Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — TJIPTO SETIADIHARDJA (dh. THIO HAN HIEN) vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
77 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 414 K/TUN/2015
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakartatelah diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1998, maka gugatan yang diajukanHalaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015oleh Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan atau telahdaluwarsa / lewat waktu.
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakarta, sejakadanya surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat yaitu sejakHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015tanggal 15 Januari 2014.
    ;Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Bahwa gugatan Penggugat tidak secara rinci menyebutkan prosedur manadalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak GunaBangunan No. 14/ Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat Ukur No.15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 M2 (tiga belas ribu tujuhratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.
    UndangUndangHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. ;Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, harus ditolakatau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard).
    Imam Soebechi, S.H., M.H.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .................. Rp. 6.000,00 Ttd./2. Redaksi ................... Rp. 5.000,00 Sumartanto, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi ... Ro489.000,00Jumlah ......................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — PT. INDO CHINA YUKHUANG VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA, DK
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 340 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 340 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:nan FF WwW WNPT.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/20145 NEHEMIA TOTAS PANGGABEAN, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantordi Jl.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/201417. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUPEksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangandihentikan.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/KI/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — TREESWATY LANNY SUSATYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/KI/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — WAHYUDI SLAMET, DKK vs. LURAH KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA, DK
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 404 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 404 K/TUN/201510.11.12.13.14.Bahwa, Tergugat selaku Lurah Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, KotaSurabaya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 PeraturanPemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyisebagai berikut;Pasal 15.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/2015karenanya dalil keberatan Memori Kasasi a quo patut menurut hukumdikabulkan;Bahwa, Para Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara (TUN) Surabaya dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 3sampai dengan halaman 20 paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukanTergugat/Pembanding sebelum Penggugat/Terbanding mengajukanpermohonan untuk mendapat
    Usaha Negara (TUN)Surabaya untuk membenarkan tindakan Tergugat/Pembanding karenadalam hukum administrasi untuk segala sesuatu harus dibuktikansecara tertulis dengan kelengkapan administrasinya pula, dengandemikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara (TUN) Surabaya dalam putusannya di atas adalahsangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya sudahsepatutnya menurut hukum dalil keberatan Memori Kasasi a quo harusdikabulkan;7.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — NUNUNG NURHAYATI VS GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014710Bahwa dengan adanya temuan indikasi praktekpraktek yang melanggar prinsipkehatihatian di bidang perbankan di PD. BPR Sumber, hal itu dijadikan dasaroleh Tergugat I untuk melakukan penilaian dalam proses Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat selaku Direktur UtamaPD. BPR Sumber.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNomor 14/28/Kep.GBI/DpG/2012/Rahasia, tentang Hasil Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Nunung Nurhayati Selaku DirekturUtama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan ini seharusnya, dilakukan pemisahan gugatan atas masingmasing objek gugatan, karena secara substansi kedua objek gugatan tersebutberbeda. Bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor14/28/KEP.GBI/DpG/2012/RAHASIA, tanggal 27 April 2012 tentang HasilPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. NunungNurhayati selaku Direktur Utama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014dilakukan perbaikan surat kuasa, dimana selanjutnya Kuasa Penggugat telah pulamempersiapkan perbaikan Surat Kuasa Khusus untuk itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — RAIS ABIN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
87 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 307 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 307 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :RAIS ABIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, alamat di Gedung VeteranRepublik Indonesia Graha Purna Yudha Lantai XI, Jalan Jenderal SudirmanKaveling 50 Jakarta 12930, selanjutnya memberi kuasa kepada :1.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.10.11.12.13.Drs. Suparno, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat PendaftaranFidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum ;Agus Riyanto, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan HukumDirektorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Nur Ali, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Subdit Notariat Direktorat PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;. Mohamad Fajar, S.H.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.Veteran Republik Indonesia yaitu satusatunya Lembaga yang diberikankewenangan oleh UndangUndang untuk menggunakan nama "Karya Dharma ;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, dalamPasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :a. Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran yang disebutLegiun Veteran Republik Indonesia sebagai satusatunya OrganisasiPenghimpunan Massa Veteran ;b.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.16sematamata memperjeias konteks masalah yang menjadi dasar gugatan agarhubungan hukum dan hak Penggugat menunjukkan dasar tuntutan yang logis.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — SETIO ATMO BOEDI SANTOSO VS INDAHWATI
