Ditemukan 12306 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 409/pdt.g/2014/pa.prg. 409/pdt.g/2011/pa.sbs
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 28-04-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
17 — 0
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat SUDAR Tergugat Presiden RI Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI Menteri Perhubungan RI Ir. Areyanti MAPPI PT ADHI Karya Persero Tbk Siti Fatimah
189 — 165
  • Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun,hingga gugagatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua memberi jawabanpada tanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020,Perihal : Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, KomarudinSimanjuntak,S.H., / Advokat & Konsultan Hukum pada kantorHukum Victoria selaku kuasa dari Sdr.
    Tergugat Tiga Dan Tergugat Empat, tidakmerespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hingga gugagatan inidiajukan, kecuali TergugatDuamemberi lawaban pada tanggal 5 Juni 2020,dengan Nomor: 409/50032.16/PT/V1/2020, Perihal yang ditujukanKepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat & a Hukum pada kantorHukumVictorja selaku kuasa dari Sdr.
    Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknyapada halaman dua (2) menjelaskan SBB : Bahwa surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik
    NOMOR : 409/50032.16/PT/VI/2020, PERIHAL : PENJELASAN. DITUJUKAN KEPADA :YTH. SDR.KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / ADVOKAT DANKONSULTAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM VICTORIA SELAKUKUASA DARI SDR.
    TI.16Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor PertanahanKabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Komaruddin Simanjuntak,S.H. selaku kuasa dari Sdr. Siswanto, dkk (7 orang).
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8991 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Putusan MA RI No. 409 K/Sip/19832. Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/19843. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.PstC. Bagan Yurisprudensi dan Putusan MABerikut bagan yurisprudensi dan putusan MA.Noe tte Te.)
    Definisi dan Unsur Keadaan Force MajeureDari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisiforce majeure atau overmacht adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatumalapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi(Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
    Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 115Tidak terpenuhinya perjanjian karena force majeure dan bukan karena kelalaiandebitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).Tidak ada lagi kemungkinankemungkinan/alternatif lain yang legal atau tidakmelanggar peraturan bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhiperjanjian (Putusan MA RI No.
    Baik PN maupun PT menyatakan bahwatergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 1 1 912/13/2010 11:40:29 PM Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 1204. kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukullambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);5. keadaan darurat (Putusan MA RI No.
    Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalahpihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan AspalNegara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, sepertitelah disebut dalam Charter Partij.Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkaraPerusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana,menguatkan tentang akibat force majeure sebagai suatu peristiwa yang tidakterduga, yang tidak
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 444/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 10 Oktober 2017 — PT.PUTERI MEA >< PT.RIMAU ENERGY MINING CS
309 — 107
  • Royalti.PT.SEM juga telah menggugat Ary Hans Setiawan, SH Cs di PengadilanNegeri Jakarta Barat dalarn perkara No.409/PDT.G/2012/PNJKT.BARtentang perobuatan melawan hukum dari Ary Hans yang tanpa memiliki legalstanding sebagai direktur PT. PM telah menggugat PT.SEM dan BupatiBarito Timur di PN.Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan diatas. Putusandalam perkara tersebut dimenangkan oleh PT. SEM baik dalam tingkatpertama maupun dalam tingkat banding.
    No.77/PDT/2011/PTDKI jo No.3034K/PDT/2011 sebagaimana tertuang dalam putusan No.409/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR jo. No. 477 IPDT/2013/PT DKI (yang tetap dimenangkanPT.SEM) dan sekarang masih dalam tingkat Kasasi atas Kasasi dari Sdr.Ary Hans Setiawan, SH, lagi pula PT.
    Puteri Mea teah dicoret dan/ataudihapus dari daftar perseroan yang tersedia untuk itu diseluruh instansiterkait di Kota Palangkaraya, sehingga konsekwensi yuridisnya jelaspermohonan eksekusi dimaksud telah mengandung causa terlarang danmutatis mutandis melawan hukum karena di pemohon eksekusi memakaialamat perseroan yang tidak benar alias palsu dengan mengatakan PT.Puteri Mea berkedudukan di Kota Palangkaraya ;Bahwa sekain itu, masih ada perkara yang subyek dan obyek hukumnyasama ic. perkara No. 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-04-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0476/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 31 Mei 2017 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 27-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pemohon dengan Termohon
7 — 3
  • Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 20 Juli 2017 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 30-08-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PA TALIWANG Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tlg
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 12
  • Fotokopi Surat Keterangan Nomor 338/409/VIII.2019, tanggal 29Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desaloka, KecamatanSeteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telahdiperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai dengan Aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode(P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanpetani
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 25-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 683/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 31 Agustus 2016 — Pemohon dan Termohon
11 — 4
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 26-09-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0966/Pdt.G/2016/PA.Bkl.
Tanggal 31 Oktober 2016 — Pemohon dan Termohon
14 — 3
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0840/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon dengan Termohon
12 — 4
  • terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, junctoSurat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 1 September 2015 — Pemohon dan Termohon
27 — 0
  • terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan MS CALANG Perdata Agama
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 0112/Pdt.P/2017/MS.Cag
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
43 — 13
  • AgamaKecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 29 Agustus 2005,Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telahdinazegelen, dan diberi tanda P.5;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saiful Bahri Nomor1114051604120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, Bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan diberi tandaP.6;Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 1114052027/409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 8 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
16 — 3
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 19-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
12 — 3
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-12-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 19 Desember 2016 — Pemohon dan termohon
9 — 3
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 18-02-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 25 Juli 2016 — Pemohon dan termohon
13 — 4
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1004/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 25 September 2017 — Pemohon dan Termohon
12 — 3
  • Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 02-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 27 Juni 2016 — Pemohon dan termohon
15 — 3
  • ., Halaman 8 dari 12hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0921/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 11 September 2017 — Pemohon dan Termohon
8 — 3
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409