Ditemukan 12306 data
15 — 0
Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, KabupatenWonosobo, Nomor : Kk.11.07.03/PW.01/ 409/IX/2014, tanggal 23 September 2014(Bukti P.4);5.
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
88 — 55
Print 409/0.1.11/Ep.1/05/2016 sejaktanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Juni 2016 No. 664/Pen.Pid/2016/PN .Jkt.Utr. sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016.5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 2016 No. 664/Pen.Pid/2016/ PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30Agustus 2016.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 691/Pid.B
9 — 4
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
15 — 20
Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkanpemikahan pada tanggal 11 Agustus 2002, dihadapan Pejabat Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang sebagaimanaterbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/28/VIII/2002 tanggal 12Agustus 2002 ; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhirtinggal di kediaman orang tua suami di Kabupaten Tangerang ; 3.
73 — 53
Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor 409/SBKI1972 yangmenerangkan bahwa nama WONG HONG JONG als.
20 — 8
Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan DanPenganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, Nomor SKEP/409/VI/2004 tertanggal 24 Juni 2004, atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P1.2.
10 — 8
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 2
., M.H.IAdvokat pada Kantor CHOI RULE & REKAN yang berkedudukandi De Java Town House Jalan Banjar Melati RT.59 RW.18 DesaPabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2019, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Februari2019 Nomor : 409/kuasa/II/2019/PASda, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempatkediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan
10 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 4
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
183 — 59
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung dariNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga NegaraIndonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan PeninjauanKembali.18.Dan atas Akta Palsu Keterangan Waris Penggugat juga mengajukan GugatanPerdata tertanggal 28 Agustus tahun 2014 di Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 409/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputus pada
30 Juni 2015(selanjutnya disebut perkara 409) dengan Gugatan Ditolak kemudianPenggugat mengajukan banding kemudian Diputus pada 7 April tahun 2017Hal. 9dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.
Majelis Hakim perkara 409 dalam pertimbangannya TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI bahwa Akta Palsu Keterangan Warisdibuat dalam 3 (tiga) salinan akta yang BERBEDA nama ahli warisnya,namun juga menyatakan: Melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 BUKAN suatukesalahan yang Substantif atau dengan kalimat lain SIAPAPUN bolehmengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutanTIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dari Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taathukum juga Patuh dan tidak mengajukan Kasasi.20.Bahwa dalam perkara 442, perkara 85 dan perkara 409 Penggugatmengajukan permohonan Sita Jaminan atas beberapa aset yang terletakdalam Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat dan
Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal14 Mei 2014 (diduga keras Akta Mundur/Back Dated) yang dibuat PPATSelly Suwignyo S.H. sedangkan Fakta Hukumnya pada 29 Agustus 2014HGB No.2/Leuwinutug sudah merupakan OBYEK SENGKETAperkara 85tertanggal 22 Mei 2014 dan perkara 409 tertanggal 28 Agustus 2014..
11 — 6
Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 2
putusan, denganmempertimbangkan peran, pengabdiaan Termohon serta kelayakan dan kepatutan, karenahal itu merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya,sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubahlagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanyuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
9 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
24 — 9
Fotocopy Surat Keterang Domsili atas nama Pemohon Nomor :474/409/MS.Dp.U/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan danditanda tangani oleh Lurah Muara Siban kecamatan Dempu Utara Kotapagar Alam, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabatpos, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberikode P12.Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :1672037110010001 tanggal 10 April 2019 diterbitkan dan ditanda tanganioleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan