PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 910 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan DemokrasiKebangsaan Cq. Dewan Pengurus Provinsi Partai PersatuanDemokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau Cq.

Hendri selakuSekretaris, dengan alas an Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal1 angka 4 Peraturan Partai No. 07 Tahun 2004 tentang Anggota LegislatifPartai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yakni member konstribusipada partai, jo.

Kepulauan RiauNomor: KPTS.19/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, ternyata atidakpernah memberikan konstribusi pada partai selama 13 bulan berturutturut, padahal Peraturan Partai Nomor: 07 Tahun 2004 Tentang AnggotaLegislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, dalam Pasal 5 padaangka 3 secara tegas telah mengatur tentang Kewajiban Setiap AnggotaLegislatif yang duduk di Dewan mewakili partai, dari fakta hukum tersebutsudah seharusnya Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangsudah harus

Anggota Legislatif yangduduk di dewan mewakili partai ;.

di atas, terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Cq.Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan ProvinsiKepulauan Riau Cg.

RUSMANITA vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Dkk

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) tersebut;

PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

O5/KPTS/KPU Tahun 2013 TentangPenetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014mempunyai sifat Individual karena secara tegas menetapkan 10(sepuluh) partai politik yang memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Tahun 2014, sedangkan 24 (dua puluh empat)partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum 2014, termasuk didalamnya Penggugat(Lampiran Il No 6).

politik di tingkat Kecamatan, didugaTergugat dengan sengaja memperlonggar/memudahkan persyaratankepengurusan partai politik agar Partai Politik yang ada di parlemen dapatdengan mudah ditetapkan lolos verifikasi faktual dan menjadi PesertaPemilihan Umum Tahun 2014.Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu sebelum adanya Keputusan MahkamahKonstitusi menyatakan :Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara padaPemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilusetelah

Pemilu sebelumnyaatau partai politik baru sehingga Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu menjadi:Halaman 12 dari 34 halaman.

keputusan Bawaslu.Penghilangan independensi serta kemandirian yang sengaja dilakukanoleh Tergugat adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum danfatal, halmana nyata dalam permasalahan yang timbul dengan kesalahanTergugat dalam mencantumkan nama Partai Nasdem yang dituliskansebagai Partai Nasional Demokrat dimana tidak dikenal suatu partai politikdengan nama Nasional Demokrat, walaupun dalam KTUN yang kamilampirkan telah ada perbaikan, halmana sebenarnya Tergugatberdasarkan KTUN tersebut

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangpada pokoknya menetapkan Partai Persatuan Nasional sebagai Partai PolitikPeserta Pemilu Tahun 2014.5.

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Eni Widhiastuti
2.Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014192021sah dan berkekuatan hukum, hal ini disebabkan bahwa Tergugat II tidak lagi sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat KeputusanDPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/II/2012 tanggal 10 Maret 2012tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen, yang mana dalam surat tersebut telah memutuskan mengangkat Sdr.Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen sehingga

;Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalah KetuaAminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen (ic.

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang PengangkatanPelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten BireuenProvinsiAceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratProvinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010,tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat Kabupaten Bireuen

Termohon I dan Termohon II mengunakanstempel dan kop palsu mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen.

Bagaimana mungkin permasalahan ini diselesaikan melalui internal partaipolitik sedangkan terhadap suratsurat tersebut berakibat diluar dari partai politikdan Mahkamah Partai Politik tersebut berada diinternal Partai Demokrat PusatJakarta dan didalam gugatan ini Turut menjadi Tergugat I/Terbanding I dan sekarangmenjadi Termohon Kasasi I. Sehingga perbuatan Termohon II dan Termohon IIIHal. 13 dari 17 hal. Put.

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, berkedudukandi Jalan Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat;2. ETHA BULO, S.H, bertempat tinggal di JalanSumatera Nomor 19 A, RT/RW 002/004,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Samsudin Arwan, S.H.

Nomor 1012 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrat;11.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI Periode20142019 dari Partai Demokrat;12.Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode20142019;5.

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode2014 2019;8. Menguatkan Putusan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi;9.

politik;Bahwa terhadap perkara ini perselisinan tersebut telah diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor171/DPPPHPU/2014 dan Nomor 266/DPPPHPU/2014 tanggal 24 Oktober2014;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM, DKK

-PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP Indonesia Kabupaten Karo lawan -Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), DKK

PENETAPANNomor 20/Pdt.SusParpol/2014/PN KbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdatakhusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP IndonesiaKabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Djerman Sitepu dan Idris Sardi Sitepu,dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan

S.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe:Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), yang diwakili oleh Letjen TNI (purn) Sutiyoso dan M.

Yusuf Kartanegara,dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 68, Cipete, Jakarta Selatan12150, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Haryanto, SH dan Dra.

F.Adla Hasibuan, dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Sumatera Utara beralamat di Jalan Krakatau No. 199 Medan 20235, Telp(061) 77428499, Fax (O61) 6640630, selanjutnya disebut sebagaiwa nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n enna TERGUGAT I;3 Ir.

Penggugat dicabut sebelum acara Jawabandari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV perihal pencabutan tersebuttidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat:Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara dinyatakan berakhir dan biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;Memperhatikan pasal 271, 272 RV, dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:1.PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 2.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), 3.PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU), 4.PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), 5.PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA(PPPI), 6.PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI), 7.PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN), 8.PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB), 9.PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), 10.PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), 11.PARTAI REPUBLIK, 12

.PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP), 13.PARTAI BULAN BINTANG (PBB), 14.PARTAI KEDAULATAN, 15.PARTAI BURUH tersebut tidak dapat diterima;

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), DKK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Mas Mansyur 121, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013;PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI);PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU);PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS);PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI);PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI);PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN);PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB);PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN);. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB);. PARTAI REPUBLIK;. PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP);.

PARTAI BULAN BINTANG (PBB);. PARTAI KEDAULATAN;15.PARTAI BURUH;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:Halaman 1 dari 16 halaman.

Perubahan atau penggantianhukum justru harus menguntungkan rakyat in casu partai politik bukansebaliknya;V.1.V.2.V.3.V.4.Para Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat memilikikedudukan hukum (/egal/ standing, legitima persona standi in judicio)untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan;Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus permohonan para Pemohon;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/Kpts/KPU/TAHUN 2013tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan UmumTahun 2014 (Bukti T7);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum

Putusan Nomor 07 P/HUM/2013(PPRN), 8.PARTAl KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB),9.PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), 10.PARTAI KARYA PEDULIBANGSA (PKPB), 11.PARTAI REPUBLIK, 12.PARTA NASIONAL REPUBLIK(NASREP), 13.PARTAI BULAN BINTANG (PBB), 14.PARTAI KEDAULATAN,15.PARTAI BURUH tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober

MAHADIR BASTI, vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG, Dkk

Bahwa Penggugat adalah anggota partai bulan bintang sebagimana kartuanggota milik Penggugat (bukti P1), dan Penggugat selaku Ketua PimpinanCabang Partai bulan Bintang Kabupaten Belitung Periode 20092014Hal. 1 dari 12 hal. Put.

Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Belitung, mengenai tindak lanjutsurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/596/2011 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketau DPCdan Anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Belitung, Provinsi KepuluanBangka Belitung, yang notabenya surat keputusan tersebut di atasdidasarkan pada surat yang telah dibatalkan oleh Tergugat lIldan Penggugatbelum pernah menerima surat pengeluaran dari Partai dengan demikianperbuatan

;Menyatakan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan BintangNomor SK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang di keluarkanTergugat , tidak sah dan batal menurut hukum;Memerintahkan kepada Tergugat , untuk mencabut atau membatalkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat sebagai anggota Partai BulanBintang dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan BintangKabupaten Belitung sekaligus

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan NegeriTanjungpandan adalah terkait dengan perkaraperkara perdata yangmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai dalam hal iniadalah Partai Bulan Bintang;2.

sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik*;3.

EKOMEI alias dr ZUL
Tergugat:
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
4.Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI P
5.Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA
6.Pimpinan Partai Golkar
7.Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa PKB
8.Pimpinan Partai Nasional Demokrat NASDEM
9.Pimpinan

Partai Demokrat
10.Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera PKS
11.Pimpinan Partai Amanat Nasional PAN
12.Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan PPP
13.Panglima Tentara Nasional Indonesia Panglima TNI
14.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
15.Menteri Pertahanan Republik Indonesia
16.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
17.Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
18.Pimpinan Partai demokrasi indonesia perjuangan
19.Pimpinan Paratai Golkar

20.Pimpinan Partai PKB
21.pimpinan Partai Nasdem
22.Pimpinan Partai PKS
23.Pimpinan Partai PAN
24.Pimpinan Partai PPP
25.Pimpinan Partai Gerindra
26.Panglima TNI
27.Kapolri
28.Menteri Dalam Negeri
29.Menteri Luar Negeri

M.Comm
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA NTB

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP ) Kota Tarakan.;2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).;3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB) Kota Tarakan.;

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN ( PPP ) Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh :1.1. H. FADLAN HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Persatuan Pembangunan(PPP), berdasarkan SK.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA(PKB), yang dalam hal ini diwakili oleh ; 2.1.2.2.NASIR MAHMUD, Kewarganegaran Indonesia, Jabatan KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa KotaTarakan, berdasarkan SK.

