasing dilaksanakan pada tanggal tersebutdi bawah ini :(i) PIP Program pertama disusun dan disepakati pada tanggal 21 Juli2010 dan dievaluasi pada tanggal 26 Oktober 2010 (Bukti P4 danBukti P5) ;(ii) PIP Program kedua disusun dan disepakati pada tanggal 28 Oktober2010 dan dievaluasi pada tanggal 19 Januari 2011 (Bukti P6 danBukti P7) ;(iii) PIP Program ketiga disusun dan disepakati pada tanggal 27 Januari2011
PIP sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat patut mempertanyakanhal tersebut.Hal ini dibuktikan dengan tanggal kelulusan program PIP tersebut adalahsetelah Pemohon Kasasi/Tergugat telah berproses di Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya dan akan ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka sesuai faktaTermohon Kasasi/Penggugat hanya ingin mendalilkan agar program PIP iniseolaholah bertujuan baik padahal faktanya dari keterangan saksi PemohonKasasi/Tergugat dibawah
sdri Ningsih menerangkan bahwa setahu saksibagi karyawan yang diikutkan program PIP ujungujungnya adalah PHK..
Pemberian program PIP kepada Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memilikidasar hukum;c. Penilaian program PIP indikator keberhasilannya tidak jelas;d. Ketentuan Kebijakan PT HM Sampoerna Tbk atau PeraturanPerusahaan PT HM Sampoerna Tbk, tidak dapat digunakan sebagaidasar hukum untuk memberikan sanksi Surat Peringatan;e. Pemberian program PIP kepada Pemohon Kasasi/Tergugat merupakantindakan mencaricari kKesalahan Pemohon Kasasi/Tergugat dan bukanmerupakan tindakan pembinaan;f.
Program PIP tidak pernah disosialisakan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;g. PKB tidak pernah disosialisasikan kepada Pembanding/T ergugat;h. Sdr Andreas Hendro S sebagai atasan langsung Pemohon Kasasi/Tergugat dan pemberi program PIP kepada Pemohon Kasasi/Tergugattidak tahu petunjuk pemberian program PIP sehingga dalam pemberianPIP hanya didasarkan kehendak perusahaan sepihak sehingga hanyaingin mencaricari kesalahan Pemohon Kasasi/ Tergugat;i.
Terbanding/Penuntut Umum : TJUT ZELVIRA NOFANI,SH.MH.
89 — 75
/ Kep.54/BKPPD/2011,tanggal 25 Agustus 2011, yang mana dalam pengelolaan Bantuan SiswaMiskin (BSM) / PIP tahun 2015,Peran dan Fungsi Sekolah / LembagaPendidikan dalam pelaksanan Dana BSM / PIP tahun 2015 yang tertuangdalam JUKNIS PIP 2015 tentang adalah sebagai berikut :a.
Memberikan Pengarahan kepada siswa penerima dana BSM / PIP 2015perihal ketentuan Pemanfaatan dana;e. Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di LembagaPenyalur,f.
dalam juknis PIP Bab III huruf D) :a.
Memberikan Pengarahan kepada siswa penerima dana BSM / PIP 2015perihal ketentuan Pemanfaatan dana;e. Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di LembagaPenyalur;f.
PERMENDIKBUD No. 12 tahun 2015 pasal 14 huruf C; Bahwa pengelola PIP 2015 tingkat satuan pendidikan adalah Sekolah /SKB / PKBM / Lembaga Kursus Pelatihnan (LKP) satuan pendidikannonformal lainnya dan Balai Latihnan Kerja (BLK) yakni SMKN 1Cikalongkulon , yaitu Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP,yang mana hal tersebut juga tertuang dalam Juknis PIP.3. JUKNIS PIP dalam BAB II huruf D Mekanisme Pengambilan Danaangka 5; dan huruf Ftentang Pemanfaatan dan Larangan PIP;a.
144 — 81
dana BSM/PIP sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)RAHMAT FEBDRIANSYAH, nama ibu kandung ROSITA,mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah)RIO LIHANDRI, nama ibu kandung ROSNARTI, mendapatkandana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah)ROZI HERLYIN, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan danaBSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujun ratus lima puluh riburupiah)ALDI YANSYAH, nama ibu kandung MAHLINDA, mendapatkandana BSM/PIP
PIP sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah)HAWA RESKIA, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan danaBSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujun ratus lima puluh riburupiah)IRGI ULFAH TSANI, nama ibu kandung SUSILAWATI,mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah)JOHAR ALASYAD, nama ibu kandung SRI FATONAH,mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah)RENA JULIYAWATI, nama ibu kandung IRANI, mendapatkandana BSM/PIP sebesar
dana PIP dansetelah ditetapbkan kemudian SK.Penetapan Penerima PIP dikirim ke DinasPendidikan /Kota dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi danmengintruksikan lembaga penyalur (Pihak BRI) untuk mentransfer danaBSM/PIP ke rekening siswa/anak didik kemudian siswa yang telahditetapbkan menerima dana BSM/PIP membuat rekening kemudian lembagapenyalur (pihak BRI) mentransfer dana BSM/PIP ke rekening siswa/pesertadidik dan menginformasikan siswa/peserta didik atau keluarganya melaluiDinas Pendidikan
/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)86.
danaBSM/PIP sebesar Rp. 750.000, (tujun ratus lima puluh ribu rupiah).R.
Terbanding/Terdakwa II : WASNO, S.PdI Bin TARMADI
Terbanding/Terdakwa I : DAMURI, S.PdI Bin BADARI
70 — 34
MAHWIYAH, S.Agmengatakan dokumen pendukung tidak ada/ sudah hilang danmenyerahkan semuanya kepada Terdakwa 1 DAMURI dengan memintaagar dana BSM/ PIP tersebut dapat dicairkan secara kolektifbagaimanapun caranya. Terdakwa 1 DAMURI saat itu berpikir Terdakwa2 WASNO memiliki dokumen pendukung siswa penerima BSM/ PIP SMKBintang Sembilan Kedokanbunder Indramayu yang dapat digunakanuntuk mencairkan BSM/ PIP 2015 siswa SMK NU KarangampelIndramayu kemudian mengatakan kepada saksi Hj.
yang diperoleh dari Terdakwa 2 WASNO.Proses pembuatan persyaratan pengajuan pencairan BSM/ PIP Tahun2015 SMK NU Karangampel Indramayu selesai sekitar menjelang akhirbulan Januari 2016 dan oleh Terdakwa 2 WASNO dibuat menjadi 1 (Satu)bendel;Bahwa bendel berkas permohonan pencairan BSM/ PIP Angkatan 4Tahun 2015 selanjutnya Terdakwa 2 WASNO bawa ke Kantor PT.
MAHWIYAH, S.Agsebagai orang yang telah biasa mengurus pencairan BSM/PIP. Saat itu,Terdakwa 1 DAMURI menerima penyerahanan data siswa SMK NUKarangampel Indramayu penerima BSM/ PIP angkatan 4 Tahun 2015yang berisi 100 (Seratus) siswa masingmasing menerima sebesarRp.1.000.000, (satu) juta rupiah) dengan jumlah seluruhnyaRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dari saksi Hj. MAHWIYAH, S.Ag.Terdakwa 1 kemudian menanyakan dokumen pendukung siswa penerimaBSM/ PIP tersebut kepada saksi Hj.
Terdakwa 1 DAMURI saat itu berpikir Terdakwa2 WASNO memiliki dokumen pendukung siswa penerima BSM/ PIP SMKBintang Sembilan Kedokanbunder Indramayu yang dapat digunakanuntuk mencairkan BSM/ PIP 2015 siswa SMK NU Karangampel15Indramayu kemudian mengatakan kepada saksi Hj.
yang diperoleh dari Terdakwa 2 WASNO.Proses pembuatan persyaratan pengajuan pencairan BSM/ PIP Tahun2015 SMK NU Karangampel Indramayu selesai sekitar menjelang akhir17bulan Januari 2016 dan oleh Terdakwa 2 WASNO dibuat menjadi 1 (Satu)bendel:;Bahwa bendel berkas permohonan pencairan BSM/ PIP Angkatan 4Tahun 2015 selanjutnya Terdakwa 2 WASNO bawa ke Kantor PT.
Terbanding/Terdakwa : I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.
134 — 72
Besaran dana PIP yang diterimapeserta didik beragam berdasarkan kelas dan tahun pelajaran peserta didik.Bahwa mekanisme/prosedur untuk bisa mendapatkan dana PIP yaitu sekolahyang mendata sendiri peserta didik sebagai calon penerima dana PIP sesuaidengan kriteria, kKemudian setelah ada data untuk peserta didik yang akanmenerima dana PIP tersebut, operator sekolah memasukkan data pesertadidik tersebut ke Aplikasi Dapodik yang langsung terhubung ke Data Base diPusat, yakni pada Kementrian Pendidikan
Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP;3. Tanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP;4.
Surat Pernyataan akan menyerahkan dana bantuan kepada peserta didikpenerima dana PIP yang setelah cair akan dibayarkan langsung dariPenerima Kuasa.Bahwa dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk melakukanpenarikan dana PIP, Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP dantanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP tidak dibuatdan ditandatangani sendiri oleh peserta didik penerima dana PIP melainkandibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni dengan memalsukan tandatangan
Bahwa dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk melakukanpenarikan dana PIP, Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP dantanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP tidak dibuatdan ditandatangani sendiri oleh peserta didik penerima dana PIP melainkandibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni dengan memalsukan tandatangan para peserta didik penerima dana PIP.
4 — 0
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Dian Hadianto bin Pip Sofi) terhadap Pengugat (Titi Asmara Bandi binti Sukirto);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Politeknik IlmuPelayaran (PIP) Makassar dan Saksi Kasman MS., S.E., selaku PejabatHal. 2 dari 61 hal. Put.
No. 84 PK/Pid.Sus/20161) Surat Direktur PIP Makassar NomorJ.683/PL.301/III/PIP.MKS2008tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan PengembanganKampus PIP Makassar;2) Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/I/PIP.MKS2009tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia PengadaanLahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar;3) tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/KEP/1/09tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan KampusPoliteknik Ilmu Pelayaran Makassar
Menyatakan barang bukit berupa :1) Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683/PL.301/III/PIP.MKS2008tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan PengembanganKampus PIP Makassar;2) Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/I/PIP.MKS2009tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia PengadaanLahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar.;3) tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/KEP/1/09tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan KampusPoliteknik Ilmu Pelayaran
Menyatakan barang bukti berupa :1) Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683/PL.301/III/PIP.MKS2008tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan PengembanganKampus PIP Makassar;Hal. 28 dari 61 hal. Put.
No. 84 PK/Pid.Sus/2016(PIP) Makassar sebagai kompensasi. Tetapi ternyata hibah tanahPemerintah Kota Makassar kepada Departemen Perhubungan Politeknikllmu Pelayaran (PIP) Makassar, masih dalam proses di Pemerintah KotaMakassar ;.
126 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Direktur PIP Makassar Nomor : J.683./PL.301/IIVPIP.MKS2008tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan PengembanganKampus PIP Makassar;2. Surat Direktur PIP Makassar Nomor : L.125/PL.301//PIP.MKS2009tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Kampus PIP Makassar;3.
Surat Direktur PIP Makassar Nomor : J.683./PL.301/II/PIP.MKS2008tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan PengembanganKampus PIP Makassar;2. Surat Direktur PIP Makassar Nomor : L.125/PL.301//PIP.MKS2009tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan PanitiaPengadaan Lahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar;3.
Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom., selaku KuasaPengguna Anggaran PIP. Makassar, Saksi Kasman, M.S., S.E.,selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIP.
Makassar adalah Pengelola AnggaranSatuan Kerja PIP Makassar yakni Saksi Ir.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SAMSURI, SH
45 — 18
melaksanakan kegiatanpengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Holtikultura Tahun Anggaran2011 pada tanggal 26 Desember 2011; 1 (Satu) lembar surat pencairan dana tahap tertanggal 21 Juli 2011;Halaman 2 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT PTK1 (satu) lembar surat pencairan dana tahap II tertanggal 29 Februari2012 ;1 (Satu) lembar surat pencairan dana tahap III tertanggal 5 Maret 2012 ;1 (Satu) lembar surat penarikan dana kegiatan PIP kepada Sdr.
tabungan Bank Kalbar Cabang Mempawah denganNomor Rekening 5025248921 atas nama Kelompok Tani Harapan II; Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu' kegiatanPengembangan Irigasi Partisipatif (PIP), pelaksanaan kegiatandilapangan belum juga selesai, untuk itu dibuatlah Surat PernyataanKesanggupan Untuk Segera Menyelesaikan Pelaksanaan kegiatanPengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) Hortikultura Pola BantuanSosial tertanggal 26 Desember 2011 yang berisi perpanjangan waktuhingga tanggal 31 Maret
2012; Bahwa pada tanggal 14 April 2012 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwamenyerahkan uang kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP)sebesar Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksiRudi dan Sdr.
Ahmadi dimanasebagian uang tersebut sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) olehTerdakwa diserahkan kepada saksi Rudi sebagai biaya operasional.Terdakwa pun tidak juga mengembalikan dana bantuan KegiatanPengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) meskipun telah dikeluarkanSurat mengenai penarikan dana PIP kepada Dinas PertanianPeternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.
Ahmadi dimanaHalaman 9 dari 16 halaman putusan perkara nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT PTKsebagian uang tersebut sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) olehTerdakwa diserahkan kepada saksi Rudi sebagai biaya operasional.Terdakwa pun tidak juga mengembalikan dana bantuan KegiatanPengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) meskipun telah dikeluarkansurat mengenai penarikan dana PIP kepada Dinas PertanianPeternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak.
Hendra, SH
Terdakwa:
1.Anwar Bin Dalamid Alm
2.Zaibani Azwanto Bin Ahmad
29 — 7
PIP (Pelangi Inti Pertiwi);
Dikembalikan kepada PT. PIP (Pelangi Inti Pertiwi);
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
PIP Desa Keban Kec. Sanga Desa Kab.
PIP yangsaat diambil berada di kebun Kelapa Sawit milik PT.
PIP,melainkan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PIP yang saat diambilberada di kebun Kelapa Sawit milik PT. PIP Desa Keban I Kecamatan SangaHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN SkyDesa Kabupaten Musi Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karenabuah kelapa sawit tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik PT.
PIP, maka perlu ditetapkan agarbarang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.
PIP (Pelangi Inti Pertiwi);Dikembalikan kepada PT. PIP (Pelangi Inti Pertiwi);6.
Zit Muttaqin, SH.
Terdakwa:
1.Aang Sariwala Als Aang Bin Romli
2.Hazairin Als Irin Bin M. Nuh
3.Boy Firman Gulo Als Boy Bin Sunardi
15 — 4
PIP untuk mengambil buahkelapa sawit tersebut; Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.
PIP lalu Terdakwa dan Terdakwa Hazairin Als Irin Bin M.
PIP lalu Terdakwa Hazairin Als Irin Bin M.
Terbanding/Terdakwa I : MOH. SOLEH HADI MUSLIM
Terbanding/Terdakwa II : ROSYID
87 — 75
Berdasarkan tanggal transaksi daftar pencairan PIP SMKS Nusantara Bangorejodi BRI Unit Maron Kanca Probolinggo yaitu tanggal 22 Desember 2016.Berdasarkan tanggal transaksi daftar pencairan PIP SMKS DarussalamBlokagung di BRI Unit Maron Kanca Probolinggo yaitu tanggal 24 Nopember2016.Berdasarkan tanggal transaksi daftar pencairan PIP SMKS TelekomunikasiGenteng di BRI Unit Maron Kanca Probolinggo yaitu tanggal 23 Desember 2016.Bahwa setelah keseluruhan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015tersebut
Dan Nomor : B.154HBL.1/09/2016, tanggal 13 September 2016.Terdapat mekanisme pelayanan untuk pencairan masingmasing rekening antara lainyaitu:Untuk rekening Virtual: penerima dana PIP datang ke BRI membuat persyaratan.13 Penerima dana PIP menemui teller. Teller mencocokkan dokumen persyaratan pencairan dengan menginput nomorvirtual siswa pada portal aplikasi pencairan PIP. Jika sudah sesuai , teller membuku melalui portal aplikasi pencairan PIP.
Teller mencetak nota pencairan dana PIP (rangkap 2). Teller menyerahkan nota pencairan dana PIP ke nasabah (rangkap ke 2). Teller menatakerjakan nota pencairan (lembar ke 1) dan dokumen pencairandana PIP.Untuk rekening Tabunganku : Penerima dana PIP datang ke unit kerja BRI dengan membawa dokumenpersyaratan. Penerima dana PIP menemui customer service. Customer service mencocokkan syarat pencairan dana PIP dengan daftarrekening tabunganku di aplikasi Mass Account Opening.
Dan Nomor : B.154HBL.1/09/2016, tanggal 13 September 2016.Terdapat mekanisme pelayanan untuk pencairan masingmasing rekening antara lainyaitu:Untuk rekening Virtual : penerima dana PIP datang ke BRI membuat persyaratan. Penerima dana PIP menemui teller. Teller mencocokkan dokumen persyaratan pencairan dengan menginput nomorvirtual siswa pada portal aplikasi pencairan PIP. Jika sudah sesuai , teller membuku melalui portal aplikasi pencairan PIP.
Teller mencetak nota pencairan dana PIP (rangkap 2). Teller menyerahkan nota pencairan dana PIP ke nasabah (rangkap ke 2).
109 — 82
Menyatakan barang bukit berupa :1 Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683/PL.301/111/PIP.MKS-2008 Tanggal 24 Maret 2008 Perihal Permohonan Lahan Pengembangan Kampus PIP Makassar;2 Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/1/PIP.MKS-2009 Tanggal 13 Januari 2009 Perihal Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Lahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar;3 Tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor: 027.05/025/KEP/1/09 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu
Pelayaran Makassar yang terletak di kelurahan untia Kecamatan Biringkanaya kota makassar Tanggal 22 Januari 2009;4 Keputusan Walikota Makassar Nomor: 027.05/026/KEP/1/09 Tentang Pembentukan Tim Operasional Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Tanggal 22 Januari 2009;5 Surat Kuasa Nomor: M.4260/HK.201/Xl/PIP.MKS-2009 Tanggal 25 Nopember 2009;6 Daftar pemilik lahan bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan nAmbanaunan kamaus PIP Makassar di Keluarahan 1582009;7 Surat
Perjanjian Nomor: M.4176 s/d M.4185 /PL.102/XI/PIP.Mks-2009 Tentang Pembayaran Ganti Rugi Lahan/Tanah Pengembangan/Pembangunan PIP Makassar di Keluarahan Untia Kecamatan Biring Kanayya Kota Makassar Tanggal 20 Nopember 2009;8 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.62 Tahun 2009 Tentang Penggantian Pengelola Anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan TA.2009 Tanggal 12 Februari 2009;9 Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor: 0746.0/999-06.1/42009 Tanggal
Makassar Kelurahah Untia Kecamatan Biringkanaya Tanggal 7 September 2009;33 1 (satu) bundel kegiatan Anggaran DIPA BA-BUN Tahun 2009 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;34 Berita Acara Nomor: M.4607/PL.102/XII/PIP.MKS-2009 Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan / Tanah Sarana Jalan Umum Yang Merupakan Bagian Dad Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang , Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar;35 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/ 025/ Kep/ I/ 09 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;36 Surat Keputusan Walikota Makassar Selaku Ketua Panitia PengadaanTanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan BagianDad Pembangunan Kampus Politeknik firm Pelayaran (PIP) MakassarDi Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya
Berdasarkan Surat PIP Makassar. NomorNML3916.
