2021maka Penggugat adalah benar dan masih menjadi kader/ Anggota PartaiBeringin Karya (Berkarya);Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54Pdt.SusParpol/2021/PN Sbw.16.Les18.19.Bahwa karena adanya surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Nomor:SKDPW.18/DPP/Berkarya/V/2021 adalah tidak berlaku dan tidak sahsesuai dengan AD/ART Partai Beringin Karya (Berkarya) sehingga segalaproduk administrasi yang dikeluarkan oleh Agus Karmawan S.H danKhairuddin termasuk pengusulan PAW atas nama Hasanuddin

Tanggal 13 Oktober 2021, PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dan/atauSurat Keputusan DPW Partai BERKARYA (Beringin Karya) Nomor :SKPAW.012/DPW PARTAI BERKARYAINTB/VIII/ Tanggal 31 Agustus2021 Tentang Pemberhentian Dan/Atau Pencabutan Kartu TandaAnggota (KTA) Atas Nama HASANUDDIN,S.E.

Tanggal 13 Oktober 2021,Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumbawadan/atau Surat Keputusan DPW Partai BERKARYA (Beringin Karya)Nomor : SKPAW.012/DPW PARTAI BERKARYAINTB/VIII/ Tanggal 31Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Dan/Atau Pencabutan KartuTanda Anggota (KTA) Atas Nama HASANUDDIN,S.E.

HASANUDDIN,S.E. ataspemberhentian dan Pencabutan KTA Partai BERKARYA (BeringinKarya) dan PAW Anggota DPRD Partai BERKARYA (Beringin Karya)Kabupaten Sumbawa.

Tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Sumbawa dan/atau Surat Keputusan DPW PartaiBERKARYA (Beringin Karya) Nomor : SKPAW.012/DPW PARTAIBERKARYA/NTBIVIII/ Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang PemberhentianDan/Atau Pencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA) Atas NamaHASANUDDIN,S.E.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari Partai Amanat Nasional antara Penggugat SYAHRIR KHANNA dengan HASANUDDIN. ---5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----------------------------------------6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Jeneponto mengusulkan secarasepihak Pergantian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kab. Jeneponto, antara SYAHRIR KHANNA Penggugat danHASANUDDIN, dengan perjanjian menjabat anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kab. Jeneponto masingmasing dengan jabatan 2 (dua) tahun 6(enam) bulan, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiAmanat Nasional No. PAN/A/K Pts/KUSJ/030/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009;.

Jeneponto mengusulkan Pergantian antara waktu(PAW) anggota DPRD Kab. Jeneponto antara SYAHRIR KHANNA Penggugatdan HASANUDDIN kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai AmanatNasional dengan surat No. PAN/21.16/B/KS/002/II/2012 tertanggal 9 Pebruari.

Bahwa untuk mencegah adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab.

Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk membatalkanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari PartaiAmanat Nasional antara SYAHRIR KHANNA Penggugat dan HASANUDDIN;4. Menyatakan Penggugat adalah Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari partaiAmanat Nasional yang sah dengan masa jabatan periode tahun 2009 sampaidengan tahun 2014;5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu;6.

Bahwa Keputusan Tergugat No. 019/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh.Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentangPergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

Nur Jafar, SHsebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (obyek perkara Il) danKeputusan No.020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nomor 275 K/Pdt.SusParpol/2013Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggotalegislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima adalahtidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan mengandung cacatyuridis;6.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari Penggugat kepada Tergugat II denganNo.047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli2012 M yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihal:pengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum;7. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang menguntungkan Penggugat;8.

NRP 61040378 sebagai Ketua Pengurus1.PAW Koperasi Primkoppol Resta Madiun, mewakili KoperasiPrimkoppol Resta Madiun Jalan Sumatra Nomor 30 Kota Madiun,Dalam hal ini Koperasi Primkoppol Resta Madiun memberikankuasa kepada AIPTU KETUT ANDRI PRASETYO sebagaiSekretaris Pengurus PAW Koperasi Primkoppol Resta Madiun,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No : 49Tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LawanSUDIBYO

hadir Tergugat IIyang juga sebagai Kuasa dari Tergugat ;Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 11 Agustus 2016 KuasaPenggugat melakukan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Mad, dengan surat permohonan tertanggal 8 Agustus 2016, dandidalam persidangan terhadap pencabutan tersebut juga dibenarkan oleh KuasaPenggugat, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, denganalasan karena Kompol ARIFIN PURWANTO, S.H. sebagai Penggugat sudahtidak lagi menjadi Ketua Pengurus PAW

Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tertanggal 30 Juli 2018, serta Surat No : B / 117 / DPP-HANURA / IX / 2018, Perihal : Pengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura tertanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Terbanding I /

dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II hingga perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi sudah

Surat Nomor B/117/DPPHANURA/JIX/2018 (Vide Bukti P9)untuk mengajukan PAW Anggota DPR RI.Meskipun telah diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak dapatmembuat keputusan apapun selama Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUNJKT., tertanggal 19 Maret 2018,masih berlaku.15.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI Fraksi Hanuratanggal 10 September 2018 ;5. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il mencabut Surat KeputusanNomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 tentang PemberhentianSaudara Ir.

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPR RI Fraksi HANURA ( Vide Bukti P9 ), yang padaintinyamenyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarHal. 18, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT.

DKIPEMBANDING' sebagai Anggota Partai Hanura dan tidak dapatmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING sebagaiAnggota DPR RI, dengan kata lain Pemberhentian yang dilakukan PARATERBANDING yang mengatasnamakan DPP Partai Hanura merupakantindakan ilegal / melanggar Hukum.

dalam hal initindakan PARA TERBANDING memberhentikan PEMBANDING sebagaianggota Partai Hanura sekaligus mengajukan PAW PEMBANDINGsebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Tergugat mengeluarkansurat Nomor. 236/IN/DPD15/IV/2013 perinal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang ditujukan kepada Tergugat Il.18.

Surat Nomor: 161.2/396/DPRD/2013 Perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtanggal 6 Mei 2013.31.

) dan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor:3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiKepulauan Bangka Beiitung.37.

Surat Nomor : 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor : 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Disamping ituPenggugat meminta Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)tertanggal 12 April 2013 dan meminta Tergugat II untuk mencabut SuratNomor : 3671/ IN/DPP/IV/ 2013 perihal Persetujuaan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ashari, seketika itu datang BU FAUZIAH Alias MAK PAW(Daftar Pencarian Orang) menawarkan 1 (satu) unit handphone BlackBerry9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96 tanpa dilengkapi dengankotak, charger maupun bon pembeliannya dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), kKemudian Terdakwa bersedia untuk membeli handphonetersebut, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang makaBU FAUZIAH Alias MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menyuruh agarTerdakwa memegang handphone tersebut.

) hari KemudianTerdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara menawarkan handphonetersebut kepada ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) yangmerupakan anak buah ayah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empatratus ribu rupiah) dan ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) setujuuntuk membeli handphone tersebut dengan syarat bahwa handphone tersebutakan dibayar setelah terima uang gajian;Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa FITRIANI Alias ALUS BintiMAT JAINI dari BU FAUZIAH Alias MAK PAW

(Daftar Pencarian Orang)kemudian dijual Kembali oleh Terdakwa kepada ARBIN Alias DAENG (berkasperkara terpisah) yang sebenarnya merupakan handphone milik saksiMAHMUDDIN;Bahwa Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI seharusnyapatut menduga bahwa handphone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomorPIN : 27885C96 yang dibeli dari BU FAUZIAH Alias MAK PAW (DaftarPencarian Orang), kemudian dijualnya lagi kepada ARBIN Alias DAENG (berkasperkara terpisah) diperoleh dari kejahatan;Perbuatan Terdakwa

putusan yang tidak salahmenerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benarfaktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkapdi dalam persidangan berdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sahsesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana : Penadahan, melanggar Pasal 480Ayat (1) ke1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;Bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli sebuah HP merk BB 9780 dariFAUZIAH Alias MAK PAW

ABBAShal tersebut ternyata dipermasalahkan pada saat Pemohon melengkapi persyaratanCalon PAW dalam partai Golkar ;e Bahwa oleh karena nama Pemohon telah tertulis dua nama yaitu ABU HASAN / H.MOH.

naik Haji, dan orangnya ya Pemohon sendiri ;e Bahwa untuk setiap orang menunaikan ibadah Haji, selalu ada penambahan namanyayaitu ditambah dengan nama Haji.e Bahwa setahu saksi Pemohon lulusan SLTA ;e Bahwa untuk Ijazahijazah tersebut adalah milik Pemohon ;e Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Abu hasan ;e Bahwa untuk nama yang tertera di Ijazah, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluargatersebut adalah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon pengajukan permohonan ini dipergunakan untuk PAW

diperoleh naik Haji, dan orangnya ya Pemohon sendiri ; Bahwa untuk setiap orang menunaikan ibadah Haji, selalu ada penambahan namanyayaitu ditambah dengan nama Haji.e Bahwa setahu saksi Pemohon lulusan SLTA ;e Bahwa untuk Ijazahijazah tersebut adalah milik Pemohon ;e Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Abu hasan ;e Bahwa untuk nama yang tertera di azah, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluargatersebut adalah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon pengajukan permohonan ini dipergunakan untuk PAW

ABBAS ;e Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama tersebut untukmelengkapi persyaratan Calon PAW dalam partai Golkar ;e Bahwa benar nama H. MOH. ABBAS tersebut adalah nama yang diperoleh Pemohonsaat menunaikan ibadah Haji, sedangkan nama ABU HASAN tersebut adalah namakecil Pemohon .e Bahwa benar oleh karena nama Pemohon telah tertulis dua nama yaitu ABU HASAN /H. MOH.

Bahkan sebelum ia Tergugatsecara sah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin DemokrasiIndonesia Kabupaten Alor yaitu Tergugat telah melakukan pemecatanterhadap diri Penggugat dan 14 (empat belas) Anggota lain dariKeanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang Partai Kasin Demokrasi Indonesia Nomor:01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal PemecatanKeanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan suratNomor 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal

Kemudian pada tanggal 29 April2011 Tergugat juga telah mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TurutTergugat I, padahal sesungguhnya yang berwenang melakukan Pemecatanterhadap Keanggotaan Partai adalah Dewan Pimpinan Pusat berdasarkanusulan dari DPC, sedangkan wewenang melakukan pemberhentian terhadapAnggota Legislatif yang duduk pada DPRD Kabupaten/Kota dilakukan olehDPP atas usul DPC, setelah mendapat Rekomendasi dari DewanKehormatan Partai

Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2013Kasih Demokrasi Indonesia Indonesia Bab VII Pasal 18 dan AnggaranRumah Tangga dan Bab Ill Pasal 14, Bab IV PasaL 21 Tentang MusyawarahCabang, sedangkan dasar yang digunakan Tergugat untuk mengajukansurat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Anggaran DasarPartai Kasin Demokrasi Indonesia Bab VII Pasal 18 ayat 1,2,3,4 dan 5 danAnggaran Rumah Tangga Bab Ill Pasal 14, Bab IV Pasal 21 tentangMusyawarah Cabang.Kemudian Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 26tentang

Dengandemikian pasalpasal yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat dalammengajukan Permohonan Pemecatatan Keanggotaan dan Pergantian AntarWaktu terhadap diri Penggugat adalah pasalpasal yang tidak benar, tidakberalasan hukum dan bukan merupakan kewenangan Tergugat;14.Bahwa kemudian berkaitan dengan Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalahPermohonan yang sifatnya emosional, arogan dan otoriter serta tidakdilandasi dengan dasar hukum yang benar

Karena prosesPemecatan dan PAW sudah sesuai dengan aturan mekanisme dalam PartaiKasih Demokrasi Indonesia (PKDIIndonesia) yang merubah namanyamenjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW, SriKusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakan lengkap /lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

IntSurat permohonan melamar Bakal Calon KWaktu Desa Doyong atas nama Anindita Wtanggal 8 Februari 2020 beserta fotokopi lasesuai dengan aslinya);Tanda terima berkas lamaran bakal calon KWaktu atas nama Anindita Widi Setyaningtyadengan aslinya);Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala DesaAntar Waktu atas nama Anindita W.S (fotokaslinya);Surat Ketua Panitia PAW Nomor: 02/II/PAW)Februari 2020, Hal Permohonan verifikasiPengganti ijazah atas nama ANINDITA WIDI(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Kepala

Berita Acara PenutupanPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa DoyongKecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020diketahui jumlah pelamar adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu AgusRiyanto, Sumadi, Kus hendro Prasetyono (Penggugat), Anindita WidiSetyaningsih (Tergugat II Intervensi), Sutarto, Abimanyu Kesumo Jatmiko,S.E.,M.M dan Eko Prihyono, S.H.

Anindita (Tergugat II Intervensi) (vide bukti Pengumuman SeleksiTambahan Proses Pilkades PAW Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 21Februari 2020, bukti T31); bahwa selanjutnya Calon Kepala Desa yang disahkan untuk berhakdipilin dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu) Desa DoyongKecamatan Miri adalah Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M, EkoPrihyono, S.H.

Anindita (Tergugat II Intervensi)kemudian ditetapbkan sebagai Calon Kepala Desa PAW yang disahkan danberhak untuk dipilin dalam musyawarah desa (vide bukti T19);Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan/posisi Penggugat dalampemilinan Kepala Desa PAW Desa Doyong adalah sebagai pelamar/bakalcalon yang tidak lulus pada tahapan seleksi tambahan sehingga tidaktermasuk dalam 3 (tiga ) Calon Kepala Desa PAW yang disahkan dan berhakuntuk dipilin dalam musyawarah desa maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat

Sinjai dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum atas diri Penggugat yaitu telah mengirim Surat Pengusulan Pengganti AntarWaktu (PAW) ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan maupun ke DPPPartai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, dengan tidak mempunyai dasar hukum yang kuatuntuk mengusulkan Penggugat dilakukan PAW terhadap diri Penggugat, perbuatanTergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum

;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II sematamata didasari dengan perasaanemosi dan tendensius yang dijadikan dasar dalam pengusulan PAW terhadap diriPenggugat ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena Penggugat selaku anggota/kaderPartai Kebangkitan Bangsa tidak pernah melanggar aturan Partai Kebangkitan Bangsabaik itu Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsaserta peraturan organisasi yang lainnya;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum selama menjadianggota

Sinjai, sehingga perbuatan TergugatI dan Tergugat II yang melayangkan surat pengusulan PAW ke DPP Partai KebangkitanBangsa adalah perbuatan melawan hukum serta perbuatan melanggar hakhak Penggugatbahkan teramat melanggar hakhak azasi Penggugat baik selaku anggota DPRD Kab.Sinjai maupun selaku anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kab.

Sinjaiolehnya itu Penggugat harus di PAW dan digantikan kedudukannya oleh orang lain yangtidak terpilih pada Pemilu Legislatif 2009;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dengan dasar Surat Peringatan I, II dan IItersebut dijadikanlah bahan untuk kemudian menggelar rapat pleno ditingkat DPC PartaiKebangkitan Bangsa Kab.

Sinjai(PAW) ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta selaku pucuk pimpinan partai yangkemudian oleh Turut Tergugat memberikan surat persetujuan sebagaimana keinginanTergugat I dan Tergugat II;Bahwa karena mulai dari surat peringatan I, IJ dan III yang dibuat oleh TergugatI dan Tergugat IJ kemudian membuat penetapan hasil rapat pleno yang dasarnya adalahcacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi partai maupun aturan perundangundangan yang lain, maka surat persetujuan PAW yang dibuat oleh Turut

Kukar dibahwa kepemimpinan Para Penggugat melainkan atas usulandari Kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr.H.Ishak Iskandar danSdr.Sugiyanto;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak profesionaldan mengada ngada belaka, karena obyek sengketa yang diterbitkanTergugat tersebut, telah terlebih dahulu melalui tahap tahap verifikasi,kajian serta dilakukan secara selektif untuk proses Pengganti Antar Waktu(PAW) a quo, jadfi PAW ini benar benar dilakukan dengan secara selektifsesuai

Bahwa setelah Terggugat meneliti dan mencermati secara seksamakelengkapan administrasi PAW yang diajukan dan disampaikan oleh BupatiKutai Kartanegara kepada Tergugat tersebut, ternyata salah satu alasandiajukannya PAW ini karena adanya Surat Pengunduaran Diri dari Sdr.PujiHartadi, ST sebagai Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara tanggal 19September 2018 dari Partai Hanura, karena yang bersangkutan pindanh Partailain.Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun

PujiHalaman 31, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDHartadi,ST telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab.Kukar dariPartai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr. Puji Hartadi,ST harusdiusulkan oleh Pengurus Partai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr.

Perkembangan Hukum Partai HANURAdan Permohonan tidak melakukan PAW terhadapanggota legislatif dari Partai Hanura , yang di tunjukkankepada Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;Fotocopi sesuai Asli Tanda terima surat tanggal 13September 2018 atas Surat Dewan Pimpinan PusatPartai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/195/DPPHANURA/IX/2018, tanggal 10 september 2018, Perihal:Penyampaian Perkembangan Hukum Partai HANURAdan Permohonan tidak melakukan PAW terhadapanggota legislatif dari Partai Hanura , yang

, adalah atas permintaan dari kubusebelah, padahal masih bersengketa di PTUN, seharus tidak boleh melakukanupaya hukum maupun PAW;Halaman 62, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD Bahwa terkait adanya SK untuk Osman Sapta, maka dilakukan upaya hukum,maka terjadilah statusquo, termasuk untuk PAW; Bahwa kami menguji terkait SK Osman Sapta, kita ajukan di PTUN Jakarta; Bahwa mekanisme usulan PAW berdasarkan usulan dari Partai, akan tetapiusulan Bupati ke Gubernur terkait PAW saksi tidak tahu; Bahwa untuk

Bahwa ditengah kesibukan Penggugat melaksanakan tugastugas kepartaian serta selakuAnggota DPRK Aceh Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat I (DPDPAN AcehSelatan) menerbitkan:Surat Nomor: PAN.0103/AS/KS/205/0/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada DPP PAN ;Surat Nomor: PAN.0103/AS/KS/205/0/2013, tanggal 21 Februari 2013, Perihal:Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada DPW

(Penggantian antar waktu) dimaksud ;Bahwa secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasi maupunHasil Rakernas " Pergantian Antar Waktu (PAW) " hanya dapat dilakukan sebagaimanatersebut dalam pasal 383 UU No. 20 tahun 2009 Jo 102 Peraturan Pemerintah No. 16tahun 2010 sangat jelas disebutkan :Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antarwaktu karena:a. meninggal duniab. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan.Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1

kepada Penggugat, perbuatan Para Tergugatyang dernikian terkualifikasi kepada perbuatan melawan hukum yang berlanjut ;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila : "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituTerbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumenberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Sebagaimana posita 9 diatas.

Bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan muslihat (Bedrog) dengan melaksanakan13.rapat guna membahas PAW Penggugat atas surat yang diterbitkan oleh Elfijar(pengganti) tanggal 19 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusankepada Tergugat II dan Tergugat III.

Saleh, S.Pdi ;DALAM PROVISIONALBahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang rnengadili perkara aquo(Kornpetensi Absolut) sehingga sangat tidak beralasan secara hukum untuk rnenangguhkanpernberlakuan suratsurat yang telah diterbitkan oleh PARA TERGUGAT, yaitu:Surat TERGUGAT I Nomor: PAN.OI03/AS/KS/205/I1/2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TERGUGAT III ;1.

Anggota DPRD KabupatenTrenggalek;Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota partai dan anggotaDPRD/Legislatif Kabupaten Trenggalek, terkait dengan adanya isu yang telahmenimpa Penggugat, tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupunmateriil dan juga tanpa adanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secarahukum, Penggugat pada tanggal 16 Februari 2012 telah diberhentikan darikeanggotaan Partai PKNU, dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2012Tergugat I telah mengusulkan/ mengajukan PAW

sebagai Anggota Partai Politik dan kedudukannya sebagai AnggotaDPRD, serta telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang secara hukum pidanatelah mencemarkan nama baik penggugat, telah menjatuhkan harkat danmartabat Penggugat, padahal pada masa perjuangan PKNU baru berdiriPenggugat juga termasuk kader yang solid dan getol ikut membesarkan Partaiini;Bahwa disamping alasan yang dipakai dasar sebagai pemberhentian dan usulanalasan PAW

itu adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Hukum UUNo. 27 Tahun 2009 dan PP. 16 Tahun 2010 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 383 sampai dengan 389 tentangpemberhentian dan penggantian antar waktu, serta dalam surat pemecatan No:SK03/DPCAF/PKNU/II/2012 dan surat usulan PAW kepada DPRD KabupatenTrenggalek No: 127/DPCAF/ PKNU/I/2012 juga telah terdapat kecacatanhukum yang sangat fatal dimana berdasarkan SK/Surat Keputusan dari DewanPimpinan Pusat No: SK1009

Namundalam surat pemecatan dan usulan PAW tertanda K.

sesuai dengan UU yangberlaku Saudara Pimpinan/Ketua DPRD, KPU, Bupati, dan Gubernur merupakansuatu lembaga yang berperan penuh pelaksana proses pengangkatan danpemberhentian dari pada PAW.

Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRK KabupatenPidie Jaya 2014 2019 saat ini telah dan sedang ada upaya atau prosespemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya yang tengahdilakukan oleh Tergugat (Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)melalui mekanisme Penggantian Antar waktu (selanjutnya disebut PAW)yakni menarik/merecal/ Penggugat dari Keanggotaan DPRK KabupatenHalaman 1 dari 11 Hal. Put.

anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW

Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW

) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat;Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II

Memerintahkan Tergugat Il untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKNU DPRD Kabupaten Bondowoso, tertanggal 13 Oktober 2013, kepada masing - masing dengan surat :- Nomor A - 28 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama TAUFIK ( Penggugat I ).- Nomor A - 37 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama BAMBANG SUWITO (Penggugat II).- Nomor A - 30 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama ABDUL LATIF (Penggugat III).- Nomor A - 31 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama SUTRIYONO

Bahwa dengan demikian adalah sah dan benarterhadap Proses PAW yang diusulkan oleh Tergugat.Bahwa terhadap unsur pimpinan yang mengajukan usulan PAW oleh Tergugat II,adalah telah sesuai dengan amanah partai, dimana Susunan Personalia DewanPengurus PKNU dalam setiap tingkatan adalah terdiri dari : Dewan Musytasar,Dewan syura dan Dewan Tanfidz, bahwa Dewan Pengurus PKNU tersebutmempunyai Kedudukan, Tugas dan Wewenang masingmasing, sebagaimana yangtelah ditetapkan oleh AD / ART partai, yaitu Pengurus

Membuat dan menjalankan kebijakan kebijakan strategis.Dalam hal ini adalah mengajukan usulan PAW terhadap Anggota DPRD PKNUyang telah melanggar AD / ART partai.Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jika ParaTergugat juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq.Majelis Hakim dalam Putusan provisi atau provisionele beschikking untukmengabulkan permohonan pelaksanaan Penggantian antar Waktu (PAW) yangdiajukan oleh Tergugat III dengan surat tertanggal 13 Oktober

) melalui jalur internal Parpol,karena masalah PAW bukanlah termasuk obyek sengketa parpol berdasarkan penjelasanPasal 32 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008Hal. 58 dari 82 hal.

Bdw.Pengadilan Negeri Bangil, karena hal tersebut merupakan caracara Penggugat untukmenghindar dari proses PAW. Bahwa dengan demikian adalah sah dan benar terhadapProses PAW yang diusulkan oleh Tergugat.Bahwa terhadap unsur pimpinan yang mengajukan usulan PAW oleh Tergugat III, adalahtelah sesuai dengan amanah partai, dimana Susunan Personalia Dewan Pengurus PKNUdalam setiap tingkatan adalah terdiri dari : Dewan Musytasar, Dewan syura dan DewanTanfidz.

Dengan demikian petitum gugatan no. 6 patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat LI,III adalah bertujuan untuk melakukan Pergantian antar waktu (PAW)terhadap para penggugat, maka pihak para Turut tergugat yang merupakan pihakpihakyang terkait dengan PAW dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini.

atasdikenai terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai, yang manaPenggugat belum pernah menerima salah satu sanksi yang ditetapkandalam AD/ART baik berupa Peringatan, Pemberhentian sementara daritugas jabatan Partai, Pembebastugasan dari aktivitas Partai danPemecatan dari Keanggotaan Partai, sehingga jelas disini adanyarekayasa antara Tergugat , Il, Ill untuk menggantikan Posisi Penggugatsebagai Anggota DPRD Humbang Hasundutan ;Bahwa Surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW

Partai sehingga demikian telah jelasSurat Persetujuan Antar Waktu Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW/IIV201 1tanggal 25 Maret 2011 adalah tidak melalui mekanisme Partai, makasecara nyata perbuatan Tergugat , Il, Ill merupakan perbuatan di luarmekanisme Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai danPeraturan lainnya sehingga perbuatan Tergugat , Il, Ill cacat demi hukumyang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;Bahwa adapun Penggugat menarik Komisi Pemilihan Umum sebagai

TurutTergugat dalam perkara ini adalah untuk tidak menindak lanjuti segalakepengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Deka Silaban(Penggugat) dengan Mustafa Rayon Bukit Purba sebelum perkara iniberkekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagaiberikut :1.

No. 637 K/Pdt.SUS/201 1GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :Bahwa yang menjadi Pokok Gugatan Penggugat adalah supaya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dinyatakan melakukan Perbuatan MelawanHukum, sehubungan dengan Terbitnya Surat Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW/IIV2011 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu dari Deka Silaban(Penggugat) kepada Mustafa Rayon Bukit Purba.

Menyatakan Surat Nomor 016/A.1/DPPPPRN/PAW/II/2011 tentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu (dari Deka Silaban, ST kepada MustafaRayon Bukit Purba) yang dikeluarkan oleh DPP PPRN tidak berkekuatanhukum mengikat ;4. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 926.000, (Sembilan ratus dua puluh enam riburupiah) ;5.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :a.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;4. Mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada posisi jabatan semula sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2015 2021;5.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa PasirPutin Kec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara,Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;4.

Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabapaten Halmahera Selatan (Tergugat Il)Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD DesaPasir Putih Kec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.

Pemberdayaan Masyarakat DesaKabupaten Halmahera Selatan Nomor:140/22/DPMD/2017, Perihal: Peninjauan KembaliPengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir PutihKec.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir PutihKec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.

Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkansuratNomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD DesaPasir Putih Kec.

No. 542 K/Pdt.Sus/20121112.13.14.Waktu (PAW), dalam rangka melakukan rapat internal Partai Buruh untukdilakukan secara musyawarah dan mufakat ;.Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan keberatannya atasterbitnya Surat Tergugat Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17Maret 2011 perihal Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangditerima Penggugat sendiri pada tanggal 21 Maret 2011 secara resmikepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh di Jakarta, DewanPimpinan Daerah Partai Buruh Propinsi Sumatera

No. 542 K/Pdt.Sus/2012e Surat Dewan Pimpinan Cabang dengan Nomor 006 /DPCPB/KM/IIl/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal ; Pemberitahuan PergantianAntar Waktu ( PAW ) selaku Tergugat III juga tidak sah ;22.Bahwa kemudian dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam perkaraNo. 643 K/PDT.

Remon Simatupang, M.Sc. sebagaianggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utaratidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh KotaMedan Nomor 006/DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret2011 perihal ; Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)jo Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKota Medan Nomor : 01/DPCPB/KM/I/2012 tanggal 20Januari 2012 perihal : Mohon memproses pergantian antarwaktu (PAW) dari Sdr Ir.

Bahwa oleh karena gugatan perkara a quo yang sedang berlangsung diPengadilan Negeri Medan ini adalah merupakan gugatan perselisihanpolitik, sehingga menurut hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dimohonkan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi Ill kepada DPRDKota Medan belum dapat dilakukan sebelum ada keputusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap ;.

No. 542 K/Pdt.Sus/2012Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan Nomor : 01/DPCPB/KM/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Mohon memprosesPergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. Ir.

Khusus tanggal 26September 2017;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Negeri Sungailiat, pada pokoknya sebagai berikut:Objek Gugatan:Surat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Barat Nomor:04/VI/DPCGERINDRA BABAR/2017 tentang Usulan PAW

Anggota DPRDKabupaten Bangka Barat Partai Gerindra Atas nama Heri Eko Indriyanto tanggal21 Juni 2017;Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 1367 K/Pdt.SusParpol/2017Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bangka Barat dengan masa Jabatan 20142019;Bahwa Penggugat dalam melaksanakan masa jabatan hendak dilakukanpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugatsebagaimana yang tercantum dalam Objek Gugatan;Bahwa alasanalasan yang terdapat dalam objek gugatan

Anggota DPRDKabupaten Bangka Barat tidak mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2014;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberi putusan sebagai berikut:1.2:Atau:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan ketentuanperundangundangan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum atas SuratKetua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Barat Nomor 04/VI/DPCGERINDRA BABAR/2017 tentang Usulan PAW

Heri Eko Indrianto bukan lagisebagai anggota partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra No.050078/Kpts/DPPGERINDRA/2017;Bahwa secara faktual dan formal, Perihal usulan PAW Anggota DPRDKab. Bangka Barat atas Nama sdr. Heri Eko Indrianto adalah surat DewanPimpinan Pusat Partai Gerindra No. 050107/A/DPPGERINDRA/2017,sedang surat ketua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GerindraKab.

Jelaslah bahwa Tergugat hanya meneruskan suratDPP dan DPD Partai Gerindra;Bahwa dengan demikian, usulan PAW Penggugat bukan Keputusan KetuaDPC GERINDRA Kab. Bangka Barat sebagai Tergugat, karenanyaHalaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 1367 K/Pdt.SusParpol/2017gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang keliru dansalah alamat.