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:SETIO ATMO BOEDI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Bukit Tembakau No. 16, Rt. 005/Rw. 011, KelurahanNgesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. SEBASTIAN B. SOEDIONO, SH2. AGUSMAN, SH.MH.Adv3. BADRITAMAM, SH4.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kurang pihak / tidaklengkap maka dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan dan dapatditerima oleh Majelis pemeriksa perkara ini dan Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim berkenan menerbitkan Putusan Sela dengan amar putusan :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebelum memeriksa danmemutus perkara ini ;DALAM PUTUSAN SELA ;Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Sdr.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/201310.menandatangani buku laporan pendidikan (rapor) milik Tergugat Intervensi,sehingga suatu hal yang lucu jika kemudian Penggugat mendalilkan jikaPenggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atasnama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dariTergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011;Bahwa ada hal lain yang perlu diketahui bersama jika setelah Alm.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H, HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA VS DIMAS PRABOWO SULISTIO, DKK
132 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014disiplin, tidak mengalami masalah kesehatan serta tidak melanggar batasprosentasi akademik baik teori maupun praktek;.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor371/K/TUN/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DIMASPRABOWO SULISTIO, 2.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014b. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum halaman 16berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anggota!
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIS SUPARMAN vs KEPALA DESA KAMULYAN
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 14 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ARIS SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala DusunMulyadadi, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,bertempat tinggal di Desa Kamulyan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bantarsari,Kabupaten Cilacap;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;melawan:KEPALA DESA
    ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014Mulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai
    ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan Kecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a Penggugat dianggap tidak mengindahkan Surat PeringatanPertama dan Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yangmengakibatkan warga masyarakat Dusun Mulyadadi resah,yaitu Penggugat tidak melakukan permintaan maaf kepadaHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014warga masyarakat Dusun Mulyadadi sebagaimana yangdiperintahkan dalam surat Peringatan, padahal Penggugattidak melakukan
    seharusnyaTergugat mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dimanaatas kesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat yaitumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dannorma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat, danHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL, SHNip. 220000754 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/TUN/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — Hj. FATMAH NASUTION, S.H., M.H., vs I NYOMAN ARTANA, S.H. ;dkk
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 372 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 372 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Hj. FATMAH NASUTION, S.H., M.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Nomor 117/151, Denpasar80113 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, berkedudukan diMAPOLDA Bali, Jalan W.R.
    No. 372 K/TUN/2010Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan :a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi ;b. Pengulangan dan perilaku seharihari pelanggar disiplin ;c.
    No. 372 K/TUN/2010STR/179/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang menentukan bahwa jumpa pershanya dilakukan oleh pejabat Humas atau Kasatker ;Bahwa padahal Penggugat tidak pernah melakukan jumpa pers danmenyurunh memberitakan hal seperti yang dimuat dalam pemberitaantersebut di atas ;Bahwa pertemuan Penggugat dengan Sdr.
    No. 372 K/TUN/2010dimutasikan sebagai Pamen Polda Bali.
    No. 372 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2009
Tanggal 24 Mei 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc,
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2009
    No. 286 K/TUN/2009e Recommendation from at least 3 internationally recognizedscientists.12.
    No. 286 K/TUN/20095.
    No. 286 K/TUN/20091. Pertimbangan Majelis Hakim PT.
    No. 286 K/TUN/2009dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri".
    No. 286 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2010
Tanggal 30 September 2010 —
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 85 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, vs. ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 308 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 308 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015dan perbuatan itu diketahui setelah menjadi PNS harus diberlakukanketentuan hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 tentang Pengadan Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015demikian sampai saat ini faktanya belum pernah ada diterbitkanPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang halhal tertentu tersebut.e.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015e. Bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, maka seharusnya MajelisHakim menerapkan aturan yang sesuai dengan pelanggarankepegawaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam memutusperkara.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
104 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 491 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014C.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20146.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014Halaman 59 dari 58 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, ; DIREKSI PT. PUPUK SRIWIDJAJA,
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 PK/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.PU TU SANNomor: 102 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan H.
    No. 102PK/TUN/2008BAKHTANIZAR RANGKUTI, SH, keenamnya Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padakantor HANDRA DARWIN & REKAN, beralamat di DwimaPlaza , Lantai 4, room 407, Jalan Jend.
    No. 102PK/TUN/2008(satu) orang yang memangku jabatan sebagai Direktur sesuai denganbidang tugasnya masingmasing. Oleh karena gugatan ditujukankepada Direksi, maka semakin tidak jelas (kabur) Direktur yang manayang hendak digugat (yang menjadi subyek gugatan). Berdasarkanalasan tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepadaDireksi PT.
    No. 102PK/TUN/2008tetap adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. M.
    No. 102PK/TUN/2008Penggugat telan melakukan Kesalahan Berat dan biladicermati pembuktian dipersidangan, tidak memenuhisubstansi amanat Pasal 158 ayat (2) Undangundang Nomor13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — HINDHARTO BUDIMAN, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
84 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2011
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111Akta Surat Kuasa No. 5 tertanggal 18 Juni 1979, yang dibuat oleh dandihadapan Samsul Hadi, S.H.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112009, perihal Mohon Penjelasan SHM No. 98/Tjipinang Besara/n Erna Emanbhudi, tetapi sampai dengan saat diajukannyagugatan TUN ini, Tergugatpun tidak pernah menjawab ataumenjelaskannya ;Bahwa, baru pada saat acara jawaban dalam Perkara Perdata No. 177/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2010(Jawaban Tergugat I/Budi Purnama) Para Penggugat mengetahui bahwa benar telahditerbitkan sertifikat hak yang tercatat dengan SHGB
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111212diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001,tertanggal 10 Mei 2001, yang berbunyi : Bahwa oleh karenaobyek gugatan tersebut rata rata sekitar tahun 1987, sedangkangugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26 Januari 2000.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112626Hal mana telah disebutkan di Halaman 39 alinea (1) dalam Pertimbangan Hukumoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata No.304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001, yang berbunyi :Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Syachroni, Ayay Rusmala,Moch.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20113838
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG vs. BUPATI BARITO SELATAN, DK
175 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunyaKP PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Eksplorasi kepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-12-2005 — Putus : 03-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2005
Tanggal 3 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
134 — 520 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 585 K/TUN/2005
    PUTUSANNomor : 585 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Suko Mulyono, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4.Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. MochamadAlimuddin, SH., 7.
    No. 585 K/TUN/2005Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 4.800.000, ....................... Rp. 720.000,+Rp. 5.520.000,Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah. Sdr. Maman Andri masa kerja 3 tahun :Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 40.000.X BO NAM oo. ec ctce tee etttteetstseesseee. Rp. 2.400.000,Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 2.400.000, ......................
    No. 585 K/TUN/2005atas keberatan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan kasasimelalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 Mei 2005 dan tercatat No. 72/K/2005/PT.TUN.JKT., sehinggamasih dalam tenggang waktu untuk diproses sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;.
    No. 585 K/TUN/2005MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2008 oleh Prof. Dr. PaulusEffendie Lotulung, SH.
    No. 585 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA, vs BUPATI DHARMASRAYA
49 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2009
    No. 95 K/TUN/2009yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat (garis bawah dari Penggugat);.
    No. 95 K/TUN/2009TENTANG SIFAT FINAL;7.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat final,artinya sudah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan instansiatasan atau instansi lain, sehingga karenanya dapat menimbulkanakibat hukum;7.6.
    No. 95 K/TUN/200910.3.Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan PemantauanLingkungan Hidup (UPL), bahkan Izin Khusus Pengangkutan danPenjualan Contoh Bijih Besi yang diperoleh Penggugat in casuPT.
    No. 95 K/TUN/20098.
    No. 95 K/TUN/2009