Pengembangan Kampus PIP Makassar dan SuratDirektur PIP Makassar Nomor : L.125/PL.301/1/PIP.MKS/2009 tanggal13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia PengadaanLahan/ Tanah pembangunan kampus PIP Makassar.
tidak ada tanah milik pemkot;Bahwa saksi mengetahui proses pengadaan tanah pembangunankampus Politeknik ilmu Pelayaran (PIP) adalah pihak PIP terlebihdahulu bermohon kepada Walikota Makassar untuk difasilitasi dalamrangka pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Kampus PIPsesuai surat Direktur PIP Makassar Nomor : J.683/PL.301/II/PIP.MKS2008 Tanggal 24 Maret 2008 Perihal permohonan lahanpengembangan kampus PIP Makassar dan Surat Direktur PIP Nomor53Kampus PIP Makassar.
Walikota (Untukpengembangan Kampus PIP);Bahwa SK.
dari Direktur PIP saksi IR.
Terbanding/Terdakwa : EFA FARMILA Pgl EFA
153 — 41
), sedangkan sisa Dana PIP masih disimpanTerdakwa dan tidak langsung diserahkan kepada penerima PIP kelas X danKelas XI.
Terdakwa mengatakan bahwa Dana PIP tersebut telah habisdipergunakan Terdakwa untuk kepentingan diluar tujuan dana PIP.
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Tergugat:
Ferdinansyah
121 — 56
Sanksi =: Surat Peringatan 3No : 00110/PIP/HR/III/2019Tanggal : 25 Maret 2019Perihal :Tidak berhasil mencapai sasaran kinerja / target sesuaiharapan/ekspektasi dengan Penilaian dibawah 3.0 KategoriNeed Improvement selama 2 tahun secara berturutturut.(Unperformance)2.
Bahwa terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT,PENGGUGAT telah melakukan upaya pembinaan dengan mewajibkanTERGUGAT untuk mengikuti program Performance Improvement Plan(PIP) atau Rencana Perbaikian Kerja (Perjanjian Kerja Bersama Pasal14). Adapun tahapan pembinaan yang telah. dilakukan olehPENGGUGAT adalah sebagai berikut:a.
Bahwa dari PIP Pertama yang dilakukan antara PENGGUGAT danTERGUGAT, TERGUGAT mendapatkan hasil Unsuccesful,TERGUGAT mendapatkan penilaian kenerja dibawah standar yaitu <300 (Need Improvement). Sehingga kepada TERGUGAT diberikanSanksi Surat Peringatan Pertama di sertai dengan pembinaanberupa PIP keduac. Bahwa dari PIP kedua yang dilakukan, TERGUGAT mendapatkanhasil Unsuccesful TERGUGAT mendapatkan penilaian kinerjadibahwa standar yaitu < 300 (Need Improvement).
Karena TERGUGAT telah mendapatkan nilai D(tidak memenuhi standar/target yang ditetapkan) secara 2 tahunberturut pada penilaian kinerja tahun 2017 dan 2018, Olehkarenanya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat kerjaPENGGUGAT, maka PENGGUGAT memberikan sanksi SuratPeringatan III (SP3) No. 00110/PIP/HR/III/2019 dan TERGUGAT jugadiwajibkan membuat Rencana Perbaikan Kinerja (PerformanceImprovement Plan PIP).e.
Pig.disebutkan bahwa PENGGUGAT akan melakukan pembinaanterhadap Pekerja yang berkinerja rendah termasuk tidak terbatasprogram Performance Improvement Plan (PIP)..
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar danSaksi Kasman M.S., S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik IlmuPelayaran (PIP) Makassar sebagai pihak Instansi yang memerlukan lahanHal. 2 dari 44 hal. Put.
No. 58 PK/Pid.Sus/201610.11.12.Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683.
Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683./PL.301/III/PIP.MKS2008tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan PengembanganKampus PIP Makassar;2. Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/I/PIP.MKS2009tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia PengadaanLahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar;3.
Makassar dan lahan tersebut telah menjadi milikDepartemen Perhubungan (PIP Makassar) dan seterusnya...
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa 1 DAMURI saat itu berpikir Terdakwa 2 WASNOmemiliki dokumen pendukung siswa penerima BSM/PIP SMK BintangSembilan Kedokanbunder Indramayu yang dapat digunakan untukmencairkan BSM/PIP 2015 siswa SMK NU Karangampel Indramayukemudian mengatakan kepada Saksi Hj.
Pulang dari Bank, Terdakwa 2 WASNOmenemui Terdakwa 1 DAMURI di SMK Bintang SembilanKedokanbunder Indramayu dan mengatakan kalau Terdakwa 2 WASNOsudah mengetahui persyaratan pencairan BSM/PIP Tahun 2015 denganmenunjukkan catatannya. Terdakwa 2 WASNO kemudian meminta datasiswa penerima BSM/ PIP Angkatan 4 Tahun 2015 yang diperoleh dariSaksi Hj.
Proses pembuatanpersyaratan pengajuan pencairan BSM/ PIP Tahun 2015 SMK NUKarangampel Indramayu selesai sekitar menjelang akhir bulan Januari2016 dan oleh Terdakwa 2 WASNO dibuat menjadi 1 (satu) bendel; Bahwa bendel berkas Permohonan Pencairan BSM/ PIP Angkatan4 Tahun 2015 selanjutnya Terdakwa 2 WASNO bawa ke Kantor PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
MAHWIYAH, S.Ag. sebagai orang yang telah biasa menguruspencairan BSM/PIP. Saat itu, Terdakwa 1 DAMURI menerimapenyerahanan data siswa SMK NU Karangampel Indramayu penerimaBSM/PIP angkatan 4 Tahun 2015 yang berisi 100 (seratus) siswamasing masing menerima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dengan jumlah selurunnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dariSaksi Hj. MAHWIYAH, S.Ag. Terdakwa 1 kemudian menanyakandokumen pendukung siswa penerima BSM/PIP tersebut kepada SaksiHj.
MAHWIYAH, S.Ag. mengatakandokumen pendukung tidak ada/sudah hilang dan menyerahkansemuanya kepada Terdakwa 1 DAMURI dengan meminta agar danaBSM/PIP tersebut dapat dicairkan secara kolektif bagaimanapuncaranya. Terdakwa 1 DAMURI saat itu berpikir Terdakwa 2 WASNOmemiliki dokumen pendukung siswa penerima BSM/PIP SMK BintangSembilan Kedokanbunder Indramayu yang dapat digunakan untukmencairkan BSM/PIP 2015 siswa SMK NU Karangampel Indramayukemudian mengatakan kepada saksi Hj.
139 — 38
Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00043/507/09/522/11 tanggal 15 Juni 2011sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00008/WPKP.0203/2011 tanggal 13 Oktober 2011 menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Menurut Majelis :bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa bandilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Bandingbahwa Surat Banding Nomor: 081/PIP
/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012, ditandatangani olXX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012, dibuat dalamIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Uundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyatakan tidakterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 1keberatan atas Surat Ketetapan
Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 00043/507/09/522/11 tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan LDJenderal Pajak Nomor: KEP00008/WPJ.32/KP.0203/2011 tanggal 13 Oktober 2011 menjadiKetetapan Pajak Kurang Bayar;bahwa Surat Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012 memenuhi persyaratSurat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Uundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat
Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012, memuat alasanbanding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu tanggal 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 1Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012 dilampiri denganKeputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang No:Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap
/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012 diterima Pengadilaryaitu tanggal 24 Oktober 2012 adalah 3 bulan 1 hari;bahwa Majelis berpendapat Surat Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktobe:melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Payat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga berkesimpulan Surat Banding Nomor: 081/PIP/WIR/X2012 tanggal 23 Oktober 2012 tidak me:ketentuan formal sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya