Halaman 13 dari 3914Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sumbawa Barat An. Irawansyah, S.Pdadalah :Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/199/DPPHANURA/IX/2014, tanggal 26 September 2014, Perihal PetunjukUntuk Pemberian Sanksi Organisasi. ;Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 059/SekDPD/HANURA/IX/2014, tanggal29 September 2014, Perihal Pemberhentian Sdr.

Irawansyah dari KeanggotaanPartai HANURA dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Surnbawa Barat Nomor : 35/DPCHANURA/VITI/2016,tanggal 8 Agustus 2016 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat an. IrawansyahS.Pd. digantikan oleh Sdr.

;Bahwa kemudian proses PAW ini diteruskan ke Tergugat melalui Surat BupatiSumbawa Barat Nomor : 100/275 /PEM/IX/2016, tanggal 28 September 2016,Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;Bahwa demikian juga Surat DPRD Sumbawa Barat Nomor : 166/441/DPRD/2016,tanggal 11 Oktober 2016, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

September 2016, perihal Mohon diberikanNama dan Hasil Verifikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaPutusan Nomor : 56/G/2016/PTUNMTR.

Bukti T724DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (Sesuai DenganSurat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 35/DPCHANURA.KSB/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Sdr.

Akan tetapi faktanyaTergugat II tetap memproses PAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbuktibahwa Tergugat II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal inibertentangan dengan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwaTergugat II yaitu DPD PAN Kota Surabaya dalam mengusulkan pemberhentian Penggugatdari keanggotaan PAN sehingga terbit SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007tertanggal 17 Januari

) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai berikut :a..

Surat Penggugat kepada Ketua DPRD tertanggal 31Januari 2007 dan mengetahui dari somasi 5 (lima) DPC PAN seSurabayatertanggal 18 Februari 2007, akan tetapi faktanya Turut Tergugat tetap memprosesPAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbukti bahwa Turut Tergugat sengajamelakukan perbuatan melawan hukum dalam hal im bertentangan dengan hakPenggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwa TurutTergugat dalam memproses PAW

), bertanda TT1 ;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal24 Januari 2007 Nomor : PAN/13.01/B/KS/010/1/2007, Hal Keterangan Tentang CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT2 ;Fotocopy Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surabaya tanggalO01 Pebruari 2007 Nomor : FPAN/13.01/140/I/2006, Hal Persetujuan Pengajuan CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT3 ;4.

Fotocopy Surat DPRD Kota Surabaya kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional KotaSurabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 172/62/436.4/2007, Perihal PenggantianAntar Waktu (PAW), bertanda TT4 ;5. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal09 Pebruari 2007 Nomor PAN/13.01/B/KS/014/I/2007, Hal Penjelasan Atas SuratKetua DPRD Kota Surabaya, bertanda TT5 ;6.

Fiska Rizky Muzrikah Binti Abidin, sebagai anak kandungperempuan.2.3.8 Muhammad Fikran Hadi Bin Abidin, sebagai anak kandunglakilaki.os Bahwa setelah penetapan tersebut selesai dan mempunyai kekuatanhukum tetap, ternyata terdapat beberapa kekeliruan dan kekhilafan dalampermohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjmtersebut yaitu :3.1.wkPada Permohonan Penetapan Ahli Waris poin 4 sebagaimanatertuang dalam PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA,Bjm tanggal 15Desembeer 2014 tertulis Bahwa

Abidin bin Parhan meninggal duniapada hari Jumat tanggal 25 Mei 2014 karena sakit, sebagaimanaSurat Keterangan Kematian Nomor 35/EIII/BHS/VI/2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Basirih Selatan, KecamatanBanjarmasin Selatan pada tanggal 25 Juni 2014.Pada Permohonan Penetapan Ahli Waris poin 5 sebagaimanatertuang dalam PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15Desember 2014 tertulis Bahwa sewaktu almarhum Abidin binParhan meninggal dunia, orang tua almarhum sudah meninggalterlebih dahulu.4.

Bahwa atas kekeliruan dan kekhilafan permohonan PAW yang diajukanoleh Pemohon berakibat keliru pula pada isi penetapan PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15 Desember 2014, oleh karena itu sangatPenetapan No.0100/Pat.P/2016/PA Bjm hal. 3 dari 21 halamanberalasan menurut hukum PAW Nomor 0352/Padt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15Desember 2014 untuk dibatalkan;5.

Membatalkan PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15Desember 2014;3. Menetapkan pewaris Almarhum Abidin bin Parhan;4. Menetapkan namanama dibawah ini :4.1. Hj. SALABIAH, sebagai ibu dari AlmarhumAbidin bin Parhan.4.2. AGITA BELLA Binti ABIDIN (alm), sebagaianak kandung perempuan.Penetapan No.0100/Pat.P/2016/PA Bjm hal. 7 dari 21 halaman4.3.

.//2016 perihal: permohonan (PAW) saudara Samsul M.

/I/2016 perihal Permohonan PAW saudara Samsul M. Nor;Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Nomor 172/125/DPRD/2016, tanggal 19 April 2016 perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu;Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.SusParpol/20166.

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum,karena gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan karena dalilgugatan adalah Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukummengajukan permohonan penggantian antar waktu (PAW) tanpa dasar danalasan secara hukum, dan Termohon Kasasi Il melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu meminta nama calon pengganti antar waktu hal manapermintaan tersebut sebagai langkah proses penggantian antar waktu (PAW) dan tindakan tersebut tanpa dasar dan

demikian sudah tidak berlaku karena Pemohon Kasasi telahdilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sehingga walau putusan itudianggap benar ada maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum;b) Memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokratsedangkan menurut Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga PartaiDemokrat Tahun 2015 pemberhentian karena alasan apapun hanyadapat terjadi dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat;c) Menetapkan penggantian antar waktu (PAW

Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. Edi Sukamto kepada Sdr. Isa Ansori, SH dari Partai Hanura.. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 4Oktober 2016 telah mengeluarkan surat No. 170 /865/DPRD/2016 yang ditujukankepada Gubernur sumatera Selatan melalui Bupati Musi Rawas Utara. Perihal :Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Murataraan. A. Bastari Ibrahim kepada Sadr.

DALAM PROVISI1.Mengabulkan Permohonan Provisional PENGGUGAT dan PENGGUGAT Ilseluruhnya.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto, kepada sdr. Isa Ansori , SH.dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatNomor : A.136/DPPHANURA/VIII/2016. Tanggal 10 Agustus 2016.

Bastari Ibrahim.Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. A. Bastari Ibrahim kepada sdr. Rinta Misardengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HatiNurani Rakyat pada tanggal 5 Agustus 2016. dengan tanpa didukung dasarhukum yang berlaku telah mengeluarkan surat Nomor : SKEP/131/DPPHANURA/VIII/2016.

Menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KabupatenMusi Rawas Utara Atas nama sdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi yang di tindaklanjuti oleh Tergugat IIdengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Jawa TengahNomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembangatas nama Sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat)tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuanbunyi pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UndangundangNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDjo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pikepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, maka untukmenghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatakibat tindak lanjut surat tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan putusan Provisi agar Pengadilan NegeriRembang menangguhkan Pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi(Penggugat) kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr.

pada 1 April 2016 dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di KantorDPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Abdul Fattah, SH.Pada tanggal 26 Juli 2010 telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRDKabupaten Batang Hari;2 Bahwa Penggugat seharusnya sudah diajukan sebagai calon Pengganti AntarWaktu (PAW) menggantikan H. Abdul Fattah, SH sejak tanggal 26 Juli 2010,hal mana sesuai dengan surat pengunduran diri H.

Abdul Fattah, SH, namunhingga Bulan Desember 2011, Penggugat tidak pernah mendapatkanpemberitahuan dan atau diajak berkomunikasi oleh Tergugat III (DPD II DewanPimpinan Daerah GOLKAR Kabupaten Batang Hari) tentang pengajuan diriPenggugat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pergantian Antar Waktu(PAW) berdasarkan Peraturan PerundangUndangan;3 Bahwa Penggugat juga tidak pernah diberitahukan melalui surat resmi dandimintai klarifikasi untuk verifikasi oleh Tergugat V (Komisi Pemilihan UmumKabupaten

Batang Hari) tentang pengajuan dirinya menjadi calon anggotaDPRD Kabupaten Pergantian Antar Waktu (PAW);4 Bahwa Tergugat IV telah menerima dan mengusulkan proses PAW atas namaorang lain dan bukan atas nama Penggugat, hal mana dengan diterbitkannya suratTergugat IV Nomor: 06/KPUKab/005.435322/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012dan Berita Acara Nomor: 05/BA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentangpemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggotaDPRD Kabupaten Batang Hari hasil PEMILU

Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. H.A. Fattah, 2.

No. 749 K/Pdt.Sus/2012Namun di sisi lainnya Judex Facti dalam amar putusannya dalam pokok perkarapada angka 7 disebutkan bahwa Menghukum Para Tergugat untuk segeraMenetapkan dan Mengusulkan Penggugat sebagai Calon Anggota LegislatifPengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Batang Hari Periode 20092014 dari Partat Golongan Karya(GOLKAR)*.

lain;Namun, dari ketentuan Pasal 332 ayat 2 UndangUndang No.27 Tahun 2009Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah patut dibuktikanterlebih dahulu alasan Tergugat untuk mengusulkan Penggantian Antar WaktuPenggugat selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.Bahwa Tergugat dalam Surat No.06/F.PG/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013Tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW

Sehingga,Tergugat tidak dapat menggunakan standar suka atau tidak suka denganseseorang untuk menjadi dasar pemberhentian atau penggantian antar waktuterhadap seseorang tersebut;Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan Surat No.P189/GOLKARSUMSEL/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Usulan PAW Anggota Fraksi PartaiGOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Penggugat. (Bukti P5);Hal.3 dari 20 hal. Put.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Tergugat No.P197/GOLKARSUMSELA/II/2013, tanggal 31 Juli 2013 Tentang PAW AnggotaFraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n H.Rodi Wijaya,S.E.,M.Si.

;Oleh karenanya berdasarkan objek sengketa dalam perkara ini danberdasarkan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi yang kontradiktif itu,6dapat diketahui bahwa Judex Facti telah keliru membuat pertimbanganhukum seolaholah perkara ini prematur karena belum diselesaikan diinternal partai;Bahwa menurut dalil Tergugat/Termohon Kasasi: demi menegakkan disiplinorganisasi dan wibawa partai, Tergugat mengusulkan PAW ini sesuai denganPasal 332 ayat 2 huruf e UndangUndang No.27 Tahun 2009 jo.

,S.Sos.; dan Surat Tergugat/Termohon Kasasi NomorB311/GOLKAR/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 Tentang Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Surat Tergugat/TermohonKasasi No.P197/GOLKARSUMSEL/VII/2013, Tentang PAW Anggota FraksiPartai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n.

Sehingga penyelesaian di tingkatDPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarang Penggugat tetap menjadiAnggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sah bedasarkan Hasil PemilihanUmum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUSRAGA, SH atas pengajuan Dewan Pimpinan

Cabang PARTAI DEMOKRASIPDIP Kabupaten Nagekeo yang ditanda tangani oleh Ketua dan SekretarisDPC PDIP (Tergugat), dengan diberikan foto copy pengajuan PAW danKeputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DEWAN PIMPINANPUSAT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemecatan YAKOBUSSUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Dengan berdasarkan foto copy yang diberikan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo, baru diketahui dengan pasti bahwa Penggugat telah dipecatmelalui Surat Keputusan

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbaytaggal 5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidakbenar, karena selama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadirjuga dalam rapat, namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuaiSurat Keputusan DPP PODIP210/KPTS/DPP/XII/2016 tentangPEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIADEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 ;d.

Surat DPC PDIPKabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Nagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernahdisampaikan kepada Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP);Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPG12.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama YAKOBUS SUSU, S.IPdan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelumHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPGmasa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah CacatHukum dan Tidak Sah;6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;7.

Keputusan Nomor : Kep.02/DPD IVGOLKAR/VIV/2004, tanggal 24 Juli 2004, yang memberhentikan ParaPenggugat sebagai Anggota Golongan Karya (Golkar) KabupatenLombok Tengah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;13.Bahwa gugatan ini didasarkan oleh keadaan yang sangat mendesak danurgen dan mengingat proses persidangan akan diperkirakan cukup lama,maka gugatan ini dimohonkan terlebih dahulu untuk diputuskan segeradengan putusan propisi agar Tergugat untuk menarik kembailipengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW

Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja yang berwenang,untuk menarik kembali atau) menangguhkan proses ataukeputusan mengenai Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)untuk Para Penggugat sebagai Anggota Dewan PerwakilanHal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2006 K/Pdt/2007Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Periode 20042009 ;B. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Bahwa secara Yuridis Formal justru dengan diterbitkannya SuratKeputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il Partai GolonganKarya (Golkar) Nomor : Kep.02/DPD IVGOLKAR/VIV2004 TANGGAL 24Juli 2004 tentang pemberhentian Pemohon kasasi dari keanggotaanPartai Golongan Karya Kabupaten Lombok tengah oleh pihak TermohonKasasi dan selanjutnya telah mengusulkan penggantian antar waktu(PAW) pihak Pemohon Kasasi sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah masa keanggotaan2004

2009 adalah menunjukkan sifat yang sangat mendesak dan harusmendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan perlindungan hukumyang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimanadengan diterbitkannya surat pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten LombokTengah dan surat pengusulan PAW (Penggantian Antar Waktu) pihakPemohon Kasasi oleh pihak Termohon Kasasi tersebut adalah jelassangat merugikan dan mengganggu ketentraman pihak Pemohon

Kasasisebagai Anggota Dewan Terpilih periode 2004 2009, sehingga dengandemikian cukuplah beralasan hukum terhadap tuntutan Provisi pihakPemohon Kasasi sangatlah mendesak untuk dilaksanakan denganmenghukum Tergugat /Termohon Kasasi dan atau siapa saja yangberwenang untuk menarik kembali atau menangguhkan proses ataukeputusan mengenai pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) untukHal. 12 dari 17 hal.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW

Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah.....telah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

Tata Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan

DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

)...34(PAW) tidak terbukti dan secara hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkanbahwa justru.

dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1) Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secarakeseluruhan;2) Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperolehputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selurun putusandan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, TurutTergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV yangberkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW

) atas namaPenggugat berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusParpol/20193) Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, TurutTergugat Ill, Turut Tergugat IV untuk menghentikan semua proses,perbuatan atau tindakan dan pengambilan putusan dan/atau keputusanapapun berkaitan dengan proses pergantian antar waktu (PAW) atas namaPenggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Dalam Pokok Perkara:1)2)3)4)))6)1)8)9)

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum terkait perbuatan dan/atau tindakanTergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill, TurutTergugat IV dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRDKabupaten Mojokerto atas diri Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat permohonan nomor:251/DPC03

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaikeabsahan tindakan Termohon Kasasi mengenakan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRDKabupaten Mojokerto, perbuatan mana menurut Pemohon Kasasiadalah melawan hukum;2. Bahwa Judex Facti mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi bahwagugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur karenapenyelesaian sengketa a quo belum pernah diajukan ke MahkamahPartai Kebangkitan Bangsa sehingga beralasan untuk tidak diterima;3.

onrechtmatigedaad);8 Bahwa oleh karena itu, obyek gugatan perkara ini adalah mengenai SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot No. 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 tentang PemberhentianAnggota Partai Patriot dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang No.057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang UsulanPemberhentian Saudara IRWAN ARBAIN, ST, sebagai Anggota DPRD KotaBontang, yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian AntarWaktu (PAW

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontanguntuk menunda proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDKota Bontang terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;PRIMAIR:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);Hal. 5 dari 18 hal.

IRWAN ARBAIN, ST., sebagai Anggota DPRD KotaBontang yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian AntarWaktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Bontang, maka untuk menghormatiproses hukum adalah sangat beralasan menurut hukum jika Penggugatmengajukan permohonan provisi dan atau Penundaan Pelaksanaan ProsesPenggantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dalam peninjauan kembali;Mengenai upaya hukum peninjauan kembali herziening diatur dalam Pasal 263sampai dengan

., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.

atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW

,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.

Akhiryapada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 sekitar pukul15.30 Wib. terdakwa LILIK dan saksi STEVANUS ditangkapoleh saksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian Resort Sukoharjo. Setelah itu terdakwaLII.IK dilakukan test urine dan hasilnya Positifmengkonsumsi zat narkotika sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Psikotropika / Narkotika melalui Test Urinedari Poliklinik Bhayangkara atas nama LILIK SETYO PURWOKOalamat Dk.

SRI YUDA PAW, Amd. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menerangkanyang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bersama sama dengan saksi DEDIK PRAYUDI danTeam dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapandan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi bersama sama dengan saksi SRI YUDA PAW, Amddan Team dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 28Nopember 2007 sekitar jam : 15.30 WIB.

paketganja tersebut di buka dan sebagian digunakan / dihisapbersama sama dengan cara ganja kering tersebut diremasbiar hancur kemudian dicampur dengan rokok selanjutnyadilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan akhirnyadihisap sampai habis ; Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / menghisap ganjatersebut tanpa dilengkapi dengan rekomendasi' atau ijindari dokter yang berwenang ;Bahwa benar akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember2007 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksiSRI YUDO PAW