No. 12991/DPP03/V/A.1/ll/2013, tanggal26 Maret 2013, tentang Penetapan Perubahan Susunan DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota TarakanPeriode Tahun 20102015, Agama Islam, beralamat di JalanPurnawirawan, Rt .03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan TarakanBarat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara ;ANDI ABDUL RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanSekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kota Tarakan, berdasarkan SK.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB)Kota Tarakan, yang dalam hal ini diwakili oleh : 3.1.3.2.MUSTAFA, S.T., kewarganegaran Indonesia, Jabatan Ketua DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Tarakanberdasarkan SK. No.

HALIM N, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan SekretarisDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) KotaTarakan, berdasarkan SK. No.SKR.PP/429/2011, tanggal 14 April2011, Tentang Pengesahan susunan dan Personalia DewanPimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan, ProvinsiKalimantan Timur, Periode 14301435 H/ 2009 2014 M, Pekerjaanswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mulawarman, Rt. 18Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, KotaTarakan Kalimantan Utara.

Penggugat:
AGUS PURWANTO
Tergugat:
1.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, HARIYADI SUPARLAN
2.PLT. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, PRAPTO SUCAHYO
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI
4.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, ARWAN CITRA JAYA, SH.
5.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, H. AGUNG NUGROHO, SE.

6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU
7.SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC. MT.
8.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSC. MPA. MA.
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Penggugat:
MISTER CAIRO SIMAREMARE
Tergugat:
1.TOHONAN LUMBANTORUAN
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO SUMATERA UTARA
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO TAPANULI UTARA

Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Terbanding/Tergugat II : ISRO' KM., SH.

Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
Terbanding/Tergugat IV : Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
Terbanding/Tergugat V : Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
Terbanding/Tergugat VI : Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG, JI. Raya PasarMinggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT 1 ;2. ISRO KM, SH, Lakilaki, beralamat di Dusun Kudung Are Desa MujurKecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 2 , dalam tingkat bandingTergugat , 2 memberikan kuasa kepada ;1. Mahfudin, SH.2. H. Ismar Syafruddin, SH.MA.3. Firmansyah, SH.MH.4. Achmad djabid, SH.5. H. Basoki Salego, SH.MH.6. Mahmud, SH.7.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATENLOMBOK TENGAH, JI. M. Yamin No. 11 Praya, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 3.4. BADAN KEHORMATAN PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN LOMBOKTENGAH, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4.5. BADAN KEHORMATAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSINUSA TENGGARA BARAT, JI. DR. Soedjono No. 10Lingkar Selatan Pagutan Timur Kota Mataram NTB,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5.6.

MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIBULAN BINTANG, JI. Raya Pasar Minggu KM.18 JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6, semulasebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai ; ParaTerbanding ;Menimbang, bahwa telah membaca amar putusan Pengadilan NegeriPraya Nomor : 68/Pdt.G/2017/ PN Pya, tanggal 30 Mei 2018 yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;.

Menyatakan sah Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun2014, tanggal 17 Oktober 2014 Jo Keputusan SK.PP/1366/2014 tentangPenyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDKabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019 antara Sdr Isro KM, SH. dengan Sdr.

PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UIMUM;

PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKD),diwakili oleh Erros Jarot, selaku Ketua Umum dan Syamsunar, SH., selakuSekretaris Jenderal;3. PARTAI PELOPOR, diwakili oleh Eko Suryo Santjojo, BBA.,SH.,MH.,selaku Ketua Umum dan IR. Ristiyanto, selaku Sekretaris Jenderal;4. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), diwakili oleh Roy BB. Janis,SH.,MH., selaku Ketua PLH dan Didi Supriyanto, SH.,M.Hum., selakuSekretaris PLH;5.

Perubahan atau penggantian hukum justruharus menguntungkan rakyat in casu partai politik bukan sebaliknya.V.1.

bukti berupa:1.Fotokopi Risalah Rapat, Rapat Kerja KPU, Pembahasan Regulasi Tahapan Pemilu,Pendaftaran, dan Verifikasi Partai Politik (Bukti T.1).Halaman 11 dari 15 halaman.

PARTAI NASIONALINDONESIA (PNI), 2. PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATANINDONESIA (PNBKI), 3. PARTAI PELOPOR, 4. PARTAI DEMOKRASIPEMBARUAN (PDP), 5.

PARTAI NASIONAL BANTENGKERAKYATAN INDONESIA (PNBKI), 3. PARTAI PELOPOR, 4. PARTAIDEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 5. PARTAI PENEGAK DEMOKRASIINDONESIA (PPDIJ) tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000, (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa tanggal 16 April 2013, oleh H. Yulius, SH..MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi,SH.

FATMAWATI melawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI, dkk.

Bahwa Penggugat adalah anggota dan pengurus DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi (PBR)Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang ReformasiNomor: 0288/Kpts/DPPPBR/VI/2011 tanggal 18 Rajab 1432Hijriyah bertepatan dengan 20 Juni 2011 Masehi, makadengan ini perkara a qua adalah murni permasalahan atauperselisihan internal partai, dan semestinya diselesaikan diinternal partai, sebagaimana UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan

UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yangberbunyi: "Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan.

politik (Partai Bintang Reformasi) yangpenyelesaian dilakukan oleh intern Partai Bintang Reformasi itusendiri;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat 1UndangUndang RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.

Sedangkan pasal 32 ayat (2)menyebutkan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartaiPolitik ;222 anna nena ne cence ccnaMenimbang, bahwa oleh karena adanya perselisihan partaipolitik antara Penggugat dengan para Tergugat, seharusnyadiselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik dalam hal ini PartaiBintang Reformasi

Adapun bentukpenyelesaian perselisihan partai politik tersebut bukan bentukalternatif melalui Mahkamah Partai politik atau pengadilan negeri,tetapi tahapan penyelesaian yang harus dilakukan oleh partaipolitik, yaitu. melalui penyelesaian yang dilakukan olehMahkamah Partai Politik dan jika tidak tercapai melaluipenyelesain tersebut, baru) kemudian melalui pengadilanN@ Geli ; 222 none nnn nnn nnn nnn nnn n nnnMenimbang, bahwa oleh karena didalam gugatanPenggugat maupun di dalam jawaban para Tergugat

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, DKK

PUTUSANNomor 55 K/Pdt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MOCH ICHWAN, bertempat tinggal di Jalan Saleh Gg.Kedrunan Nomor 142 RT.005/RW.008 Kelurahan/DesaKesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat:Pemohon Kasasi:;1.LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, diwakilioleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G.

Platte, selakuKetua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem,berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44,Gondangdia Lama, Jakarta 10350, dalam hal ini memberikuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan R.P.Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Agustus 2018;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM, diwakilioleh Saan Mustopa dan Drs. H.

., selaku Ketuadan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem,berkedudukan di Jalan Cipaganti Nomor 158, Comblong, KotaBandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada IqbalNugraha, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Cipaganti Nomor 158, Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018:DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTACIREBON, diwakili oleh Dra. Hj. Eti Herawati dan HarrySaputra Gani, selaku Ketua DPD Partai Nasdem KotaHalaman 1 dari 7 hal. Put.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisinan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Halaman 5 dari 7 hal.

Politik, pada prinsipnya sengketa/perselisihanpartai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan,yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, jika putusanMahkamah partai Politik tidak diterima oleh para pihak, maka barulahdiajukan ke Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena perkara a quo ternyata tidak/belum pernah dilakukanpenyelesaian melalui internal Partai Politik (Mahkamah Partai Politik)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor2 Tahun 2011

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN, ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) II PARTAI GOLONGAN KARYA, KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) I PARTAI GOLONGAN KARYA,

Menyegel Kantor DPD Il Partai Golkar Kabupaten Sikka dan mengusirPenggugat untuk tidak berkantor di Kantor DPD II di Jalan Wairklau;b. Memanfaatkan Para Preman untuk menghalanghalangi Penggugat diruang tunggu dan VIP Bandara Frans Seda Maumere, saat Penggugatmau menjemput Pengurus Pusatdan Pengurus DPD Partai Golkar;c. Sejak bulan Mei tahun 2006 sampai dengan akhir bulan Agustus 2012,Penggugat dituduh oleh masyarakat, sebagai koruptor padahalnyaHal. 4 dari 15 hal. Put.

Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili Perkara Nomor32/Pdt.G/2012/PN.MMR;Bahwa berdasar pada Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 38 ayat (1)yang menyatakan bahwa: Partai Golkar sebagai badan hukum diwakilioleh dewan pimpinan pusat di dalam maupun di luar pengadilan,sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara in casu adalahPengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan kedudukan (domisili)hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar;Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia

Penggugat bertindak layaknyaorang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagaiDewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Sikka,padahal kedudukan Penggugat sebagai Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Il Partai Golkar telah berakhir dengan diadakannyaMusyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar padatanggal 27 Mei 2006 sebagaimana dalam Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nomor SKEP39/GK/NTTNI/2006 tertanggal 3 Juni 2006, sehingga kedudukan Penggugatsebagai ketua

No. 1636 K/Pdt/2014Bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PimpinanDaerah (DPD) Il Partai Golkar Kabupaten Sikka tidak berhak dalambertindak untuk dan atas nama partai mewakili baik di dalam maupundi luar pengadilan karena berdasar pada Pasal 38 ayat (1) AnggaranDasar Partai Golkar adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Golkar sehingga yang harus ditarik sebagai pihak dalamperkara in casu adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah

di luar pengadilan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Golkar sehingga pihak yang harus ditarik sebagai Tergugatadalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai Tergugat selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gokar NTTsebagai Tergugat Il dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il PartaiGolkar Kabupaten Sikka sebagai Tergugat III;Bahwa oleh karena itu.