UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel):Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan yang pada pokoknyabahwa gugatan Para Pembanding tidak jelas dan kabur, tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian yang mendasari dalil gugatan, dan petitumnya tidakjelas;Menimbang, dalam eksepsi ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapatbahwa setelah mencermati gugatan Terbanding telah ternyata bahwa gugatantersebut telah memenuhi persyaratan pada surat gugatan, yaitu ada identitaspara pihak, ada posita yang mendasari

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangantersebut mendasari tujuan pemidanaan seorang Militerlebih diutamakan dalam rangka pembinaan daripadapenjeraan dan mengembalikan kegoncangan/ketertiban.3. Bahwa apabila sasaran pemidanaan lebih diutamakanpembinaan Majelis Hakim harus' melihat kasus yangdilakukan Terdakwa, selain kawin ganda juga didalamnya ada kasus susila/perzinahan hinggamembuahkan seorang anak.4.

Bahwa = Oditur dengan mendasari hal tersebutmenuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat daridinas Militer dengan harapan memberi efek jera bagiTerdakwa dan jadi pengetahuan pengalaman anggota INIlainnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demikebenaran dan keadilan mohon Majelis Hakim Bandingmenjatuhkan putusan sesuai tuntutan Oditur.Bahwa atas dasar memori banding yang diajukanoleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidakmengajukan

atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?

Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari

Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.

PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan

PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwaselanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yangsah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalan keterangan yangdinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian padaPasal 173 Ayat

(6) huruf a menerangkan dalam menilalkebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikanoleh para Saksi yang hadir di persidangan telahbersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telahdiperoleh alat bukti keterangan Saksi.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal

175 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atasmaka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahHal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40K/PM.

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat olehpejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

PENETAPAN Nomor: 2539/Pdt.G/2015/PA.Sbysao 4a PsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca suratpermohonan Pemohon, tanggal 01 Juni 2015 Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby; Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surbaya, tanggal03 Juni 2015, Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby tentang penunjukkan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby, antara : Penggugat*;MelawanTermohonBahwa adapun halhal yang mendasari

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat

Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHal. 7 dari 12 Put.no 586/Pdt.G/2014/PA.Bdwperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama JUMANA bin MISRAN dan BUNARDI bin MISRAN,, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir satu dandua harus dibaca sedemikian rupa sehingga berbunyi : Penggugat mohonSupaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menyatakan jatuhtalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan denganverstek;Menimbang bahwa mengenai petitum gugat Penggugat butir 4,karena dicabut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkanMenimbang bahwa petitum gugat Penggugat butir 5 adalah supayaPengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni : AnakPenggugat dan Tergugat lahir tanggal 16 April 2016, diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

nnn Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat masingmasing bernamaARMAWI bin JUMADIN, pamani Penggugat dan WARID bin BUNASAN, sepupu Penggugat,untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaARMAWI bin JUMADIN dan WARID bin BUNASAN, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti ( Pl s/d P9) serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bukti surattersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan keterangan saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhipersyaratan hukum Formal yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut diatas, dapat diperoleh fakta fakta sebagai

Sidoarjo;e Bahwa isteri kedua bernama IDA RAHAYU sayang terhadap ketiga anak Pemohon;e Bahwa pemohon menjual tanah pekarangan terletak di Kelurahan Sidokare, KecamatanSidoarjo;e Bahwa atas penjualan tanah pekarangan hak kedua anaknya tersebut anaknya tidakkeberatan karena untuk biaya pendidikan;Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan tentang permohonanpemohonan hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan apakah pengadilan negeriSidoarjo berwenang memeriksa permohonann ini .Menimbang, bahwa mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joHal. 6 dari 12 Put.nomor 1707/Pdt.G/2013/PA.Bdwpasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI Il, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Siti Nurjanah, namun tidak berhasil, sehinggaharus dilanjutkan pemeriksaanya;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir 1 dan 2antara lain adalah Penggugat mohon mohon supaya Pengadilanmenjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugattersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga kedua belah yangdibina sejak tanggal 21 Juni 2014, sejak awal berjalan harmonis, karenaPenggugat mendapat cemoohan dari ibu kandung tergugat

Perundangundangan, pihakkeluarga telah dihadirkan dan menyatakan tidak sanggup lagimendamaikan, serta Pengadilan telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak, namun tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk dapatbercerai harus dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum gugat Penggugat berikutnya (butir 3)adalah Penggugat mohon supaya Pengadilan menetapkan hakasuh/hadlonah/ anak Penggugat dan Tergugat nama Irfan Hanif Zaidan(laki laki) lahir pada tanggal 9 Juli 2015 sesuai Kutipan AktaMenimbang, bahwa posita yang mendasari

;e Bahwa terdakwa yang saat itu mabuk tibatiba merasa tergoda melihat tubuhsaksi Serlis yang mengenakan celana pendek, sehingga langsung mendekatinyadan memegang payudara saksi Serlis ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah memegang ataumeremas payudara saksi Serlis karena tergoda melihat saksi Serlis mengenakan celanapendek ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut jelas terdakwa telah memegang ataumeremas payudara saksi Serlis yang merupakan perbuatan melanggar kesusilaan danyang mendasari

Unsur dengan sengaja dan didepan orang lain ;Menimbang, bahwa kesengajaan berarti terdakwa secara sadar melakukanperbuatannya dengan didorong oleh suatu motif dan terdakwa melakukan perbuatannyadengan diketahui orang lain ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalamunsur sebelumnya, terdakwa telah memegang atau meremas payudara saksi Serlis danyang mendasari terdakwa melakukan perbuatannya adalah hasrat seksual terdakwamuncul setelah melihat saksi Serlis dan terdakwa melampiaskannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masingmasing bernama SAKSI ITT dan SAKSI IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;292 2292 200922 222 Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada7pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari