Ditemukan 39596 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Krs Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 8
11 — 8
195/Pdt.G/2022/PA.Krs
Register : 06-02-2013 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PA KAJEN Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Kjn. Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
195/Pdt.G/2013/PA.Kjn.
Register : 02-08-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Plj Tanggal 24 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
195/Pdt.G/2022/PA.Plj
Register : 13-09-2011 — Putus : 14-12-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 195 / Pid.B / 2011 / PN.SIAK Tanggal 14 Desember 2011 — Pidana:
AYUNI Alias YUNI Binti KAMAN ASMADI ( Alm ) dan HALIMAH TUSAKDIAH Alias DEA Binti SOFIANTOREH
105 — 42
105 — 42
195 / Pid.B / 2011 / PN.SIAK
PUTUSANNomor : 195 / Pid.B / 2011 / PN.SIAKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara para terdakwa :1. Nama( Alm )Tempat lahirUmur/Tgl. LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan2. NamaSOFIANTOREHTempat lahirUmur / Tgl.
Register : 05-11-2024 — Putus : 28-11-2024 — Upload : 01-12-2024
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.K.Kps Tanggal 28 Nopember 2024 — Pemohon melawan Termohon
35 — 18
35 — 18
195/Pdt.P/2024/PA.K.Kps
Register : 03-10-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Sidrap Tanggal 12 Desember 2013 — - MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI
66 — 9
66 — 9
195/Pid.B/2013/PN.Sidrap
PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2013/PN.Sidrap.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap : MUHAMMAD DAHLAN bin PAROLAI;Tempat lahir : Benteng, Kab. Sidrap;Umur/Tgl. Lahir : 67 tahun /tahun 1945;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.
Register : 10-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 10-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.JT Tanggal 14 Mei 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
195/Pdt.G/2018/PA.JT
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PA SAMPANG Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Spg Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
195/Pdt.G/2020/PA.Spg
Register : 06-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA BANGIL Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Bgl Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
195/Pdt.G/2020/PA.Bgl
Register : 22-01-2008 — Putus : 19-06-2008 — Upload : 02-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 195/Pdt.G/2008/PA.TA Tanggal 19 Juni 2008 — Penggugat Dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
195/Pdt.G/2008/PA.TA
Register : 03-01-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PA KAB MALANG Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
8 — 1
195/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
Register : 25-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 47/PID.SUS/2019/PT AMB Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HENLY H. M. LAKBURLAWAL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ali Djonler
86 — 48
Terbanding/Terdakwa : Ali Djonler
86 — 48
KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalampenyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPUKab/IV/2019,tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur BatuleyKabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan diBatuley pada tanggal 06 April 2019.Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap,pemilin yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195
enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195
enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, NamaPPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195
Register : 23-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 15
41 — 15
Putusan No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kdssungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April 2011;2.
Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011, atas nama Awang Irawan bin Aryono dan Catur Fitriana binti SlametSyukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4.
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimanatersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011;2.
Putus : 12-08-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1947 K/Pdt/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 — I IE SUSWANTO vs HADI SUTEDJO
298 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
, sesuai GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal 8/12/1986 terletak diJalan Lempongsari Timur III/3A, Kelurahan Lempongsari,Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatat atas nama HadiSutedjo & Rendy Theodorus Soediono;dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur Ill Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, Nomor 2, Semarang; Timur: rumah kosong;Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak MilikNomor 195; Sertifikat
Y% (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195; Sertifikat Hak Milik Nomor 320;Sertifikat Hak Milik Nomor 321; Sertifikat Hak Milik Nomor 353;Sertifikat Hak Milik Nomor 237; Sertifikat Hak Milik Nomor 348;Sertifikat Hak Milik Nomor 1032; luas +2.000 m?
sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal08/12/1986 terletak di Jalan Lempongsari Timur III/3A, KelurahanLempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatatatas nama Hadi Sutedjo & Rendy Theodorus Soediono; denganbatasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur III, Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, No 2, Semarang; Timur: rumah kosong;. % (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195
Register : 15-09-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 128/Pid.B/2016/PN Unh Tanggal 7 Nopember 2016 — - Ahmad Labilo alias Homa bin Labilo
86 — 35
86 — 35
bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN Skh Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
MULYANI
Tergugat:
KARYONO
35 — 10
MULYANI
Tergugat:
KARYONO
35 — 10
diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195
Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang
benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195
Putus : 26-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/Pdt/2017 Tanggal 26 April 2017 — AHLI WARIS dari Alm. LODEWYK NAINGGOLAN
yaitu NURYETTI Br. HUTAURUK, dkk vs NURDIN NAINGGOLAN, dk
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan
oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195
ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor
Putus : 22-03-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2221 K/Pdt/2008 Tanggal 22 Maret 2010 — SUKARTI, DK VS H. DARWIN
80 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan
Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.
No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak
Register : 13-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 716/Pid.B/LH/2020/PN Mtr Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.ELI TUTIK SASMITA, SH
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
SOFIAN Alias OPEK
243 — 35
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.ELI TUTIK SASMITA, SH
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
SOFIAN Alias OPEK
243 — 35
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon dengan ukuran:
Diameter 27 cm x panjang 195
Menyatakan barang bukti berupa . 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade wama hitam tanpa nomorpolisi; 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon denganukuran:Diameter 27 cm x panjang 195 cm = 011 m3;Diameter 25 cm x paniang 200 cm = 0,10 m3:Jumlah =0,21 m3.Dirampas untuk Negara4.
dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 716/Pid.B.LH/2020/PN MtrMenimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda MotorHonda Blade warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua) batang Kayu gelondongan(log) jenis merak/sengon dengan ukuran: Diameter 27 cm x panjang 195
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi; 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon denganukuran:Diameter 27 cm x panjang 195 cm =0.11 meter kibik;Diameter 25 cm x paniang 200 cm = 0.10 meter kibik;Jumlah = 0.21 meter kibikDirampas Untuk Negara;6.
Register : 19-09-2019 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Blg Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat:
1.ROSBET SITANGGANG
2.ALBERT SITANGGANG
3.KARTINI Br. SITANGGANG
Tergugat:
1.SENTI SIGALINGGING
2.SENTI Br. SIGALINGGING
147 — 81
1.ROSBET SITANGGANG
2.ALBERT SITANGGANG
3.KARTINI Br. SITANGGANG
Tergugat:
1.SENTI SIGALINGGING
2.SENTI Br. SIGALINGGING
147 — 81
Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.
Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.
Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan
Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.
Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.