Ditemukan 12306 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 928 K/PDT/2011
Tanggal 14 Desember 2011 — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah vs. RETNO WIJAYANTI
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;DALAM REKONVENSI : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak ;DALAM KONVENSI/ REKONVENSI:Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini sebesar Rp201.000, (dua ratus satu riburupiah ) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJawa Tengah di Semarang dengan putusannya Nomor : 409/Pdt/2010/
Register : 27-09-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 338/PDT.P/2012/PN.STB.
Tanggal 3 Oktober 2012 — Perdata - Hj. MUSYARROFAH
337
  • Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 409/Desa Mojosari,Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, denganSurat Ukur No. 16/Mojosari/2012, selanjutnya diberi tanda9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama NomorKk.13.12.08/KS.02/185/2012, tanggal O05 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda P9; 10.Foto copy Surat Keterangan Nomor474/449/431.515.9.5/2012, tanggal O04 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda P10;11.
Register : 28-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 15 Juni 2016 — Pemohon Termohon
143
  • Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 409
Register : 29-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 3 Mei 2017 — Pemohon dengan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 07-11-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 28 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1285/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 25 Januari 2016 — Pemohon dan Termohon
124
  • ., Halaman 9 dari 12Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Paniteraberkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama dimana perkawinan dilaksanakan.
Register : 01-03-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 27 Juli 2017 — Pemohon dengan Termohon
93
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 28-09-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1209/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 23 Nopember 2017 — Pemohon dengan Termohon
93
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 02-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0656/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pemohon dengan Termohon
123
  • terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 8 Juni 2016 — Pemohon Termohon
123
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi MahkamahPutusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 20-02-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 30 Maret 2017 — Pemohon dengan Termohon
83
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 29-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 3 Mei 2017 — Pemohon dengan Termohon
114
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 18-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0823/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 24 Agustus 2017 — Pemohon dengan Termohon
93
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 10-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
166
  • Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Ha.8 dari 11 hal. Pen.
Register : 02-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon dan Termohon
3314
  • LY4h, 409, lia Long4!
Register : 13-06-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 7 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
113
  • Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 03-03-2014 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 123/Pdt.P/2014/PA Sjj.
Tanggal 23 April 2014 — pemohon 1 dan pemohon 2
254
  • harus dicatat, serta denganmemperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkankepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KantorUrusan Agama Kabupaten Sijunjung setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II adalah orangyang miskin dan atas kemiskinannya tersebut Ketua Pengadilan Agama Sijunjungtelah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor W3A10/409
Register : 11-04-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Bkl.
Tanggal 9 Mei 2016 — Pemohon dan Termohon
93
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 09-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 41/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon:
CHARIS KRISNANDIKA
9532
  • Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama PRIDJOYO PRIBADIdan ENDANG PALUPI telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahanpada tanggal 14 April 1978, sebagaimana petikan buku nikah No.409/72/IV/1978.2. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua pemohon yang telahdikarunial4 (empat) orang anak yang bernama Yudista Atmaji, Charis Krisnandika,Rezadi Satya Wardhana dan Nabila Arum Prameswari.3.
Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 35/Pdt. G/2014/PN. Pbl
Tanggal 17 Maret 2015 — B. SUPYO Dkk Lawan PUAH Dkk
5812
  • Buku Wajib Pajak tahun 1986 No. 180, Persil 18 a, kelas d.1, Luas : 409 M2,atas nama : BUAH Cs, diberi tanda P 3;4, Sertifikat Hak Milik No. 548/Desa Ketapang atas nama 1.
    LASMOENTI SARIJAH;Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 di atas merupakan catatan bukuLetter C Desa merupakan bukti awal adanya penguasaan tanah, namun bukti initidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan atas tanah, melainkan harusdidukung dengan buktibukti yang lain;Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 berupa Buku Wajib Pajak tahun1986 No.1 18a, kelas d.1, Luas : 409 M2, atas nama : BUAH Cs;Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 di atas sama dengan bukti P2berupa Catatan dari buku desa (letter C) tidak
    LASMOENTI SARIJAH, Bahwa sebagian tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, seluas seluas kurang lebih 404 m2 (empat ratus meter persegi) dikuasaioleh Para Tergugat, Bahwa pada tahun 1985 ketika ada glasiran untuk mengetahui wajib pajakyang ada di Desa Ketapang, atas tanah obyek sengketa tercatat dalam bukuletter C Desa No. 180, kelas d.1, Luas : 409 M2, atas nama : BUAH Cs,kemudian tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik olehBadan Pertanahan Kota Probolinggo