Bertempat di rumah kost WismaSeroja Gang Menco Nomor 28 Desa Gonilan, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan tidak bisatidur terdakwa telah mengambil I(satu) linting ganjamilik saksi STEVANUS yang ditaruh diatas almari kamarsaksi STEVANUS dan selanjutnya ganja tersebut dibakar16dan dihisap sendirian sampaiBahwa akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 nopember2007 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap olehsaksi SRI YUDO PAW, Amd dan saksi DEDIK PRAYUDI yaituPetugas Kepolisian ResortSukoharjo

KABUPATEN OGAN KOMERINGULU, berkedudukan di Jalan Garuda RukoDepan SPBU UB, Jalan Lintas Baturaja Timur,Kabupaten OKU;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW

) atas diri Irsan YuliadiAudi/Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda prosesPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten OganKomering Ulu atas nama Irsan Yuliadi Audi/Penggugat, hingga adakeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari dalam halPara Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi ini;Dalam

Nomor 6 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah danbatal demi hukum;Menyatakan Surat Keputusan Nomor 011 Tahun 2016 tentangPenggantian Antar Waktu Saudara Irsan Yuliadi Audi Anggota DPRDKabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan adalah bataldan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;Mengembalikan segala harkat dan martabat Penggugat seperti semula;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) terhadap Penggugat

Nomor 6 K/Pdt.SusParpol/2018Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyisebagai berikut:10.Mengadili:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenangwenang, melanggar hukum, melanggar AD dan ART Partai Nasdem danperaturan partai lainnya;Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah danbatal demi hukum;Menyatakan Surat Keputusan Nomor 011 Tahun 2016 tentangPenggantian Antar Waktu Saudara Irsan Yuliadi

Ashari , seketika itu datang BU FAUZIAH AlsMAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menawarkan 1 (satu) unit handphoneBlackBaerry 9780 warna putin dengan nomor PIN : 27885C96 tanpa dilengkap!

dengan dengan kotak, charger maupun bon pembeliannya dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa bersedia untuk membeliHandPhone tersebut, namun pada saat itu terdakwa sedang tidak memeganguang maka BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menyuruhagar terdakwa memegang HandPhone tersebut.

waktu 2 (dua) harikemudian terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara menawarkanHandPhone tersebut kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah)yang merupakan anak buah ayah terdakwa dengan harga Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) dan ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah) setujuuntuk membeli HandPhone tersebut dengan syarat bahwa handphone tersebutakan dibayar setelah terima uang gajian.Bahwa HandPhone yang dibeli oleh terdakwa FITRIANI Als ALUS BintiMAT JAINI dari BU FAUZIAH Als MAK PAW

(Daftar Pencarian Orang)kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada ARBIN Als DAENG (BerkasPerkara terpisah) yang sebenarnya merupakan Handphone milik saksiMAHMUDDIN.Bahwa terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI seharusnya patutmenduga bahwa HandPhone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomor PIN :27885C96 yang dibeli dari BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar PencarianOrang), kKemudian dijualnya lagi kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkaraterpisah) diperoleh dari kejahatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana

3/Pdt.G/2011/PAW

15/Pdt.G/2011/PAW

(photokopi sesuai dengan aslinya);6 Bukti P6 : Photokopi Surat dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Universitas mayjen Sungkono tanggal 07 Oktober 2013 Nomor: 12/LKBHUNIMAS/X/2013 Perihal : Mohon Penundaan PAW. (photokopidari photokopi);7 Bukti P7 : Photokopi Surat dari Partai Keadilan Sejahtera tanggal 9Juli 2013 M.

Adapun alasan hukum dari Pemberhentian Antar Waktu(PAW) AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuandimaksud adalah karena:i). Meninggal Dunia,ii). Mengundurkan Diri, dana758ili).

Diberhentikan.Menimbang, bahwa Anggota DPRD periode 20092014 hasil Pemilu Tahun 2009yang kini telah menjadi Calon Anggota Legislatif dari Parpol yang berbeda untuk PemiluTahun 2014 dapat dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) melalui dua pintuberdasarkan mekanisme UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo. UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yaitu :1 Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian AntarWaktu (PAW) karena mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendirisecara tertulis;2.

Akan tetapi apabila Partai politik yang mencalonkan bersangkutan tidakmemberhentikannya sebagai Anggota Partai dan tidak juga menariknya sebagai AnggotaDPRD, maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan dari keanggotaannya di DPRD.Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan PAW Anggota DPRD dariaspek diberhentikan oleh Partai Politik (Pasal 332 Ayat 1 huruf c dan Pasal 383 Ayat 1huruf c UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo.